(2) huruf b Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor48/16/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh PPN/KUAKecamatan Rumbia dan mendalilkan bahwa antara Penggugat danTergugat sering terjadi perselisinan dan pertengkaran terusmenerus, olehkarena itu Penggugat memiliki egal

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengandemikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (/egal standing)untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonissejak tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugatketika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dan Tergugattidak memberi nafkah pada Penggugat;3.

Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah, dengan demikian tujuan Suci perkawinan sebagaimana tercantumdalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanJo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yangsakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak adaharapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yang sejiwa dengan firmanAllan SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21:Le IgiSaud Lely jl pSauail yo oS sl> vl abl yooUg )S2iu egal

Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan kedua belahpihak di persidangan insidentil;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugattelah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 KompilasiHukum Islam, Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatan hartabersama tersebut;Bahwa dari jawaban Penggugat tidak

Gugatan Penggugat kontradiksi petitum; Penggugat dalam gugatannya tidak berkwalitas;Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersamasama dengan jawabanpertama maka berdasarkan Pasal 133 HIR dapat di benarkan, oleh karenanya dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugattelah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai,harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 KompilasiHukum Islam, Penggugat mempunyai /egal

Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan MahkamahAgung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padangakan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif kompetensi Pengadian Agama Solok, proses pemanggilan,usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal

standing para pihakberperkara kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yangberlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaanperkara ini patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yang benar dan telahmemenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara sebagaimanamestinya;Menimbang, bahwa sebelum mempelajari dan meneliti berkas perkarayang terdiri dari Surat gugatan, berita acara sidang, suratsurat bukti,keterangan saksisaksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan

BoE LIN DA P oR A TIW oO, la hit aLoam oom gaa . tam g gad 0 6 April 2001 2 c BELONYTA c ALY STAsu TJ 10 P RAN TO, lah ir ai Lam on gan, tan egal 21 De sem ber 2003 3DE AN DR A VALE R Y S U TS10 PR AN TO , la hip di S Ura ba ya tan ggatlo% M ce i2007Boa hw oa sua om i pe m o boo TU LU Ss AR DJ oO u T4310 PR AN TO te lah o nin ggadun ia pada tan egal Oo.

Pembanding mempunyai /egal standing untukmengajukan permohonan banding;Halaman 4 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA. Btn.Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada AbdulMukhith S.H dan kawankawan para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Hukum ABDUL MUKHITH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 03 Desember 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formilsahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR jis.

Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RINomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal ParaAdvokat tersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakillPembanding;Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada AriBintara, MS.S.H.M.H.

Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formal para Advokattersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakiliTerbanding;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dandipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama Serang yang untukselanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;Menimbang

Dengan demikian Pembanding dengan Terbandingmempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pembanding telah memberikanketerangan yang pada pokoknya saksi .

menjadi wali nikah anak setelah dispensasi dikabulkanPengadilan.Menimbang, bahwa hubungan ayah dan anak dinyatakan sahberdasarkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu sanganak.Menimbang, bahwa adanya nama ayah pada akta kelahiran seoranganak hanya dimungkinkan jika ayah dan ibu sang anak menikah secara resmi.Menimbang, bahwa salah satu syarat formil Suatu perkara adalahkepastian dan kejelasan keberadaan, hubungan hukum dan kepentinganhukum para pihak, termasuk di dalamnya adalah /egal

standing para pihak,yang ketiadaannya akan menyebabkan suatu permohonan cacat formil.Halaman 4 Putusan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.Pwk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditemukanfakta hukum bahwa Pemohon tidak memiliki egal standing dalam memohonizin dispensasi kawin anak in casu atau Pemohon bukanlah persona standi inJudicio dalam perkara ini.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya harusdinyatakan tidak

Pdt.G/2020/PTA.BtnBahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 yang digunakan olehkuasa hukum sebagai dasar kuasa hukum untuk bertindak, untuk dan atas namapemberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding, tetapi dalam SuratKuasa Khusus tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan untuk mengajukanbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pertimbangan tentang /egal

Oleh karena surat kuasa tidak mencantumkan untukmengajukan upaya hukum banding maka kuasa yang menandatanganipermohonan banding tersebut tidak mempunyai /egal standing, maka dengannyamenjadi cacat formal, akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakantidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak diterima, maka materil dalam gugatan perkara a quo tidak lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini

oleh karena pemeriksaan tingkat bandingmerupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukumsebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972,maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkatbanding akan memeriksa ulang perkara a quo ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi AgamaBanjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antaraPembanding dengan Terbanding serta /egal

berdomisili diwilayah kota Banjarmasin adalah pasangan suamiisterisah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Desember2015, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukumantara keduanya, yakni hubungan suami isteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumsebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasinsepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan AgamaBanjarmasin bahwa secara formil Pembanding dan Terbanding masingmasing mempunyai /egal

Seharusnya Hakim banding membuat /ega/ reasoning putusan denganbertolak pada /egal reasoning putusan Hakim pertama;Jika Hakim banding tidak sependapat dengan /egal reasoning putusanHakim pertama, maka Hakim banding harus menanggapi dasar legalreasoning putusan Hakim pertama dengan menunjukkan letak ketidakbenaran putusan Hakim pertama tersebut;Legal reasoning putusan Hakim banding tidak cukup hanya denganmenyatakan bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Hakimpertama, kemudian Hakim banding membuat

dasar/pertimbangan lainyang berbeda (Hakim banding harus menanggapi/menyanggah legalreasoning putusan Hakim pertama);Tidak adanya /egal reasoning putusan Hakim banding sebagaimanadimaksud di atas menunjukkan bahwa putusan Hakim banding "kurangpertimbangan" dan ini dipandang sebagai salah menerapkan hukumyang berlaku dan hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurutPasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung berikut perubahan perubahannya;Halaman 9 dari

Pertimbangan Hakim banding dalam putusannya pada halaman 19 menyatakan:Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Pelawan dan Pelawan IImemperoleh tanah objek sengketa dengan cara yang /egal, yaitu dilakukandi hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kemudian diterbitkanSertifikat Hak Milik;Pertimbangan Hakim banding tersebut keliru/tidak benar, oleh karena:Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 787 K/Pdt/2017a.

Ukuran untuk /egal/ tidaknya transaksi jual beli objek sengketa yangdilakukan oleh Pelawan dan Pelawan Il tidak hanya terletak padadilakukan tidaknya transaksi jual beli tersebut di hadapan pejabat yangberwenang untuk itu, tetapi harus diperhatikan faktor lain yaitu berdasartidaknya objek sengketa untuk dipindahtangankan (jual beli);Berdasarkan fakta persidangan dan aturan hukum yang berlaku, makaobjek sengketa tidak dapat dipindahtangankan oleh karena objeksengketa dalam status sita (Pasal 199 ayat

hukum atas pelanggaran larangan transaksi yang ditegaskandalam Pasal 199 ayat (1) HIR tersebut, maka semua perjanjian transaksidinyatakan batal demi hukumic transaksi jual beli objek sengketa olehPelawan dan Pelawan II:Dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pertinbangan HakimBanding yang menyatakan bahwa perolehan Pelawan dan Pelawan Il atasobjek sengketa adalah /ega/ adalah tidak benar, sehingga dengan demikianperolehan/pemilikan Pelawan dan Pelawan II atas objek sengketa adalahtidak /egal

selengkapnya telahdicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkasuraian Penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada BeritaAcara Sidang tersebut ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan aquo dan kedudukanhukum (/egal

XxxxxxXXxXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX (Pewaris), maka paraPemohon adalah pihak yang berkepentingan dan patut dalam mengajukanperkara ini;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon adalah ibukandung dari seseorang bernama XxxxxxxXxX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, dan saatIn XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia, maka olehHal. 9 dari 15 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2019/PA.Bgrkarenanya Pemohon sebagai ibu kandung dari Pewaris mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan

permohonan penetapanahli waris;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Pemohon Il telahmenikah dengan XxxxXxxxXxX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX pada tanggal 24 Oktober1980, dan saat Ini XxxXxxXXxXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX telah meninggal dunia,maka oleh karenanya Pemohon sebagai istri dari Pewaris mempunyaikedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan penetapanahli waris;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Il,Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak hasil perkawinan Pemohon

dengan Pewaris (Almarhum Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX), Maka olehkarenanya Pemohon Ill, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak dariPewaris mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonanini adalah oleh karena seorang lakilaki bernama Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXXxxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islampada tanggal 20 Maret 2019, dan berkaitan dengan itu diperlukan

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal 1870 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama KualaTungkal memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebutPenetapan Nomor 38/Padt.P/2017/PA.Ktl.

Halaman 6 dari 11 HalMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M.Idris bin Juman dengan Yuliana binti Alamsyah, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantinsebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedang pernikahantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan

kandungnya telahmeninggal dunis sedangkan ayah kandung anak tersebut masih hidup;Bahwa oleh karena orang tua anak yang dimohon Dispensasi olehPemohon (ayah kandung KEMANAKAN PEMOHON) masih hidup, maka hakimterlebin dahulu hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait PermaNomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensisikawin dan atas penjelas tersebut;Bahwa terkait penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohonyang dalam hal ini sebagai tante Pemohon, tidak mempunyai /egal

yang ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anakyang bernama KEMANAKAN PEMOHON dan atas penjelasan tersebut,Pemohon telah menerima yang untuk selengkapnya telah terurai dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan anak yangdimintakan dispensasi (KEMANAKAN PEMOHON), mempunyai hubungansebagai tante dan kemanakan, hal mana apabila dihubungkan dengan Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman MengadiliPerkara Dispensasi kawin, maka Pemohon tidak mempunya /egal

Pemohon bermaksuduntuk menikahkan keponakannya tersebut, namun kehendaknya tersebuttelah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasan usia keponakanPemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan Pemohon, Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan /egal standing Pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon adalah sepupu ayah calon mempelailakilaki yang bernama

No. 351/Pdt.P/2018/PA Mpw.wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebutbertempat tinggal:;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohonbukanlah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (personastandi in yudicio) sehingga Pemohon tidak mempunyai hak (/egal standing)untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka,permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Suatu permohonankarena tidak jelas/kabur (

untukmenikahkankan anaknya tersebut;Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkanniatnya untuk segera menikahkan anaknya yang belum cukup umur 19tersebut, namun Pemohon bertetap hati pada pendiriannya untuk menikahkananaknya dan selanjutnya pemeriksaan perkara didahuli dengan pembacaansurat permohonan dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan Pemohon ;Bahwa perkara hakim telah pula memberikan penjelasan tentang tatacara pengajuan dispensasi kawin dan /egal

telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu PengadilanAgama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonanPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon setelah pembacaan permohonan danatas keinginan Pemohon yang hendak menikahkan saudara kandungnya yangbelum berusia 19 tahun, maka hakim tunggal telah memberikan penjelasantentang /egal

terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal

cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal

Dengan demikian,sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata, maka alatbukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apaapa yang tertuang di dalam aktaakta tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dapat dinyatakan secaraformil bahwa Para Pemohon memiliki /egal standing untuk duduk sebagaipihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dapat dinyatakan secaraformil

bahwa Para Pemohon memiliki /egal standing untuk duduk sebagaipihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dapat dinyatakan secaraformil bahwa Pemohon dan Siti Rumisah adalah orang tua dari Pirta Sari;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, dapat dinyatakansecara formil bahwa anak Para Pemohon yang bernama Pirta Sari binti Usranbelum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat suratpenolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Tanjung Agung;Menimbang, bahwa

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori:6s Sion eElbiwl yoo Gli pisol 1el oes Tri) Haris po Gatl alo cig sile(syle ola) .slog JJ ails egal ales alin,Artinya: Wahai para pemuda!, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamukawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisal baginya3.

Kedudukanhukum ( /egal standing) Pemohon;1.

Penetapan No.0234/Pdt.P/2017/PA Mig.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk bertindakmenjadi walidalam perkara ini mewakli anaknya yang kedua;POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkritsebagai berikut :1. BahwaPemohontelahmenikahdenganChairul Huda SE. bin H.AbdurRahman,dankinisuamiPemohontersebuttelanhmeninggalduniapadatanggal26 Januari2017karenasakit;2.

,umur 15 tahun;Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalahtermasuk yurisdiksi voluntair, yang mana dalam perkara voluntair persoalanpembuktian tetap harus ditegakkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalinya Pemohonmengajukan buktibukti surat, diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti manaakan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P5 telah dipertimbangkan padapertimbangan bagian /egal standing sehingga tidak dipertimbangkan kembali;Menimbang, bahwa bukti

Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi

Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran

, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal

Atas dasar ketentuanperundangundangan tersebut, maka permohonan banding Pembandingsecara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membacadan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya proses pemeriksaanperkara ini di Tingkat Pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenanganmengadili dari segi absolut dan relatif Pengadian Agama Padangsidimpuan,pelaksanaan pemanggilan, usaha mendamaikan dan penentuan /egal standingpara pihak berperkara yang diterapkan oleh Hakim Majelis

Tingkat Pertamatelah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasanhukum yang tepat, sehingga patut dinyatakan memiliki /egal reasoning yangbenar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapan penyelesaian perkara inisebagaimana mestinya.

Namun pada bagian pertimbangan hukumnyadipandang perlu menyempurnakannya yang dituangkan pada pertimbanganhukum di bawah ini;Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan koniramemori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding judex factie patut memeriksaulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing pihakpihak yangberperkara sebagai persona standi in yudicio, upaya perdamaian, sertapertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap

Kholik,SH.MPd.I, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat

pada tanggal 06 April 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor137/15/IV/2014, tanggal 07 April 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Oktober 2019 Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugattelah damai dan rukun