Pengertian memperkayadiri sendiri atau orang lain tidak diartikan membuat diri sendiri atauorang lain benarbenar menjadi kaya, tetapi cukup dimaknai denganadanya pertambahan kekayaan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Random, Kecamatan TanjungHarapan, Kabupaten Paser telah terbukti menggunakan dana AlokasiDana Desa (ADD) sebesar Rp1.412.250.735,00 (satu miliar empatratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluhlima

INTAN Br.SEMBIRING VS KPL.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

DIRJEN KEKAYAANNEGARA PUSAT Cq. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARASURABAYA vs BAMBANG PRANOWO

KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARASURABAYA, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 111 GKN IlLantai 8 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ArliantiVita, S.H., M.H., Pelaksana beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 111GKN Il, Lantai 8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14Juli 2014;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;melawan:BAMBANG PRANOWO, bertempat tinggal di Jalan PatimuraNomor 104A, Setono Pande, Kota Kediri, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada: Drs. M. SOKA, S.H.

PMKNomor 154/PMK.06/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan NegaraNomor PER4/kn/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas MilikAsing/Cina;Bahwa dengan berpedoman pada petunjuk penyelesaian dalam Lampiran XPeraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tersebut di atas,penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina (objek perkaraa quo) oleh Negara dapat dilakukan dengan cara dilepaskan penguasannyadari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasikepada Pemerintah

DIRJEN KEKAYAAN NEGARAPUSAT Cq.

KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SURABAYA itersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA PUSAT Cq. KANWILDIRJEN KEKAYAAN NEGARA SURABAYA iersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh H. Mahdi SoroindaNasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. dan Dr.

- Agus Nursalim (Penggugat)- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat10220, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 20 Januari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;MelawanDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA~ (Cq.DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN, berkedudukan diJalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710 diwakili MenteriKeuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, S.H.

Bahwa atas hal tersebut telah pula ditegaskan dalam surat Tergugatmelalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara LainLain pada DepartemenKeuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam suratnyayang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 3 Oktober 2007 Nomor S 102/KN.4/2007;9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka semua hakhak dan kewajibankewajiban PT.

HENDRO HARDJO DKK >< PEM.RI CQ MENKEU RI CQ DIRJEND KEKAYAAN NEGARA CQ KANWIL DIRJEND KEKAYAAN NEGARA JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV CS

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta Cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) JakartaIV, berkantor di Jalan Prapatan, Nomor 10 Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTerlawan ;PT.

SUHARZANSYAH melawan Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan lain-lain Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah III Pekan Baru Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Padang

No. 359/PF.Pdt/XII/2014 yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANDepartemen Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara CqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara dan lainlain Cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Ill Pekan Baru CqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Padang, beralamatKantor Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang, dalam hal ini diwakilikuasanya yang bernama Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H..Muhammad Syukur, S.N.

Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan;e Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)Bahwa Direktorat PKNSI merupakan Unit yang mengelola asetNegara, termasuk jaminan kredit eks Bank Nasiona! dari Alm. lbrahimKahar Marah Sutan.

Sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang hanya dimintai sebagai perantara penjualan (lelang) olehDirektorat PKNSI untuk melelang jaminan kredit dimaksud.e Deetje Farida Djanas, S.H.Bahwa Deetje Farida Djanas, SH adalah Notaris di Padang selaku pihakyang membuat Surat Perdamaian No. 284/L/1994.b.

Bahwa pada saat BPPN berakhir masa tugasnya tanggal 27 Februari2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, seluruh aset termasukhak dan kewajiban BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola olehMenteri Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat(1), yang menyatakan:"Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, segalakekayaan BPPN menjadi kekayaan

Pasal 3 Keputusan Menteri KeuanganNo. 213/KMK.01/2008 sebagaimana telah diubah menjadi KMK No, 68/KMK.01/2014, yaitu setelah BPPN berakhir, semua kekayaan BPPNselanjutnya menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh MenteriKeuangan, dimana terhadap penanganan sisa tugas Tim Koordinasi/Tim Pemberesan BPPN mengenai pengelolaan aset kredit adalahdilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.Bahwa Tergugat merupakan unit yang diberi kewenangan berdasarkanperaturan perundangundangan untuk mengelola

WARDI SANTARA WADUD ; DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pekerjaan tidakbekerja, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang 18 Nomor 4, Rt.003, Rw. 004, Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; ADELEINE, SH, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kebon Kacang18 Nomor 4, Rt. 003, Rw. 004, Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat,berdasarkan jin kuasa Insidentil Nomor : 01/P.H/K/PTUNJKT/2016 tanggal22 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai..............PENGGUGAT ;Melawan:DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN

NEGARA DAN SISTEMINFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN' NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan diGedung Syafrudin Prawinegara di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24Jakarta Pusat ; 22222 nn nnn en nen nen nn nnn ree nee nn ee nnDengan ini memberi kuasa kepada : 1.Teo Serepina Siahaan, S.H., LL.M.,2.

Sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri 71/2015, persetujuan sertapenolakan atas permohonan penebusan Rumah Penggugat tersebuthanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atasnama Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Direktur(yang melakukan fungsi pengelolaan aset).

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT21.dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi hanya berwenang untuk memberikanrekomendasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, danbukan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Tergugat ; Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU AdministrasiPemerintahan, agar Surat Keputusan Penolakan Tergugat (yangmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara) sah secarahukum, Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebut harusditetapkan atau

Mengingatfakta di atas bahwa Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebutditerbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan bukanoleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, maka jelasjelas SuratKeputusan Penolakan Tergugat tersebut tidak memenuhi syaratsahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

.;DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

., vs DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.dkk

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Cakrawijaya IX Blok H, Nomor 34 Cipinang Muara, Jakarta Timur ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawanI DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN, DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung SyafrudinPrawiranegara, Lantai 9 12, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta, dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1.SUNGKANA, S.H., L.L.M., Kepala Sub Direktorat KekayaanNegara LainLain III

, Direktorat Kekayaan Negara LainLain,DJKN ;DR.

M.Hum., Kepala SubDirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi,DJKN ;ANTON LISTYANTO, S.T., M.M., Kepala Seksi KekayaanNegara LainLain IIIA, Sub Direktorat Kekayaan Negara LainLain III, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DJKN ;LENY MURTININGRUM, S.H., Kepala Seksi Bantuan HukumI, Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum danInformasi, DJKN ;SUMARSONO, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, SubDirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Informasi,DJKN ;YULIATI DWI PUJI HASTUTI,

Negara LainLain Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDepartemen Keuangan RI Nomor S874/KN.4/2009, tertanggal 13 Oktober2009 Perihal : Persiapan Lelang Aset Properti Eks.

Negara Lainlain DirektoratJenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Nomor S874/KN.4/2009 tertanggal 13 Oktober 2009 perihal : Persiapan Lelang AsetProperti Eks.

Panggabean;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI

Sudirman Kav.1,Jakarta Pusat 10220, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2010.Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; = = n= = ne ee ee eeMELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJAKARTA IV DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAHalaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 150/G/20 10/PTUNJKTKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIAS 2o.s enue sue 3 sue 3 suse o ane o een =Berkedudukan : Jl.

eeeMendengar keterangan Pihak Tergugat pada sidangtanggal 16 Desember 2010 berkaitan dengan SuratTembusan dari Tergugat kepada Penggugat Nomor 2518/WKN.07/KNL.04/2010 tanggal 6 Desember2010; ++ 22222 e 2 eee eee eee eee ee eee ePermohonan Pihak Penggugat secara tertulis tertanggal16 Desember 2010 yang diterima Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 150/G/20 10/PTUNJKTDesember 2010 tentang Pencabutan Gugatan terhadapKepala Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan LelangJakarta IV = =Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perkaraNomor : 150/G/20 10/PTUNJKT; Berkas perkara yangDeErSa@NQKU TAN f= = se sen sens ene mene me ne me eneMenimbang, bahwa telah diadakan PemeriksaanPersiapan oleh Majelis Hakim pada tanggal 3, 11, 24Nopember dan 2, 9 Desember 2010, serta tanggal 16Desember 2010 yang di hadiri Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010,Pengadilan telah menerima tembusan surat

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA VS ROBBY CHARLES SOETA;

P UTUSANNomor 24 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR) JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, tempatkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 10 Utara,Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada:1)2)3)4)9)6)t)8)9)10)11)12)Sungkana, S.H., LLM., Kepala Subdit Bantuan HukumDirektorat Hukum dan Humas;C.

Bangun, S.H., Pelaksana pada SubditBantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas;Sukaesih, S.E., Pelaksana pada KPKNL Palangka Raya;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Pejabat danPegawai pada Direktorat Hukum dan Humas DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R..,berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 12Hal. 1 dari 31 hal. Put.

Negara (DJKN) adalah Direktur Hukum danHubungan Masyarakat;Dengan demikian, permohonan pemohon dalam SengketaInformasi Publik Nomor O1/IV/KI KaltengPS/2014 denganmendudukkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPalangka Raya sebagai termohon adalah tidak tepat.

BahwaKPKNL Palangka Raya merupakan instansi vertikal di lingkunganDirektorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tertuang dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalKekayaan Negara.

Bahwa KPKNLPalangka Raya merupakan instansi vertikal di lingkungan DirektoratJenderal Kekayaan Negara sebagaimana tertuang dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal KekayaanNegara.

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA vs ROBBY CHARLES SOETA

PUTUSANNomor 22 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan diGedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 10 Utara Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh:1.7.8.10.11.12.13.Tavianto Noegroho, S.H.,M.H., Jabatan Direktur Hukum danHumas ;Sungkana, S.H.

Sukaesih, S.E., Jabatan Pelaksana KPKNL Palangka Raya ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Pejabat danPegawai pada Direktorat Hukum dan Humas Direktorat JenderalKekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I. berkedudukan diGedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 12 Utara Jalan LapanganBanteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : SKU6/KN/2014tanggal 19 Juni 2014 ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/TermohonInformasi ;melawan

Putusan Nomor. 22 K/TUN/2015Jenderal Kekayaan Negara in casu Pemohon Keberatan / Dahulu TermohonInformasi dan telah menjatuhnkan putusan sebagaimana didalam amarputusannya Nomor : 02/KI Kalteng/PSVMK/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014sebagai berikut :6.

Pertimbangan Pokok SengketaBahwa Majelis Komisioner pada Putusannya menyatakan: Menimbang,bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008, Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan dan/ataumenerbitkan informasi publik yang berada di bawahkewenangannya...Menimbang bahwa informasi yang diminta olehPemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasi tanggal 3Maret 2014, kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Palangka Raya, melalui surat Nomor

,Bahwa KPKNLPalangka Raya merupakan instansi vertikal di lingkungan DirektoratJenderal Kekayaan Negara sebagaimana tertuang dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang OrganisasiDan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal KekayaanNegara. Namun hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam PutusanHalaman 18 dari 28 halaman.

MULYONO VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

., masingmasing AdvokatPenasehat Hukum dari kantor Hukum IRWANSYAH, SH, MH &REKAN Beralamat di Jalan Belibis No. 7 Rantauprapat Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17Desember 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 21 Desember 2016Nomor : 431/SKC/2016/PNRap, semuladisebut sebagaiPENGGUGAT, sekarang PEMBANDING;: MelawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN, yang beralamat di Jalan Kenanga No. 99PADANGSIDEMPUAN, semula

KanwilDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara, dan Lelang (KPKNL) PadangSidimpuan beralamat diJalan Kenanga Nomor 9 Padang Sidirnpuan.Gugatan yang dilujukan tanpa mengaitkan Instansi atasan nyaadalah keliru karena secara yuridis Tergugat tidak mempunyaikualitas untuk dapat dituntul di muka persidangan sehingga jelasbahwa gugatan dari Para Penggugat kurang sempurna.

dlilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan; Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 440/Padt/2017/PT MDNe)Bahwa dasar keberatan keduanya yaitu pelaksanaan lelang dan prosespelepasan serta penaglhan kredi ttidak dapat digabungkan menjadi satukesatuan, sebab masingmasing berdiri sendiri dan pihakpelaksanaannya juga berbeda;Bahwa dasar keberatan Penggugat mengenal pelaksanaan lelang lebihcenderung kepada perbuatan melawan hukum dan subjek pelaksanaadalah Kantor Pelayanan Kekayaan

Lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Padang Sidempuan (Tergugatl), caeat hukum serta tidak sah karenatidak didasarkan pada ketentuan Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT) No.4 Tahun 1996.

-DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA melawan-ROBBY CHARLES SOETA

PUTUSANNomor : 11/G/2014/PTUN.PLKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara sederhana telahmenjatuhkan putusan dalam perkara antara : 2n nn nnen mene anneDIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Gedung SyafruddinPrawiranegara Lantai 10 Utara Jalan Lapangan BantengTimur Nomor 24 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh :1) TAVIANTO NOEGROHO, S.H., M.H2) SUNGKANA

No. 11/G/2014/PTUN.PLKNAMABerkedudukan18) EKO YUWONO, S.H19) SUKAESIH, S.EKesemuanya warganegara Indonesia, Para Pejabat danPegawai pada Direktorat Hukum dan Humas DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I.berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor : SKU6/KN/2014tanggal 19 Juni 2014.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHONKEBERATAN/DAHULU TERMOHON

No. 11/G/2014/PTUN.PLK6.3 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasisebagaimana paragrap 6.2 kepada Pemohon selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima ; nonnn Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara in casu PemohonKeberatan / Dahulu.

Menimbang bahwa informasiyang diminta oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasitanggal 3 Maret 2014, kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Palangka Raya, melalui surat Nomor .... Menimbang bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Komisioner berpendapat dalildalil Pemohon terbukti berdasarkan hukum ; 202. Kesimpulan ........ eeHalaman 5 dari 28 hal Pkr. No. 11/G/2014/PTUN.PLK2. Kesimpulana.

No. 11/G/2014/PTUN.PLKDengan demikian, permohonan pemohon dalam Sengketa InformasiPublik Nomor 01/IV/KI KaltengPS/2014 dengan mendudukkan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya sebagaitermohon adalah tidak tepat. Bahwa KPKNL Palangka Raya merupakaninstansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negarasebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Kekayaan Negara.

DEWI MONAWATIKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG

Risianto Y.A,Halaman 1 dari 66 halamanPutusan Nomor 0295/Pat.G/2017/PA.CN.Ronny Ardian, Iftitah Zaharah, Aditya Kusuma Putra, FerryFerdyan, Muchammat Farchan, Alfiyan Gesti Supraba, FaisalSadali, Muhammad Adam Khatami, Mujiono dan Goni,kesemuanya selaku karyawan/karyawati pada Perseroan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2017yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan AgamaCirebon Nomor 043/K.Ins/VV2017 tanggal 2 Juni 2017,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN

Bahwa berdasarkan mandat UUHT, Tergugat telah mengajukan permohonanlelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon(KPKNL Cirebon), permohonan mana telah diproses oleh KPKNL Cirebondengan diterbitkan surat No.PEN472/WKN.08/KNL.06/2016 tanggal 06Desember 2016 tentang penetapan pelaksanaan lelang pada hari Rabutanggal 18 Januari 2017.10. Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 18Januari 2017, SHM 2799/Harjamukti telah terjual kepada Sdr.

Bahwa pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo dilaksanakandihadapan pejabat lelang pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Cirebon yang merupakan pejabat Negara yang diberiwewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang, hal inisesuai pasal 9 ayat 2 peraturan menteri kKeuangan nomor 27/PMK.06/2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Halaman 35 dari 66 halamanPutusan Nomor 0295/Pat.G/2017/PA.CN.Bahwa apabila penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanyapelelangan a

Siregar, selaku Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 10April 2017 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, telah dinazegellingHalaman 38 dari 66 halamanPutusan Nomor 0295/Pat.G/2017/PA.CN.dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;Fotokopi Surat Kutipan Risalah Lelang Nomor 029/2017 tanggal 24 Januari2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara danLelang Cirebon, telah dinazegelling dan diberi meterai

ALOY RACHMAT;DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa sengketa ini timbul karena dirugikannya kepentingan Penggugatdengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara yaitu Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara RepublikIndonesia No. S4828/KN/2010 tentang Surat Persetujuan DispensasiLelang tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh DirekturLelang atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (untuk selanjutnyadisebut sebagai Objek Gugatan);2.

Pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara danlelang tersebut diatas dilakukan oleh KPKNL, yang merupakan instansivertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsungkepada Kepala Kantor Wilayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PMKNomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.C.

Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara RepublikIndonesia Nomor : S4828/KN/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentangPersetujuan Dispensasi Lelang adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.3.

(Fotokopi sesuai denganasli);Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor Nomor: S2116/WKN.08/KNL.03/2016, tanggal 28September 2016, Perihal Klarifikasi Terkait Risalah LelangNomor 019/2011. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangBogor Nomor: S2166/WKN.08/KNL.03/2016, tanggal 1 OktoberHalaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 276/G/2016/PTUNJKT.9. Bukti P710. Bukti P811. Bukti P912. Bukti P10 :13.

Pejabat LelangKelas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor.

JACOBUS SOETIONO VS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq.DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN Cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dkk

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Cq.DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN Cq. BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Departemen Keuangan RepublikIndonesia, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 9, JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat 10710, diwakili oleh Mulia P.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan diJalan Indrapura Nomor 5 Surabaya;Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/20184.

WARDI SANTARA WADUD vs DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BerdasarkanPasal 27 Peraturan Menteri 71/2015, Tergugat dalam kapasitasnyasebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasihanya berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada DirekturJenderal Kekayaan Negara, dan bukan menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat;Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan,agar Surat Keputusan Penolakan Tergugat (yang merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara) sah secara hukum, Surat KeputusanHalaman 8 dari 55 halaman Putusan

Mengingat fakta di atas bahwa SuratKeputusan Penolakan Tergugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi, dan bukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara,maka jelasjelas Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebut tidakmemenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

Jenderal Kekayaan Negara;Dengan demikian, jelasjelas bahwa Surat Keputusan PenolakanTergugat tersebut tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata UsahaHalaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 126 K/TUN/2017Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU AdministrasiPemerintahan.

bahwa Surat Keputusan Penolakan TermohonKasasi yang berisi penolakan atas Surat Permohonan Penebusan Rumahditerbitkan oleh Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Bukti P1), danbukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dandiwajibkan oleh Pasal 27 Peraturan Menteri 71/2015.

Negara dan Sistem Informasi, dan bukan olehDirektur Jenderal Kekayaan Negara (vide Bukti P1) sebagaimanadiwajibkan oleh Peraturan Menteri 71/2015.

ALOY RACHMAT VS DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA RI;

,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat padaPortibion Law Office, beralamat di DKI Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Gedung SyafrudinPrawiranegara, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, JakartaPusat, yang diwakili oleh Sonny Loho, jabatan DirekturJenderal Kekayaan Negara;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ida Novianti,S.H., M.H., jabatan Plt.