Ditemukan 106 data
Terbanding/Penuntut Umum : M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
141 — 48
2016yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai surat tandaterima kontra memori banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggal 22 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret2016 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori bandingNomor 05/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 23 Maret 2016 ;Menimbang, bahwa Jaksa/Penunutu
198 — 188
ahli dari Politeknik Ambontersebut ternyata kemudian banyak terjadi kesalahan fatal sehingga tidak bisa diyakinitelah terjadi kerugian negara atau tidak;Menimbang, bahwa di lain sisi pekerjaan kedua Terdakwa bukan saja telahmemenuhi kontrak tetapi justru selesai lebin cepat dari target waktu yang disediakan.Hasilnyapun tidak terbukti adanya kekurangan, malahan dianggap terbaik di seluruhIndonesia dan terbukti sampai saat ini berfungsi dan sudah mendatangkan manfaat ;Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penunutu
96 — 4
Surat dari Handaya tertanggal 28 September 2010, kepada Presiden RepublikIndonesia, Menteri Koperasi, Dirjen Fasilitasi dan Simpan Pinjam, diberi tandaBukti T 24.Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum, yang padaakhirnya Penunutu Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitanyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.
221 — 118
Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh143karenanya seluruh dakwaan jaksa Penunutu Umum tersebut haruslahdinyatakan telah tidak terbukti;Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim sependapat denganPenasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa NIMRODU ESAUSIHOMBING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik
62 — 13
diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Terdakwaselama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang adapada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya.Selanjutnya Jaksa Penunutu
434 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
ULP/Pejabat Pengadaan mengkajl ulang KAK yang sudah ditetapkanoleh PA/KPA telah dapat dibuktikan dengan kejadian berikut ini: BPPT menyusun KAK pada saat Pemaketan berupa 1 Paket Bus BuswayArticulated, 1 Paket Bus Busway Single dan 1 Paket Peremajaan BusReguler/ Medium sehingga harga Paket di atas Rp. 100.000.000.000, KAK yang telah diserahkan oleh BPPT ke Dinas Perhubungan menjadiberubah isinya dan disesuaikan dengan menajdi 15 Paket dari 3 Paketsebelumnya sehingga dengan demikian pendapat batin Penunutu