Ditemukan 32351 data
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
263/K/TUN/2010
158 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 K/TUN/2016
Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 K/TUN/2007
No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
No. 239 K /TUN/ 2007
298 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 K/TUN/2020
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
73 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
430 K/TUN/2014
Putusan Nomor 430K/TUN/2014perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata. ;1.2.
Putusan Nomor 430K/TUN/20147.1.7.2. Ali Hasan (dahulu bernama Lian Tjang) ; Chandra Hanum (dahulu bernama Yong Hua) ; Nyonya Susilawati Hasan (dahulu bernama Yong Fang) ;di mana Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari (Alm)Tuan Johan Hasan. ;c.
Putusan Nomor 430K/TUN/201411.211.3.11.4.12.Hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) ialah :a. Hak milik ;jo.
Putusan Nomor 430K/TUN/20142013, Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 5 Februari 2013 atas namaJeffry Kartasasmita dengan luas 88 M? (delapan puluh delapan meterpersegi), yang diterbitkan di atas bidang tanah dengan Hak Milik No.204/Kel.
Putusan Nomor 430K/TUN/2014
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 K/TUN/2009
No.424 K/TUN/2009OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan RayaPalembangInderalaya Km.31,5, Kelurahan SimpangTimbangan, Kecamatan Inderalaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:Ir.
No.424 K/TUN/20093. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali SertifikatHak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat UkurNo.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;4.
No.424 K/TUN/2009Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llir selaku Tergugat, makasecara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secarahukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;4.
No.424 K/TUN/20094.
No.424 K/TUN/2009Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009
135 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
123 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 K/TUN/2010
No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
No.369 K/TUN/2010
174 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
412 K/TUN/2015
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
419 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 419 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:EMME SURANTA KERINA BANGUN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, KabupatenSerdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;melawan:PAYO BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:A Objek Gugatan:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:Halaman dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN
Sebab Makei Bangun dan Istrinya Rohani Ginting tidak mempunyaianak kandung;6 Bahwa dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9Pebruari 1995 yang menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak lakilaki dari Makei Bangun dan Rohani Ginting dikhawatirkan Emme SurantaKerina Bangun menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun yaitu :Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014a Sebidang tanah seluas lebih kurang 332 M2 dan bangunan rumah diatasnyayang setempat dikenal
Sebab proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebutberdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/201411 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas dan juga telahmelanggar Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 72UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
,Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014Panitera Pengganti :Biaya biaya : ttd1.Meterat..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH.MH.,2,.RedaksSi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp489.000.00Jumlah .......... Rp500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.
133 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 K/TUN/2012
PUTUSANNomor 320 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTARIA Br.
Ginting bukanistri yang sah dan juga tidak termasuk ahli waris daripada Masmin BangunHalaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012101022.
Masmin Bangun yakni:Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201226261011Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor = 1427/1005/06/TK/2006, atasnama Masmin Bangun (Bukti T1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206014707620001 atas namaLestaria Br.
Ginting in casuPemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkanperkawinan pada tahun 1996 akan tetapi dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/ G/2011/Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/20122828PTUNMdn, Tanggal 26 Januari 2012 membuat keteranganbahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br.
Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201232Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1 Meterai ................00005 Rp. 6.000, ttd.2, Redaksi .................0005 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3 Administrasi ............... Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 32
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
261 K/TUN/2010
Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
Nomor 261 K/TUN/2010
115 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 PK/TUN/2014
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 PK/TUN/2010
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 K/TUN/2006
No.04 K/TUN/2006SISCA BASALAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT. Texmaco Jaya, beralamat di Jl.
No.04 K/TUN/2006menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan DaerahDKI Jakarta No.243/P.144/09/IX/PHK/V2002, tanggal 23 Mei 2002 ;4.
No.04 K/TUN/2006Penggugat justru karena kesadaran dan jabatan Penggugat sebagaiSekretaris telah memerintahkan :1. Sdr. Doni Ritonga (Satpoam) untuk berbohong kepada pejabat diperusahaan yang dibuktikan oleh surat pernyataan (T.I2) ;2. Sdr.
No.04 K/TUN/2006dan keliru karena putusan a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.06/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2004 sangatbertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.
No.04 K/TUN/2006Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.04 K/TUN/2006
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 K/TUN/2014
PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
, pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
270 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
350 K/TUN/2016
Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
111 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
09 K/TUN/2010
No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
No. 09 K/TUN/2010