Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263/K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — ROMINAH MUSLIHAT; NENENG AL MISYKAH, ACEP FURQON, dkk.,; LURAH PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 263/K/TUN/2010
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
158145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 256 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20163.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016g. Kepentingan umum; danh. Pelayanan yang baik.5.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/20169.b.
    Putusan Nomor 256 K/TUN/2016
Putus : 22-07-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2007
Tanggal 22 Juli 2009 — Ir. ACHJAR RIADI, MSc, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4 – P),
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2007
    No. 239 K /TUN/ 2007Barat di Bandung No.567/PTS334/BPPKD tanggal 12 Juli 2005 yangmemberi ijin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Ir.
    No. 239 K /TUN/ 2007Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.
    No. 239 K /TUN/ 2007memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau buruhnya sendiri dalam hal buruh itu, tidak menjadi anggota darisalah salu organisasi buruh ;b.
    No. 239 K /TUN/ 2007PHP.
    No. 239 K /TUN/ 2007
Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — I GST BAGUS ANRESANGSYA, BSC. vs. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
298149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 385 K/TUN/2020
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/20206. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 8214/KptsII/2002 Tanggal 9 September 2002Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20(Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus)Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NusaTenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;7.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020nama .G.B.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd/. ttd/.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr.
    Putusan Nomor 385 K/TUN/2020Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Rp 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 385 K/TUN/2020
Putus : 15-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — JEFFRY KARTASASMITA vs. SUJANTIN HASAN, DK
7343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 430 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 430K/TUN/2014perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata. ;1.2.
    Putusan Nomor 430K/TUN/20147.1.7.2. Ali Hasan (dahulu bernama Lian Tjang) ; Chandra Hanum (dahulu bernama Yong Hua) ; Nyonya Susilawati Hasan (dahulu bernama Yong Fang) ;di mana Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari (Alm)Tuan Johan Hasan. ;c.
    Putusan Nomor 430K/TUN/201411.211.3.11.4.12.Hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) ialah :a. Hak milik ;jo.
    Putusan Nomor 430K/TUN/20142013, Surat Ukur No. 00002/2013 tanggal 5 Februari 2013 atas namaJeffry Kartasasmita dengan luas 88 M? (delapan puluh delapan meterpersegi), yang diterbitkan di atas bidang tanah dengan Hak Milik No.204/Kel.
    Putusan Nomor 430K/TUN/2014
Putus : 21-04-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2009
Tanggal 21 April 2010 — BUSTAMIN JAMAL YAHYA, ROZAK, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR, Ir. ISHAK MEKKI, M.M.,
8338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 424 K/TUN/2009
    No.424 K/TUN/2009OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan RayaPalembangInderalaya Km.31,5, Kelurahan SimpangTimbangan, Kecamatan Inderalaya ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;dan:Ir.
    No.424 K/TUN/20093. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kembali SertifikatHak Milik No.2808/Tanjung Seteko tanggal 26 Juli 1999, Surat UkurNo.138/Tanjung Seteko/1999, atas nama Ir. Ishak Mekki ;4.
    No.424 K/TUN/2009Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan llir selaku Tergugat, makasecara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secarahukum menjadi salah subjek (error in subjecto) ;4.
    No.424 K/TUN/20094.
    No.424 K/TUN/2009Hal.16 dari 15 hal. Put. No.424 K/TUN/2009
Putus : 09-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2016
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. JOTO vs. H. GENDA KADIR, DK
13587 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 131 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Pembanding/Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembaliterhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/TUN/2015, Tanggal 07September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahuluTurut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatansebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20164. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan SertipikatHak Milik atas nama H. Genda Kadir (Penggugat) berdasarkan perundangundangan yang berlaku;5.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/20162.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016permohonan Kasasi dari pemohon kasasi / H.Joto tersebut,menyatakan pula bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu 90 harisudah daluwarsa ;3.
    Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2016
Putus : 09-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2010
Tanggal 9 Desember 2010 — PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA vs SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA,
12393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2010
    No.369 K/TUN/20104.dilampirkan tersebut sehingga dinyatakan tidak Jlulus evaluasiadministrasi, maka berdasarkan dokumen kualifikasi pada bagian Ilmengenai rencana kerja dan syaratsyarat pada angka 2.7 tahap evaluasidokumen pelelangan huruf d, maka PT.
    No.369 K/TUN/2010Bahwa ketentuan menunjukkan Deposito tersebut tidak diatur dalampersyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku namun hanya tambahan dalamaanwizing.
    No.369 K/TUN/2010Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dariUndangUndang No.5 Tahun 1986 ;Bantahan :1.
    No.369 K/TUN/2010nyata melanggar dari UndangUndang dan menyimpang dari AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.
    No.369 K/TUN/2010
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — HENDRAWAN SUBIANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
174135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 412 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatanpeta pendaftaran;d. Pembuatan daftar tanah;e.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015c.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015b. Kualitas dari Pemohon/Penggugat (/a qualite du requerant);c. Bentuk dan tenggang waktu penuntutan/gugatan (/a forme et les delaisdu recours);d.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/2015tembusannya diberikan kepada bapak Burhanuddin sebagai Kuasadari Penggugat.
    Putusan Nomor 412 K/TUN/20152001, seluas 1.015 m?, atas nama PT.Bahagia Audio Video, di JakartaPusat;4.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — EMME SURANTA KERINA BANGUN vs. PAYO BANGUN, DK
8956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 419 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 419 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:EMME SURANTA KERINA BANGUN, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Dusun VI, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, KabupatenSerdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan PNS;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;melawan:PAYO BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
    tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:A Objek Gugatan:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yaitu:Halaman dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN
    Sebab Makei Bangun dan Istrinya Rohani Ginting tidak mempunyaianak kandung;6 Bahwa dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran No.2335/1995 Tanggal 9Pebruari 1995 yang menyatakan Emme Suranta Kerina Bangun adalah anak lakilaki dari Makei Bangun dan Rohani Ginting dikhawatirkan Emme SurantaKerina Bangun menguasai harta peninggalan Almarhum Makei Bangun yaitu :Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014a Sebidang tanah seluas lebih kurang 332 M2 dan bangunan rumah diatasnyayang setempat dikenal
    Sebab proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tersebutberdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/201411 Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas dan juga telahmelanggar Pasal 28 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), (2), dan ayat (3) serta Pasal 72UndangUndang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf
    ,Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 419 K/TUN/2014Panitera Pengganti :Biaya biaya : ttd1.Meterat..............0. Rp. 6.000,00 Sumartanto, SH.MH.,2,.RedaksSi.............. Rp. 5.000,003. Administrasi Kasasi......Rp489.000.00Jumlah .......... Rp500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754.
Putus : 27-01-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — BUT BP WIRIAGAR LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13388 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 K/TUN/2012
Tanggal 21 September 2012 — LESTARIA Br. GINTING VS ERNAWATY Br. BUKIT dan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
9050 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 320 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 320 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTARIA Br.
    Ginting bukanistri yang sah dan juga tidak termasuk ahli waris daripada Masmin BangunHalaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/2012101022.
    Masmin Bangun yakni:Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201226261011Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor = 1427/1005/06/TK/2006, atasnama Masmin Bangun (Bukti T1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1206014707620001 atas namaLestaria Br.
    Ginting in casuPemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) melangsungkanperkawinan pada tahun 1996 akan tetapi dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/ G/2011/Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/20122828PTUNMdn, Tanggal 26 Januari 2012 membuat keteranganbahwa Masmin Bangun (Alm.) dan Lestaria Br.
    Supandi, S.H., M.Hum.Halaman 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 320 K/TUN/201232Biaya Biaya: Panitera Pengganti,1 Meterai ................00005 Rp. 6.000, ttd.2, Redaksi .................0005 Rp. 5.000, Subur MS, S.H., M.H.3 Administrasi ............... Rp. 489.000.Jumlah = Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S.H.NIP. 220000754 32
Putus : 18-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 261 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 —
6245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 261 K/TUN/2010
    Nomor 261 K/TUN/2010ARIFIN, S.H., 2. SUJAYEN, S.H., M.Hum dan 3.HARIYANTO, S.H., MM., M.Hum., ketiganya Advokat padaKantor Advokat & Konsultasi Hukum MOCH.
    Nomor 261 K/TUN/2010e Pihak Kedua In Casu Para Penggugat hanya sebatas sebagai pengelolasaja dengan sistem bagi hasil dengan pihak Pertama.
    Nomor 261 K/TUN/2010Para Penggugat yang demikian sangat patut untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;.
    Nomor 261 K/TUN/2010mengadili.
    Nomor 261 K/TUN/2010
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA vs. BUPATI BULUNGAN
1150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 113 PK/TUN/2014
Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2008
Tanggal 28 September 2012 —
350 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — Nyonya LILIS LIMSA, ; Ny. NYI CARITEM, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA
990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 PK/TUN/2010
Putus : 11-01-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2010 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), PT. TEXMACO JAYA Tbk., diwakili oleh VASUDEVAN RAVI SHANKAR, ;SISCA BASALAMA
8936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 K/TUN/2006
    No.04 K/TUN/2006SISCA BASALAMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanKaryawan PT. Texmaco Jaya, beralamat di Jl.
    No.04 K/TUN/2006menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan DaerahDKI Jakarta No.243/P.144/09/IX/PHK/V2002, tanggal 23 Mei 2002 ;4.
    No.04 K/TUN/2006Penggugat justru karena kesadaran dan jabatan Penggugat sebagaiSekretaris telah memerintahkan :1. Sdr. Doni Ritonga (Satpoam) untuk berbohong kepada pejabat diperusahaan yang dibuktikan oleh surat pernyataan (T.I2) ;2. Sdr.
    No.04 K/TUN/2006dan keliru karena putusan a quo Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta No.06/G/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Mei 2004 sangatbertentangan dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.
    No.04 K/TUN/2006Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.04 K/TUN/2006
Putus : 30-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm) vs GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
6428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 182 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 182 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal JI. MISMiftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec.
    Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRDKabupaten Banjar.Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    , pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagaianggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndangUndangan.Dalam penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politikdiberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN
    UNDANGUNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYATDAERAH.2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH,TENTAN TATA TERTIB DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.3.
    Pasal103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi Gubernurmeresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14(empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/20143.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — YORDY PURNOMO vs. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA, DK
270181 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 350 K/TUN/2016
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016ASSOCIATES beralamat kantor di JI.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/20161974 tentang Perkawinan jo.
    Putusan Nomor 350 K/TUN/2016
Putus : 26-07-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
11157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 K/TUN/2010
    No. 09 K/TUN/2010Akta lama, dengan demikian keberadaan yayasan dimaksud bertentangandengan Pasal 71 UndangUndang No. 28 Tahun 2004 jo.
    No. 09 K/TUN/2010melalui Surat Kabar Harian Umum yang beredar di Wilayah Kota Bogor,yaitu Harian Radar Bogor tertanggal 1 Agustus 1999.
    No. 09 K/TUN/2010DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima;2.
    No. 09 K/TUN/2010Tentang buktibukti;.
    No. 09 K/TUN/2010