Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, SH
Terdakwa:
NOORDIANSYAH Alias NONOR Bin M. HATTA Alm
10142
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Register : 26-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA diwakili oleh : MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
210181
  • (Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum KementerianPerhubungan);5. Ratry Febriana Amin, S.SIT., M.Sc. (Kepala SubBagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat danKereta Api, Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara, Kementerian Perhubungan);6. Agustinus Firllanto, S.H. (Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan);7.Niko Arief Setyawan, S.H. (Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan);8. Dwi Kurniawan, S.T.
Register : 18-03-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA BOGOR Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Bgr
Tanggal 29 September 2015 — - VIVI APRIYANI BINTI AGUS RASYID - MULYANA BIN ENCEP SUPENA
3516
  • Berdasarkan konfirmasi padaSabtu, 2 Mei 2015 kepada Kepala Bagian Umum Badan Penyuluhan danPengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementrian PertanianRepublik Indonesia, PENGGUGAT masih berstatus sebagai PNS pada SubBagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian dengan pangkatgolongan terakhir 3b. Karena menginginkan perceraian, PENGGUGATmengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS per 5 Februari 2015. Suratpengunduran diri tersebut sampai saat ini belum diproses.
    Bahwa, fakta yang sebenarnyaadalah PENGGUGAT sudah menyampaikan langsung permohonanpengunduran diri PENGGUGAT dan juga menyampaikan surat permohonanpengunduran diri PENGGUGAT kepada atasan langsung PENGGUGAT,lbu Naniek Suryaningsih, Kepala Subbagian Data SDM danKetenagakerjaan Pertanian pada bulan Januari 2015, yang menyatakanpertanggal 5 Februari 2015 PENGGUGAT mengundurkan dari dari PNSKementerian Pertanian.
Register : 07-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 19 April 2016 — - BENIGNO Melawan - PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2015 - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANARUKAN KECAMATAN DUSUN UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8962
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Dan HAMSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;2. RAHMAT NURYADIN, SH., MH, JabatanKepala Sub Bagian Produk HukumSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;3. EVI KUSUMAWARDHANI, SSTP, Jabatan Kepala Sub.
Register : 12-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-10-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 25 Maret 2015 — SITI HOMSATUN vs. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI
217162
  • Saksi BADRUDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mulai dinas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat sejak akhir Tahun 2012;Bahwa saksi bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat di bagian Tata Usaha (TU) dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha;Bahwa Penggugat sebagai bendahara rutin atau bendahara pengeluaran diKantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Bahwa saksi masuk bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung
Register : 07-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — GUBERNUR JAYAPURA VS JAMILA YUSTINA KARUBABA., DKK DAN PETRUS HERMAN MANSARAI, DKK;
9041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;JUADI A.R., S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianTelaahan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro HukumSetda Provinsi Papua;LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua;ELSIUS F.
Register : 12-01-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 02/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 7 April 2011 — H. YUSNIN, S.Sos. M.Si, VS BUPATI MUSI BANYUASIN
6638
  • Muba, sehingga dengandiberhentikannya Penggugat tidak mengalami kekosonganjabatan yang ditinggalkan oleh Penggugat denganmenunjuk Pelaksana Tugas (PLT) yaitu Kepala SubBagian Penyelesaian Batas Setda Kab. Muba, yangsetingkat lebih rendah dari Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatanangka 9 huruf b dan c adalah tanggungjawab dan tugasyang dipegang Penggugat terdahulu telah diserahkan2112.13.benar, ??.
Register : 26-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2014 — H. ASEP MARYANTO, Dkk VS 1.KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT, 2. PT. ELVA PRIMANDIRI
155126
  • Ida Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukumdan HAM pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 4. Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasidan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 7.
Register : 01-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII VS BUDI MUNAWAR KHUTOMI, S.Pdi., DKK;
232590 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan SeksiHalaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 398 K/TUN/2016Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusandan Subseksi pada Kantor Pertanahan;j.
Register : 12-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 252/Pid.Sus/2015/PN Tbk
Tanggal 15 Desember 2015 — HERMAN Bin AYUB
8428
  • ., MH,selaku Kepala subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH MigasJakarta Selatan yang ditunjuk sebagai Ahlidalam perkara tindak pidanaMinyak Bumi dan Gas, menyatakan 42 (empat puluh dua) buah jerigenberisi minyak tanah yang disita SatPolair Polres Karimun dari dalamspeedboat (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merkYAMAHA 40 PK yang dimiliki serta dikemudikan oleh Terdakwamerupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkanpembagian kuota per kabupaten/ kotamadya di masingmasing
Register : 20-05-2009 — Putus : 29-10-2009 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 02/G/2009/PTUN.Yk.
Tanggal 29 Oktober 2009 — SUHADI SLAMET, S.E. DKK; LURAH DESA SUMBERAGUNG ;
8347
  • SUTINAH,SH.M.Hum, Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Bantul ;4, ANDHY SOELYSTYO.SH.M.Hum ; JabatanKepala Sub Bagian Peraturan Perundang undangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Bantul ;Kesemuanya adalah Warganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahanKabupaten Bantul , yang beralamat di JalanRobert Wolter Monginsidi Bantul Yogyakarta,Telp. (0274)367509.; eeUntuk selanjutnya disebut Sebagai : TE RGUGPengadilan
Register : 23-09-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 22/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 5 April 2016 — 1. DANIEL YARAWOBI; 2. ROBERHINO HANEBORA; 3. AYUB KAWOY; 4. IMANUEL MONEI; 5. SAMBENA INGGERUHI; (Para Penggugat) MELAWAN 1. GUBERNUR PAPUA (Tergugat) 2. PT. NABIRE BARU (Tergugat II Intervensi)
140228
  • ., M.Hum. jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum pada Bagian PelayananBantuan Hukum Biro Hukum SETDA ProvinsiPapua;6. LUKAS J. RUMBOIRUSSI, S.H. jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum SETDA Provinsi Papua;7. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H.
Register : 03-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 262/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA DHARMA ALIAS ACONG ALIAS SUN GO KONG
156113
  • ., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah staf/pegawai negeri sipil di Subbagian Penelaahandan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama, Direktorat JenderalAplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RepublikIndonesia; Bahwa tugas Ahli adalah menganalisis dan memberi bantuan konsultasihukum di bidang informatika; Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah magister hukum dari UniversitasIndonesia (2016), serta berpengalaman sebagai tim penyusun RUUPerubahan
Putus : 23-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2014 — Hj. KARTARINA vs. MIDWAR, dk.
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerapkan Hukum KarenaKeliru Menempatkan Kedudukan Pihak Yang Digugat Sebagai Tergugat ;10.11.12.13.14.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan Judex Factiyang mendudukkan pihak yang digugat dalam perkara a quo sebagaiTergugat , karena sejak semula dari Peradilan Tingkat Pertama tidak adadan tidak dikenal kedudukan Tergugat ;Bahwa Pemohon Kasasi mencatat setidaknya terdapat 8 (delapan) kalipenempatan kedudukan pihak yang digugat sebagai Tergugat dalambagian Tentang Pertimbangan Hukum pada subbagian
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — YAYASAN RIAU MADANI ; BUPATI PELALAWAN, dkk
7760
  • (Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata) ;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum) ;HATONI, S.H., (Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumHalaman 3 dari80 halaman Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUNJKTSetditien Pengelolaan WHutan ProduksiLestari);8. M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;9. AGUS WARSITO, S.H.,M.H. (Staf BagianHukum dan Kerjasama Teknik SetditjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari);10. FRANSISCA BUDYANTI S, S.H.,M.H. (StafBiro Hukum) ;11.
Register : 30-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
10247
  • PtsNasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pemintaan tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
    sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Register : 02-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 7/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TEUKU JUSWIN Bin TEUKU TEUNGOH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ZILZALIANA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : KARDONO, SH
222117
  • FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
    FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
    FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. BenerMeriah.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
Putus : 20-01-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 606/Pdt.G/2013/PN.Sby.
Tanggal 20 Januari 2014 — H. TISNA SUBAGIO S melawan MAT SIKIN dkk
3812
  • Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabayaberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/5008/436.1.2/2013 tanggal ,22 Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkanPERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan SuratLaporan Mediasi dari sdr.
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 September 2011 —
4510
  • Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah KabupatenSidoarjo tanggal 17 Nopember 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukandan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20Nopember 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
    NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan terdakwa tersebut serta memerintahkanagar SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yangdiajukan oleh Sekretariat DPRD ;e Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, ataspersetujuan Terdakwa Dra.
    Biasanya pengeluaran kas yang tidak ada SPMU atau SP2D nya inidicatat secara langsung oleh SOERADJI ;Bahwa selaku Staf Subbagian Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Sidoarjosaksi mengetahui perihal adanya peminjaman uang sebesar Rp. 2.604.300.000, dariKas Daerah kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, saksi memang olehSOERADJI pernah diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Brangkas KasDearah waktu itu masih dikelola oleh Bagian Keuangan dan kemudian saksiserahkan kepada Bendahara Sekretariat
    Disituapakah strukturnya sama antara yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 29 tahun 2002 dibandingkan dengan 13 tahun 2006 " Kepala daerah selakupemegang kekuasaan pengelolahan keuangan daerah ini melimpahkan kewenangan bukanhanya kepada Sekda selaku coordinator pengelolahan keuangan, bukan hanya kepadaKepala Bagian Keuangan, juga dia tegas disebutkan mempunyaiKOWeNANGAN 000... eee eeeeeeeteeeesteeeeeteeeeeaeskewenangan untuk melimpahkan kepada apa yang disebut dengan satuan keda Kepala SubBagian
Register : 26-05-2015 — Putus : 31-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN RI VS USAHA DAGANG KARYA BUDI;
5534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jabatan Kepala SubBagian Hukum Ill, Sekretariat Jenderal ;Hatoni, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangandan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Bina UsahaKehutanan ;M. Zaenuri, S.H. Jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ;Khikmatul Azizah, S.Ag.,M.Hum. Jabatan Staf BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Fransiska Budyanti S. S.H.,M.H. Jabatan Staf Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Herdianto, S.H.,M.H.