Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009.72)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 2011.73)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013.74)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal 15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal 15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Agus Edy Purwato, SE.Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor10 tanggal 15 Agustus 2011Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor24 tanggal 20 Maret 2013Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor42 tanggal 25 April 2014Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor14 tanggal 8 Mei 2015Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal 15 Desember 2008Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra

Metro Garmin dengan modal saham masingmasing 50% dan telah dicantumkan dalam Anggaran Dasar PT, dimanapada saat pembentukan tersebut tersusun Kepengurusan bahwa : Sugiantosebagai Direksi dan Eko Gunawan sebagai Komisaris, sedangkan Terdakwa(Goerge Gunawan) adalah keponakan dari Eko Gunawan ;Bahwa di dalam perjalanan usaha tersebut mengalami ketidak lancaransehingga diadakaniah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) padatanggal 17 Juni 2008, dimana di dalam RUPS tersebut telah diputuskanuntuk diadakan susunan

Haltersebut dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bandung No.266/Pdt.G/2008/PN.Bdg yang telah mengesahkan RUPS tersebut danmenetapkan bahwa Eka Gunawan sebagai Komisaris dan George Gunawan(Terdakwa) sebagai Direktur PT. Metro Garmin dan RUPS tersebut telahdidaftarkan di DEPKUMHAM pada tanggal 19 Juni 2008.

Dan sesuai denganUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS,RUPS adalah merupakan Keputusan Tertinggi, dimana AD/ART maupunSusunan Kepengurusannya mulai berlaku pada saat diadakan Rapatdimaksud.Dalam RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2008, Terdakwadinyatakan sebagai DIREKTUR, sehingga jabatan yang sebelumnyadipegang oleh Sugianto telah beralin kepada Terdakwa.

Namun dalampelaksanaan kegiatan selanjutnya bahwa Sugianto telah sengaja tidakmenyerahkan jabatan tersebut dan tidak mengakui hasil RUPS, karenanyabaik Terdakwa sebagai DIREKSI baru, maupun Eko Gunawan sebagaiKomisaris tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya di Kantor PT. MetroGarmin ;Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 911 K/PID/20103. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2008 + jam 11.00 Terdakwabersamasama dengan Eko Gunawan mendatangi Kantor PT.

MARULAM SIMANGUNSONG meninggalbelum dilakukan RUPS sampai dengan sekarang ; Bahwa, benar saksi melaporkan terdakwa kepolisi dikarenakan terdakwa tidakpernah melaporkan perkembangan jalannya perusahaan kepada saksi secaratrasparan, sepeninggal Alm.

Ut.Bahwa, benar sementara unsure melawan hukum terpenuhi karenapengggunaan kekayaan perusahaan tidak sesuai dengan RUPS ; Keterangan saksi XIII SEKAR RAHAYU/ saksi ADE CHARGE, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan dengan sebenarnya ; Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa ; Bahwa, benar saksi mengenal terdakwa dan Alm.

TUNAS GANDA MASIMAbelum pernah diadakan RUPS, dengan alasan bahwa perusahaan PT. TUNASGANDA MASIMA perusahaan keluarga ; Bahwa, benar hubungan terdakwa dengan MARIALAM PANJAITAN adalahsaudara kandung dan Alm. MARULAM SIMANGUNSONG mempunyaiisteri 2 (dua) orang, MARIALAM PANJAITAN isteri pertama, sedangkanterdakwa sebagai isteri kedua almarhum ; Bahwa, benar Alm.

DJOHAN SIMANGUNSONG ;e Bahwa, benar sejak perusahaan berdiri sampai dengan sekarang tidak pernahdilakukan RUPS dan audit ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupasuratsurat bersangkutan dengan perkara ini yaitu :e 1 (satu) bendel akta pernyataan Rapat Perubahan AnggaranDasar PT. TGM ;e 1 (satu) bendel akta pernyataan Keputusan pemegang sahamADRT PT.

MARULAM HALOMOAN SIMANGUNSONG sampaimeninggal dunia, PT TUNAS GANDA MASIMA tidak pernahmelakukan RUPS;Bahwa selama terdakwa HOTRIA PANJAITAN menjalankanperusahaan, ada beberapa asset perusahaan yang dijual oleh terdakwaHOTRIA PANJAITAN ;Bahwa Asset perusahaan yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu:e Pada tanggal 9 Peberuari 2011 dijual kepada ALEXANDERpemilik PT.

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehinggaA.A.Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, makapada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% sahamnya kepada:e Soedjianto = 20%e Sigit Priyono = 5%e Budi Purnomo = 5%Sesuai akta no 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa4. Bahwa setelah 30% saham A.A.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebutsesuai pasal 18 akta notaris Made Puryanma, SH wajib dilakukan setiaptahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan di tutup, jugamelanggar ketentuan pasal 78 (1); (2) UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.9.

Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernahmembagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patutmenduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungandalam mengoperasionalkan PT.

AlfaAriantour.10.Bahwa Pemohon sudah sejak Bulan Februari 2014 berusaha untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan caramengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% saham Pemohonkepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak bolehdilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasikepada Budi Pornomo Rp 100.000.000 dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000, sesuai suratnya nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Soedjianto

Alfa Arian Tour, saksi tidak tahuapakah pernah dilakukan RUPS ataukah tidak ;Bahwa, memang ada aliran dana dari Prancis masuk ke PT. Alfa ArianTour, karena PT. Alfa Arian Tour punya agen di Prancis, dimana danatersebut digunakan untuk mensuport dan menghendel tamu dari luarnegeri ;Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada uang dari PT.

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT.

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Halaman 86 dari 99 dan Dokumen saat AkadAkta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni2012 Notaris Abdul WahabAkta Pengakuan Hutang No 392Akta Cessie No 400Akta SKMHT No 396Akta Perjanjian Subordinasi No 399Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Halaman 90 dari 99 Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnAsli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn 20.

tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Sumber Pangan Nusantara sangat dirugikankarena tidak bisa mendapatkan informasi dari hasil RUPS baik yangmenyangkut keberadaan deviden, keuntungan perseroan dimanfaatkanuntuk apa, berapa besar hutang piutang perseroan PT.

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS;Bahwa, diharapkan dari hasil RUPS bisa dihasilkan Laporan Tahunan yangdidalamnya terdapat Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Perseroan.Namun kenyataan yang terjadi adalah sampai diajukannya gugatan dalamperkara a quo tidak ada Laporan Tahunan PT.

Sumber Pangan Nusantara yang sudah menjadiHalaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY11.12.fakta natour yang harus diserahkan kepada Tergugat III selaku Kreditur,tapi faktanya laporan keuangan tersebut bukan dari hasil RUPS PT.Sumber Pangan Nusantara, karena PT.

Sumber Pangan Nusantara tidakpernah mengadakan RUPS yang menghasilkan Laporan Tahunan PT.Sumber Pangan Nusantara untuk tahun buku 2016, 2017, 2018;Bahwa, oleh karenanya selama tiga periode kepengurusan Tergugat dan Tergugat II dalam 3 tahun buku tersebut, Penggugat tidak pernah tahufasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat Ill dipakai dan dimanfaatkanuntuk apa saja oleh Tergugat dan Tergugat II selaku Direktur Utama danKomisaris PT.

Bahwa, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakanTerbanding dan II bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalampasal 66 jo pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,tentang kewajiban Direksi untuk mengadakan RUPS Tahunan dan tidakada alasan lain untuk menangguhkan RUPS Tahunan kecuali adaperintah UndangUndang dan pelanggaran serta penyalahgunaanpenyelenggaraan kepengurusan PT.

kehilangan keuntungan dimaksud adalah sebesar 10% dariRp1.181.895.500, atau sama dengan Rp.118.189.550 dikali 24 bulan atausama dengan Rp2.836.549.200, (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam jutalima ratus empat puluh sembilan riobu dua ratus rupiah), kerugian mana terusdihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;Bahwa seluruh dana yang telah Penggugat setor tersebut hingga saat initidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terggat padahal sudah Penggugatminta agar diadakan RUPS

Puteri Mea mengadakan RUPS dengantelah ditandanganinya Akta No.82 yang dibuat oleh PenggugatRekonvensi/ Tergugat VI Konvensi, tertanggal 30 Juni 2008.3. Dan setelah itu telah terjadi perubahanperubahan kepengurusan didalam P.T.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, dan Tergugat V membuat PernyataanKeputusan RUPS sebagaimana tertuang didalam Aktayang dibuat oleh Tergugat VI No. 123 tanggal 17 Oktober2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ;4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yang tertuang didalam Akta No. 82 tanggal 30Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan AktaPernyataan Keputusan RUPS PT.

Putri Mea yang tertuang didalam akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI danakta pernyataan keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalamakta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VIIyang mana aktaakta tersebut dibuat berdasarkan hasil RUPS yang ke IImaka dengan sendirinya aktaakta tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agardinyatakan akta pernyataan RUPS PT.

Putri Mea yang tertuang di dalamakta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan aktaPernyataan Keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalam aktaNo. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII, tidaksah dan batal demi hukum menurut Majelis cukup beralasan olehkarenanya harus dikabulkan ;14. Bahwa akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI memuat JualHal. 20 dari 28 hal. Put.

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

Tentang RUPS Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas1.

Bahwa ketentuan Pasal 104 UU No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Penjelasan pasalnya, tidak mengatur dan menentukansuatu kewajiban yang harus dipenuhi bahwa RUPS dilakukan dihadapanNotaris, demikian juga tidak diatur akibat hukum jika RUPS tidakdilakukan dihadapan Notaris akan tetapi hanya mengatur bahwa untukmelakukan Permohonan Pailit, maka Direksi harus mendapatpersetujuan dari para Pemegang Saham berdasarkan RUPS dan dalamhal ini Pemohon Pailit PT.

Bahwa oleh karena itu RUPS hanya merupakan syarat bagi Direksi jikaingin melakukan gugatan dan atau permohonan pailit ke PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuktikan bahwa Direksitidak lalai atau tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakankewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidakdiatur syarat formilnya RUPS harus dihadapan Notaris..

Bahwa dengan demikian tidak berdasarkan atas hukum Majelis HakimPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk meragukankeabsahan bukti P15 dan tidak menjadi kewenangan dan atau telahmelampaui kewenangan dari Majelis Hakim untuk sampai menilaikeabsahan Bukti P15, sebab yang disyaratkan bagi Debitur atauPemohon Pailit sebuah Perseroan yang ingin mengajukan PermohonanPailit untuk dirinya sendiri harus adanya RUPS, bukan RUPS wajibdilakukan dihadapan Notaris..

Bahwa RUPS adalah salah satu syarat formil bagi Debitur PerseroanTerbatas untuk menyatakan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Medan dan Permohonan dimaksud telahdiajukan advocat yang mewakili hak dan kepentingan Pemohon Pailit,sehingga telah terpenuhi kapasitas sebagai Pemohon Pailit untukmengajukan permohonan Pailit (vide Pasal 3 ayat 3 dan 5, Pasal 6,Pasal 7 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Jo.

PEMOHON PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela(Volunteer).Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yangmempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditor atau oleh Kreditor.Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU,menyatakan:Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapatmelanjutkan membayar utangutangnya yang sudah

jumlahpiutang dan Utang Debitor beserta Surat Bukti secukupnya.Hal. 2 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyPenjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPKPU, menyatakan:Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonanpenundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanyadapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

INJAPLAST TELAH MENDAPATKANPERSETUJUAN RUPS GUNA MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPUSECARA SUKARELA (VOLUNTEER)3. Bahwa PEMOHON PKPU/PT. INJAPLAST, merupakan suatu badanhukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukumyang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidangindustri karung plastik4.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 224 UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena PEMOHON PKPU berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas, maka Permohonan PKPU secaraSukarela (Volunteer) atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukansetelah mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Hal. 3 Putusan Nomor 72/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Terbatas PT.

,Notaris di Kabupaten Gresik (Bukti P5); maka PEMOHON PKPU terbuktitelah mendapatkan persetujuaan RUPS guna mengajukan PermohonanPKPU Sukarela a quo.Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas PT. Injaplast No. 14, tanggal 21 September 2020 (Vide BuktiP5), menyatakan:Rapat dengan suara bulat menyetujui pengajuan Permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sukarela (volunteer) atauatas prakarsa PT.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama PT.Fitton Windu Utama untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal penetapan ini, hal mana tata cara pelaksanaannya adalahberpedoman pada ketentuan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan/atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FitronWindu Utama, No. 65 tanggal 30 November 1999;3.

Menetapkan jenis kegiatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Fitron Windu Utama meliputi :a. Laporan keuangan perseroan;b. Penyelesaian kewajiban perseroan terhadap BNI SKM Manado;C. Hutang pada pihak ketiga (Supplier pakan udang);d. Hutang pada Bapak Yeriston Kusworo serta penebusan sertifikat HakMilik a.n Bapak Yuriston Kusworo yang telah ditempatkan sebagai jaminanperseroan pada BNI SKM Manado;e.

Bahwa berdasarkan pada penetapan No. 10/Pdt.P/2010/ PN.Lwk tanggal 25Oktober 2010 terhadap dalildalil gugatan perlawanan yang dikemas sedemikianrupa dengan formulasi yang seakanakan benar dan sah sesuai dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkandalam permohonan tersebut telah ditolak, sehingga Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 danHak

Bahwa terhadap dalildalil gugatan perlawanan dari perlawanan yangmendasarkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13Juni 2008 dan/atau dalildalil lainnya yang berhubungan langsung dengan NotulenRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena Notulen Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2008 adalah tidak sah dan tidak benar;8.

Menyatakan Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009yang dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalahBatal dan tidak Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk No.10/Pdt.P/2010/PN.Lwk, dimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 13 Juni 2008 yang dimohonkan dalam permohonan tersebut telah ditolak,sehingga Perjanjian Novasi No.09/MNM/N.001, tanggal 30 Desember 2009 yangadalah Perjanjian Tambahan / Perjanjian Ikutan / Accesoir nya menjadi Hapus

sebagai Direktur PT Multi Daya Wonua,yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, KelurahanPomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MultiDaya Wonua Nomor 03, tertanggal 03 September 2013, serta AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTMulti Daya Wonua, Nomor 17, tanggal 12 September 2018;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 di Hotel Castle yangHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Pemohon Kasasi;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex factiPengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriKolaka sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaiDirektur Operasional PT Multi Daya Wonua melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.

Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.

GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.

Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.

RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy

LAKSBANG MEDIA TAMAbersama saksi PATRIA HERDJUNO, Saksi MENOM MOTIRAM alias MENOM danTHEO AIKHONG ketika datang terdakwa memegang (satu) gulungan koran saatmasuk diruang rapat telah ada beberapa saksi yaitu saksi ALTA MAHANDARA aliasALTA dan saksi TAN SEE TONE alias MALVIN, dan korban LEW KEOANG,terdakwa datang dengan keperluan menanyakan akan dilakukan RUPS luar biasa (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa).

Dan terdakwa menanyakan kepada LEWKEONG sedang apa sekarang dijawab MEETING BIASA dan terdakwa tanya lagi,akan melakukan RUPS kan, dan terdakwa mengetahui dari koran sambil terdakwamenyodorkan koran harian Republika yang dibawa terdakwa sambil terdakwa marahmarah kepada LEW KEONG sambil memukulkan gulungan koran ke pundak LEWKEOANG sampai beberapa kali dan terdawka membentakbentak LEW KEOANGuntuk segera menelponkan bosnya yang berada di Malasyia, karena dijawab tidak tahunomornya, terdakwa merasa

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, denganmaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa.e Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, dengan maksuduntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

yangdihadiri oleh Korban Lew Keong, Malvin Tan, Alta Mahandara dan AriefSukendra ;Bahwa kedatangan Terdakwa untuk menanyakan tentang Rapat UmumPemegang Saham dengan Agenda Pergantian Direksi, karena Terdakwasebagai Direksi tidak memperoleh undangan melainkan mengetahui dariMedia masa Koran ;Bahwa awal mula Korban Lew Keong tidak mengaku ketika TerdakwaTanya tentang tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dansetelah Terdakwa tunjukan adanya Iklan di media masa Koran tentangdiselenggarakannya RUPS

Lamere Tirta Mutiara tentang tugas danwewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupunKomisaris (Akta terlampir) ;Bahwa Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karenabertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta PendirianPerusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukumdan batal demi

Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehinggadengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang dipakai oleh Tergugat untukmenutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,(tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakandana PT.

PT Lamere Tirta Mutiarauntuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabuidari pada hakhak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baikterhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hakhakuntuk dilibatkan dalam RUPS ;Hal. 15 dari 19 hal.

Namun akan tetapi Tergugat denganitikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminirapa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukanperubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas namaPT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris BaiqHayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehinggaperbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang melawanhukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT.

Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat pertama maupun Judex Factiputusan Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubahAkta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat olehNotaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 tanpa melibatkanPemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui NotarisBaiq Hayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132,adalah akta yang cacat hukum,

Tristar Transindo Nomor017/TST/FA/IV/2014, tanggal O3 April 2014, perihalPermintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS). Fotokopi Surat PT. Mitra Cassia Transport Nomor001/Mitra/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, perihal : PemberitahuanRencana RUPS. Fotokopi Iklan Koran perihal PT. Mitra Cassia TransportPanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan danRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), tanggal 9Mei 2014. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 036/LGLTST/V/2014, tanggal12 Mei 2014.

MCT tanggal 15November 2010; (copy dari copy): Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April 2014perihal permintaan penyelenggaraan RUPS; (copy daricopy)Hal. 30 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel,44. Bukti T4445. Bukti T4546. Bukti T4647.Bukti T4748. Bukti T4849. Bukti T4950. Bukti T5051. Bukti T5152. Bukti T5253. Bukti T5354. Bukti T5455. Bukti T5556. Bukti T56: Absensi RUPS dan Dokumentasi; (copy dari copy): AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM TAHUNAN PT.

MCTtanggal 15 November 2010, Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April2014 perihal permintaan penyelenggaraan RUPS, Absensi RUPS danDokumentasi, AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN PT.

Mitra Cassia Transport yang ditanda tangani Prof.HARKRISTUTI HARKRISNOWO, SH, MA, Ph.D / NIP : 19560125 1981032001 selaku Dirjen AHU, Pemberitahuan hasil RUPS kepada Sdr. AkmalAhmad, Laporan keuangan terhadap PT. Mitra Cassia Transport periodebulan Oktober 2012s/d Desember 2016, Surat Nomor : 001/Mitra/V/2014,tanggal 5 Mei 2014, perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS, Data keuangan/ mutasi rekening di Bank BCA KCU Pluit Jakarta Utara, terhadap RekeningBank BCA No. Rek. : 1683085867 a.n. PT.

Berita acara RUPS tahunan PT. Mitra Cassia Transpordihadiri olehPemegang saham mayoritas sebesar 70 % ( Kuorut ) .Hal. 45 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel, Tidak ada bukti yang dilakukan oleh Para terlapor terhadap obyek perkarayakni Akta Penegasan . Murni Kadarsih selaku penerima kuasa serta menghadap tidakmenjalankan sesuai denga nisi surat kuasa tanggal 16 Oktober 2014 .

SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa bangunan Resort PT. SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI yangterobuat dari batu karang adalah Cottage, Gazebo, Shower, Dapur LampuTaman, Plank Merk dan Selokan Penahan Gelombang ;Bahwa sebelum dibangun Resort PT.

SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI tidak pernahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ; Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Resort PT.SWARNADWIPA WISATA MANDIRI adalah terdakwa selaku DirekturUtama ; Bahwa saksi ada mengirim 4 orang tukang dari Riau dan 3 buah kano keResort PT.

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UU dalam anggaran dasar (Pasal 1 angka 4),sehingga RUPS menyangkut segala sesuatu sepanjang tidakdiserahkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;b.

SUWARNADWIPA WISATAMANDIRI menjadi tanggungjawab pribadi, apabila : tindakan yangdilakukan melampaui batas kewenangan yang diberikan dan / atauditetapbkan oleh RUPS, selaku Direktur Utama tidak mengindahkanperingatan yang telah disampaikan secara lisan maupun tulisan olehDewan Komisaris maupun RUPS, dan Direktur Utama tidak pernahmempertanggungjawabkannya melalui RUPS, sehinggapertanggungjawaban pidana menjadi tanggungjawab pribadi terdakwaselaku Direktur Utama ; Bahwa secara normatif (pasal 3 ayat

SUWARNADWIPA WISATAMANDIRI tidak pernah melakukan RUPS ; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama Resort PT. SUWARNADWIPAWISATA tidak tahu konsep apa yang akan dibangun ; Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. SUWARNADWIPA WISATAtahu) menggunakan batu karang tidak boleh, dan terdakwa pernahmengingatkan kepada Hendri Long agar pembangunan tidak menggunakanbatu kartang; Bahwa pembangunan Resort PT.

JatimMarga Utama tanpa persetujuaan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp.33.000.000.000,tersebut di bank Jatim Surabaya ; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biayaoperasional PT. Jatim marga Utama dan dipinjamkan kepada terdakwa SUPRIATNAselaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanoa persetujuan DPRD PropinsiJawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwaSUPRIATNA selaku Direktur Utama PT.

Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSOselaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan /meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunaimaupun transfer bank kepada terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur UtamaPT.Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ; 4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT.

JMU sejak 1112011 ; Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono ada berita acaraserahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporankinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal 1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ; 22200 sen nnn nnn nnn Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002sampai 2011/serahterima ; 0 20520 22 220 PT.

JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol SurabayaMojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol Pasuruan RUPS tanggal 162011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 162011 koreksipengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP,perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya Mojokerto, tol yang lain Gempol Pasuruan jasa konstruksi ; Hal 16 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT.

JMU kepada Terdakwa tanpa persetujuan pemegang saham dan tidakHal 76 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.pernah diminta persetujuannya di RUPS. Dengan demikian uang yang diterima olehTerdakwa adalah uang yang dikeluarkan dari PT.

., Csmenyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2008sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT Puteri Mea yang dibuat di hadapan Netty MariaMachdar, S.H., Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan Budy Dinata selakupemegang saham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan Budy Dinata selaku pemegang sahammayoritas, pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenaipenegasan, persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yangtercantum dalam Akta Nomor 82 tanggal 30 Juni 200B sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan H.

Nomor 82 tanggal 30 Juni 2008 dan Akta Nomor 85 tanggal 12Agustus 2009 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 123 tanggal 17Oktober 2009 dibuat dihadapan H.Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta,dengan susunan pengurus sebagai berikut:Tony Amin sebagai Direktur Utama;Ari Hans Setiawan, S.H., sebagai Direktur;Agus Sutanto sebagai Komisaris Utama;Metropole Bantuk Djanguk, S.H., sebagai Komisaris.Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari Hans Cs.

Rizul Sudarmadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan AktaNomor 85 tanggal 12 Agustus 2009 tentang penegasan, persetujuan danmengesahkan kembali RUPS yang tercantum dalam Akta Nomor 82 dantelah mendapat pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU44481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang PerubahanAnggaran Dasar PTI Puteri Mea, NPWP 01.576.580.3711.000berkedudukan di Palangkaraya, Kotamadya Palangkaraya serta Akta NomorHalaman 21 dari 34 Hal. Put.

,dimana Budy Dinata telah menggugat Ary Hans Setiawan, S.H., Cs.lantaran menggunakan aktaakta RUPS yang tidak dibenarkan hukum dannotabene dapat berakibat hilangnya 70% saham Budy Dinata pada PTPuteri Mea, maka Ary Hans Setiawan Cs telah dilaporkan secara pidana diMabes Polri vide Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/102/III/2010/Bareskrim..