BINA CITRA NIAGA, padahalAMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atau Pemilikdan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRA NIAGA,dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTUR menjadiANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasar hukum danatau. tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

BINA BINA CITRA NIAGAberdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT BINA BINA CITRANIAGA yang didukung AKTA NOTARIS Nomor 103, tanggal 31 Maret2003 pada tahun 2003 tidaklah pernah melakukan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar dan susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa :(1) Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;(2) Berita Acara mengenai Perubahan Anggaran Dasar wajibdicantumkan dengan

jelas dalam panggilan RUPS;Kenyataannya selama ini Penggugat maupun TERGUGAT Vtidak pernah menerima Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar dantidak pernah menerima surat panggilan RUPS/RUPSLB;Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT ~ melakukanperubahanperubahan Akta dan Susunan Kepengurusan PT BINA CITRANIAGA secara diamdiam dan atau tanpa persetujuaan PENGGUGATtelah melanggar Hak Hukum PENGGUGAT;Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dan PENGGUGAT telah sangat dirugikan

:Bahwa tindakan PT Bina Citra Niaga aquo yang melakukanpenjualan asset (objek tanah sengketa aquo) kepada Tergugat IIsebelumnya telah mendapatkan persetujuan melalui mekanismeRUPS, hal mana perihal RUPS PT Bina Citra Naga aquotermaktub dalam Akta Jual Beli Nomor : 553/ Kendari/ Tahun2011, dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah H. AsbarImran, S.H.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenthilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

pemilik saham (Tergugat), dan Tergugat sama sekali tidakmenerima materi apapun yang berkaitan dengan RUPS tersebut.

DalamSurat tersebut hanya disebutkan agenda acara Pembahasan terkaitkegiatan umum, strategi dan perencanaan di masa depan danmanagement perseroan;Pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018,Tergugat baru melihat ada materi rapat yang baru ditunjukan olehPenggugat Il kepada Tergugat, terkait Kode Etik Perusahaan yang samasekali tidak disebutkan dalam Surat Panggilan RUPS LB, dan belakangandiketahui bahwa RUPS LB tersebut ternyata mengagendakan halhalsebagai berikut:1) Perubahan

Artinya rapat ini dilaksanakan beberapa saat setelahTergugat walkout dari RUPS dan meninggalkan kantor. Sebelummeninggalkan ruang kerja Tergugat menanyakan kunci mobil Pajerokepada Sdr. Suharto (staff personalia) namun yang bersangkutan tidakmengetahui keberadaan kunci mobil tersebut.

RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat, keputusan atas mata acara rapat yangditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. (Frans SatrioWicaksono, Janggungjawab Pemegang Saham, Direksi, danKomisaris, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, him. 69);IV.

selaku Pemegang SahamMinoritas (6.07 %) Perseroan kepada PERSEROAN yang dianggap tidak adildan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari kKeputusan RUPS (SetiapPemegang Saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, olehkarenan cukup relevan bila hal yang demikian sekaligus diajukan dalamGugatan Rekonvensi a quo oleh karena terdapatnya hubungan yang eratdengan

tanggal 21Mei 2007 ataupun RUPS apa pun kepada Penggugat.

) tanggal 21 Mei 2007 ataupun RUPS apa pun.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), 2. Komisaris, 3. Direksi, masingmasing mempunyai tugas sendirisendiriyang diatur oleh UndangUndang PT; Bahwa pemegang saham bukan organ PT, pemegang saham tidak ikut campur dalampengurusan PT. sesuai UndangUndang PT. Direksi sebagai pengurus PT.

) dalamRUPS tersebut Pemegang Saham dapat memperoleh data atau informasi dari PTtersebut ; Bahwa tidak bisa meminta data tidak melalui RUPS harus melalui RUPS untukmenerima data dan informasi ; Bahwa PT. berhak untuk menolak atau memberikan datadata kepada pemegang sahamtanpa melalui RUPS karena Pemegang saham tidak boleh intervensi kepada Direksi ; Bahwa fungsi Direksi di sebuah PT adalah sebetulnya mempunyai dua fungsi yaitu 1.Fungsi Pengurusan dan 2. fungsi perwakilan, fungsi Pengurusan bertanggung

NNT tahun 2007 tidak pernah terjadi peralihan hak berdasarkan RUPS tanggal21 Mei 2007 ataupun RUPS lainnya kepada Penggugat,berdasarkan CircularResolution of Shareholders of PT, Newmont Nusa Tenggara masingmasingtertanggal 21 Mei 2007 dan dituangkan dalam Akte Pernyataan Keputusan Parahal67 dari 76 Putusan No.02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Pemegang Saham diluar Rapat PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telahmengajukan permohonan pembuatan akta kepada saksi Notaris Netty MariaMachdar,SH untuk membuat pembuatan Akta Perubahan Pengurus danPeningkatan Modal Dasar, Modal Setor dan Komposisi Saham danPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Hal 3 dari 15 hal Put. No. 305/PID/2014/PT.DKIBahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PTI. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Bahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT. Purnama Putra Mandiri, saksi Hani Untar selaku Direkturkeuangan PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelinatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan = saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telah melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Hal 7 dari 15 hal Put.

PARA PENGGUGAT secara sepihak dan diamdiam telah mengajukanupaya hukum berupa permohonan untuk diberikan ijin menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS Luar Biasa PT. TenagaBumi Bali sehingga diterbitkan Penetapan No. 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel.tanggal 11 Oktober 2006 (Bukti PR24) ;c.

PARA PENGGUGAT hadir dalam undangan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

EdwinJoenoes ;Bahwa dalam agenda RUPS LB tersebut sebagaimanatercantum dalam surat undangan hanya membicarakanPenyesuaian Anggaran dasar Perseroan berdasarkan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris Di Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselengarakan RUPS PT,Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agenda rapat1. Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Pengukuhan, Pengesahan danPersetujuan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru.3.

., dan dalam RUPS tersebut tidakmembicarakan/membahas tentang kepemilikan saham sesuaidengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2007 antaraEdwin Joenoes dan Ida Bagus Ngurah Wijaya ;Bukti T10Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29Juli 2008 di Meeting Room Segara Village Hotel, Jl. Segara AyuSanur Denpasar Bali ;Bukti tersebut membuktikan bahwa telah diselenggarakan RUPSPT, Tenaga Bumi Bali pada tanggal 29 Juli 2008, dengan agendarapat 1.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Pemohon untuk memanggil sendiri dan atau menyeleranggarakan RUPS LB atas PT.

INDOKING ANEKA AGAR AGAR INDUSTRI dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebagai berikut :

Bahwa penambahan modal tersebut telah menyimpang danketentuan Pasal 41 dan pasal 42 UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam int sanpasal tersebut secara jelas dan terang menyaiakan :Setiao penambahan modal perseroan hams berdasarkanpersetuuan RUPS serta keputusan RUPS untukpenambahan modal adalah sah apabila dihadin lebih dan(satu per dua) jumlah saham;FL leeeeeeeteeeteeees Adapun obyek eksekusi fidusia atas namaPT.

Sariyunika Jaya, yang tidak pemah memberikanpersetujuan baik diluar RUPS maupun didalam rapat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham);ALASAN HUKUMNYA :5.1. Bahwa Terlawan telah menjelaskan secara gamblang dalam jawabanangka 4 oleh karena Terlawan Il dan Terlawan Ill telah Ingkar Janji(vanprestasi) kepada Terlawan , maka berdasarkan ketentuan : Pasal 14.2, Pasal 14.3 dan Pasal 14.4 Perjanjian Kredit No.0244/0008/07 tanggal 08 Agustus 2007 Jo.

Sariyunika Jaya,yang tidak pernah memberikan persetujuan baik diluar RUPS maupundidalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) haruslah ditolakdan dikesampingkan;6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Pelawan dalam Perlawanannya padahuruf F, G, H, dan yang menyatakan :F. Bahwa Terlawan tdak cermat dalam membenkan kredit terhadapTernawan II dan Terlawan Ill.

Luswati (Teh Siang aliasLiong Hoeng Jan), pembenan fasilitas kredit dengan jaminan fidusiaberupa mesinmesin adalah tdak melalui persetujuan dan paraPemegang Saham, yaitu RUPS maupun RUPSLB PT.

Sariyunika Jaya tidakdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun menurut dalil Pelawanbahwa Pelawan merupakan salah satu dari Pemegang saham di PT.Sariyunika Jaya yang menurutnya tidak pernah memberikan persetujuan baikdiluar RUPS maupun di dalam rapat RUPS, oleh karenanya PerlawananPelawan ini telah kekurangan pihak, dengan demikian Perlawanan Pelawanharuslah ditolak dan dikesampingkan;3.

/02/2007, menunjukkan adanya suatu berita bohong tentang RUPStersebut sebab Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat yang jugasebagai pemegang saham tidak pernah diikutsertakan oleh Yeung Chung Fanselaku partner pemegang saham (lihat poin 1 gugatan untuk mengadakanRUPS tersebut apalagi rapat dilakukan di Hongkong ketika Peggugat sedangdalam poses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang), sehingga jelasjelasTergugat Il secara sistematis telah mengambil tindakan sepihak denganmengatasnamakan RUPS

telah diputus dengan putusan bebas murnisehingga perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat IVPembanding dalam menyebarkan surat pemberhentian terhadap diriPenggugat/Terbanding, tertanggal 7 Maret 2007 dengan nomor surat 01/02/P/HK/2007 dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Komisaris PTCrownfund Garment Factory dan hal ini membuktikan Tergugat IVPembanding telah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PTCrownfund Garment Factory guna memberhentikan secara paksa tanpamelalui RUPS

Terbanding dan perbuatan tersebutdilakukan bukan atas nama pribadi Li Fung Lok melainkan menggunakanjabatan sebagai komisaris dan jelas hal ini membuktikan perbuatan melawanhukum telah dilakukan secara sengaja oleh komisaris dan pada direksinyayang mengatasnamakan PT Crownfund Garment Factory yang tegastegasmerugikan nama baik harkat dan martabat dari Penggugat/Terbanding ketikasurat pemberhentian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah;Bahwa pemberhentian tersebut telah dilakukan tanoa melalul RUPS

yangsah karena Penggugat/Terbanding yang merupakan salah seorangpemegang saham tidak pernah dipanggil atau ditegur bila ada kesalahanyang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah merugikanperusahaan; dan aturan tersebut telah diketahui bersama yang tertuangdalam peraturan akta Notaris Haryanti Sutanto Tanubrata, SH.Mkn dalamAkta Notaris No. 2 tanggal 1 November 2002 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 94 ayat (1); anggotadireksi diangkat oleh RUPS ayat

(2); untuk pertama kali pengangkatananggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)b, sedangkan dalam ayat (7) dalam halterjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kKeputusan RUPS tersebut;Sehingga dengan demikian secara nyata Tergugat dalam

Pilar Papua belum terbentukkarena belum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupunRUPS Luar Biasa;Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang saham (ahli waris dari Ir.Musdari) harus terlebin dulu menempuh penyelenggaraan RUPS sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi

Notaris di Jakarta, yangberbunyi : Pengubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili2/3 dari saham yang telah dikeluarkan yang mempunyaihak suara yang sah dan keputusan' disetujui olehpaling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan dengan sah dan juga bertentangan denganpasal 88 ayat 1 UU No. 40/2007 tentang perseroanterbatas yang berbunyi : RUPS untuk merubah anggarandasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat palingHalaman 15 dari 85 halaman

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.16sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili dalam RUPS' dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecualianggaran menentukan kuorum kehadiran dan atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yanglebih besarBahwa penyelenggaran RUPLB PI.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.20Pasal 111 ayat (7), (8) UU No. 40/2007, Direksi harusmemberitahukan tentang perubahan tersebut kepadaMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal keputusan RUPS untuk dilakukan pencatatan,padahal direksi hasil RUPSLB melalui Notaris, barumemberitahukan kepada Menteri tanggal 19 Desember2008 untuk dicatat, yang berarti melampaui batas wktu30 (tiga puluh) hari sebagaimana telahGilentUKaNs= s= = eee 5 eee s eens ses eee SHR ERE eee ome 8Dengan demikian terbukti

Nomor 489 PK/Pdt/202010.Menyatakan secara hukum peralihnan saham milik Pemohon PeninjauanKembali di PT PBM Adipurusa baik melalui mekanisme jual beli sahamdan/atau melalui hibah saham batal demi hukum dan tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan kembalihak atas kepemilikan saham milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar90 (sembilan puluh) lembar saham melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT PBM Adipurusa berdasarkan UndangUndang

berlangsung sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakanputusan pengadilan ini 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari sejakkeputusan memiliki kKekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewljgde);Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, apabila tidak bersediamelaksanakan putusan pengadilan, Pemohon Peninjauan Kembalisecara langsung dapat meminta atau memohon melalui PengadilanNegeri setempat untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat masih memiliki saham pada PT PerusahaanBongkar Muat Adipurusa;Bahwa bukti baru a quo tidak membuktikan Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat telah menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlahsaham ke dalam kas perseroan;Bahwa novum yang diajukan Penggugat juga tidak membuktikanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalammelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Petro Purna Jasa(Penggugat a quo) melalui RUPS, tetapi hal tersebut tidak digubris Tergugat I danbahkan menyebutkan hal tersebut tidak diperlukan;Bahwa jelas, sejak awal Penggugat sangat keberatan menyerahkan saham kepadasiapapun termasuk kepada Tergugat I apalagi dengan cara hibah. Karena pemberianhibah saham adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak logis karena tidaksebanding dengan hasil jasa manajemen dan jasa modal Penggugat.

Dharma Kencana Sakti (Tergugat I a quo)adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal yakni pemberian hibah sahamtanpa melalui RUPS di perusahaan Penggugat;Bahwa adanya pelanggaran syarat formil dan syarat materil dalam perjanjianhibah saham tersebut sangat mudah untuk diujikan.

Petro Purna Jasa/ Pemohon Kasasi a quo telah menerangkan di bawahsumpah menyatakan tidak pernah adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)di Perseroan Pemohon Kasasi yang menghasilkan keputusan untuk melakukanHibah Saham milik Pemohon Kasasi kepada Tergugat I. Dalam Perjanjian HibahSaham sesuai dengan Akte Nomor 51 tanggal 10 Juni 1992 yang dibuat di hadapanJoenoes E.

AsriUmillah Hartono selaku pemegang saham di Pemohon Kasasi tidak pernahmemberikan persetujuannya baik secara pribadi maupun melalui RUPS di perseroanPemohon Kasasi. Fakta ini menjelaskan bahwa pelanggaran syarat hibah yang telahmenjadi ketentuan hukum yakni, barang atau kekayaan yang dihibahkan adalahmilik mutlak pemberi hibah.

No. 2245 K/Pdt/201122e Adanya Bukti P15 berupa Berita Acara No. 50: Berita Acara dalam RUPS LuarBiasa yang memutuskan menyetujui penghibahan sahamsaham milik PT.Petro PurnaJasa kepada PT.

maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar(Vide Bab ketentuan Umum Pasal angka 5);Direksi mewekili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (VidePasal 98 ayat 1);Bahwa proses hukum yang sedang dijalani oleh Suyamto tidakmenggugurkan kewajiban perdatanya dan seluruh tanggung jawabSuyamto yang melekat sebagai Direksi PT Semesta Nusantara;Bahwa Suyamto sampai saat ini masih sah menjabat sebagai Direksi PTSemesta Nusantara dan belum pernah diberhentikan sebagai Direksilewat RUPS

(dalam Bukunya Keuntungan &Resiko Direktur, Komisaris, Pemegang Saham, Penerbit Visi Media, 2016hal 27) menjelaskan:Pemberhentian Direksi ada dua jenis yaitu pemberhentian Sewaktuwaktudan Pemberhentian Sementara;Anggota Direksi dapat sewaktuwaktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS dengandemikian, kedudukannya sebagai Direksi berakhir;Selama menjalankan jabatannya sebagai anggota direksi, tidak

menutupkemungkinan anggota Direksi tersebut diberhentikan sementaraoleh RUPS atau oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, haltersebut harus diberitahukan secaratertulis kepada Direksi yang bersangkutan, sehingga dengan demikian anggota Direksi tersebut tidakberwenang melakukan tugasnya;Bahwa Paryanto sebagai Komisaris baru dapat dinyatakan menggantikantanggung jawab Suyamto sebagai Direksi untuk mewakili PT SemestaNusantara baik di luar maupun di dalam Pengadilan jika Direksi beradadalam

keadaan:# Diberhentikan melalui RUPS;Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor: 157/PDT/2018/PT SMG= Meninggal Dunia;Dasar Hukum:Bonifasius Aji Kuswiratmo SH.MH (dalam Bukunya Keuntungan & ResikoDirektur, Komisaris, Pemegang Saham, Penerbit Visi Media, 2016 hal 61)2.

Tanggung jawab ke dalam berbentuk laporan tentang tugaspengawasan yang dicatat dalam daftar khusus yang diberikan setahun sekalidi dalam rapat RUPS tahunan; sedangkan tanggung jawab keluar adalahtanggung jawab kepada pihak ketiga;Misalnya; Dewan Komisaris mengetahui bahwa PT tidak mungkinmelaksanakan suatu perjanjian tertentu tetapi tetap memberikan persetujuankepada Direksi atas nama PT untuk mengadakan perjanjian tersebut.Peristiwa tersebut adalah bentuk kelalaian tanggung jawab keluar yangdilakukan

PGA, namun laporankeuangan oleh auditor tetap tidak dibuat dan RUPS tahunan yang diminta,tidak pernah diselenggarakan sampai hari ini.;Bahwa tibatiba pada bulan September 2012, dikirim Undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT. danpenunjukan Liquidator.

;Bahwa pada bulan Oktober 2012 Para Tergugat mengajukan PermohonanPenetapan No. 922 / Pdt.P / 2012 / PNJKT.BAR yang meminta kuorum PT.PGA untuk RUPS sebesar 66% yang bertujuan untuk membubarkan PT.PGA begitu saja, dengan mengabaikan hak dan kepentingan Penggugatsecara melawan hukum.

;Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 407/PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka romawi Ilbutir 18dan 14 yang menyatakan sebagai berikut:Bahve tibatiba pada bulan September 2012, dikirim undangan RUPS LuarBiasa kepada Penggugat dengan agenda khusus pembubaran PT danpenunjukan liquidator.Tentu saja Penggugat tidak menyetujui adanya RUPS Luar Biasa tanpa adaterlebih dahulu RUPS tahunan& pembuatan laporan keuangan perusahaanyang dibuat auditor publik, karena bagaimana

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

SITI AISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasiftersebut melayangkan surat melalui Tiki dengan maksudmengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS (rapatumum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yangtempat pelaksanaan RUPS tersebut di kantor NotarisSUJAYANTO, SH., MH, akan tetapi para terdakwa tidakmenanggapi surat dari persero pasif yang juga sebagaisaksi dalam berkas perkara atas nama para terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat danditandatangani oleh terdakwa I. Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS dak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa semasa ayah masih hidup hasil perparkiranGisetorkan ke Ayah saya Adenan kemudian diserahkankeanakanaknya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK

Fakum, CV tersebut jalan tapi bukan kami lagi yangjalankan.Bahwa RUPS tidak pernah ada perubahan, pernah maudGiadakan perubahan 2 kali oleh Pengurus yaitu Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS tidak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa setelah ayah saya meninggal saya tidak pernahdiberi hasilnya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK , Saya diberiuntuk biaya kebutuhan.Bahwa waktu

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 mengaturbahwa semua kewenangan dan hak Direksi, Dewan Komisaris, ParaPemegang Saham dan RUPS dari PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN KEPEMERINTAH RI atau yang disebut Asset Dalam Restrukturisasi beralin keBPPN, karena kewenangan BPPN seperti diatur di Pasal 40 PP No. 17 Tahun1999 berlaku juga untuk ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI (linat Pasal 14PP No. 7 Tahun 1999).Jadi berdasarkan Pasal 14 (b) jo.

KBDIREKSI, KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM dan RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaan yang diserahkan kepemerintah atau Assets Dalam Restrukturisasi SUDAH TIDAKBERWENANG DAN TIDAK BERHAK melaksanakan seluruhhak/kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danhak/kewenangan RUPS, sehingga Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sepanjang menyangkut hakdan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS telahdigantikan oleh PP No. 17 Tahun 1999.Bahwa selanjutnya

DIWAKILI OLEH BPPN.Padahal :"ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI" (yaitu Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) yang sudah menjadimilik Negara sudah tidak boleh dibebani atau dijamin dengan syaratbaru dan walaupun hendak membuat perjanjian hutang baru danjaminan baru maka Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 HARUS DIWAKILI OLEH PEMERINTAH RI (BPPN)".Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwasegala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris Pemegang Sahamdan RUPS

Pasal 40 PP No.17/1999, semua hak dan wewenang Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 pada waktu itu telah beralih kepada BPPN.AKIBAT HUKUMNYA :BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM semuaperjanjian hutang dan jaminanjaminan yang hanya ditandatanganioleh Direksi dan Komisaris Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3maupun jaminan atas harta Penggugat 4 yang dibuat tanpa tandatangan Direksi Penggugat 4 PADA WAKTU Penggugat 1, Penggugat2,

Komisi Rp.111.734.400, (Seratus sebelas juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu empat ratus rupiah);Total Sebesar Rp. 289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);setiap bulan sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugatresmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa oleh karenanya, Tergugat haruslah dihukum untuk membayarganti rugi berupa Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesarRp.289.336.000, (dua ratus delapan puluh Sembilan juta

tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugat resmidiberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas, Penggugat jugamengalami kerugian Imateriil berupa:13.1 Waktu, tenaga, dan pikiran yang Penggugat keluarkan untukmasalah ini, yang apabila diperhitungkan tidak kurang dariRp.1.000.000.000, (Satu miliar rupiah);13.2 Bahwa selama Penggugat Menjabat sebagai Direktur diTergugat

bulan Agustus 2017 adalahperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 19 Maret 2018 tidak sah, bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Kerugian Materiilkepada Penggugat sebesar Rp.289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitungsejak Agustus 2017 sampai dengan Tergugat membayar lunas danPenggugat resmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Bahwa tidak ada keputusan RUPS Tergugat yang secara khususmenentukan gaji dan tunjangan bagi Penggugat sebagai Direkturkarena Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat telah menerima gajibulanan, tunjangan dan komisi sesuai dengan Surat Penawaran Kerjatertanggal 8 April 2016 (Surat Penawaran Kerja Bukti T10).Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Kerja, Penggugat awalnyadirekrut sebagai Direktur Kegiatan Penjualan.013B.Sales.Cisco yangkemudian Penggugat diangkat sebagai Direktur oleh Tergugat dengangaji

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husadasebagaimana tesebut dalam point nomor 5 di atas.8. Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, maka bersama ini Pemohon sebagaiIbu kandungnya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar Pemohonditetapkan sebagai wali dari anakanak Pemohon tersebut yang bernama :8.1. AHMAD HABIBI AULIYA, Umur 13 tahun (lahir : 27052006)8.2.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT. Pandaan Prima Husada.

Untuk melakukan tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan sahamkarena waris dan menandatangani RUPS PT.

Jihatisehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selaku pemegangsejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhan sahamsaham yang dimilikioleh perseroan; sehingga berhak untuk mengajukan permohonanpembubaran perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (Pasal 142 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Direksi, DewanKomisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapatmengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudahdilakukan pemanggilanpemanggilan kepada Termohon yang layak danpatut menurut hukum sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya Badan Hukum PT. VirtutamaMedia Jihati, seluruh tanggung jawab aset dan pengurusan dilaksanakanoleh Tim Likuidasi. Kepada para Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingan dengan PT. Virtutama Media Jihat agar menghubungiHalaman 3 dari 9 hal. Put.

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.