Negara.

Negara. f.Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangertandaskan kode etik dan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangDela U. s2===sesense enemies enter rennet g.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku.Menurut UndangUndang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentangpemerintah daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraanpemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang PenyelenggaraanPemerintahan berpedoman

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraanN@Qala.Cc. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif danSelektif.0 2022202222 on nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnneed.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkankepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku.h. Asas efisiensi, dan Asas efektivitas.

Oleh karena tidak dilakukan salah satu prosedur, maka telahbertindak tidak tertib sebagai penyelenggara negara".(vide PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, halaman 41 43);Halaman 15 dari 20 halaman.

Hal mana, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan : "Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilanmenyimpulkan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan a quosecara formal prosedur telah cacat yuridis karena bertentangan denganPeraturan Perundangundangan dan Azasazas Umum PemerintahanYang Baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggara Negara, sehinggapatut dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untukmencabutnya" (vide : Putusan halaman 43);Dasar pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah

Hal mana, berdasarkan fakta hukum yangterungkap di depan persidangan sebagaimana buktibukti surat yangdiajukan Terbanding/Penggugat, bahwa Pembanding/ Tergugat tidakhanya terbukti melanggar Azas Tertib Penyelenggara Negara akan tetapijuga telah terbukti melanggar Azas Kepastian Hukum;Bahwa, berdasarkan pendapat Prof. Drs. CST.

AsasKepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara";Dengan demikian, pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap tindakannyaselaku penyelenggara negara tidak bisa mengedepankan aspekkekuasaan yang cenderung sewenangwenang. Hal mana, akanberdampak buruk pada setiap orang atau badan hukum yang denganitikad baik dilindungi oleh undangundang.

Bahwa Keputusan Penyelenggara Negara yang dapat diajukangugatan Ke PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara joPasal 87 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negaraharus dimaknal S6DaQAl: ~=nnnnennennnnnnanannnannHim. 4 dari 55 him. Put./No. 1/G/2018/PTUNPLGa.

Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa objek gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugatsebagaimana Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnyadisebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan; "20Bahwa objek gugatan merupakan tindakan Administrasi Tergugatselaku Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara

Negara) yangmengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengikuti PemilinanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat; Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang dikeluarkan olehTergugat sebagai Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara Negara)yaitu sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; Him. 5 dari 55 him.

/No. 1/G/2018/PTUNPLG Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang bersifat finaldalam arti luas mencakup keputusan yang diambil alih olen AtasanPejabat yang berwenang dan keputusan tersebut tidak memerlukanpersetujuan instansi lain; Bahwa jelas objek gugatan merupakan Keputusan PeyelenggaraPemilu (Penyelenggara Negara) yang bersifat final dalam arti luas,dimana objek gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang berpotensimenimbulkan akibat hukum

Negara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan, diterbitkan tidak sesuai dengan prosesadministrasi dan bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang baik yaitu. asas kepastian hukum, asaskecermatan, dan asas pelayanan yang baik maka objek gugatantersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka sesuai denganketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan (b) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kami mohonkepada

Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan ;Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Smr4.

Negara;Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara adalahunsur yang berkaitan dengan subyek hukum dari pelaku tindak Pidana Korupsi,sedangkan untuk mengetahui perumusan tentang Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut haruslah dilinat secara normatif pada Undangundang yang mengatur tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun Undangundang lain yang mengatur tentang ketentuanketentuan mengenai PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen

yang sifatnyaalternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Negara makamenurut Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001, adalahsebagai berikut:"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggaranegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pulauntuk pasal pasal berikutnya dalam undangundang int;Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, menentukan bahwa :"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan

bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya padakurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas PendidikanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa danmengadili perkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitupegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktumenjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepadakas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukanoleh terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor

bulan Februari 2012 sampaidengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanatau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/02303.1.01/00/2012 tanggal 9Desember

KatamsoNo. 8 Wonosari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta, selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima pemberian atau janjidengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara antaralain sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal

KatamsoNo. 8 Wonosari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta, selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan caracara antara lain sebagai

KatamsoNo. 8 Wonosari atau setidaktidaknya pada tempattempat lain masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi Yogyakarta, selakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah atau janji13padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendin ;Bahwa Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain ;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaanya ;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya ;Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara NegaraHal. 23 dari 36 hal. Put.

perundangundangan yang berlaku ;Bahwa dalam fakta persidangan, telah terungkap bahwa TerpidanaKamarudin/Pemohon Kasasi adalah seorang wartawan, yang bukanmerupakan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, demikianpula dengan dua Terpidana lainnya yang lain dalam perkara aquo (LaluSahnun Yadi, dan Hasnul Hasan).

Jikamelinhat dari profesi Terpidana Kamarudin/Pemohon PK yaitu sebagaiwartawan, maka sangat wajar jika Terpidana Kamarudin/Pemohon PKmemberikan informasi kepada siapapun yang membutuhkan informasitersebut ;Bahwa terkait dengan unsur ke2 yaitu: Dengan Tujuan MenguntungkanDiri Sendiri atau Orang Lainharuslah dikaitkan dengan unsursebelumnya yaitu Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara, danunsur berikutnya yaitu secara melawan hukum atau menyalahgunakankekuasaan.

Nomor 32 PK/Pid.Sus/2017Bahwa Terpidana/ Pemohon PK Kamarudin adalah berprofesi sebagaiwartawan yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan/gaji darikeuangan negara / daerah dan tidak pula memiliki kewenangan,kesempatan dan sarana untuk membantu atau menyelesaikan perkarakorupsi yang sedang dilaporkan/disangkakan kepada seseorang (kepadapejabat/penyelenggara negara), pekerjaan wartawan adalah untukmenulis berita yang akan disampaikan melalui media massa ;Bahwa Terpidana Lalu Sahnun Yadi (dakwaan

Empat konsepinilah yang menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahandan kemudian dilakukan pengaturan secara holistik dalam UU AP ; Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; Sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebutKewenangan ialah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam

Sedangkan Tindakan adalah perbuatan Pejabatpemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan Hukum KPK Dan BPKPBahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undangundang AdministrasiPemerintahan yang dimaksud dengan Badan dan/pejabat pemerintahanadalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkunganpemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ; Bahwa lebih lanjut diatur dalam Ruang lingkup pengaturan AdministrasiPemerintahan dalam Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktivitas :a.

Inspektorat Kabupaten / Kota ;Bahwa kedudukan KPK dan BPKP, dalam hal ini KPK sebagai lembaganegara dibidang Fungsi Yudikatif dan KPKI sebagai institusi pemerintahyaitu. aparat pengawas intern pemerintah dibidang fungsi eksekutifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, menyatakan sebagai berikut : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau

yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Bahwa di dalamPasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999, tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara,dalam hal ini yang terkualifikasi dalam lingkup KPK dan BPKP yaitu : 1.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar asasasas umum penyelenggaraanNegara yang baik sebagaimana di atur di dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , khususnya Bab IllAsas Umum Penyelenggara Negara Pasal 3 Asasasas umumpenyelenggara Negara meliputi :1. Asas kepastian hukUm) 20222202 2 eon enn enn one2. Asas tertib penyelenggara Negara;3.

Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001memakai istilah pegawai negeri atau penyelenggara negara, 03.Pasal12 UU Nomor 20 Tahun 2001 memakai istilah pegawai negeri ataupenyelenggara negara, 04.Pasal1 12 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun2001 memakai istilah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Istilah dan Pengertian Penyelenggara Negara Dalam UU Nomor 28Tahun 1999 Yang Diundangkan Tanggal 19 Mei Tahun 1999Apakah yang dimaksud dengan penyelenggara negara?

negara, karena didalam UU No. 5 Tahun 2014yang mengangkat dan memberhentikan penyelenggara negara adalahPNS.Halaman 140 dari 185 hal.

negara.

Penyelenggara negara adalahpejabat negara yang menyelenggarakan pemerintahan dalam fungsieksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Kramat Raya Nomor 174 JakartaPusat dan di Kantor Bank Mandiri Kebon sirih Jakarta Pusat atau setidaktidaknya di tempattempat yangtermasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut

Putusan nomor : 48K/PM II08/AD/II/201515Unsur keempat: Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)Menimbang,bahwa mengenai Unsur Kesatu "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun2001, meliputi:a.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :a. Pejabat pada lembaga tertinggi negarab. Pejabat pada lembaga tinggi negaraG. Menterid. Gubernure@. Hakimf.Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan pejabatNegara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara yang berlaku.

Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi baru merupakantindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patutmenduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Bahwa dalam pasal 11 UndangUndang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmemberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan ataukewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut,sehingga meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebenamya tidak mempunyaikekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah ataujanji

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbul dalambidang administrasi pemerintahan Antara Warga Masyarakat denganPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagaiakibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraanpemerintahan;2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3.

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan Antara Warga Masyarakatdengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyasebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;4.

Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atautidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraanpemerintahan;2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan FungsiPemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggaranegara lainnya;3.

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Il yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan yang seadiladilnya dan seringanringannya terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa Ill;Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:See Bahwa Terdakwa BAMBANG KARIYANTO dan Terdakwa Il ADAMMUNANDAR selaku pegawai negeri atau penyelenggara

negara yaitu selakuanggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2014 sampai dengantahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNo.490/KPTS/IV2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 23 Juli2014, pada waktu antara Desember 2014 sampai dengan 19 Juni 2015 ataupada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, bertempatdi Jl.

dan FAISYAR adalah untuk menggerakkan anggotaDPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan Tahun 20142019 melaluiTerdakwa dan Terdakwa Il selaku anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin dengan maksud agar anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasinmembahas dan mengesahkan APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015dan memberikan persetujuan terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenMusi Banyuasin TA 2014, perbuatan tersebut bertentangan dengankewajiban para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin sekaligus Penyelenggara

Negara sebagaimana diatur dalamPasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, yang berbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkevejibanuntuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Pasal5 angka 6 yang berbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untukmelaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jaweb dan tidakmelakukan perbuatan tercela, tanoa pamrih baik untuk kepentingan pribadi,keluarga

;Bahwa Obyek sengketa tersebut menurut hukum yang sudah berkekuatan hukumtetap telah dinyatakan sebagai Obyek Sengketa akan tetapi kenapa TERGUGATtetap mengalihkan hak kepemilikan kepada Rony Octanto, sehingga dengan demikiansecara aturan hukum TERGUGAT telah melanggar aturan tersebut ;Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar AsasAsas Umum PenyelenggaraanNegara sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor : 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme

, yakni Pasal 3 angka (5) Asas Proposionalitas dan Pasal 3 angka (6)Asas Profesionalitas;Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Bahwa TERGUGAT telah melanggar Asas Proporsionalitas karena Obyek sengketatersebut secara hukum masih dalam sengketa akan tetapi kenapa TERGUGATmengalihkan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga hak PENGGUGAT dirugikandengan tindakan TERGUGAT tersebut.

Yogyakarta, telah melanggar PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPENDAFTARAN TANAH, Pasal 45 ayat (1) huruf e dan juga Melanggar Pasal 3angka (5) Asas Proposionalitas dan Pasal 3 angka (6) Asas Profesionalitas, AsasUmum Penyelenggaraan Negara UndangUndang RI Nomor : 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, sehingga cukup beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 5859 tanggal 29 April 1996, Gambar

Bahwa faktanya meskipunputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan secara hukumtanah a quo adalah obyek sengketa akan tetapi obyek sengketa tersebut tetap dapatdialihkan oleh TERMOHON KASASI dahulu TERBANDING /TERGUGAT)kepada pihak lain.b Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat juga telah melanggarAsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;Bahwa Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/20173. Secara melawan hukum~= atau dengan = menyalahgunakankekuasaanya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya;Ad. 1.

Dengan demikian, unsur pegawai negeri sipilatau penyelenggara negara dalam pasal ini telah tidak terbukti.Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang LainHal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yangdibuktikan yakni apakah perbuatan dari Terpidana Lalu Sahnun Yadidilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuanmenguntungkan orang lain?Menurut R.

Adanaya unsur ini haruspula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir yang menyertai perbuatan Terpidana/Pemohon Pk.Bahwa terkait dengan unsur ke2 yaitu: Dengan Tujuan MenguntungkanDiri Sendiri atau Orang Lainharuslah dikaitkan dengan unsursebelumnya yaitu Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara, danunsur berikutnya yaitu secara melawan hukum atau menyalahgunakankekuasaan.

Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017Bahwa Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK adalah pekerjaanwiraswasta yang sama sekali tidak mendapatkan pendatan/gaji darikeuangan negara / daerah dan tidak pula memiliki kKewenangan,kesempatan dan sarana untuk membantu atau menyelesaikan perkarakorupsi yang sedang dilaporkan/disangkakan kepada seseorang (kepadapejabat/penyelenggara negara);Bahwa Terpidana Kamarudin (berkas terpisah) adalah berprofesi sebagaiwartawan yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan

penyelenggara Negara.

Sesungguhnya pengertianpenyelenggara Negara dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun1999 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat Negarayang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lainyang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

menjelaskan bahwa tidak semua PNS merupakan penyelenggaraNegara karena pengertian penyelenggara Negara hanyalah bagi orang yangsecara limitative disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersihdan bebas korupsi, kolusi, nepotisme sebagai penyelenggara Negara yangmeliputi : Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara , Pejabat Negarapada lembaga tinggi Negara , menteri , gubernur , hahim , pejabat Negara lainsesuai dengan

;Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara inijuga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternative yaitu pegawai negeriatau penyelenggara Negara.

Demikian juga dengan obyek sesuatu janji yangdiberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untukselesainya perbuatan menerima sSuatu janji, haruslah secara nyata janji tersebutditerima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, atau bisa melalui oranglain. Dengan demikian dalam menerima hadiah atau janji, tidak perlu atau harusdilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itusendiri, tetapi dapat dilakukan atau melalui orang lain.

Bahwa prihal tersebut di atas menjadi dasar adanya hubungan hukum antaraPara Penggugat dan Para Tergugat sebagai Penyelenggara Negara yangdisebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yangmenetapkan kewajiban Para Tergugat sebagai Penyelenggara NegaraRepublik Indonesia terhadap Para Penggugat sebagai Warga Negara RepublikIndonesi/a.Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 202/Pdt/2019/PT MDN8.

Oleh karena itu gugatan warga negara inidiajukan terhadap penyelenggara negara atas lalainya penyelenggara Negaradalam memenuhi hakhak asasi warga negaranya, yang tentunyamenimbulkan kerugian.B. ALASAN HUKUM GUGATANHalaman 12 dari 52 Putusan Nomor 202/Pdt/2019/PT MDN1.

usaha, begitu juga perhitungan nilai bangunan dan tanaman mengalamikenaikan, sehingga nilai sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membelitanah dan rumah baru untuk hidup yang layak dan lebih baik darisebelumnya, dengan demikian timbul rasa sukarela untuk melepaskankepemilikan atas tanah demi pembangunan Jalan Bebas Hambatan (tol)MedanBandara KualanamuTebing Tinggi);Bahwa selain itu Penyelenggara Negara dalam hal ini diwakili olen TergugatVI dan Tergugat VII, tata cara yang saat ini lebih baik dari

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, selaku Penyelenggara Negara bersalah telahmengakibatkan kerugian materiil dan immaterial warga negara dalamHalaman 22 dari 52 Putusan Nomor 202/Pdt/2019/PT MDNpelaksanaan Proyek Nasional pembangunan Jalan Bebas Hambatan (tol) yangtelah menerima ganti rugi pembebasan pengadaan tanah secara tidak sesualdengan peraturan perundangundangan, kewajaran dan kepatutan;.

Memerintahkan Tergugat selaku Penyelenggara Negara yangbertanggungjawab dalam pelaksanaan Proyek Nasional Pembangunan Jalanbebas Hambatan (Tol) untuk mengeluarkan kebijakan yang baru yang harusditerapkan bagi Warga Negara yang tanahnya telah selesai diganti rugi, untukmelaksanakan penyamarataan dalam pemberian dana atau penambahanharga tanah yang telah dibebaskan atau setidaktidaknya memberikan kerugiannonfisik, yaitu: Premiun, Solatium, biaya transaksi dan kompensasi masatunggu serta ganti rugi

Negara wajib:a.

Negara danSetiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan PenerimaBantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitusebagai berikut: Pasal 5(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, danpenerima bantuan iuran yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksiadministratif;Halaman 16 dari 54 Halaman2.6.OTs(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

Jaminan Sosial, yaitu sebagai berikut:Pasal 9(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenaikepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:a. perizinan terkait usaha;b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; ataue.

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasanHalaman 21 dari 54 Halamanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;f.

Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;A. Yang dimaksud dengan Asas Tertid Penyelenggara Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraannegara.

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor : 821.12/1031/435.19/1984 tanggal 14 Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPTTerminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK BupatiPonorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010 (terdakwayang penuntutannya diajukan secara tersendiri) dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor : 821.12/1031/435.19/1984 tanggal 14 Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPTTerminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK BupatiPonorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010 (terdakwayang penuntutannya diajukan secara tersendiri) dengan mengingat kekuasaanatau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberihadiah dianggap

SUPRAYOGI, MM bersalah melakukan tindakpidana yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai kepada seorang pegawainegeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diaturdalam pasal 5 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001Tentang.....Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun

negara yang bersifat dan ataumengandung indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme serta melanggartanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan tercela (membenarkanpenyimpangan), yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;Bahwa disamping itu penolakan

Tergugat juga telah bertentangan denganketentuan tentang AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara yangmengamanatkan pemerintahan yang bersih (behoorlijk bestuur) ;Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Angka 1 (Asas Kepastian Hukum),Angka 2 (Asas Tertib Penyelenggara Negara), dan Angka 5 (AsasProporsionalitas) UndangUndang No. 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme ;9.1.

Bahwa tindakan Post Biddingberupa merubah kriteria yang telahditetapbkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang telahdilakukan dalam sengketa a quo, merupakan tindakan yangbertentangan dengan kepatutan yang harus diutamakan dalam AsasKepastian Hukum oleh Penyelenggara Negara (Pasal 3 Angka 1) ;9.2. Bahwa tindakan Post Bidding juga merupakan tindakan yangsewenangwenang (wilekeur), bertentangan dengan Asas TertibPenyelenggara Negara (Pasal 3 Angka 2) ;Hal. 11 dari 24 hal. Put.

Bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UndangUndang No. 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 14 ayat (6), Pasal 19 ayat (5),Pasal 27 ayat (5), dan ayat (8), Lampiran Bab V A angka 4 huruf adan b Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku ;b.

Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum; Asas TertibPenyelenggaraan Negara (larangan kesewenangwenangan/wilekeur); dan Asas Proporsionalitas (larangan penyalahgunaanwewenang/detournement de pouvoir); sebagaimana diatur dalamPasal 3 angka 1, angka 2, dan angka 5 UndangUndang No. 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik ;Hal. 12 dari 24 hal. Put.