;Bahwa PENGGUGAT menerima surat izin cuti bagi Kepala Desayang ikut pemilihan Kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2021dengan surat Nomor: 141.1/Cl.032P3D/2021 yang ditandatangani oleh Bupati Lebak pada tanggal 9 Agustus 2021 melaluiDinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Lebak dan setelah menerima Surat ljin Cuti tersebutpada tanggal 22 Agustus 2021 langsung menyerahkan kepadaTERGUGAT ;Halaman 14 dari 77.

Putusan Nomor 60/G/2021/PTUNSRG6)Bahwa berdasarkan surat Nomor: 141.1/019 PanlihPilkades2021 tentang evaluasi Pengunduran diri Panitia Pemilinan KepalaDesa Darmasari Kecamatan Bayah tesebut TERGUGAT denganpengaman yang ketat dari pihak TNI dan Polri mengadakanmusawarah dengan mengundang ke empat (4) Bakal Calon yakni(1). Selly Ayuningtyas, (2). Tugio, (3). Anmad Yani, (4).

/CL032P3D/2021tentang Izin Cuti Bagi Kepala Desa Yang AkanMendaftar Sebagai Calon Kepala Desa (fotokopi darifotokopi);Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan dan UjiPengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun2021 Nomor 141.1/A.0917P3D/2021 tanggal 9Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);Halaman 39 dari 77.

Putusan Nomor 60/G/2021/PTUNSRG19.20.21.22.23.24.Bukti T 7.dBukti T 7.eBukti T 7.fBukti T 7.gBukti T 7.hBukti T 7.Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan dan UjiPengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun2021 Nomor : 141.1/A.0917P3D/2021 atas namaJuhani tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);Surat Keterangan Telah Mengikuti Pembekalan dan UjiPengetahuan Bagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun2021 Nomor : 141.1/A.0921P3D/2021 atas namaHidayat tanggal 9 Agustus 2021, Surat Keterangantelah

Mengikuti Pembekalan dan Uji PengetahuanBagi Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2021 Nomor :141.1/A.0919P3D/2021 atas nama Tugio tanggal 9Agustus 2021, Surat Keterangan telah MengikutiPembekalan dan Uji Pengetahuan Bagi Bakal CalonKepala Desa Tahun 2021 Nomor : 141.1/A.0920P3D/2021 atas nama Ahmad Yani tanggal 9 Agustus2021 (fotokopi dari fotokopi);Surat Law Firm Suhendar & Partners Advocates danLegal Consultants tanggal 25 Oktober 2021 No.001/SOMLFSP/X/2021 perihal : Somasi Klarifikasikepada Kepala

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) yang menjadi objekgugatan adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor:141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan Perangkat DesaBulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April2018, atas nama Arif Teguh Riwayanto. Selanjutnya dalam gugatan inidisebut SKTUN objek gugatan/2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaDesa Bulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentangPengangkatan Perangkat Desa bBulusari, Kecamatan Gempol,Kabupaten Pasuruan, tanggal 10 April 2018, atas nama Arif TeguhRiwayant0 22 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn eee3.

;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut sebagaimana angka 18,Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa BulusariNomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruantertanggal 10 April 2018; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Tergugatberwenang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan PerangkatDesa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal10

Menolak permohonan penundaan pelaksaan Keputusan Kepala DesaBulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruantertanggal 10 April 2018; 3. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 April 2018 adalahsah dan berkekuatan hukum); 4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan KepalaDesa Bulusari, Nomor : 141.1/06/SK/424.303.208/2018,tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tanggal 10April 2018 ;2.

Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa JabatanTahun 2018 2024 dan Lampiran II Keputusan Bupati Karawang tentangDaftar Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Tahun 2018 Di Wilayah Kabupaten KarawangPeriode Masa Jabatan Tahun 20182024, Khusus Nomor Urut 8 AtasNama Usman Sonjaya Kepala Desa Curug, Kecamatan Klari:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KarawangNomor 141.1

Kecamatan Curug setelah Cece Hermawandiumumkan sebagai Pemenang pada penghitungan surat suara tanggal11 November 2018 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang TataCara Pemilihnan Kepala Desa di Kabupaten Karawang yangmenyebutkan Penghitungan ulang surat suara dapat dilaksanakansebelum pengumuman hasil penghitungan surat suara dan penetapanCalon Kepala Desa terpilih;Bahwa Laporan Panitia Pemilinan Kepala Desa Curug kepada KetuaBPD Nomor 141.1

/40/2018 tertanggal 12 November 2018 melampirkanBerita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara, ditindaklanjutidengan laporan ketua BPD kepada Bupati Nomor 141.1/10/BPDtertanggal 14 November 2018 yang juga melampirkan Berita Acara HasilPemungutan dan Penghitungan Suara, Pembuatan Berita AcaraPemilinan (Pemungutan dan Penghitungan Suara) adalah rangkaianproses yang terkait dan menjadi satu kesatuan dalam penerbitan objeksengketa a quo.

Sedangkanyang dimaksud dengan peraturan perundangundangan ialah semuaperaturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan olehBadan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkatdaerah yang bersifat mengikat secara umum.Dalam Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin DesaSujung Kecamatan

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada KepalaDesa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkatoleh Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a2 quo;e.

Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkanKeputusan dan/atau Tindakan harus Produk Keputusan Tata Usaha Negaradidasarkan pada informasi dan berupa Surat Keputusan Bupati Serangdokumen yang lengkap untuk Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 tentangmendukung legalitas penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepaladan/atau pelaksanaan Keputusan Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatandan/atau Tindakan sehingga Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Serang, Sdri Hj.Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSerang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatan TirtayasaKabupaten Serang, Sdri.

Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat KeputusanBupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahanpengangkatan Kepala Desa Setia Asin Kecamatan Tarumajaya Hasil PemilihanKepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan Septembertahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat diKantor DesaSetia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi,

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor.141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Setia Asin Kecamatan Tarumajaya Kabupaten BekasiHasil Pemilinan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001; 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatanpenjabat (Pj.

Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau 1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi; 2 (dua ) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilinan Kepala Desa Tahap II di9 Desa pada 6 Kecamatan DiKabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007; 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilinan Kepala Desa

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor. 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa SetiaAsih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan KepalaDesa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001; 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan penjabat (Pj.Desa Setia Asin Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanggal 20Oktober 2006. 1 (satu) bendel scan Surat

Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau 1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi; 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilinan KepalaDesa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun2007 tanggal 5 Pebruari 2007; 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa

Tasikmalaya (Asli)

Tasikmalaya yang mengangkat Saudari YANI SRIHANDAYANI sebagai Kepala Wilayah Kelengsari (Foto Copy di legalisir)

Kepala Dusun Tarum berdasarkanKEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAN PANDAN NOMOR : 141.1/05/PEM/2017 TENTANG PENUNJUKAN Pjs. KEPALA DUSUN TARUM, Pit. KAURKEUANGAN dan Pit. KAUR KESRA DESA LABUAN PANDAN tertanggal 5Mei 2017 sebagaimana dalam lampiran nomor 1 atas nama SALIHINjabatan Pjs.

Kepala Dusun Tarum DesaLabuan Pandan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur terhitungmulai tahun 2017 sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUANPANDAN NOMOR : 141.1/05/PEM/2017 TENTANG PENUNJUKAN Pjs.KEPALA DUSUN TARUM, Plt. KAUR KEUANGAN dan PlIt. KAUR KESRADESA LABUAN PANDAN Tertanggal 5 Mei 2017 Khusus MenunjukSebagaimana Dalam Lampiran Nomor 1 Atas Nama SALIHIN Jabatan Pjs.Kadus Tarum ;2.

P8Keputusan Kepala Desa Labuan Pandan, Nomor : 141.1/05/PEM/2017, tertanggal 5 Mei 2017, tentang Penunjukan Pjs.Kepala Dusun Tarum, Plt. Kaur Keuangan, dan Plt.

T4Keputusan Kepala Desa Labuan Pandan, Nomor : 141.1/05/PEM/2017, tertanggal 5 Mei 2017, tentang Penunjukan Pjs.Kepala Dusun Tarum, Plt. Kaur Keuangan, dan Plt.

Kepala Desa Labuan Pandan dengan Surat Keputusan Kepala DesaLabuhan Pandan Nomor : 141.1/05/PEM/2017 tentang Penunjukan Pjs.Kepala Dusun Tarum, Plt. Kaur Keuangan dan Plt. Kaur Kesra DesaLabuan Pandan tertanggal 5 Mei 2017 ; Bahwa Pjs. Kepala Desa Labuan Pandan diangkat oleh Bupati ; Bahwa menurut saksi Salihin adalah Pejabat Sementara KepalaDusun Tarum, yang diangkat oleh Pjs.

Bahwa, Tergugat Il benar telah mengeluarkan Surat Pengesahan HasilPerolehan Suara Nomor 141.1/27/BA/Pan.Pilkades/BDG/2013 tertanggal 19Mei 2013 dan surat tersebut tidak ditujukan secara terkhusus kepadaPenggugat saja, tetapi ditujukan untuk seluruh proses Pemilihan KepalaDesa Bindang . Oleh karena itu, surat tersebut kehilangan sifat individualdan bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;.

Bahwa, menurut Indroharto, SH dalam bukunya Usaha memahamiUndang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku cetakankesembilan, Penerbit Pustaka Sinar Harapan halaman 147 : aspek lain dari tiap tindakan hukum TUN yang juga tidak boleh dilupakanadalah bahwa tindakan hukum TUN itu selalu bersifat sepihak ;Berdasarkan.......14Berdasarkan pengertian diatas, dikaitkan dengan Surat Pengesahan HasilPerolehan Suara Nomor 141.1/27/BA/Pan.Pilkades/BDG/2013 tertanggal 19Mei 2013 adalah : nn nnn nen nnn

Bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukandi Pemilinan Kepala Desa Bindang dan pembuatan Surat PengesahanHasil Perolehan Suara Nomor 141.1/27/BA/Pan.Pilkades/BDG/2013tertanggal 19 Mei 2013 oleh Tergugat II bukan didasarkan padakehendak sepihak ; 2 0n2 non nee one nen nenb. Bahwa, Tergugat Il tidak dapat mengingkari hasil pemilihan yang telahdidapat dalam proses Pilkades dengan membuat kehendak sendiri yangberlawanan dengan hasil pemilihan.

Hasil Penghitungan surat suara dimasukkan dalam kotak ;Seluruh hasil rapat ini dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan SuaraNomor 141.1/20BA/Pan.Pilkades/Ds..../2013 tertanggal 18 Mei 2013 ;10.Bahwa, dalam Acara Perhitungan Suara Nomor 141.1/20BA/Pan.Pilkades/Ds..../2013 tertanggal 18 Mei 2013, para saksi baik dariCalon Kades Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 telah membubuhkan tandatangan sebagai tanda bahwa Rapat Panitia dan Saksi yang pada hari Sabtutanggal 18 Mei 2013 jam 20.00 Wib adalah sah dan

OBJEK GUGATAN ;Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/KEP.861HUK/2012tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan 67 Pejabat KepalaDesa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di Wilayah Kabupaten Karawang PeriodeTahun 20122018, tertanggal 13 Desember 2012 Khusus pada lampiran IlNomor 50 atas nama Saudari Lia Amalia, dan Penggugat mendapatkanSurat Keputusan Bupati a quo dari BPMPD ( Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan

Bahwa, obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat KeputusanBupati Karawang Nomor : 141.1/KEP.861HUK/2012 tentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan 67 PejabatKepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di Wilayah KabupatenKarawang Periode Tahun 20122018, tertanggal 13 Desember 2012Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 371K/TUN/2014Khusus pada lampiran Ill Nomor 50 atas nama Saudari Lia Amalia yangditerima oleh Penggugat pada

beschikking)yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifatkonkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau Badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalampasal 1 angka (9) Undang undang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan kedua atas UU no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ;Dengan penjelasan :Konkret : Wujudnya tertulis jelas tentang Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1

Surat Nomor : 141.1/03/BPDtanggal 27 November 2012, oleh karena surat yang dimaksud TimMonitoring Kecamatan Majalaya adalah surat Nomor : 141.1/03/BPDtanggal 30 November 2012 tentang Surat Keputusan BPD tentang CalonKepala Desa Terpilih hasil Pilkades, sehingga sangat tidak relevan TimMonitoring Kecamatan Majalaya membuat surat laporan hasil Pilkadeskepada Tergugat tertanggal 29 November 2012 yang mendahului SuratKeputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilihtertanggal 30 November 2012

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KarawangNomor : 141.1/KEP.861HUK/2012 tentang Pengesahan PemberhentianDengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Pejabat dan Penjabat Kepala Desaserta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 20122018, tertanggal 13Desember 2012 Khusus pada lampiran Il Nomor 50 atas nama Saudari LiaAmalia sebagai Pejabat Kepala Desa Terpilin Desa Bengle KecamatanMajalaya Kabupaten Karawang ;3.

2014;Telah membaca berkas perkara dan memeriksa suratsurat bukti sertaMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Januari2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang pada tanggal 15 Januari 2014 di bawah register perkara Nomor : 007/G/2014/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Februari 2014, yang isi selengkapnyasebagai berikut :OBJEK GUGATAN : 20202 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ence nee neneeKeputusan Bupati Kudus Nomor : 141.1

/485/2013 TentangPengesahan Pengangkatan Mochamad Arifin, SE Sebagai Kepala Desa TerpilihHasil Pemilihan Kepala Desa Sidorekso dan Pemberhentian Partono Dari JabatanPejabat Kepala Desa Sidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tertanggal16 Desember 2013.Bahwa sebelum Bupati Kudus menerbitkan Keputusan Nomor : 141.1/485/2013tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Mochamad Arifin,11.12.SE Sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidorekso danPemberhentian Partono

No: 141.1/485/2013 tanggal16 Desember 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Mochamad Arifin, SESebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidorekso danPemberhentian Partono Dari Jabatan Pejabat Kepala Desa SidoreksoKecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebelum diterbitkan oleh Bupati dantelah dilaporkan kepada Bupati Kudus baik oleh Penggugat maupun olehP2KD sebagaimana kami sampaikan pada angka 7 (tujuh) dan juga telahdiketahui apabila pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa Sidorekso

/485/ 2013tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 141.1/485/ 2013 tentang PengesahanPengangkatan Mochamad Arifin, SE sebagai Kepala Desa Terpilih hasilpemilihan Kepala Desa Sidorekso dan Pemberhentian Partono dariJabatan Penjabat Kepala Desa Sidorekso Kecamatan KaliwunguKabupaten Kudus;Menolak permohonan agar Tergugat mencabut Keputusan Bupati Kudus16 Desember 2013 Nomor : 141.1/485/ 2013 tentang PengesahanPengangkatan Mochamad Arifin, SE sebagai Kepala Desa Terpilih hasilpemilihan Kepala Desa Sidorekso

P 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor : 141.1/485/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Mochamad Arifin, SE sebagaiKepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidorekso danPemberhentian Partono dari Jabatan Penjabat Kepala DesaSidorekso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus (sesuai denganfotokopi); De P2 : Fotokopi kartu undian berhadiah motor dari Mochamad Arifin, SE(sesuai dengan fotokopi); 3.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 141.1/K.886/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Long Noran Kecamatan

Telen Kabupaten Kutai Timur;

AISYAH (buktiP 1)2. foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor 1820/DISKep.Bup/2005 atas namaAYAH AISYAH ASMANIAWATI (bukti P 2)3. foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213043103068622 atas nama AYAHAISAH (bukti P 3)4. foto copy ljazah Sekolah Dasar atas nama AYAH AISYAH ASMANIAWATI(bukti P 4)5. foto copy ljazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AYAH AISYAHASMANIAWATI (bukti P 5)6. foto copy Ijazan Sekolah Menengah Kejuruan atas nama AYAH AISYAHASMANIAWATI (bukti P 6)7. asli surat keterangan Desa Nomor : 141.1

Subang tertanggal 1 Juni 2013;Foto copy ljazan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3Tahun Atas atas nama AYAH AISYAH ASMANIAWATI tempatdan tanggal lahir, Subang12 Juli 1998 yang dikeluarkanHalaman 3 dari 12 Penetapan 68/Pdt.P/2019/PN Sng.Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK YPIB KabupatenSubang tertanggal 07 Mei 2016;Bukti P 7 Foto copy Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor:141.1/326/V1/2019/Pem yang dikeluarkan Kepala DesaTanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subangtanggal 13 06 2019:Menimbang

Krajan RT. 001 RW. 001 DesaTanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang;Bahwa benar Kepala Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati dalam buktiP5 berupa surat permohonan nomor: 141.1/326/V1/2019/Pem tertanggal 1306 2019 April menerangkan bahwa Pemohon bernama AYAH AISYAHakan mengganti nama menjadi MELI AISYAH ASMANIAWATI;Bahwa benar pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggarhukum;Bahwa benar dalam kehidupan seharihari Pemohon tidak pernah memilikicitra buruk di lingkungan masyarakat

Subang tertanggal 1 Juni 2013 (buktitertanda P5), ljazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Atas atasnama AYAH AISYAH ASMANIAWATI tempat dan tanggal lahir, Subang12 Juli1998 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK YPIBKabupaten Subang tertanggal 07 Mei 2016 (bukti tertanda P6), lalu alat buktisurat berupa Kartu Keluarga No. 3213043103068622 tertanggal 04012011 (buktitertanda P3) dan berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor:141.1/426/V1/2019/Pem yang dikeluarkan Kepala

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Penggugat menerima suratdari Tergugat dengan No. 08/PPPS/KBJ/VIIV2017 PerihalPemberitahuan Hasil Penjaringan Klarifikasi Persyaratan CalonBakal Calon Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa yang padapokoknya menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan tidak luluspersyaratan administrasi dengan mengacu pada Surat EdaranKetua Tim Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupatenRokan Hilir No. 141.1/PILPENGIV2017/03 tertanggal 19 Juli 2017Tentang Persyaratan Administrasi Bagi

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkandengan keputusan Bupati;Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Ketua Tim MonitoringPemilinan Penghulu Serentak SeKabupaten Rokan Hilirmenerbitkan Surat Edaran No. 141.1/PILPENG 1V/2017/03tentang Persyaratan Administrasi Bagi Bakal Calon Penghuludengan memasukkan norma baru dalam persyaratan BakalCalon Penghulu pada huruf m yaitu tidak menjadi anggota danpengurus partai politik peserta pemilihan umum selama 3 (tiga)tahun terakhir, yang kembali dipertegas

Bukti P40: Tanda Terima Surat dari Cutra Andika, DKK.Nomor : 075/CAAdv/IX/2017 tanggal 14September 2017, (sesuai dengan aslinya).: Print out Screenshots Surat Edaran PanitiaMonitoring Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupaten Rokan Hilir Nomor : 141.1/PILPENGIV2017/03 tanggal 19 Juli 2017tentang Persyaratan Administrasi Bagi BakalCalon Penghulu, (Sesuai dengan fotocopy).

menerbitkan Surat EdaranNomor : 141.1/PILPENGIV/2017/03 tanggal 19 Juli 2017 tersebutadalah Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak KabupatenRokan Hilir ;Bahwa setahu saya, Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluSerentak Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah menerima perintahdari Bupati, Sekda maupun Bagian Hukum & HAM kepada untukmenerbitkan Surat Edaran tersebut ;Bahwa setahu saksi, Surat Edaran Nomor : 141.1/PILPENGV2017/03 tanggal 19 Juli 2017 wajib dipatuhi oleh seluruh PanitiaPelaksana Pemilihan

tidak tahu apakah Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir pernah menerbitkanSurat Edaran seperti ini pada Pemilihan Penghulu Serentak Tahap SeKabupaten Rokan Hilir ;Bahwa setahu saksi, tujuan dan alasan Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan SuratEdaran Nomor : 141.1/PILPENGI/2017/03 tanggal 19 Juli 2017adalah untuk menjaga netralitas ;Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBR Bahwa setahu saksi, Sdr.

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatanadalah Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 141.1/Kep.462HUK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang pengesahan danpengangkatan Kepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo Tangerang atasnama Jakaria;2.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 141.1/Kep.462HUK/2015tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang Bantenatas nama Jakaria, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasansebagai berikut:a) Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa SuratKeputusan No. 141.1/KEP.462HUK/2015 tertanggal 26 Agustus2015, perinal Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pasir,Halaman 2 dari 27 halaman.

Jakaria, namun dalam posita memintamenyatakan batal dan/atau tidak sah Surat Keputusan Bupati TangerangNomor 141.1/Kep.462Huk/2015 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang atas namaJakaria tertanggal 26 Agustus 2015.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.462Huk/2015, tanggal26 Agustus 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaPasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang atas nama Jakaria;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang berupa: Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.462Huk/2015, tanggal 26 Agustus 2015, tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Pasir Kecamatan Kronjo KabupatenTangerang atas nama Jakaria;4.

mengenai duduk sengketa yang tercantumdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Maret2014 Nomor : 159/G/2013/PTUN.BDG dalam sengketa antara para pihaktersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterimaDALAM POKOK PERKARA: 222220no2oooneeeenennee Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehBupati Cirebon berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1

/Kep.680BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Karangkendal,Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Tahun 2013;e Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor : 141.1/Kep.680BPMPD/2013, tanggal 21 Oktober2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilinan Kuwu Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, KabupatenHal 5 dari 22 hal.

masingmasing tertanggal 18 Agustus 2014yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal itu juga, pada pokoknya berisi alasanalasan keberatan terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut serta memohonagar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutusperkara a quo dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor :159/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27 Januari 2014 danMenyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Cirebon nomor 141.1

No. 274 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTPersidangan dan alat bukti dari para pihak, Memori Banding, Kontra MemoriBanding serta semua suratsurat yang dalam berkas perkara ini, MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapatdengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut denganpertimbangan hukum sebagai berikut ; 0Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013 tertanggal 21Oktober 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan

pengadilan tingkat banding, dapat dibenarkan dan dijadikanpula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus bagianeksepsi pada pengadilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingharus dinyatakan tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannyamengajukan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141.1

Bahwa SURAT KEPUTUSAN Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin sebagai Kepala DesaPacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Periode 20192025atas nama Imron Rosadi, Tempat Tgl Lahir: Pasuruan, 29 Oktober 1983,Jenis Kelamin: Lakilaki, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaHalaman 6 dari 46 halaman PUTUSAN No. 2/G/2021/PTUN.SBY.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat yaitu: Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor:141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentangPengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaiHalaman 18 dari 46 halaman PUTUSAN No. 2/G/2021/PTUN.SBY.Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten PasuruanPeriode 20192025 atas nama Imron Rosadi.3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Pasuruan Nomor: 141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon KepalaDesa Terpilih sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan KejayanKabupaten Pasuruan Periode 20192025 atas nama Imron Rosadi.4.

Menyatakan SK Nomor 141.1/1483/HK/424.014/2019 tanggal 30Desember 2019 tentang Pengesahan pengangkatan Calon Kepala DesaTerpilin sebagai Kepala Desa Pacarkeling Kecamatan KejayanKabupaten Pasuruan Periode 2019 2025 Tertanggal 30 Desember2019 atas Nama Imron Rosadi yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;3.

Bukti P1 : Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1483/HK/424.014.2019 tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih SebagaiKepala Desa Pacarkeling Kecamatan KejayanKabupaten Pasuruan Periode 20192025, tanggal30 Desember 2019, atas nama Imron Rosadi,(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);2.

Sebagaimana:Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.20.21.22.Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alin Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

Dan LampiranKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alin Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;Yang menempatkan Penggugat sebagai Unsur Staf PerangkatDesa untuk membantu tugastugas Kepala Dusun 05 wilayahDesa, Gebang KUlri;~.n0nnqenaseannnnannnnnnnennnnnnnBahwa, oleh sebab penempatan Penggugat dalam jabatan StafKasi Pemerintahan tidak optimal, tidak memiliki kKejelasan tujuan,tidak dapat dilaksanakan, tidak memiliki kKedayagunaan

Maka, pada tanggal27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmembatalkan : nn 2m nn nnn nnn n nn cence nen nce ccnccnasKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas JabatanPerangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alin Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;Bahwa, saat perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG, sedang diperiksa, Tergugat menerbitkan:Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian DenganHormat Saudara Nurlaeli, S.Pd, Sebagai Perangkat Desa DalamJabatan Staf Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang 722 neon

Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alin Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;Dalam perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG telah diputus dandinyatakan batal atau tidak sah pada tanggal 27 Agustus 2020dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukumHalaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.27.beralasan apabila Majelis Hakim memerintah Tergugat untukmengembalikan Tergugat kepada jabatan

Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KarawangPutusan No. 141.1/Kep. 709HUK/2018 Tanggal 14 Desember 2018Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) KepalaDesa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan 67(enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa SecaraSerentak Tahun 2018 di Wilayah Kab. Karawang Periode Masa JabatanTahun 2018 2024; 5.

Menyatakan Termohon Banding / Dahulu Tergugat berkewajiban mencabutSurat Putusan Putusan No. 141.1/Kep. 709HUK/2018 Tanggal 14Desember 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluhtujuh) Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan danPengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Secara Serentak Tahun 2018 di Wilayah Kab. Karawang PeriodeMasa Jabatan Tahun 2018 2024: 6.

Memerintahkan agar Tergugat menagguhkan/menunda pelaksanaan SuratTergugat Putusan No. 141.1/Kep. 709HUK/2018 Tanggal 14 Desember2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan danHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 335/B/2019/PT.TUN.JKTPengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Secara Serentak Tahun 2018 di Wilayah Kab.

seorang Perempuan bernama SAWEN,pada tanggal 28 April 2007, terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/83/IV/2007, tertanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Purwanegara , Kabupaten Banjarnegara ; Bahwa Pemohon akan membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yangbernama FAJAR EGI SAHPUTRA, lahir di Banjarnegara, pada hari Jumat Pontanggal 11 Januari 2008, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama KIRNOdengan SAWEN, sesuai dengan Surat Kelahiran Nomor 141.1

Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor33.04.05.140466.0006, tertanggal 29 Oktober 2009, atas nama Kuasa yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara (diberi tanda P.2) ; 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 253/83/IV/2007, tertanggal 30 April 2007(diberi tanda P.3) ;4Foto copy Surat Kelahiran Nomor 141.1/02/I/2008, tertanggal 20 Januari 2008, yangdikeluarkan oleh Sekretaris Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, KabupatenBanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

sah bernama KIRNO dengan SAWEN, terbukti dengan SuratKelahiran Nomor 141.1/02/1/2008, tertanggal 20 Januari 2008, yang dikeluarkanoleh Sekretaris Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran bagi anak Pemohonyang bernama FAJAR EGI SAHPUTRA melalui Pengadilan Negeri Banjarnegarakarena sudah terlambat ; Bahwa benar kelahiran anak Pemohon yang bernama FAJAR EGI SAHPUTRAhingga sekarang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan

Bahwa Penggugat Il SUPARMAN, sebagai Kaur Pemerintahan DesaPasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, adalah berdasarkanSurat Keputusan Nomor 141.1/SK/DesIII/2006 tanggal 25 Maret 2006,Tentang Penggantian SK Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 141.1/SK/DesI/2006 diganti dengan SK baru ;.