saat terdakwa melakukan eksplorasi atau ekploitasi di kawasanhutan milik Perhutani tersebut tanpa ijin dari menteri yang berwenang , padasaat terdakwa menggilingkan hasil dulangannya di rumah mispan datangpetugas polisi dan menangkapnya ;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan eksploitasi ataueksplorasi tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan akan menggangguekosistem hutan secara keseluruhan sehingga dapat menyebabkan rusaknyakawasan / kelestarian hutan baik itu tanah, tumbuhan, iklim

dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanyuwangi, dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atauekplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteriyang dilakukan , terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan eksploitasi ataueksplorasi tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan akan menggangguekosistem hutan secara keseluruhan sehingga dapat menyebabkan rusaknyakawasan / kelestarian hutan baik itu tanah, tumbuhan, iklim

Putusan Nomor 33 K/PID.SUS/2017yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan masyarakat luas;8.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay7TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/Internasional maka hukuman yang dijatunhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;9.

RI No.31 tahun 2009tentang Meteorologi, klimatologi dan geofisika, Pasal (1) : dijelaskanbahwa : angka (1) dijelaskan bahwa.Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.angka (5) dijelaskan bahwa :Pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untukmemperoleh data atau nilai unsur Meteorology Klimatologi danGeofisika.angka (6) dijelaskan bahwa :Data adalah hasil pengamatan meteorology, klimatologi dangeofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.angka (18) dijelaskan bahwaPerubahan iklim

adalah adalah berubahnya iklim yang diakibatkan,langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yangmenyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global sertaHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Psoperubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurunwaktu yang dapat dibandingkan.

Pembakaran lahan sebaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kKemarau panjang,dan/atau iklim kering;d. Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan/atauiklim kering sebagaimana dimaksdu pada ayat (3) sesuai denganpublikasi dari lembaga non kementrian yang menyelenggarakanurusan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Lk.

dua) hektar per kepalaHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2019/PN Kgnkeluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajibmemberitahukan kepada kepala desa.2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) # kepada instansi yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupkabupaten/kota.3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemaraupanjang, dan/atau iklim

kering.4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologiklimato10gi dan geofisika.

>Kepala desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepadainstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.Pembakaran lahan tersebut tidak berlaku pada kondisi curahhujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.

>Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering tersebut sesuai dengan publikasi darilembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.Dengan demikian, maka apabila pembakaran lahan/hutan itudilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dikatakanbersifat melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009.Bahwa seseorang dapat disangkakan telah melanggar

bambu danmembakarnya menggunakan korek api merek Cricket warna kuning dantersangka ada meminta tolong kepada Saksi Kale dan tiga orang lagi untukmenjaga api agar tidak mengenai lahan milik orang lain; Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan padasaat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang daritanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 2150 milimeterdengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangkadapat memacu pemanasan iklim

Bahwa perbuatan tersangka tidak ada mendapat ijin dan dilakukan padasaat kemarau dengan akumulasi curah hujan di wilayah Bengkayang daritanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2018 berkisar antara 2150 milimeterdengan sifat hujan di bawah normal dan akibat dari perbuatan tersangkadapat memacu pemanasan iklim global dari hasil pembakaran yangmeningkatkan penguapan CO: ke atmosfir serta menyebabkan terjadinyapencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Ahli menerangkan saksi dihadirkan dalam persidangan perkaraini sebagai saksi untuk memberikan keteranganketerangan yangberkaiatan dengan analisis Keadaan cuaca diwilayah Kabupaten IndragiriHilir Bahwa Ahli menerangkan tupoksi Ahli sebagai operator operasionalinformasi dan data cuaca serta iklim di daerah Propinsi Riau khususnya diKabupaten Indragiri Hilir Bahwa Ahli menerangkan Ahli biasanya melakukan pengamatan iklimdan cuaca

warna orange artinya hujan deras dan warna cokelattidak hujan Bahwa Ahli menerangkan pada Peta Analisis Curah Hujan itu kita bisamembaca dan mengetahui arti maksud warna seperti warna hijau artinyahujan ringan dan warna orange artinya hujan deras dan warna cokelattidak hujan; Bahwa Ahli menerangkan menurut Ahli berdasarkan pengamatansatelit BMKG bahwa yang terpantau hanya titik hot spot saja dan asapkebakaran tidak terpantau oleh satelit radar; Bahwa Ahli menerangkan setahu Ahli data peta keadaan iklim

berpotensi untuk hujan dan memilikiintensitasnya ringan sebab disetiap daerah berbedabeda seperti di pulauJawa cuaca berawan tidak hujan sedangkan di pulau Sumatera cuacaberawan bisa hujan; Bahwa Ahli menerangkan menurut Ahli akurasi alat yang dipasanguntuk melihat kKeadaan cuaca disetiap daerah bisa dipercaya karenamemiliki teknologi terbaru; Bahwa Ahli menerangkan Ahli terhadap perkara kebakaran lahan initidak turun ke lokasi langsung dan hanya memantau dengan teknologiteknologi terbaru untuk melihat iklim

Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkanterlepasnya gasgas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan globalyang mengakibatkan perubahan iklim; Bahwa Ahli menerangkan Ahli sudah sering melakukan sosialisasi agartidak membuka lahan dengan cara membakar; Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus ini, api didalam lahan gambuthanya bisa mati dengan air hujan, (berdasarkan info dari KementrianLingkungan Hidup); Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 20 Peraturan PemerintahNo. 4 tahun 2001 disebutkan Setiap

Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering.4. Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang,dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuaidengan publikasi dari lembaga non kementrian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologiklimatologi dan geofisika.5.

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan CO. ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan di wilayah terdekat dengan Kecamatan Teriak yaitu KecamatanBengkayang

Terkait kKewajiban melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHKHTI danRKUPHHKHTI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.17/MenLHK/Setjen/ KUM.1/2/2017adalah upaya dalam rangka perlindungan ekosistem gambut yang rentandan telah mengalami kerusakan agar fungsi ekologis ekosistem gambutdalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air,sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, danpenyeimbang iklim dapat tetap terjaga, dengan penjelasan

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air,hilangnya penyimpan cadangan~ karbon, tidak lestarinyakeanekaragaman hayati, berkurangnya sumber oksigen, memicuterjadinya pemanasan global tidak hanya di Indonesia tetapiberdampak di negara lain.4. Akan bertentangan dengan hasil kesepakatan Paris (Paris Agreement)yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016(vide Bukti T5) yang mewajibkan setiap negara untuk mengurangiemisi karbon.

;Fotokopi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan ParisAgreement To The United Nations Framework Vonvention On ClimateChange (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PerserikatanBangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim (Bukti T5)Tambahan jawaban Termohon :Latar Belakang1.Memperhatikan, Pasal 28 H, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :Masyarakat berhak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.Gambut merupakan ekosistem yang sangat strategis dalam pengaturan airtawar di Indonesia

Putusan Nomor. 49P/HUM/2017dan penyeimbang iklim dapat terjaga, Pemerintah menetapkan kebijakanmelalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.17/Menlhk/Setjen/ Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenlhklI/2015tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (obyek HUM a quo).4.

Akan terganggunya keseimbangan iklim dan pengelolaan air, hilangnyapenyimpan cadangan karbon, tidak lestarinya Keanekaragaman hayati,berkurangnya sumber oksigen, memicu terjadinya pemanasan global tidakhanya di Indonesia tetapi berdampak di negara lain.4.

Sehingga diperlukan perlindungan hukumyang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yangdiperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetapmemperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran.

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalammelaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikankepentingan masyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investorasing akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TVdi Indonesia di mana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagalkonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Burhanuddin, MPselaku Dosen Fakultas Kehutanan Untan, setiap orang dilarang melakukanpembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dampak kebakaran akanmemacu pemanasan iklim global karena hasil dari pembakaran akanmeingkatkan penguapan C02 ke atmosfir dan mendorong terjadinya iklimpemanasan global; Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli, Jauharotul Khasanah, S.Siselaku Prakirawan Stasiun Klimatologi Kelas Il Mempawah diketahui bahwacurah hujan sampai pada tanggal 20 Agustus 2018 masuk dalam ketegoricurah

Sehingga diperlukanperlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usahayang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasionaldengan tetap memperhatikan kepentingan Masyarakat Luas;.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut diatas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis PayTV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian Internasional di bidang penyiaran, sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan Nasional/Internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;Hal.

Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun1961 milik Penggugat sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yangdiwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memilikitempat berteduh guna melindungi diri dari iklim Setempat ;Hal. 8 dari 86 hal. Putusan Nomor : 152/G/2017/PTUN.BDG19.20.2edes22.23.24.25.Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 28, RT. 005,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Kebutuhanakan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempatberteduh guna melindungi diri dari iklim setempat ;Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 4, RT. 005,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Bandung Wetan, Kota Bandung sejak tahun1978 milik Penggugat IV sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yangdiwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah.Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memilikitempat berteduh guna melindungi diri dari iklim Setempat ;50.Bahwa rumah tinggal yang beralamat di JI. Kebon Kembang No. 33, RT. 007,RW. 011, Kel. Tamansari, Kec.

Dinas Koperasi dan UMKM KabupatenLampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung TimurNo. 821.22 / 891 / 21 / SK / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIb Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.e Bahwa pada Tahun 2011 pada Dinas Koperasi dan UMKMKab.Lampung Timur terdapat program kegiatan berupa kegiatanpeningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM sertakegiatan rutin sebagai berikut :1 Program penciptaan iklim

KeputusanBupati Lampung Timur No. 821.22 / 891 / 21 / SK / 2009 tanggal 29Oktober 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural Eselon IIb Dilingkungan Pemerintah KabupatenLampung Timur.Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 29 dari 108 halamane Bahwa pada Tahun 2011 pada Dinas Koperasi dan UMKMKab.Lampung Timur terdapat program kegiatan berupa kegiatanpeningkatan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM sertakegiatan rutin sebagai berikut :1 Program penciptaan iklim

ANDRIANABinti BASRAWI ARBI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Bina Lembaga Koperasi dan UMKMpada Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Lampung Timur.e Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kabid Bina Lembaga Koperasi danUMKM, saksi menjabat sebagai Kasi Simpan Pinjam Syariah dari tahun 2009s/d bulan Mei 2011, dan pada bulan Januari sampai dengan tanggal 26 Mei2011 saksi menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan :1 Program Penciptaan Iklim

YUNUS GUMANTI Bin MAHABUDDIN.Bahwa pada Tahun 2011 saksi pernah mendapatkan SK sebagai PPTK, untukmelaksanakan program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yangkondusif yaitu kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Kecil MenengahPutusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 53 dari 108 halamandimana Anggarannya berasal dari APBD sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) yang berasal dari dana hibah dan sebesar Rp. 35.000.000,(tiga puluh lima juta rupiah) sebagai dana pendamping;Bahwa Tupoksi

Lampung Timur, yaitu :1 Program Pencipta Iklim UKM yang Kondusif;2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM;4Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPutusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN.Tjk halaman 63 dari 108 halamane Bahwa nilai Anggaran pada setiap program kegiatan yaitu :1Program Pencipta Iklim UKM yang Kondusif sebesar Rp.280.000.000, (duaratus delapan puluh juta rupiah);Program Pengembangan Kewirausahaan

Sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai agarterdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kepentinganmasyarakat luas;.

Bahwa dengan dijatunkan hukuman sebagaimana tersebut di atas dapatmenimbulkan suatu efek negatif berupa tingkat kepercayaan investor asingakan berkurang sehingga akan mempengaruhi iklim bisnis Pay TV diIndonesia dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian internasional di bidang penyiaran. sehingga apabilaMajelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan kepentingan nasional/internasional maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklahsebagaimana yang dijatuhkan;.

Hal tersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untukHalaman 13 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMGmenyediakan lokasi yang wajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, danmemberdayakan PKL;10.Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keluhan secara tertulis kepada11Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengenaisepinya pengunjung dan memohon kebijakan mengenai hal tersebut, namunsampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan, akibatnya

Haltersebut bertentangan dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan lokasi yangwajar, mewujudkan iklim usaha yang sehat, dan memberdayakanPKL.Penempatan PKL ke lokasi penampungan darurat bukan merupakansolusi, namun merupakan bentuk penelantaran.

Pelaksanaan relokasi eks PKL Alun Alun Purworejo sudahmemperhitungkan kemampuan dan nilai ekonomis bagi para pedagang,Halaman 18 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG16.Bahwa hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugatuntuk menyediakan lokasi yang wajar bagi PKL,iklim usaha yangsehatdan memberdayakan PKL sebagaimana diamanahkan oleh UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kemudiandalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan tanggung jawabpemerintah daerah antara lain: menciptakan iklim usaha yang sehat, danmemberikan tempat yang wajar bagi PKL. Perbuatan Tergugat telahmengakibatkan kerugian sehingga tingkat penghidupan ekonomi Penggugatmenjadi terganggu beserta segala dampak ikutannya. Para Tergugat telahmengabaikan hak Para Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan danpenghidupan yang layak.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatursebagai berikut : Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secaraaktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.Halaman 21 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMG23.Bahwa pemindahan lokasi PKL tanpa suatu kajian yang dapat diuji dariaspek kemanfaatannya akan berpotensi besar mengakibatkan hilangnyaakses ekonomi bagi PKL.Prof Maria SW Sumardjono berpendapat bahwakonsep kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya jugaharus dapat dirasakan kemanfaatannya

Rp. 2.741.640.000) ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il tidak mendorong terciptanya efisiensianggaran dan iklim usaha yang kondusif, terutama, di bidang pengadaanbarang/jasa pemerintah, bahwa iklim usaha yang kondusif dan efisiensi belanjanegara merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Iklim usahayang kondusif, jelasnya, memungkinkan penyediaan pengadaan barang/jasaHal. 5 dari 18 hal. Put. No. 141 K/TUN/201310.11.pemerintah dilakukan dalam tingkat normal profit.

Nomor 490 K/Pat/2018Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannyauntuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehinggaterjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampakterjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;Menyatakan Para Tergugat telah lalai sehingga mengakibatkan kerugianmateriil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yangterkena dampak dari terjadinya perubahan iklim

Januari 2012 ; b) Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ; 13 Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa : a. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ; b.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 20121516171819b) Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan KonservasiAir / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan ProvinsiSumatera Selatan tahun anggaran 2012 tanggal ..... Januari 2012 ;14.

Januari 2012 ;Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air / Antisipasi Anomali Iklim dariDirektorat Pengelolaan Air Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana PertanianKementerian Pertanian RI tanggal 02 Januari 2012 ..... Desember 2011 ;Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), berupa :a Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Perluasan Areal Perkebunandari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (SSUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi Air /Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatantahun anggaran 2012 tanggal .....

Januari 2012 ;b Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Pengembangan Konservasi141516171819Air / Antisipasi Anomali Iklim dari Dinas Perkebunan Provinsi SumateraSelatan tahun anggaran 2012 tanggal .....

Daerah selama inilebih cenderung tidak menyampaikan PeraturanDaerahnya kepada Pemerintah dengan alasan takutdibatalkan, salah satunya adalah Peraturan DaerahKota Surabaya No. 7 Tahun 2000 dan Peraturan DaerahNo. 11 Tahun 2001 tentang Perubahan PertamaPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan Perparkiran;Bahwa dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan IklimInvestasi dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007tentang Percepatan Iklim

Investasi di Daerah,Pemerintah melakukan inventarisasi dengan menjaringPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah yang membuat ekonomi biaya tinggi danmenghambat iklim investasi di daerah melalui timatau melalui dunia usaha yang keberatan ataskeberadaan Peraturan Daerah tersebut di masingmasing daerahnya;Bahwa melalui inventarisasi tersebut, telahdidapatkan bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya No.Hal. 6 dari 11 hal.