Griya Bambu Kuning akan membangunperum graha safira Il untuk jin lingkungan digunakan/disyaratkandidalam pegurusan IMBnya yaitu di KPPT Kab. Sukoharjo. Bahwa Instansi AhliSarwidi, S.T.

Bahwa Ahli bekerja di KPPT Kab.

Sukoharjo sejak tanggal 23Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 saya menjabatselaku kepala kantor pelayanan perizinan terpadu Pemkab Sukoharjonamun untuk sekarang jabatan saya sekarang selaku SekertarisBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan PemkabSukoharjo; Bahwa Ahli mempunyai Tugas dan tanggung jawab saya adalahMemberikan ijin kepada pemohon yang didelegasikan oleh Bupatikepada kepala KPPT yang salah satunya Ijin Mendirikan Bangunansetelah persyaratan yang diajukanolen pemohon

copy KTP Pemohon, Rekomendasi ijin lokasi / IjinPemanfaatan Penggunaan Tanah (IPTT), Rekomendasi UKL (UpayaPengelolaan Lingkungan) UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) daribadan Lingkungan hidup, Rekomendasi Teknis dari Kepala DPU besertapersyarataan (persetujuan tetangga yang berbatasan langsung, Fotocopy sertifikat tanah, gambar disain rumah, site plan dan BeberapaSurat pernyataan yang berkaitan dokumen) dan Foto Copy pelunasanPBB; Bahwa institusi Ahli yaitu pihak Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu(KPPT

Graha Safira yang akan dijadikan akses jalan utama tanpamembuat pintu keluar sendiri padahal secara langsung pengembangmampu untuk membuat jalan sendiri; Bahwa menurut Terdakwa tindakan Developer yang merobohkanTembok Pengaman dan membuka akses jalan sebagai tindakan Tidak jjinpengembang maupun pihak berwenang perbuatan tersebut spontanTerdakwa lakukan bersama dengan warga lain setelah Terdakwa mendapatpenjelasan secara lisan dari kepala Desa Wirun yaitu sdr ERI, kepala DPUsdr AHMAD GUFRONI, kepala KPPT

Berdasarkan Rekomendasi No. 503.1/3944/KPPT TentangPerumahan GREEN PURI ASRI IP di Desa PurwosariKecamatan Comal, yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalangtertanggal 28 Oktober 2010;4.2. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang No. 503.10/202/2011,Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Green Puri Asri Il di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, KabupatenPemalang, tertanggal 20 September 2011 ;4.3.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Pemalang tersebut di atas, bahwa (Alm)HENDRO SETIAWAN lah yang mengurus perijinan, khususnyaRekomendasi No. 503.1/3944/KPPT Tentang PerumahanGREEN PURI ASRI IP di Desa Purwosari Kecamatan Comal,yang dikeluarkan oleh Bupati Pemalang tertanggal 28 Oktober2010 yang berarti bahwa surat tersebut dikeluarkan sebelumpendirian perseroan Komanditer CV Anugrah Setiawan lahir(belum di bentuk) sehingga tidak mungkin Penggugat yangmengurus

persidangan di bawah sumpah memberikan keteranganberdasarkan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi adalah kasi di Kantor Pelayanan Perizinan terpadu/KPPTKabupaten Pati sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan sebelumnyaahli bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari tahun 2001 s/d 2007kemudian pindah di Bappeda Pati 2007 s/d 2009 kemudian pindah di KantorKecamatan Margorejo Pati sampai dengan 2010 ; Bahwa KPPT

ada izin pertambangandaeah eksploitasi atas nama Karsana, Cs karena pada prinsipnya hanya adaizin perseorangan atau perusahaan/badan hokum dan saksi ahli juga tidakmengetahui apa maksud dari huruf Cs dibelakang Karsana ; Bahwa izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh Bupati (dalam wilayah satukabupaten), Gubernur (dalam wilayah satu Provinsi) dan Menteri (wilayahBahwa phospat termasuk mineral ; Bahwa Surat Izin Jalan yang dibawa oleh terdakwa bukan termasuk dalamdalam izin yang dikeluarkan oleh KPPT

Pati;Bahwa yang diperlukan dalam pengangkutan phospat adalah izin operasiproduksi khusus pengangkutan dan penjualan, sedangkan ijin penampungan,ijin pemanfaatan, izin pengolahan, pemurnian ada sendiri dan dilakukansecara terpisah ; Bahwa izin operasi produksi khusus pengangkutan atas nama terdakwaPujiyono Bin Ruslan tidak terdaftar di Kantor KPPT Kab.

padasaat ditangkap oleh petugas CV Andalan belum mempunyai ijin usahapertambangan operasi produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan ; Bahwa setiap kendaraan yang mengangkut phospat tidak harus membawa ijinusaha pertambangan operasi produksi khusus Pengangkutan dan Penjualantersebut cukup dengan membawa fotokopian saja ; Bahwa surat jalan yang dipegang oleh Terdakwa atas nama CV Andalanuntuk kendaraan Nopol: B9761CR tidak termasuk dalam izin yangdimaksud dalam UU pertambangan yang dikeluarkan oleh KPPT

Dari Pelayanan PerijinanTepadu (Legalisir);Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nomor : 301/KPPT/II/2011tanggal 3 Maret 2011 dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

(Legalisir);Foto Copy Surat Izin Domisili nomor : 302/KPPT/II/2011 tanggal 3 Maret2011(Legalisir);Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 15 Maret2011(Legalisir);Foto Copy 38 lembar Grosse/turunan akta SURYA, SH tanggal 1 September2005 Nomor 01 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (Legalisir);Foto Copy Kepmen Hukum dan Ham RI Nomor C03778 HT.01.01.111.2006tentang Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum danHam RI tanggal 19 Februari 2005 (legalisir);Foto Copy Surat

Dari Pelayanan PerijinanTepadu (Legalisir);Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nomor : 301/KPPT/HI/2011 tanggal3 Maret 2011 dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

(Legalisir);Fotokopi Surat Izin Domisili nomor : 302/KPPT/II/2011 tanggal 3 Maret 2011(Legalisir);Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 15 Maret 2011(Legalisir);Fotokopi 38 lembar Grosse/turunan akta SURYA, SH tanggal 1 September2005 Nomor 01 AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (Legalisir);Fotokopi Kepmen Hukum dan Ham RI Nomor C03778 HT.01.01.111.2006tentang Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas Menteri Hukum danHam RI tanggal 19 Februari 2005 (legalisir);21111213141516171819Fotokopi

PPC, yang berada di Blok Selatan areal KPPT. MAS selaku pemegang ijin ;Bahwa mesin bor (drelling) milik PT.

Sakdiah No.225/k.5/26/190331 Oktober 1983,bukti P.2;Fotokopi bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya, Kartu identitasPensiun No.00010/0051463/1, 19 maret 2001, bukti P.3;Fotokopi bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya FormulirPermohonan Tunjangan veteran Republik Indonisia berdasarkan Pp No.34 tahun1985, Juli 1999, bukti P.4;Fotokopi bermaterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya Surat IzinWalikota Palembang No.503/1J/1907 KPPT /2011, tanggal 19 Oktober 2011

Bahwa kemudian diatas kompleks tanah kaveling tersebut yang telah berdiribeberapa Villa termasuk Villa milik Tergugat dan Penggugat yakni Villa No.9 dan No. 10 telah diurus perijinannya secara kolektif yakni menjadi satu IjinUsaha Hotel oleh Tergugat II dan diberi nama BugBug Valley Beach Resortdengan klasifikasi Hotel Melati sesuai dengan Ijin Usaha No. 06/KPPT/2012dengan jumlah kamarnya adalah 12 buah dengan Tergugat Il sebagaiPenanggungJAWADNYA 5 nnn enn n mene nnn nn ne nnn cn nnn nnn ne nnnas

Nomor 1982 K/Pdt/2016Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebagai KetuaPelaksana Pengadaan Tanah (KPPT);.

Nomor 1982 K/Pdt/201610.11.12.dan/atau semua peraturan sebelumnya dan/atau sebelum UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 melihat saat awal dimulai prosespengadaan tanah di mulai sekitar tahun 2008;Bahwa sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah denganNomor 8/Pgd.Tnh/BPN.33/2015 tertanggal 18 November 2015 tentangPenugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebagai KetuaPelaksana Pengadaan Tanah (KPPT) proses pengadaan tanah belumselesai

Nomor 1982 K/Pdt/201618.19.20.21.22.23.24.Pengadaan Tanah (KPPT) membuat Penggugat semakin bingung karenarencana konsinyasi mengenai penetapan ganti kerugian yang selalu digembar gemborkan Tergugat Il adalah dusta dan terrmasuk perbutanmelawan hukum;Bahwa dengan beralihahnya penugasan dari Tim Penagadaan Tanah(Tergugat Il) ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Tergugat ) sangatmerugikan Penggugat karena jelas kondisi fisik dan bentuk objekpengadaan tanah sudah berbeda sehingga akan berdampak pada Hasillventarisasi

AMAL DIHARTO, M.M. bin KISMUNANDAR, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut ; e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(KPPT) Kabupaten Pati ; e Bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati melayaniperijinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) jenis namun saksi tidak hapal jenisperijinan tersebut satu persatu ; Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa saat terdakwa mengajukan ijin alihfungsi tanah bengkok dari sawah kering menjadi sawah basah ; Bahwa

Kepala KPPT Kabupaten Pati pada bulan Mei 2014,kemudian berkasberkas permohonan tersebut dimasukkan ke Kantor KPPTKabupaten Pati pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 ; Bahwa permohonan ijin yang diajukan oleh terdakwa dilampiri : e Bukti kepemilikan tanah berupa leter C ; e KTP Pemohon ; e Daftar warga desa Ngablak yang tanda tangan ; e Fotofoto lokasi ; e Daftar hadir rapat reklamasi bengkok desa ; e Daftar hadir BPD Desa Ngablak ; Bahwa permohonan terdakwa tersebut saksi tindak lanjuti denganmendisposisi

terdakwa menyatakan bahwaterdakwa memperoleh fotocopy Berita Acara rapat tanggal 2682014 dimana dalamBerita Acara rapat tersebut tidak disarankan untuk berkoordinasi dengan PemerintahDaerah kemudian terdakwa menjadikan Surat Pemberitahuan Nomor : 591/1140 poin 3huruf b dan c sebagai dasar melakukan kegiatan tersebut ; 12 MIMPI ARDE ARIA, S.H., M.M bin MOELJONO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi sebagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu (KPPT

Kepala KPPT KabupatenPati pada bulan Mei 2014, kemudian berkasberkas permohonan tersebutdimasukkan ke Kantor KPPT Kabupaten Pati pada hari Jumat tanggal 04Juli 2014 ; == 52 nnn nnn nnn nn nnn ;Bahwa dalam rapat tersebut, dari BPN menyatakan bahwa oleh karenasebagaimana data yang ada pada BPN tanah yang dimohonkan ijin olehterdakwa tersebut sudah berupa sawah sehingga tidak dapat dialihkanmenjadi sawah Bahwa dari hasil rapat tersebut diterbitkan surat pemberitahuan Nomor :591/1140 tanggal 6 September

batu, kemudian batu diambil untuk dikumpulkan langsung dinaikkanke Kbm truck dump untuk menata jalan kelokasi sedangkan tanahtersebut ditata untuk sawah ; Bahwa pengelolaan tanah sudah berjalan selama 2 (dua) hari sebelum adapenindakan dari petugas Polres Pati ; Bahwa kegiatan ditanah bengkok bukan penambangan tetapi pengelolaandimana kegiatan tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yangberwenang namun hanya diberikan surat pemberitahuan Nomor591/1140 dari kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT

PUTUSANNomor 3780/Pdt.G/2011/PA.Bbs.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara:Pemohon, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (KPPT KabupatenBrebes) tempat kediaman di Pasarbatang, Kecamatan Brebes,Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanTermohon, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tangga

• 1 (satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 17 / SITU / KPPT / KPA / 2012, An. DIDI IRAWAN;
• 1 (satu) Lembar Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 04 / HO / KPPT / KPA / 2012, An. DIDI IRAWAN;
• 1 (satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 061156000022, An. DIDI IRAWAN;
• 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503 / 22 / SIUP-M / KPA / 2012, An.

., PTARNOTTS INDONESIA Tahun 1999 dan Pada Tahun 2003 PT ARNOTTSINDONESIA mengganti Nomor Polisi menjadi B 1032 YY dan Pada Tahun2005 BPKB tersebut BBN dan Ganti Nomor Polisi menjadi ERLINDA NENSISARI B 8867 XS;,.Dikembalikan kepada Saksi MATDRAI Bin RAJIK.1 (satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 17 / SITU / KPPT /KPA/ 2012, An. DIDI IRAWAN;1 (satu) Lembar Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 04 / HO /KPPT / KPA/ 2012, An.

Penumpang Minibus Tahun 1999 NokaMHYESL416XJ.505063 Nosin G16A 1 A. 505063 BG7865 YB An., PT ARNOTTSINDONESIA Tahun 1999 dan Pada Tahun 2003 PT ARNOTTS INDONESIAmengganti Nomor Polisi menjadi B 1032 YY dan Pada Tahun 2005 BPKBtersebut BBN dan Ganti Nomor Polisi menjadi ERLINDA NENSI SARI B 8867XS.Dikembalikan kepada Saksi MATDRAI Bin RAJIK. 1 (satu) Lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503 / 17 / SITU / KPPT / KPA/2012, An.

DIDI IRAWAN; 1(satu) Lembar Surat Tanda Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 04 / HO / KPPT /KPA / 2012, An. DIDI IRAWAN; 1 (satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP :061156000022, An. DIDI IRAWAN; 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503 / 22 / SIUPM /KPA / 2012, An. DIDI IRAWAN;Dikembalikan kepada Terdakwa II DIDI IRAWAN Bin SARNI. HK.6.

-----------------------26. 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikasi badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi CV Jaffa tehnik Konsultan Nomor: 0028/INKINDO/29/4/09, tanggal 27 April 2009;--------------------------27. 1 (satu) lembar Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional CV Jaffa Teknik Konsultan Nomor :1-009757-7571-2-0020, tanggal 01 maret 2010;---------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Izin Usaha Perdagangan CV Jaffa Teknik Nomor: 00045/KPPT

tanggal 21 Januari 2009;---------------------------------------------30. 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan walikota gorontalo Nomor :52 tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009 tentang surat izin tempat usaha CV Jaffa Teknik;---------------------------------------------------------31. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pengukuran Pengusaha Kena Pajak CV Jaffa Teknik tanggal 03 februari 2009;------------------------32. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Keterangan Fiskal Daerah CV Jaffa Teknik No. 979/KPPT

Kaharisma Indoraya Sukses Nomor 602/KPPT/31/2011 tanggal 23 Februari 2011;---------------------------------------------------------------------------------24. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan PT. Kaharisma Indoraya Sukses Nomor 517/KPPT/21/II/2011, tanggal 24 Februari 2011;------------------------------------------------------25. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan PT.

2009, Pendirian Perseroan Komanditer Dibawah Firma(Comanditaire Vennootschap) CV Jaffa Teknik, Notaris LISAPURNAMAWATI NENTO,SH:;1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikasi badan Usaha JasaPerencanaan Konstruksi CV Jaffa tehnik Konsultan Nomor:0028/INKINDO/29/4/09, tanggal 27 April 2009;1 (satu) lembar Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi NasionalCV Jaffa Teknik Konsultan Nomor :1009757757120020,tanggal 01 maret 201 0;1 (satu) lembar Foto Copy surat Izin Usaha Perdagangan CV JaffaTeknik Nomor: 00045/KPPT

/IZ/PK/I/2009, tanggal 21 Januari1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan CV JaffaTeknik tanggal 21 Januari 2009;1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan walikota gorontalo Nomor:52 tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009 tentang surat izin tempatusaha CV Jaffa Teknik;1 (satu) lembar Foto Copy Surat pengukuran Pengusaha KenaPajak CV Jaffa Teknik tanggal 03 februari 2009;1 (satu) lembar Foto Copy surat Keterangan Fiskal Daerah CVJaffa Teknik No. 979/KPPT/I/31/2010, tanggal 11 Januari 2010;3 (tiga)

KaharismaIndoraya Sukses Nomor 602/KPPT/31/2011 tanggal 23 Februari1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat ljin Usaha PerdaganganPT. Kaharisma Indoraya Sukses Nomor 517/KPPT/21/II/2011,tanggal 24 Februari 2011 51 (satu) lembar foto copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan PT.Kaharisma Indoraya Sukses No. 1.07/00016/II/2011 tanggal 24Februari 201 1;1 (satu) lembar foto copy dokumen NPWP PT. KaharismaIndoraya Sukses alamat JI. Trans Sulawesi No. 7 Titidu Kec.Kwandang Kab.

Muhamad Syah (SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. ELAFATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkansebagai berikut :luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul" ;Sdr. M.

Muhamad Syah (SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 di RumahSakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagaihasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID,yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ;Sdr.

Muhamad Syah (SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) padatanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah MalingpingPemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadapSdr. RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :luka lecet pada pelipis dan pipi Kanan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ;Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.

disalahgunakan; sementara dokterpunmeresepkan hanya 1520 butir obate Bahwa jalur distribusi Carnophen dan Dexitab yakni obat keluardari pabrik, kemudian pabrik melalui PBF (distribusi) yangmemiliki ijin, dari PBF menyalurkan ke Apotik, baru kepadapasien;e Bahwa Carnophen adalah obat yang digunakan untukmengurangi sakit rheumatik sedangkan Dexitab sebagai obatuntuk mengobati batuk tidak berdahak(antitusif) ;e Bahwa untuk dapat mengedarkan Carnophen apotik tersebutharus mempunyai ijin mengedarkan dari KPPT

(Kantor PelayananPerijinan Terpadu) dan untuk wilayah Kabupaten Hulu SungaiSelatan, ijin diterbitkan oleh KPPT (Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula di dengarketerangan Terdakwa : KHAIRIN Als.

Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Palembang Kantor PelayananPerijinan Terpadu Nomor 0015/KPPT/2011, tanggal 4 Januari 2011,Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt/2018perinal Penyampaian Keterangan Rencana Kota, telah disesuaikandengan aslinya (bukti P.K. VIII);9. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Palembang Dinas Tata Kota Nomor003/1642/RK/GTR/2010, tanggal 03 Januari 2011, perihal KeteranganRencana Kota, telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.K.

;Untuk lebih jelasnya, Pasal 2 Peraturan Bupati Pati No.25 Tahun 2013tersebut, dinyatakan secara tegas bahwa :Halaman28 dari97 hal Perkara Nomor: 060/G/2015/PTUNSMGAyat (1)Ayat (2)Ayat (3)Penyelenggaraan PTSP dibidang Perizinan oleh PemerintahDaerah dilaksanakan oleh KPPT;Untuk penyelenggaraan PTSP dibidang perizinan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan sebagianwewenang penandatangannan perizinan kepada Kepala KPPT;Sebagian wewenang penandatangannan perizinan sebagaimanadimaksud

ayat (1) Pasal 7 menyatakan :*KepalaKPPT menyampaikan laporanpenyelenggaraanpendelegasian sebagian wewenang penandatangannanBahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dijelaskandalam Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2013 tersebut,maka telah jelas dan terang benderang dinyatakan bahwa KPPTPatihanya sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam halpenandatanganan perizinan sajaartinya segalasesuatunyatermasukadanya keberatankeberatandaripihakpihak lainterkaitterbitnyaizinizinyang diterbitkan oleh KPPT

(KPPT) sepenuhnya ttetap berada dibawahtanggungjawab Bupati Pemerintah Kabupaten Pati.

diubah berdasarkan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :*Keputsan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum Perdata;Bahwa, namun apabila Para Penggugat tetap menetapkan KepalaKantor Perizinan Terpadu (KPPT

diperiksa, diadili dan diputussecara adil dan jelas secara hukum tanpa ada pihakpihak yangdirugikan serta Bupati Kabupaten Pati dapat pulamempertanggungjawabkan = segala tindakantindakannya dalampenyelenggara pemerintahan diwilayah Kabupaten Pati termasukdalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan IzinGangguan (HO) menara telekomunikasi milk Tergugat IIIntervensi yang menjadi objek perkara a quo dan dalampenerbitan dan penandatangannannya melalui Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu (KPPT

dan Yulita Septian, diterima olehMedia;1 (satu) berkas salinan akta pendirian peseroan terbatas PTHasanah Barokah Sriwijaya Nomor 374 tanggal 27 Februari 2015 diNotaris PPAT Mahani, SH, M.Kn;1 (satu) lembar surat tanda dafta perusahaan perseroan terbatasNomor TDP 060617908331, atas nama perusahaan PT HasanahBarokah Sriwijaya, yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinanterpadu Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 10 April 2015;1(satu) lembar surat ijjin Walikota Palembang Nomor503/TDUP/0143/KPPT

/2015, tentang tanda daftar usaha pariwisatabidang usaha jasa perjalanan wisata, atas nama FAORITA dengannama perusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, yang dikeluarkanoleh kantor pelayanan perijinan terpadu Pemerintan KotaPalembang pada tanggal 30 Maret 2015;1 (satu) lembar surat daftar usaha pariwisata, NomorDUP/0143/KPPT/2015, dengan masa berlaku 30 Maret 2015 sampaidengan 30 Maret 2016 atas nama FAORITA dengan namaperusahaan PT Hasanah Barokah Sriwijaya, yang dikeluarkan olehHalaman 4 dari 18

Fotocopy Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama Perusahaan Mitra TaniDua yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenBrebes Nomor 503.04/KPPT/213/PK/II/2009 tanggal 26 Pebruari 2009;.

Fotocopy Surat Ijin Bupati tentang Tempat Usaha Undangundang Gangguan (HO) atasnama H.Suwitno bin H.Sopari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Brebes Nomor 503.08/KPPT/00240/2009 tanggal 03 Maret 2009;Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan saksi sebagai berikut ;SAKSI: INama SAKSI I, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.O1RW.05 Desa Sigentong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes9Di bawah sumpah saksi keluarga Pemohon telah

.- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara Enim No.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Angkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNI-AL.- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor : 520/2379/KEP/IL06/2013 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Lampung tentang Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dikeluarkan di Lampung tanggal 1 Januari 2013.

Astri Mining Rescource Batu Licin tanggal 5 Juni20141 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUPOperasi Produksi Knusus Pengakutan dan Penjualan An.Koperasi TNIAL Jakarta 1 Januari 2013.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enimtentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepadaKoperasi TNIAL tanggal 18 Juli 2013.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara EnimNo.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin Usaha Halaman 3 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Jkt.

Astri Mining Rescource Batu Licin tanggal 5 Jun2014e 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUPOperasi Produksi Knusus Pengakutan dan Penjualan An.Koperasi TNIAL Jakarta 1 Januari 2013.e 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enimtentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepadaKoperasi TNIAL tanggal 18 Juli 2013.e 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara EnimNo.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin UsahaAngkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNIAL.e 1 (satu) lembar asli

Astri Mining Rescource Batu Licin tanggal 5 Jun20141 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUPOperasi Produksi Knusus Pengakutan dan Penjualan An.Koperasi TNIAL Jakarta 1 Januari 2013.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enimtentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepadaKoperasi TNIAL tanggal 18 Juli 2013.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara EnimNo.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin UsahaAngkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNIAL.1 (satu) lembar asli Surat Izin

Astri Mining Rescource Batu Licin tanggal 5 Juni2014e 1 (satu) lembar surat asli proses permohonan IUPOperasi Produksi Khusus Pengakutan dan Penjualan An.Koperasi TNIAL Jakarta 1 Januari 2013.e 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Muara Enimtentang Ijin Usaha Angkutan Umum untuk barang kepada Koperasi TNIAL tanggal 18 Juli 2013.e 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Muara EnimNo.503/02/KPTS/KPPT/2013 tentang Izin UsahaAngkutan Umum untuk Barang kepada Koperasi TNIAL.e 1 (satu) lembar asli

No. 01/B/2013/PT.TUN.JKTBandung tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 03/G/2012/PTUNBDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLI :DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Izin Walikota Cimahi Nomor503.4/0196A/2076/KPPT/2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan,tertanggal 15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Tergugat); DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat