Perihal : Lanjutan Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang Ketiga Tahun2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilin Tetap(DPT), tanggal 22 November 2020, (fotokopisesuai dengan aslinya) ;Keputusan Badan Permusyawarat Desa WediNomor : 188/001/KEP/I/BPD/2021 tentangPembubaran Panitia Pemilinan Kepala Desa,Halaman 45 dari 74 halaman PUTUSAN Nomor : 100/G/2021/PTUN.SBY.tanggal 3 Maret 2021, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;35.

Bukti T.ll.Int36 : Keputusan Badan Permusyawarat Desa WediNomor : 188/3/KEP/XII/BPD/2019 tentangPembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa,tanggal 27 November 2019, (fotokopi sesuaidengan fotokopi stempel basah) ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti, untuk menguatkan daligugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yangmemberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagaiberikut :1.MUNIF, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut;Bahwa saksi

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 olehkami Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra,S.H., M.H. dan G.

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami,Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.Gsk.Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H., danSilvya Terry, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MajelisHakim

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN GskDemikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami,Rina Indrajanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., dan G.

;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamujupada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami : ENDRA HERMAWAN, SH.MH, selaku HakimKetua Majelis, BENYAMIN, SH. dan MUSAFIR, SH., masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusanmana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota dengandibantu oleh IRWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah); nonneennnne Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 olehPutu Mahendra, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ariyas Dedy, SH.dan G. Ngurah Taruna W., SH.

Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng sebesar Rp. 1.466.000, (satu juta empat ratus enampuluh enam ribu rupiah);Putusan Perdata Gugatan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Mrs 31Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Maros pada hari Selasa, Tanggal 9 Agustus 2016 olehH.SYAHBUDDIN, SH sebagai Ketua Majelis, JENNY TULAK, SH.MH danMELISSA,SH.MH selaku HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 olehkami Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo,S.H., M.H. dan G.

;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis Hakim PengadilanNegeri Andoolo pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami : Benyamin,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Musafir, SH. dan Andi Marwan, SH. , masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota dengan dibantu oleh HasminEu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN GskDemikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 olehkami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo,S.H., M.H. dan G.

;wonnnnn Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat MajelisHakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari : Rabu, tanggal 22Mei 2013 oleh kami : JAUHARI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis,SYAFRUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH. MH.,38masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkanpada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2013 dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakimhakim Anggota tersebut dengan dibantuoleh M.

Melaksnakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.Maupun filosofisnya, kedua (2) Surat Edaran Bupati Bekasi tentangPerubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor:141/SE21/DPMD tanggal 6 Juni 2018, Jo.Surat Edaran Bupati Bekasi tentangPengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dan PemilihanKepala Desa, Nomor: 141/SE07/DPMD tanggal 1 Pebruari 2018, yang pada pokok Edarannya disebutkan bahwa:Dalam rangka Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawarat Desa (BPD)pada 180 Desa di 23 Kecamatan

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secaratanggung renteng sebesar Rp.8.384.000, (delapan juta tiga ratus delapanpuluh empatribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Tolitoli pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2018 olehH.SYAHBUDDIN, SH sebagai Ketua Majelis, MARYAM BROO, SH.

Bahwa menjawab gugatan Penggugat pada fundamentum petendino 7, 8, 9,10 danno.11 yang pokok permasalahnyaterkaitdengan domain / tanggung jawab Badan Permusyawarat Desa( BPD ) Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, makasecara yuridis adalah yang lebih berhak memberikan jawaban,karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keper tidakdidudukan sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga dalamsengketa ini terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan makagugatan Penggugat menjadi obscuur libel / kabur

2014 tanggal 10 Pebruari 2014 perihalPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan PengangkatanKepala Desa Keper yang dimaksud Penggugat, maka gugatanPutusan Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.SBY.Halaman 55 dari 116 HalamanPenggugat yang demikian adalah tidak terang dan tidak pastidengan demikian gugatannya obscuur libel / gugatan yang gelapatau samarsamar ;10.Bahwa Pemilinan Kepala Desa Keper tanggal 19 Mei 2013 yangdilaksanakan oleh Panitia Pemilinan Kepala Desa yang dibentukberdasarkan Keputusan Badan Permusyawarat

;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Manokwari pada Hari : KAMIS, Tanggal 15 September 2011oleh kami : CITA SAVITRI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis,s HELMINSOMALAY, SH., dan I G.

Menyatakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.235DPMD/2018tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawarat Desa (BPD) Di KabupatenBekasi Masa Jabatan 20182024, tanggal 18 Juli 2018 beserta Lampirankhususnya Nomor Urut 6.1 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan,tetap sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;3.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarat Majelis HakimPengadilan Negeri Manokwari pada hari : SENIN, tanggal 18 Agustus 2011oleh kami : CITA SAVITRI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HELMINSOMALAY, SH., dan I G.

Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawarat Rakyat RepublikIndonesia No.XVMPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan .

, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkankekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektiforang/pihak yang merasa khawatir, yang dalam perkara aquo adalah TermohonKejaksaan Tinggi DKI dan penilaian tentang alasan subyektif tersebut jugasangat tergantung pada subyektifitasnya namun demikian menurut Hakim PraPeradilan alasan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebutdapat diterima apabila beralasan dan berdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawarat

adanya keadaan yang menimbulkankekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir, yang dalam perkara aquo adalah TermohonKejaksaan Negeri Kolaka dan penilaian tentang alasan subyektif tersebut jugasangat tergantung pada subyektifitas Kejaksaan Negeri Kolaka namun demikianmenurut Hakim Pra Peradilan alasan adanya keadaan yang menimbulkankekhawatiran tersebut dapat diterima apabila beralasan dan berdasarkanhukum;Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawarat

bersangkutandengan perkara ini;MENGADI LIDALAM EKSEPS Menolak eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat IVuntuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARADALAM KONPENS Menolak gugatan Penggugat untuk sel uruhnya;DALAM REKONPENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat IVdalam Konpensi untuk seluruhnya;DALAM KONPENS DAN REKONPENS Membebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugatdalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.836.000, (Delapan ratus tiga puluh enamribu.) rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarat