sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ; bahwa mendasari

yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah perjudian ; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan BAP; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Waluyo pada hari Senintanggal 19 November 2012 di rumah terdakwa Dusun Banjarwaru DesaBanjarparakan Rawalo sekitar jam 20.30 wib ; Bahwa benar saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jam 17.00kalau di daerah Banjarwaru setiap hari ada judi togel ;Bahwa mendasari

Bahwa yang mendasari diajukannya permohonan perubahan/penetapan status rumah negara yang dihuni oleh Penggugat maupunPenghuni rumah negara lainnya dari rumah negara golongan Ilmenjadi golongan III dengan harapan agar rumah negara yang dihuniPenggugat atau Para penghuni lainnya sebagimana yang dimaksuddalam angka 5 di atas dapat dimiliki olen Penggugat dan ParaPengguni lainnya dengan cara sewa beli, karena ketentuan yangterdapat pada pasal 2 surat keputusan Menteri Keuangan tersebut,memungkinkan tersebut

S405/WBC.09/2014 Tergugat hanyamemberi gambaran status hukum rumah negara, pengelolaanrumah negara oleh Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY danlainlain yang dihuni Penggugat tidak mendasari padakepastian hukum seperti yang termuat dalam Pasal 11, Pasal12 ayat (1,2,2a) PP no 40 tahun 1994 sebagaimana diubahdalam PP No. 31 tahun 2005.

menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon danTermohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyainilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan aktaotentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohontelah terikat oleh pernikahan yang sah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:ctliell its le pris as Liat aArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 aN a) od) J a GeaArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari

No. 1406/Pdt.G/2019/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak patuh, tidak menghargai Pemohon akibatnya terjadipisah tempat tinggal selama 1 minggu;Menimbang, bahwa terhadap

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ijin poligami dariPemohon tersebut adalah : Pemohon berselingkuh dengan wanitalain yang bernama CALON ISTERI KEDUA sejak bulan Januari 2010dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak yang lahirpada bulan Agustus2010; ++ 222 eee eee eee eee eee8.

pernikahan dan setelah pernikahantersebut Pemohon dengan Termohon hingga sekarang bertempattinggal di rumah kediaman bersama orang tuaPemohon ; c errr eeeBahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DANTERMOHON umur 5tahun; Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (polygami) denganseorang perempuan Nama CALON ISTERI KEDUA yang berstatusJanda cerai; een en eeeeBahwa benar alasan yang mendasari

Bahwa selanjutnya menurut Penggugat telah dilakukan mediasi diKantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota AdminitrasiJakarta Pusat, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan telah terbitanjuran agar Tergugat memberikan uang pesangon upah dan tunjangantransport kepada Penggugat dengan mendasari ketentuan Pasal 164ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanyaPenggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang padapokoknya menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugatberupa

bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidaktertentu, Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sebagai hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu tidaktertentu atau hubungan kerja dengan status tetap;Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berstatus tetap maka dalam hal terjadiPemutusan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harustetap mendasari

DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.Bahwa yang mendasari pembentukan TimPengumpulan dan Penjualan Limbah Produksi adalah adanyaPeraturan Perusahaan (PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN 1!)yang mengatakan limbah besi scrap dan limbah lainnya darihasil perbaikan kapal adalah milik perusahaan, sehingga Timtersebut dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadaplimbah tersebut bertujuan agar tidak berdampak padalingkungan.

DOK KODJA BAHARI GALANGAN I.Bahwa yang mendasari pembentukan Tim Pengumpulan danPenjualan Limbah Produksi adalah adanya PeraturanPerusahaan (PT. DOK KODJA BAHARI GALANGAN I) yangmengatakan limbah besi scrap dan limbah lainnya dari hasilperbaikan kapal adalah milik perusahaan, sehingga Timtersebut dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadaplimbah tersebut bertujuan agar tidak berdampak padalingkungan.

Triwinarsa bukanSHM No. 53 dan No. 957 ; Di samping itu, dalam perlawanan aquo, Pelawan Eksekusi juga sama sekali tidakmenguraikan dasar hukum dan atau dasar peristiwa yang mendasari keberatannyaterhadap Eksekusi Pengosongan obyek sengketa yang dimohonkan Terlawan Eksekusi I,tetapi Pelawan Eksekusi justru hanya menguraikan alasan yang mendasari keberatannyaterhadap Eksekusi Lelang obyek sengketa yang telah dilaksanakan Terlawan Eksekusi 12 Ketidakjelasan Perlawanan Pelawan eksekusi aquo juga ditunjukkan

Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar denganiktikad baik;b. Bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah diperbuat antara Penggugat(PT.

yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara10 persidangan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan putusan in danuntuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konvensi :Dalanm eksepsi :Menimbang, bahwa dalam Jawabannya selain menjawab tentang pokokperkara juga menyampaikan eksepsi pada pokoknya ;Penggugat tidak mendasari

Posita/lundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan (feitelijkeground).Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan tidakjelas (obscuur libel), yaitu bahwa Posita/fundamentum petendi tidak memuatatau. menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian yangmendasari gugatan (feitelij/ke ground).1.

Posita/lundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan (feitelijkeground).Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan tidakjelas (obscuur libel), yaitu bahwa Posita/flundamentum petendi tidakmemuat atau menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadianyang mendasari gugatan (feitelijke ground).1.

Bahwa gugatan Penggugat hanya menjelaskan mengenai kejadianyang mendasari gugatan (feitelijke ground) dan sama sekali tidakmenjelaskan dasar hukum yang berupa ketentuan pasal undangundang yang menjadi dasar gugatan (rechtsground). Padahalkeduanya harus terpenuhi secara komulatif.3.

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(feiteliike ground).Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatantidak jelas (obscuur libel), yaitu bahwa Posita/tundamentum petenditidak memuat atau menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dankejadian yang mendasari gugatan (feitelijke ground).1.

Bahwa gugatan Penggugat hanya menjelaskan mengenai kejadianyang mendasari gugatan (feiteliike ground) dan sama sekali tidakmenjelaskan dasar hukum yang berupa ketentuan pasal undangundang yang menjadi dasar gugatan (rechtsground). Padahalkeduanya harus terpenuhi secara komulatif.3.

Bahwa mendasari jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada intpokoknya Termohon telah membenarkan/mengakui adanya pertengkaranyang teruSs menetmus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimanapermohonan Pemohon;3.

Gondangwetan Kabupaten Pasuran padatanggal 13 Januari 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13Januari 2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 2053/Pdt.G/2018/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : XXXXtanggal 18Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi,maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

yaitu siapa saja sebagai subyekhukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebutHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN KIkmampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahulbahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa ALIANSYAH Als ALI KAPANG Bin M.KURNAIN (Alm);Menimbang, bahwa mendasari

seperti dalam Pasal 114 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak pernahdibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan orang tersebut menjadiSaksi dalam persidangan, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwadikenakan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu dari unsur ini, makacukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidakterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa mendasari

artinya apabila salahsatu Komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakidalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslahditujukan terhadap perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari

Sulawesi Kepatinan Wetan Jebres Surakarta, dekat rumahnyaIvan sering ada transaksi jual beli narkoba setiap larut malam (dini hari),mendasari informasi tersebut lalu saksi Sri Joko, saksi Hendro DwinantoHariadi, saksi Kusmantara, saksi FX Dian Liyanda bersama teammengawasi tempat dimaksud, hingga pada hari Rabu tanggal 13 januari2016 sekira jam 02.30 wib team melihat ada sebuah mobil Luxio warnaputih bernomor Polisi luar kota (AB) kemudian ada seorang penumpang(saksi CAHYO KURNIAWAN) yang turun dari

Sulawesi Kepatinan Wetan Jebres Surakarta, dekat rumahnyaIvan sering ada transaksi jual beli narkoba setiap larut malam (dini hari),mendasari informasi tersebut lalu saksi Sri Joko, saksi Hendro DwinantoHariadi, saksi Kusmantara, saksi FX Dian Liyanda bersama teammengawasi tempat dimaksud, hingga pada hari Rabu tanggal 13 januari2016 sekira jam 02.30 wib team melihat ada sebuah mobil Luxio warnaputih bernomor Polisi luar kota (AB) kemudian ada seorang penumpangHalaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam gugatannyaawal mula kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya laporan danadanya penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara serta tidakmenjelaskan alasan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat berdasarkanpada peristiwa apa;3.

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara dan atasperistiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supaya menjadijelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;4.

Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu. tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke enbepaalde conclusie) sehingga patut dan layak dikatagorikan sebagaigugatan yang obscuur libel, sebagai referensi dalam argumentasi ini adalahPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984Halaman 8 dari 27 hal. Put.

dan memberhentikan Dukuh sebagimanatelah diatur dalam Pasal 35 tentang Lurah Desa mempunyaikewenangan untuk memberhentikan Dukuh berdasarkanpersyaratan tertentu;Bahwa tidak benar Penggugat selaku Dukuh telah menjalankantugas dan kewajiban dalam urusan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dengan baik, sebagai unsur pembantuKepala Desa di wilayah Pedukuhan Jangkang, DesaWidodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, yangterjadi justru Penggugat selaku Dukuh tidak mengindahkanataupun mendasari

disampaikan secara tertulisoleh Tergugat (Kepala Desa) kepada Penggugat (Dukuh),bahkan dengan sudah dikeluarkannya Surat Keputusan dariKepala Desa Widodomartani tentang pemberhentian tetapPenggugat selaku Dukuh, pada kenyataannya tanah sawahplungguh Dukuh tersebut masih dikuasai, dikelola dandimanfaatkan oleh Penggugat sampai sekarang, bahkan dalamfakta dilapangan Penggugat menyewakan sebagian dari tanahplungguh Dukuh dari bulan Maret 2007 sampai dengan April2010 ;Bahwa Tergugat dalam keputusannya sudah mendasari

Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 5 Tahuni986 jo.Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dikarenakan apa yangmenjadi keputusan Tergugat selaku Kepala Desa12.Widodomartani sudah melalui mekanisme dan mendasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Sleman serta keputusan bersamadari warga masyarakat di Dusun Jangkang, Widodomartani,Ngemplak, Sleman ;Bahwa tidak benar keputusan Tergugat selaku Kepala DesaWidodomartani tidak mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan OditurMiliter di persidangan serta surat dari Satuannya, makaMajelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telahmemenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut diHal. 3 dari 29 hal.

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi dan 3 (tiga) lembar surat DaftarPencarian Orang (DPO) tersebut merupakan surat resmiyang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan' serta adaHal. 11 dari 29 hal.

BuahSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa fungsi dari 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening adalah untukmembungkus paketan sabu menjadi paketpaket kecil yang diambil denganSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabudengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram untuk dijualbelikan danjuga untuk dipakai sendiri; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim adaizin dengan ketua RT setempat; Bahwa yang mendasari

Bahwa fungsi dari 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening adalah untukmembungkus paketan sabu menjadi paketpaket kecil yang diambil denganSkop yang terbuat dari pipet plastik warna merah; Bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabudengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram untuk dijualbelikan danjuga untuk dipakai sendiri; Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim adaizin dengan ketua RT setempat;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Pbm Bahwa yang mendasari

jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahuibahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalahTerdakwa AGUS SUDIARTO Als AGUS Bin TOYIB;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalampersidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesualdengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa mendasari

mengetahuinya karena apabilamemasang sprei dengan dalam kasur tentunya akan merapikan sprei tersebutdan akan terasa ada benda diantara sprei dan kasur tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian saksisaksi a de charge dariTerdakwa, tidak dapat membuktikan Terdakwa tidak bersalah;Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi a de charge, Terdakwatidak ada menghadirkan alat bukti yang lain, sehingga Terdakwa tidak bisamemenuhi 2 (dua) alat bukti untuk bantahannya terhadap dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa mendasari

;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawanhukum adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum atau undangundang;Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelahmemperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.Sedangkan menurut

Judex Juris (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013Nomor 631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat/Termohon PK dengan Tergugat/Pemohon PK (vide bukti P 1/T1dan bukti P3/T2) dan bukti T6 tersebut yang merupakan perjanjian timbalbalik dalam pengadaan alat dan sistem otomatisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung sebagaimana telah

terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor57/PDT/2011/PT.DKI tanggal 12 April 2012 yang membatalkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 694/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt,tanggal 5 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.Bahwa Judex Juris telah salah dan keliru dalam mengkualifikasi jenisperjanjian yang mendasari

telah terbukti menurut hukum bahwaPenggugat/Termohon PK telah melaksanakan prestasi/kewajibannyatidak sebagaimana mestinya yang disanggupinya dalam perjanjian timbalbalik pengadaan alat dan sistem (vide bukti P1/T1 dan bukti P3/T2serta bukti P2 dan P4) tersebut;4.15.Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa JudexJunst (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Juli 2013 Nomor631 K/PDT/2013) telah khilaf dan telah keliru dalam memahami sertamengkualifikasi jenis perjanjian yang mendasari

Pemohon yang ada di Malaysia sebagaimana dudukperkaranya diatas;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Majelis hakimmenilai bahwa permohonan para Pemohon dan seluruh perubahanpermohonan para Pemohon dalam persidangan tentang status Pemohon II danidentitas Pemohon II serta perubahan posita angka 1 dan 2 sebagaimanapertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil danalas an permohonan para Pemohon tidak menjelaskan dasar hokum dan faktakejadian yang sebenarnya yang mendasari