Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN MEULABOH Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Mbo
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.Dedi Sahputra, SH. MH
2.Yusni Febriansyah Efendi, SH
Terdakwa:
1.Dendi Kurniawan Bin Mukhtar
2.Yanti Mildasari Binti Alm Hasan Ilyas
30 — 6
  • Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kKepentingan masyarakat maupun Para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidana narkotika,khususnya terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN Plw
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
AHMAD IVANUDIN ALIAS AHMAD BIN SAMSURI
235 — 51
  • Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN PlwBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK.Adapun proses penerbitannya adalah :e SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK padaIndustri Hasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERFINTA FARM & PLANTATION,
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT MasaPPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau palinglambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuahPM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkankategori penyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebunsawit
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 06-12-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 217/Pid.B/LH/2019/PN Mnk
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
SUPRIADI alias ADI
407 — 58
  • Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu termasuk kayu olahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 43 MenlhkSetjen/ 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal darihutan alam; Bahwasecara umum prosedur penangkutan kayu olahan diatur sebagai berikut: Setiao pengangkutan kayu olahan harus dilengkapi dengan dokumenangkutan, yang mana SKSHHK diterbitkan secara self assessment olehGANISPHPL sesuai kompetensinya, Nota Angkutan diterbitkan secaraself assessment
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
79 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Perpajakan Yang BerlakuBahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang sekarang berlaku,khususnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajakterutang Indonesia menganut asas self asssesment yangmemberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untukmenghitung, memperhitungkan dan melapor pajak yang terutangdalam bentuk suatu Surat Pemberitahuan (SPT).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2009
Tanggal 23 Desember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMUNIKASI SELULER
172 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah mengakuiadanya pembayaran lisensi kepada Siemens ; Bahwa dalam tagihan/invoice dari Siemens terbukti terdapat tagihanatas biaya lisensi, sehingga dengan demikian maka pihak Siemenspun sebenarnya telah mengakui adanya pembayaran lisensi dariTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ; Bahwa mulai tahun pajak 2003 sampai dengan sekarang, atastransaksi sehubungan dengan pengadaan sotfware ini, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding secara self
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 14-05-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN MALILI Nomor 50/Pid.Sus-LH/2020/PN Mll
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
IRMANSYAH ASFARI, SH.
Terdakwa:
JON MONANGU Alias PAK JON
346 — 37
  • Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnyadisebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakansebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalampelaksanaan penatausahaan hasil hutan; Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK) adalahdokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.Diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya (Secara self
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ACHMAD NIRZA
319 — 158
  • Bahwa Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalahPajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak PenghasilanPemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 danPajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan yaitu. menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya (Self Asessment).
    Pengertian mengisi SPT dengan benar menurutUU KUP adalah:e benar dalam perhitungane benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakane benar dalam penulisan, dane sesuai dengan keadaan yang sebenarnyaSistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesiamengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalampemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalamkewajiban pengisian dan penyampian SPT.
    Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yangdimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SuratPemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisiinformasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikankepercayaan seluasluasnya kepada Wajid Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur danjika tidak jujur dapat dipidana.Menimbang
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Pal
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
TOFAN NAWAWI
Termohon:
Cq. Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah
55 — 8
  • Bahwa keterangan Pemohon sebagai tersangka atau terlapor hanyamenjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangkapemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dituduhkan ataudipersangkakan terhadapnya dan tidak bisa dijadikan tumpuan pembuktianatas kesalahan yang dituduhkan kepada Pemohon, karena hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self incrimination (Seorang terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya),yang berlaku secara
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
48 — 44
  • Penerbitan FAKO di industri primer /industri terpadu/industrilanjutan/TPTKO dilakukan self assesment oleh penerbit FAKO2. Penerbit FAKO dilakukan oleh FAKO di industri primer/industriterpadu/industri lanjutan melakukan pemeriksaan untuk memastikanbahwa kayu olahan yang akan diangkut telah sesuai data produksikayu olahan dan bersumber dari bahan baku sah;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. SARI DUMAI SEJATI
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara a quo Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedur eksporHalaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1605 B/ PK/PJK/2017barang Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat dalam PEB Nomor: 001825tanggal 30 April 2010 dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor:001670/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 30 April 2010, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karena bertentangan denganprinsip Self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2009 — Putus : 21-04-2010 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 354/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 21 April 2010 — H. BASREIL BAIS >< BASTINAR BAIS,Cs
129 — 22
  • ., SELF SUHARMAN, SH,,dan RIFAIE, SH Advokat dan Pengacara pada RM. WAHJOE A.SETIADI, & PARTNERS berkantor di Jl. Cileduk Raya No.71Kebavoran Lama, Jakarta Selatan 12230 berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2009,Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan. BASTINAR BAIS, berlamat di RM. Sari Minang, JI. Tanah Abang I No.6RT.008/008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;2. LEILAWATI BAIS, berlamat di RM. Sari Minang, Jl.
Pengadilan PN JANTHO Pidana Khusus Illegal Logging
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN JANTHO Nomor 49/Pid.Sus.LH/2017/PN.Jth
Tanggal 22 Maret 2017 — MUZAKIR Alias POLEM Bin IDRIS dkk
237 — 26
  • lainSKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yaitu Petugas Perusahaan /Pemegang Izin yang diangkat menjadi operator Aplikasi Sistem InformasiPenata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online oleh Direktur Perusahaanyang bersangkutan, dimana sebelumnya Operator SIPUHH Online tersebutmengikuti Pelatihan Kompetensi Tenaga Teknis (Ganis) yang diselenggarakanoleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP), sedangkan Nota AngkutanKayu olahan hasil Budidaya yang berasal dari Hutan Hak / Tanah Milik,diterbitkan secara Self
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mdl
Tanggal 19 Maret 2021 — -MUKLAN RANGKUTI ALIAS TALKUN
24 — 22
  • sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umumtersebut;Halaman 29 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN MalMenimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyangkalketerangan Para Saksi dan terhadap penyangkalan tersebut Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa hak penyangkalan Terdakwa diatur dalam Pasal175 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, ada asas yang disebutnon self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 25-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933 B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
246 — 694 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat (2) yang berbunyi : Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barangimpor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahanpemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejaktanggal pemberitahuan pabean.Pasal 16 ayat (6) menentukan pada pokoknya antara lain: Ketentuan mengenai penetapan nilai pabean dan tarif diatur lebihlanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMk;Penjelasan Umum Pasal 16 Penetapan tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabeansecara self
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 106/PDT.G/2013PN.JKT.PST
Tanggal 19 September 2013 — PT. DIGITAL FIDUCIA INDONESIA (DFI) MELAWAN HENDRISMAN RAHIM
236 — 246
  • padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugatmembuat perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasikeagenan asuransi jiwa berbasis elearning yang diperpanjang 5 (lima)tahun berdasarkan perjanjian tambahan yang dibuat pada tanggal 30Januari 2009 ;Bahwa perjanjian kerjasama dilanjutkan kemudian untuk programPelatinan lanjutan belajar sendiri Keagenan asuransi jiwa yang secaraoperasional dikenal dengan sebagai Continous Profesional DevelopmentCPD Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASAWINDO PERKASA;
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • buktibukti yang terungkapdalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenaPemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakandengan benar prosedur ekspor barang CPO yang dimuat dalam PEB Nomor003278 tanggal 29 Desember 2009, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo yang didalilkan butir 10, 11,15 dan 16 huruf f dan h pada halaman 17 19 dari 20 halaman mengenai rentangwaktu bertentangan dengan prinsip Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya,"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wayib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 25-11-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 130/Pid.B/2015/PN Krg
Tanggal 17 Nopember 2015 — 1. Nama lengkap : Dina Istiyarsih binti Ismun; 2. Tempat lahir : Surakarta; 3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/22 Desember 1971; 4. Jenis kelamin : Perempuan; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Dukuh Cengklik, RT. 03, RW. 20, Kel. Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Swasta/mantan karyawati PT. Mulia Impex
67 — 28
  • dan dapatdipindahkan, dimana istilah melawan hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)tersebut diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu perbuatanyang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan denganhak orang lain, atau yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan;Menimbang, bahwa penyetoran pajak PPN dan PPh PT Mulia Impex adalahtugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Manajer Akunting PT Mulia Impex, yangia kerjakan mulai dari menghitung (self
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum Pencurian
Register : 26-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 323/Pid.B/2020/PN Mpw
Tanggal 18 Nopember 2020 — SAIFUL ARIF Als ARIF Bin ZAINAL ABIDIN Alm
92 — 22
  • Majelis Hakim dapatpertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (8) KUHAP telah dijelaskanbahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.Hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain nyasebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanamemiliki derajat yang lebih tinggi dari pada Keterangan Terdakwa, oleh karenaitulan Terdakwa boleh memberi keterangan secara bebas untuk menguntungkandirinya, hal tersebut sesuai dengan asas Non Self