Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/201611.Untuk mencegah terjadinya spamming yang dapat mengganggu jaringaninilah maka Pemohon Keberatan mencoba untuk membuat pengaturansendiri (self regulation), dengan cara memasukkan klausula mengenaiharga SMS dalam Perjanjian Interkoneksi guna mencegah terjadinyaspamming tersebut. Sama sekali tidak ada niat sedikitpun dari pihakPemohon Keberatan untuk melanggar ketentuan UndangUndang Nomor5/1999, maupun untuk membentuk suatu kartel harga SMS.

Hal ini dilakukan karena Pemerintah tidakmengatur mengenai perhitungan harga SMS, sehinggaTelkomsel perlu untuk melakukan self regulatory... ;Hal. 53 dari 271 hal Put. Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/2016Berdasarkan pertimbangan di atas Termohon Keberatantelah mengakui dan menyatakan bahwa latar belakangklausul SMS interkoneksi ini dimaksudkan untukmengindari spamming, bukan untuk membentuk suatukartel.

Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/2016Il.1.l.2.Tujuan Atau Motivasi Klausul SMS Interkoneksi(OffNet) BukanUntuk Menetapkan Harga Tapi Merupakan Self Regulatory KarenaTidak Ada Aturan Hukum Yang Mengatur Mengenai PelaksanaanSMS Interkoneksi:6.Regulasi mengenai interkoneksi di Indonesia sekarang diaturberdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 08/Per/M.KOMINF/02/2006, tentang Interkoneksi (PM08/2006) (Bukti P35).

Tidak adanya aturan mengenai tata cara danstandar pelaksanaan (operasional) interkoneksi SMS inimemaksa para operator jasa telekomunikasi, termasukPemohon Keberatan, untuk melakukan pengaturan sendiri(self regulatory) untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang ada;Untuk mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut diatas Pemohon Keberatan menggunakan jalan keluar melaluiklausul SMS interkoneksi dalam PKS Interkoneksinya denganbeberapa operator telekomunikasi.

Dengan demikian, Pemohon sebagainew entrant sesungguhnya dirugikan dan merupakankorban dari self regulatory incumbents dalam layananSMS;32.

Hal ini jelas keliru karena pelaporanmengkreditkan/tidak mengkreditkan suatu PM dalam SPT MasaPPN dilakukan pada masa dibayarkannya suatu PM atau palinglambat 3 bulan setelah itu, berdasarkan kategori bahwa sebuahPM semula dapat atau tidak dapat dikreditkan adalah berdasarkankategori penyerahan nantinya (dilakukan secara self assessment)dan bukan menunggu akibat terjadi/oelum terjadi penyerahan yangterutang/tidak dipungut/dibebaskan PPN;Bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa PM atas kebunsawit

Ketentuan Perpajakan Yang BerlakuBahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang sekarang berlaku,khususnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajakterutang Indonesia menganut asas self asssesment yangmemberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untukmenghitung, memperhitungkan dan melapor pajak yang terutangdalam bentuk suatu Surat Pemberitahuan (SPT).

Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu termasuk kayu olahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 43 MenlhkSetjen/ 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal darihutan alam; Bahwasecara umum prosedur penangkutan kayu olahan diatur sebagai berikut: Setiao pengangkutan kayu olahan harus dilengkapi dengan dokumenangkutan, yang mana SKSHHK diterbitkan secara self assessment olehGANISPHPL sesuai kompetensinya, Nota Angkutan diterbitkan secaraself assessment

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kKepentingan masyarakat maupun Para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidana narkotika,khususnya terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self

Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2021/PN PlwBahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK.Adapun proses penerbitannya adalah :e SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK padaIndustri Hasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self

Koreksi Yang Terjadi Pada Peredaran Usaha (DPP) PPN (MenurutPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39480/PP/M.I/16/2012);1.Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku;Bahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang sekarang berlaku,khususnya Pasal 12 ayat (1) UU KUP, dalam menentukan pajakterutang Indonesia menganut Asas Self Asssesment yangmemberikan kepercayaan penuh kepada Wajid Pajak untukmenghitung, memperhitungkan dan melapor pajak yang terutangdalam bentuk suatu Surat

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang PPN, seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Bahwa sistem Electronic Data Interchange (Pertukaran DataElektronik) bersifat Self Assesment, artinya laporan dibuat,dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sendiri oleh perusahaan.Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.1. Saksi Soeharsono, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2011 saksi bekerja di Kantor KPPBC TipeMadya A Purwakarta sebagai Kasubsi Hanggar berdasarkanLampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 568/PMK.01/2008 ;e Bahwa PT.

Bahwa SKP Kepabeanan dilakukan secara self assesment. Bahwa kronologis penginstalan modul impor dan aktivasi imporPT.Pison Elektrindo adalah sbb :1. Pada tanggal 29 Desember 2010 PT.Pison Elektrindomendapatkan surat rekomendasi untuk memperoleh nomor identitaskeanggotaan PDE Kepabeanan (SPBC) berdasarkan surat nomor S1810/BC.91/2010.2. PTPison Elektrindo membeli software di PT.Palapa berdasarkanfaktur pembelian software.3.

Bahwa mekanisme prsoes importasi dengan menggunakanBC.2.3 adalah perusahaan kawasan berikat mengirim aplikasiyang telah diisi sendiri berikut kelengkapan Pabeannya ke SKPHalaman 63 dari 146 halaman, Putusan No. 128/Pid.B/2013/PN.Pwk6464Bea dan Cukai, kemudian mendapatkan langsung mendapatrespon nomor SPPB melalui sistem, hal ini berbeda denganBC.2.0 yang harus dilakukan pengecekan secara manualterhadap kelengkapan Pabeannya juga terhadap rincian peritem barang;Bahwa proses BC. 2.3 dilakukan secara self

BankDanamon Indonesia, Tbk Divisi Self Employed Marked melalui suratnya nomor729/ALUSEMM/0713 tanggal 29 Juli 2013 ;i13.14.S,16.1%Zlbahwa atas permohonan lelang eksekusi terhadap Hak Tanggungan dari Tergugat VIIIselaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Tergugat Ix mengeluarkansurat nomor S143/WKN.16/KNL.01/2013 04 September 2013 tentangpenetapan jadwal lelang dan selanjutnya kreditur pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama fn casu Tergugat VIII) mengumumkan penjualan lelang dimaksudyaitu

Berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, makaPemohon Banding berkesimpulan bahwa penetapan kembali perhitunganBea Keluar melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP196/WBC.03/2011 tanggal 30 November 2011 adalah tidak tepat danbertentangan dengan prinsip kejujuran yang dianut dalam UU Kepabeananyang berdasarkan sistem self assessment.2.

Bahwa dalamhal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengisilampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan /menjelaskan bahwa penentuan harga transfer kepada afiliasiyang telah dicantumkan secara self assessment dalam formulirlampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar(arms length);Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmencantumkan bagaimana

., berlaku juga ketentuan klasifikast MAJOR menunjukSE KP BRI NOSE: S.25DIR/DMR/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentangRCSA (Risk Control Self Assesment), di mana temuan klasifikasi MAJOR,mulai dari berdampak tinggi yaitu nilainya di atas 0,1% s/d 0,3% daripendapatan unit kerja. Berarti berlaku juga konsep materialitas. Padapelaksanaan audit di Kanca PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik.d.

. : 0970009517 dengan nominal sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat lima puluh juta rupiah).34). 4 (empat) lembar foto copy Checklist Pengujian Kepatuhan Pembiayaan Mandiri (Compliance Self Assessment) PT. Bank Syariah Mandiri No.

Primkopal Brigif Mar Nomor Rek.0970009517 dengan nominal sebesar Rp. 845.000.000,(delapan ratus empat lima puluh juta rupiah).34) 4(empat) lembar foto copy Checklist Pengujian KepatuhanPembiayaan Mandiri (Compliance Self Assessment) PT. BankSyariah Mandiri No.

Primkopal Brigif Mar Nomor Rek. :0970009517 dengan nominal sebesar Rp. 845.000.000, (delapan ratusempat puluh lima juta rupiah).34. 4 (empat) lembar foto copy Checklist Pengujian KepatuhanPembiayaan Mandiri (Compliance Self Assessment) PT. Bank SyariahMandiri No.

Primkopal Brigif Mar Nomor Rek. :0970009517 dengan nominal sebesar Rp. 845.000.000, (delapan ratusempat lima puluh juta rupiah).34. 4 (empat) lembar foto copy Checklist Pengujian KepatuhanPembiayaan Mandiri (Compliance Self Assessment) PT. Bank SyariahMandiri No.

Primkopal Brigif Mar Nomor Rek. : 0970009517 dengan nominal sebesarRp. 845.000.000, (delapan ratus empat lima puluh juta rupiah).34) 4 (empat) lembar foto copy Checklist Pengujian Kepatuhan Pembiayaan Mandiri(Compliance Self Assessment) PT. Bank Syariah Mandiri No.

TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah mengakuiadanya pembayaran lisensi kepada Siemens ; Bahwa dalam tagihan/invoice dari Siemens terbukti terdapat tagihanatas biaya lisensi, sehingga dengan demikian maka pihak Siemenspun sebenarnya telah mengakui adanya pembayaran lisensi dariTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ; Bahwa mulai tahun pajak 2003 sampai dengan sekarang, atastransaksi sehubungan dengan pengadaan sotfware ini, TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding secara self

Selanjutnya saksi SELF RIA LIANSI memberitahukan bahwasepeda motor dengan ciricin tersebut telah diambil Terdakwa;Bahwa jarak saksi dengan halaman parkir Kantor Camat Sei Bambantersebut sekitar 20 30 meter;Bahwa saksi tidak ingat wama pakaian yang dikenakan pelaku pada saatkejadian;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwakeberatan dengan keterangan saksi dan selanjunya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi;Bahwa Terdakwa tidak pemah mengambil

Merak danmenginap di Hotel, selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan hubungansuami istri dan besoknya saksi baru diantar pulang oleh Terdakwa sampaiTerminal Pakupatan Serang Banten ;Bahwa masih pada bulan Mei 2012 kemudian Terdakwa menilpon saksi danmeminta supaya saksi difoto tanopa busana dan mengirimkannya kepadaTerdakwa, selanjutnya tanpa pikir panjang saksi foto diri sendiri di rumah saksidengan berbagai pose sesuai permintaan dan arahan Terdakwa,menggunakan HP Nokia type 5070 dengan sistem self

Foto copy rincian kewajiban debitur atas nama Haryono pertanggal 26 Oktober 2011 diberi tanda T.II. 7;14.Foto copy dari foto copy Lampiran Surat PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket, Kantor Wilayah VII Semarang Nomor : 1/SP/LELANG/2011 tanggal 26 Oktober 2011 hal PengantarLimit Lelang diberi tanda T.II8;15.Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan PT BankDanamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah VII SemarangNomor : 81/SP/LELANG/2011 tanggal 26 Oktober 2011diberi tanda T.II9;16.

Bank Danamon Indonesia.Tbk Devisi Self Emnloved Mass Market.