Ditemukan 2882575 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-11-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 970 PK/Pdt/2022 Tanggal 3 Nopember 2022 — 1. R. EDWARD LUMBAN TOBING, Dkk
Lawan
1. PENDI LUMBAN TOBING, Dkk
67 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-06-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 PK/Pdt/2020 Tanggal 24 Juni 2020 — I GDE WAYAN SAMSI GUNARTA
Lawan
NI NYOMAN SETIARI, DKK
Dan
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H., DKK
228 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-01-2014 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 07-K/PM.II-10/ AD/I/2014 Tanggal 9 Januari 2014 — Sertu Juliyanto NRP 21060135980785
132 — 16
132 — 16
Menyatakan Terdakwa Juliyanto, Sertu NRP 21060135980785 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3.
Putus : 27-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 PK/Pdt/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — LIE BO TA
Lawan
JOSEPH MARZUKI, S.H., S.E, DKK
57 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-05-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pdt/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — HAJI RAJUNG/ISABENI VS KIKI LOE NARDI, DKK
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat V telahmelakukan suatu perbuatan melawan hukum tanpa merinci secara jelasdan lengkap tentang perbuatan mana dari Tergugat V yang merupakansuatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal1365 KUHPerdata;b.
Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat Vtelah menerima jJaminan permohonan kredit dari Tergugat Ill tanpamengedepankan prinsip kehatihatian merupakan suatu hal yangmustahil untuk tidak dikedepankan oleh sebuah Bank apalagi Tergugat Vmerupakan Bank yang memiliki kredibilitas yang baik dalam duniaperbankan di Indonesia dan hal tersebut sudah pasti dilaksanakan olehTergugat V, sehingga sudah sesuai prosedur hukum pulalah Tergugat Vmenerima jaminan dari Tergugat Ill, maka hal tersebut
Dimana dalam melaksanakanhal tersebut Tergugat V telah melakukan 5 hal utama dalam pemberiankredit, yaitu. character, capital, capacity, collateral, condition ofeconomy, sehingga dalam pemberian kredit dan penerimaan jaminankredit dari Tergugat IIl sudah barang tentu melalui tahapan tersebut,untuk hal tersebut Tergugat V sudah memiliki Tim Appraisal (Penilai)untuk melihat suatu jaminan kredit tersebut bukan suatu jaminan yangillegal, hal tersebut dilakukan Tim Appraisal dengan meninjau lokasijaminan
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi /mmateriilkepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan perinciansebagai berikut:Kerugian /mmateniil; Tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dalam dunia Perbankanadalah suatu yang sangat ternilai, hal tersebut dapat menimbulkan suatukerugian yang besar bagi Penggugat Rekonvensi menentukannilaikerugian sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) danpemulihan nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonvensi denganjalan
Putus : 13-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 PK/Pdt/2022 Tanggal 13 Juli 2022 — IRAWAN
Lawan
YUSUP TAUDJIRI, DKK
Dan
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
77 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-07-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2022 Tanggal 5 Juli 2022 — H. MUSOFAINI, DKK
Lawan
AGUNG WIBOWO, DKK
Dan
SUMARTINI, S.H., M.Kn., DKK
169 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — H. ABD. WAHID PM
lawan
HJ. SITI RUKIAH DG NGUGI, DKK
dan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-12-2020 — Upload : 06-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027 PK/Pdt/2020 Tanggal 28 Desember 2020 — SUWARNO, DK VS TARMONO, DKK
55 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-07-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 690 PK/Pdt/2022 Tanggal 26 Juli 2022 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
Lawan
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
95 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 PK/Pdt/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — JERRY J. PAAT vs WELLY PAAT dan MIEKE KEREH, dk
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon keadilan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, TermohonPeninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan oleh karena setelan meneliti memori peninjauan kemballidihubungkan dengan pertimbangan judex juris, ternyata dalam putusanJudex juris tidak terdapat suatu
Putus : 14-06-2005 — Upload : 19-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/PID/2005 Tanggal 14 Juni 2005 — Tanto Kosasi Tandra alias A Hau; Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-10-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 PK/Pdt/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 — KEMALA SARI SUNANDAR VS NYONYA SRI MURWANI, DK
76 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2004 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 88-K/PM.II-09/POL/VIII/2004 Tanggal 9 Agustus 2004 — Bripka ACENG DUDING.
276 — 19
276 — 19
Saksimelalui melalui KomandanKesatuannya namun ternyata sejak hari sidangpertama hingga sekarangTerdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan danketerangan yang sah.Mendengar : Bahwa pernyataan OditurMiliter yang tidak sanggup lagi untukmenghadirkan Terdakwa dalam persidangan.Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan SuratDakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer II 09 Bandung Nomor Sdak/ 33/K/ POL/ II 09/ III/ 2003tanggal 10 Maret 2003 telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang tidaktidak mentaati suatu
Putus : 27-06-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2022 Tanggal 27 Juni 2022 — MARGARET PEGGY NATANAEL
lawan
ARNO SUWARNO
dan
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
134 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-12-2009 — Upload : 11-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1520 K/PID/2009 Tanggal 28 Desember 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ; ARSO MARTOPO Bin HADI SUBARDJO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
.06/RW.01 Kelurahan Cibubur, KecamatanCiracas, Jakarta Timur.Agama > IslamPekerjaan : PNSTermohon Kasasi berada diluar tahanan :yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karenadidakwa :PERTAMA : Bahwa ia terdakwa Arso Martopo bin Hadi Subardjo pada hari Jumattanggal 29 Juni 2007 pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lainmasih dalam bulan Juni 2007, bertempat di Dinas Pendaftaran Penduduk danCatatan Sipil Kota Semarang Jl.Kanguru Raya No.3 Semarang, atausetidaktidaknya suatu
ATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa Arso Martopo bin Hadi Subardjo pada hari Jumattanggal 29 Juni 2007 pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lainmasih dalam bulan Juni 2007, bertempat di Catatan Sipil Kota SemarangJl.Kangguru Raya No.8 Semarang atau setidaktidaknya di suatulain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSemarang, dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan palsukedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang keberannya harusdinyatakan oleh akte itu, dengan maksud
Pasal266 ayat (2) KUHP.ATAUDAKWAAN KE EMPATo Bahwa ia terdakwa Arso Martopo bin Hadi Subardjo pada hari Jumattanggal 29 Juni 2007 pukul 09.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lainmasih dalam bulan Juni 2007, bertempat di Kantor Catatan Sipil KotaSemarang JIl.Kangguru Raya No.3 Semarang atau setidaktidaknya di suatulain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang,dengan sengaja memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu
Menyatakan Terdakwa: ARSO MARTOPO bin HADI SUBARDJO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"Memberikan keterangan palsu didalam suatu akta otentik, yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksuduntuk mempergunakannya seolaholah keterangan yang telah diberikanitu adalah sesuai dengan kebenaran dan penggunaan akte tersebutdapat menimbulkan kerugian ;2.
salah dan keliru maka harus dibatalkanKami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami.Seluruh pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalamputusannya sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapatdibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, yaitubahwa perbuatan melaporkan kehilangan dan mendapat surat tanda laporsahnya Akte Perkawinan dari Polisi bukanlah suatu
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 863 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — DANA PENSIUN PERUMNAS DK VS PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk
(Dalam Likuidasi), DKK
702 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
702 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 31 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu
Putus : 07-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 PK/Pdt/2023 Tanggal 7 September 2023 — ASEL SIMANJUNTAK, DKK VS SUTITI ARLEN SIMANJUNTAK, DKK
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-06-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/Pdt./2014 Tanggal 18 Juni 2014 — BEDDU bin BANDU VS BANDU, DKK
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasang bin Bandu;Artinya, gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak,setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.2.Bahwa Turut Tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat:;Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudahlewat waktu (daluarsa) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Paraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997, yang berbunyi: Dalam hal atas suatu bidang tanahHalaman 5 dari 10 hal. Put.
para saksi Penggugat in casu Pemohon PeninjauanKembali terungkap fakta hukum bahwa benar tanah sengketa adalah sahmilik Penggugat dengan dasar pembelian antara orangtua Penggugat(Beddu Melle) sebagai pembeli dan Beddu Karing sebagai penjual:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukumdalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan Judex Juris tidakterdapat kekhilafan Hakim atau suatu
Putus : 25-11-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 PK/Pdt/2015 Tanggal 25 Nopember 2015 — Ny. MARTHA KARA VS TIN, DKK
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihatpihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkanpada buktibukti yang Kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 446 PK/Pat/2015d.
Apabila antara pihakpinak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnyatelah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;Selanjutnya, Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung menyatakan:Tenggang waktu) pengajuan permohonan peninjauan kembali yangdidasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah180 (seratus delapan puluh) hari untuk:a.
Namun demikian ternyata, hal tersebut tidakdidapatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena Majelis Hakimpada Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 76/Pdt/2013/PT.Mks justru mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh ParaPembanding/Para Tergugat yang diberi tanda T.6 berupa SertifikatHak Milik Nomor 154/Desa Bombongan, Gambar Situasi Nomor 83tahun 1972 atas nama Emi Maria Sampe adalah merupakan suratbukti yang otentik yang terkuat dan terpenuh untuk suatu
Nomor 446 PK/Padt/2015dan terpenuh, namun tidak boleh dilupakan bahwa Pasal 32 ayat (2)PP Nomor 24 Tahun 1997 sendiri telah mengatur tentang iktikad baik.Bukan hanya penguasaan secara nyata yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mendapatkan hak milik atas suatu objek tanah.Pertanyaannya adalah apakah memang dalam perolehan hak milikoleh Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali atas objeksengketa in casu adalah dengan iktikad baik atau tidak?