No. 363/B/PK/Pjk/2011Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan diberlakukan Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang No. 16/2000, sehingga untuk mengadili sengketa atas SKPKBPPN Masa JanuariNovember 2001 ketentuan UndangUndang No. 28/2007 tentangKUP belum dapat diberlakukan.Sehubungan dengan itu, menurut Majelis Pengadilan Pajak, bahwa Surat KetetapanPajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d November 2001No.00014/207/01/058/02

No. 1559 K/PID.SUS/2011tahun 2006, bertempat di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Jl. Jend. A. Yani No.1 Mamuju Kab.

No. 1078 K/Pdt/2011Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 tahun 2009;Bahwa selain itu, Pelawan dan Terlawan Il adalah pasangan suami isteriyang sah yang dalam perkawinannya tidak terdapat pemisahan harta kekayaandan terhadap obyek sengketa telah terdapat putusan yang berkekuatan hukumtetap yang menyatakan Termohon Kasasi/Terlawan WINARDY dinyatakansebagai pemilik dan Termohon Kasasi/Terlawan Il MARDISAF, suami PemohonKasasi

No. 100K/Pdt.Sus/2011Tahun 2004, Undang Undang No. 13 Tahun 2003, Undang UndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun = 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPERUSAHAAN APOTIK SRIJAYA tersebut ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah

rencana penggunaan dana SPD Nomor :63/SPD/SETWAN/DBH/IV/2011 (P) pada tanggal 29 November 2011.48) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 2051/SP2D TU/SEKWAN/DBHIIV/2011 tanggai 29 November 2011.49) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 30November 2011.50) 1 (satu) lembar Daftar Penguji Nomor: 2051/ADVISTU/SEKWAN/DBHIIV/2011 tanggal 30 November 2011.51) 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uangpersediaan (SPPTU) Nomor: 056/SPPTU/SEKWAN/DBH/IV/2011Tahun

No. 396 K/Pid.Sus/201448) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2051/SP2D TU/SEKWAN/DBH/IV/2011 tanggai 29 November 2011.49) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal30 November 2011.50) 1 (satu) lembar Daftar Penguji Nomor: 2051/ADVISTU/SEKWAN/DBH/IV/2011 tanggal 30 November 2011.51) 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uangpersediaan (SPPTU) Nomor: 056/SPPTU/SEKWAN/DBHIIV/2011Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011.52) 1 (satu) lembar Surat Perintah

penggunaan dana SPD Nomor :63/SPD/SETWAN/DBH/IV/2011 (P) pada tanggal 29 November 2011.48) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 2051/SP2D TU/SEKWAN/DBH/IV/2011 tanggai 29 November 2011.49) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal30 November 2011.50) 1 (satu) lembar Daftar Penguji Nomor: 2051/ADVISTU/SEKWAN/DBH/IV/2011 tanggal 30 November 2011.51) 4 (empat) lembar surat permintaan pembayaran tambahan uangpersediaan (SPPTU) Nomor: 056/SPPTU/SEKWAN/DBHI/IV/2011Tahun

No. 451K/Pid/2011tahun 2004, bertempat di Desa Karya Bhakti Kab. Kampar atausetidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang atau PengadilanNegeri Bangkinang masih berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara atas perkara Terdakwa . Sutaswan BinAhmad Kastam dan Terdakwa II.

No. 2854 K/Pdt/2011tahun sejak tahun 1990 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap;m. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1991 sebesarRp.6.031.200, ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1991 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap;n.

No. 2854 K/Pdt/2011tahun sejak tahun 1980 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;c. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1981 sebesarRp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1981 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;d. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1982 sebesarRp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1982 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;e.

No. 2854 K/Pdt/2011tahun sejak tahun 1989 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1990 sebesarRp 6.031.200, ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1990 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;m.

Nomor 890 K/Pid.Sus/2011Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU RI No.41Tahun 1999 tentang Kehutanan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukadana tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SURYA ALHADI, SH. Bin Hi.

No. 1815 K/Pid/2011tahun 1965 suami saksi (alm. Yohanis Bombang Baralangi) pergi merantau kePalu dan saksi bersama anak saksi waktu itu masih berumur 2 (dua) tahun dan alm.Yohanis Bombang Baralangi tidak mengijinkan saksi untuk ikut bersamanya keSulawesi Tengah dengan alasan mengurus anak namun pada tahun 1975Almarhum Yohanis Bombang Baralangi pernah menyurat kepada saksi diKampung Toraja dan memberitahukan kepada saksi bahwa aim.

No. 07PK/Pdt.Sus/2011Tahun 2000 tentang ODesain Industri, yang berbunyisebagai berikut: Hak Desain Industri tidak dapatdiberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangandengan peraturan perundang undangan yang berlaku,ketertiban umum, agama atau kesusilaan ;Bahwa berdasarkan poster MEREK PROFESSIONAL sekitartahun 1996 terdapat gambar desain industri sepatu stripyang kedua ujung atasnya bertemu RE ada di gambar postertersebut, hal itu) membuktikan bahwa Tergugat telah memakaidesain industri tersebut

KomisiPemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU.Prov.024/2010 tentang Penunjukan Atasan Langsung BendaharaPengeluaran Dana Hibah APBD Pemilu Kepala Daerah Gubernurdan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 pada KantorKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20Oktober 2011 (terlampir dalam Berkas Perkara);21.2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan KesanggupanMelakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan DanaHibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011Tahun

Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU.Prov.024/2010 tentang Penunjukan Atasan Langsung BendaharaHalaman 32 dari 43 halamanPutusan No.10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PaluPengeluaran Dana Hibah APBD Pemilu Kepala Daerah Gubernurdan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 pada KantorKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 20Oktober 2011; 21.2 (dua) lembar Salinan Surat Pernyataan KesanggupanMelakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan DanaHibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011Tahun

No. 344K/PID/2011tahun 2006 bertempat di Graha Metropolitan Jalan KaptenSumarsono Helvetia Medan atau setidak tidaknya pada tempattertentu. yang termasuk masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut melakukan, dengan maksud yang serupamenggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orangmenjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangdiketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turutberhak atas tanah itu ;Perbuatan mana dilakukan

No. 029PK/Pdt.Sus/2011tahun 11 bulan)Uang Pesangon : 9 X Rp.1.060.000, = Rp. 9.540.000,Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp.1.060.000, =5.300.000 ,eJumlah = Rp.14.840.000,Uang Penggantian Hak 15% x Rp.14.840.000, =Rp. 2.226.000 ,Jumlah = Rp.17.066.000,(tujuh belas juta enam puluh enam ribu rupiah) ;b.

No.765K/Pid.Sus/2011Tahun 1999.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa Drs. MUNARWAN KADIR bin. ABDULKADIR GOSE selaku Kepala Sekolah SMU Negeri Donri Donriberdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng No.39 / 1 /2003 tanggal 20 Januari 2003 pada hari dan tanggal yangsudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulanJuli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di SMUNegeri DonriDonri.

No. 318 K/Pid/2011tahun 2005 dan tahun 2006 dikembalikan kepada sdr. Drs HLASIM HARYADI, Mpd sedangkanSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : S15/PJ.6/1993tanggal 27 Maret 1993 Perihal Larangan Penerbitan Girik/Petuk/Kikitir/Keterangan Obyek Pajak(KP.PBB41) dan S32/P3.6/1993tanggal 10 Juli 1993 Perihal Tindak Lanjut Larangan PenerbitanGirik/Petuk/Kikitir/Keterangan Obyek Pajak (KPPBB41) bagipejabat Pajak dan Bangunan;Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No Reg.

No. 231K/Pid.Sus/2011Tahun 2007 yang intinya Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan PAP ; Menyampaikan tata cara dan persyaratan yangdiperlukan setiap peserta kegiatan PAP ; Menyampaikan bahwa pembiayaan sertifikat kegiatan PAPoperasional, pengukuran, panitia sampai dengansertifikat ditanggung oleh negara melalui DIPA KantorPertanahan Kab.Barru) T.A 2007 dan untuk tanah yangterkena BPHTB sebesar sama dengan luas tanah kali NJOPkurang Rp.10.000.000, kali 5 %;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Peraturan

No. 12 PK/Pdt/2011Tahun 1997 menyatakan bahwa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat tidak ada keberatan kepada pemegang sertifikat danKepala kantor Pertanahan, maka tidak dapat lagi dituntut ;Bahwa dengan demikian, Penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat atastanah a quo tidak mempunyai landasan hukum, sehingga sangat beralasan biladinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Tergugat atas tanah tersebut, sangat merugikanPenggugat karena tidak dapat memanfaatkan

2011 Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tanggal 04 Juli 2011;Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg30.2230.2330.2430.2530.2630.2730.2812 Tahun 2011 tanggal 15 September 2011;12 Tahun 2011 tanggal 07 Oktober 2011;12 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011;12 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011;12 Tahun 2011 tanggal 18 Nopember 2011;12 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011;12 Tahun 2011 tanpa tanggal;31. 1 bendel dokumen yang terdiri atas :Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun

2011 tanggal 28 Januari 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 01 April 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 26 April 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal

03 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 16 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011;Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Foto copy Hasil Kajian Kemasyarakatan Tahun 2011Foto

No. 150K/Pdt.Sus/2011tahun 2003 serta tanpa alasan yang kuat sesuai UU makahal tersebut adalah Perobuatan Melanggar Hukum ;12.Bahwa = Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi telah bersedia untuk berbicara lebih lanjutmengenai persoalan ini, mengingat hubungan baik denganPerusahaan yang sudah terjalin selama ini, namunpembicaraan yang dialami tidak juga menghasilkan katasepakat ;13.

Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2018 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka KabKaur TA. 2011; 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid Bina Marga selaku KPANomor : 08 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetangPenunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur; 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CVIndra Jaya Konsultan No: 620/19/KONTKONSULT/BM.PU/KK/2011Tahun 2011; 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke1 (satu) Bulan Oktober2011; 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke2 (dua) Bulan November2011