Bahwapadatanggal 29 Januari 2019 Pengadilan Bekasi mengirimkan SuratPanggilan Teguran (Aanmaning) kepada Pelawan untuk hadir pada tanggal6 Pebruari 2019 untuk memenuhi Putusan No. 35/Eks.HT/2018/PN.BKStertanggal 8 Oktober 2019.8.

SK/0021/JKTCEMPUT/II/2019tanggal 22 Februari 2019 yang menyatakan pada pokoknya bahwaBerdasarkan Berita Acara Aamaning No.35/Eks.HT/2018/PN.BKS tanggal 6 Pebruari 2019, Pelawan tidakmenghadap untuk memenuhi panggilan Aanmaning tanpa alasanyang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakili,sedangkan FAKTA HUKUMNYA Pelawan dengan didampingiKlemens Ping Hanjaya, SH dan ABD Rasyid Latuamury, Sh hadirmemenuhi Panggilan Ketua Pengadilan Negeri Bekasisebagaimana tertulis dalam Berita Acara Aanmaning

/Tegoran kepada Termohon Eksekusi(PELAWAN), agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dantanggal dilakukannya Aanmaning/Teguran segera secara sukarelamelaksanakan kewajiban hutangnya kepada pemohon eksekusi ....

SK/0021/JKTCEMPUT/2019 perihal jawaban penyelesaian atas Aanmaning PN Bekasi,diberi tanda bukti P11;Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Cikarang No. 1/Del.Eks.HT/2019 PNCkr Jo.

SK/0021/JKTCEMPUT/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Berdasarkan Berita Acara Aamaning No.35/Eks.HT/2018/PN.BKS tanggal 6 Pebruari 2019, Pelawan tidak menghadapuntuk memenuhi panggilan Aanmaning tanpa alasan yang sah atau tidakmenyuruh orang lain untuk mewakili dan terhadap dalil ini, maka Penggugattelah mengajukan bukti P11 terkait dengan surat Terlawan tersebut dan P9terkait dengan Berita Acara Aanmaning.

Nomor 1518 K/Pdt/2020atau halhal lainnya; termasuk di antaranya adalah menghentikandan/atau menangguhkan permintaan/permohonan pelaksanaan eksekusiPutusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2005/PN Stbjuncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 320/Pdt/2006/PTSBY juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2008 junctoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 PK/Pdt/2011 yaitu PenetapanPengadilan Negeri Situbondo Nomor 0O9/Pdt.Eks/2018/PN Sit untukteguran/aanmaning;Memberikan putusan sebagai

perbuatan Terlawan yang mempergunakan PenetapanPengadilan Negeri Situbondo Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Stb tanggal 5 Juli2018 untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi PutusanPengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2005/PN Stb juncto PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 320/Pdt/2006/PT SBY juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2008 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 411 PK/Pdt/2011 adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo untuk teguran/aanmaning

hukum yang tetap semua bentuk upaya hukum, penetapanatau halhal lainnya; termasuk di antaranya adalah menghentikandan/atau menangguhkan = permintaan/permohonan pelaksanaaneksekusi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor23/Pdt.G/2005/PN Stb juncto Putusan Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 320/Pdt/2006/PT SBY juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 28 K/Pdt/2008 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411PK/Pdt/2011 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor09/Pdt.Eks/2018/PN Sit untuk teguran/aanmaning

Terbanding/semulaTerlawan yang mempergunakan Penetapan Pengadilan NegeriSitubondo Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Sto tanggal 5 Juli 2018 untukmengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan PengadilanNegeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2005/PN Stb juncto PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 320/Pdt/2006/PT SBY junctoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2008 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 411 PK/Pdt/2011 adalah perbuatanmelawan hukum;Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Situbondo untuk teguran/aanmaning

Bahwa benar setelah mempelajari secara cermat dan seksama gugatanPerlawanan dalam perkara ini yang menjadi Pokok alasan PELAWANadalah Penetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh KetuaPengadilanNegeri Cibinong dengan Nomor :24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.CDbi.;3.

Bahwa benar oleh karena proses dan tata cara Aanmaning tersebut telahdilakukan berdasarkan prosedur hukum dan telah diperiksasecaratelitidan cermatmaka sangat wajar dan patut Pengadilan Negeri CibinongHalaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 252/PDT/2018/PT.BDG10.melalui Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menerbitkan Surat PenetapanAanmaning dengan Nomor : 24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi.Bahwa keberatan point 4 PELAWAN secara jelas dan nyata adalahkeberatan atas terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri

Cibinong Nomor :24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi., adalah keberatan atas terbitnyaPenetapan Aanmaning yang pada pokoknya hendak menghentikan proseslanjutan setelah Aanmaning yakni proses hukum Sita Eksekusi danEksekusi Lelang;Bahwa keterangan point 7 PELAWAN adalah bukti yang sempurna dimanadiakui secara jelas dan nyata maka oleh karena proses dan tatacara SitaEksekusi dan Eksekusi Lelang telah dilakukan dan dilaksanakanberdasarkan prosedur dan ketentuan Undangundang yang berlaku makaTindakan

Undangundang No.4/1996 tentang Hak Tanggungan);Bahwa secara de facto dan de juris seharusnya PELAWAN mengetahuiPenetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan NegeriCibinong dengan Nomor : 24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi. adalahproduk hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diperiksa, ditelitidan diputuskan melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku diRepublik Indonesia;Bahwa benar peringatan (Aanmaning) atau teguran Ketua PengadilanNegeri merupakan tahap proses awal eksekusi

UndangundangNo. 4/1996 tentang Hak Tanggungan), maupun juga ketentuan dalamperaturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, TERLAWAN mohon agar KetuaMajelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.2.4.Menyatakan Menolak Gugatan PELAWAN untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Aanmaning/Teguran yang dijalankan sesuai proseduroleh Pengadilan Negeri Cibinong

Putusan Nomor 87/Padt/2018/PT DPS Bahwa Pelawan sebagai ahli waris dan sebagai krama banjar /Desa Br.Pule Desa Pakraman Kawan tidak pernah mengetahuiadanya perkara tersebut dan tidak pernah digugat sebagaiTergugat / Turut Tergugat / dilibatkan / ditarik sebagai ParaPihak dalam perkara tersebut diatas ; Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan/ peringatan /teguran/Aanmaning dari Pengadilan NegeriBangli tentang pelaksanaan Eksekusi tersebut ; Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan

Putusan Nomor 87/Padt/2018/PT DPSAd.2.Bahwa Pelawan tidak pernah menerima pemberitahuan/peringatan/teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri tentangpelaksanaan Eksekusi tersebutBahwa hingga saat perlawanan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Bangli klien kami selaku Pelawan tidak pernah mendapatsurat pemberitahuan / peringatan/teguran/Aanmaning dari KetuaPengadilan Negeri Bangli, sementara patut diketahui bahwa klienkami adalah putra tertua dan ahli waris dari Alm.

Made Puglegyang masih bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut diatas ;Bahwa dalam perkara aquo yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada pihak Termohon Eksekusi / Terlawan lltelah diberikan dan menerima dua kali pemberitahuan/peringatan/teguran/Aanmaning sesuai dengan surat RisalahPanggilan No.20/Pdt.G/2008/PN.Bli tanggal 5 Juli 2017 , supayadatang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Banglipada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 pukul 09.00 Wita ;Dan pada saat itu diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan NegeriBangli bahwa agar Para Pihak Pemohon dan TermohonEksekusi agar hadir kembali pada tanggal 1 Agustus 2017 untukmemenuhi Aanmaning kedua yang disampaikan secara lisan danresmi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa atas perintahlisan tersebut kedua belah pihak Pemohon dan TermohonEksekusi telah hadir memenuhi perintah tersebut ;Bahwa pada saat Aanmaning kedua kepada pihak TermohonEksekusi telah dinyatakan bahwa ini adalah Aanmaning keduadan terakhir serta memerintahkan kepada Termohon Eksekusiagar dalam tempo 8 ( delapan ) hari terhitung sejak tanggal 1Agustus 2017 agar memenuhi isi putusan perkara aquo danHal 4 dari 18 hal.

Karena aanmaning bukan merupakan putusan ataupunpenetapan pengadilan yang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakanprocedural administrative dari pengadilan kepada Para Termohon eksekusisebelum putusan dilaksanakan. Sehingga menempatkan aanmaning sebagaiobjek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (Vide: halaman 2angka 1) dan petitum (Vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalahHalaman 15 dari 72. Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr.sangat keliru.

3 .......ccccccscccccsecsessssssnsecesececssssssaeeeseceeese Dan supaya Terlawan I ketahui bahwa selama ini Para Pelawan tidak pernahdiaanmaning oleh Pengadilan Agama Singaraja, karena Para Pelawan sebagaipihak ketiga tidak ada hubugannya dengan masalah aanmaning yang dilakukanterhadap Terlawan II/Bunadin dkk, tersebut karena masalah para Pelawan bukansebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut olehkarena itu sebaiknya Terlawan I belajar lagi tentang aanmaning, agar nanti

tidaklagi memberikan alasan yang ngawur dan konyol seperti sekarang ini; ...............8 Bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwaPara Pelawan telah melakukan perlawanan terhadap aanmaning tanggal 2Agustus 2010 adalah salah objek, karena aanmaning bukan merupakan putusanatau penetapan pengadilan yang mengikat; alasan eksepsi dari Terlawan IHalaman 33 dari 72.

Bunadin bin Mat Teken)telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada; 0.0.0... ee ee eeeeeeeeeeeeeereeeese Aanmaning keI (pertama) tertanggal 27 Juli 20103 oe eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeese Aanmaning keII (kedua) tertanggal 02 Agustus 20103 ....... ee ee eeeeeeeeeeeeeHalaman 41 dari 72.

Sehingga menempatkan aanmaning sebagai objekgugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (vide:halaman 2angka 1) dan petitum (vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalahsangat keliru.

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildaliil:1.Bahwa hubungan Pelawan dengan Para Terlawan adalah hubungan kerjaantara pengusaha dengan tenaga kerjanya;Bahwa Pelawan adalah PT Laimbok Prima Indonesia, berkedudukanhukum di Jalan Raya Tenggilis Nomor 9193, Surabaya, dan sebagaiPelawan Il adalah PT Indogoves Java, berkedudukan di Jalan RayaRungkut Industri Ill Nomor 58, Surabaya;Bahwa Pelawan dan Pelawan II jelas sangat keberatan dan menolak dengantegas Relas Aanmaning

dengan Nomor 22/Eks/2014/PHI.Sby., junto Nomor866 K/Pdt.Sus/2008., dari Pengadilan Negeri Niaga/HAM/HubunganIndustrial/Tipikor Surabaya yang dalam relas aanmaning memanggil Pelawan (PT Laimbock Prima Indonesia) tapi di alamatkan dengan alamat JalanRungkut Industri Ill Nomor 58, Surabaya, adapun tempat kKedudukan hukumPelawan (PT Laimbock Prima Indonesia) adalah Jalan Raya Tenggilis Nomor9193 Surabaya;Bahwa Pelawan juga menolak dengan tegas relas Aanmaning Nomor22/Eks/2014/PHI.Sby., junto Nomor 866

Nomor 729 K/Padt.SusPHI/2015untuk Pelawan dalam eksepsi Tergugat Il sekarang Pelawan Il denganputusan mengabulkan eksepsi Tergugat II yakni: Bahwa mengabulkan eksepsi Tergugat Il selurunnya yang saat iniberkedudukan sebagai Pelawan II; Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa

Nomor 729 K/Padt.SusPHI/2015setidaktidaknya ditolak karena salah alamat, karena alamat dan tempatkedudukan tersebut yang tercantum dalam tegoran (aanmaning) merupakanalamat PT Indogloves Java (Pelawan II);4.

Bahwa dalam Relas Aanmaning Nomor 22/Eks/2014/PHI.SBY., junto Nomor866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 15 Januari 2015 dimana Turut Tergugatdipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut gugatan perlawanan yang kamiajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang mempunyaikewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial,sehingga putusan Judex Facti yang memutus menyatakan bahwaPengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa

Nomor42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/ PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo.Nomor42/Eks/2003/358/ Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret2015 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;. Memerintahkan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor06/2015.DEL/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2015 jo.

MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/ PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 dibatalkan dandiangkat;Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2196 K/Pdv/20189.

Aanmaning Pengadilan NegeriMedan Nomor 19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN jo.

Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 adalah tidaksah dan tidak berharga menurut hukum;. Memerintahkan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor06/2015.DEL/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2015 jo.

Nomor 2196 K/Pdv/201842/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 dibatalkan dandiangkat;7.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmembatalkan atau setidaktidaknya untuk menangguhkan sampai tanggal 30Agustus 2012, pelaksanaan eksekusi yang mengurangi hak sewa Pembantahadanya Tegoran/ aanmaning Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. (bukti P3)dengan segala konsekwensi hukumnya yang berkaitan dengan pelaksanaanlebih lanjut dari Penetapan Sita Jaminan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.tanggal 2 September 2002 Jo.

Gunung Jaya Agung pailit, maka permasalahan yang dihadapiTerbantah s/d Ill haruslah diselesaikan melalui sidang Pengadilan Niagasebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun1998 tentang Kepailitan ;Bahwa berdasarkan atas dalildalil fakta dan hukum sebagaimanadiuraikan di atas, kiranya Bantahan terhadap Surat Tegoran/aanmaning Nomor102/Pdt.G/ 2002/PN.Jak.Sel. tanggal 5 Januari 2006 adalah benar dankarenanya beralasan untuk dikabulkan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di

Menyatakan Pembantah sebagai penyewa yang sah dan beritikad baik atasobyek sita jaminan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel., yaitu bangunanpabrik/kantor dan mesinmesin produksi pembuatan kertas yang terletak dandikenal umum di jalan Imam Bonjol No. 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 28Karawaci Kilometer 3 (KM.3) Tangerang, yang berdiri di atas tanah seluas26.012 M2, sehingga karenanya mendapat perlindungan hukum atas hakmenikmati Sewanya ;Menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi atas Surat tegoran(aanmaning

Suri Karya Kertasingo Industri yang diwakili oleh RiyaniTjokronegoro selaku Direktur Utamanya sebagai Termohon Eksekusi telahdiberikan Tegoran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, agar ia Termohon Eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari setelahdiberi Tegoran (aanmaning) mau secara sukarela memenuhi isi/ounyinyaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 102/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. Jo.

Bahwa atas Tegoran (aanmaning) tersebut Termohon Eksekusi dan PT. LeoGraha Sukses Primatama telah mengajukan keberatan/permohonanpenundaan eksekusi sebagaimana diuraikan dalam suratnya Nomor 03/SrtPN/SKKI/05 tanggal 11 Januari 2006 dengan alasan antara lain adanyaBantahnan dari PT. LEO GRAHA SUKSES PRIMATAMA dalam perkaraNomor 12/PDT.G/2006/PN.Jak.Sel. tertanggal 9 Januari 2006 ;.

No.57/PDT/2017/PT/MNDberalamat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan IVKecamatan Malalayang Kota Manado yang sekarang ini sudah tidakdiketahui lagi keberadaannya dan alamatnya yang pasti di WilayahManado ;Bahwa dalam surat panggilan tersebut diperintahkan kepada Tergugatsekarang Pelawan untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Manadopada tanggal 28 Oktober 2015 Jam : 09.00 Wita, guna diberikanteguran (aanmaning), dan untuk menghormati panggilan tersebutPelawan telah hadir dalam pelaksanaan

teguran (aanmaning) tersebut,dan dalam pelaksanaan teguran (aanmaning) tersebut kepada KetuaPengadilan Negeri Manado Pelawan menyampaikan keberatanterhadap pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor : 20 / Pdt.G /2013 / PN.Mdo, oleh karena objek yang akan dilaksanakan eksekusitersebut Pelawan peroleh dari orang tua Terlawan yaitu MAGDALENAKAWATU berdasarkan Akta Jual Beli No. 215 / KMG / JB / V / 2004tertanggal 13 Mei 2004, dan alamat Tergugat sekarang Pelawan yangdiajukan oleh Penggugat sekarang Terlawan

No.57/PDT/2017/PT/MNDBahwa Pelawan juga telah menerima relaas panggilan Teguran(Aanmaning) dari Jurusita Pengadilan Negeri Manado untukmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Manado pada tanggal01 Desember 2015, guna diberikan teguran (aanmaning) ;Bahwa pembelian atas sebidang tanah pasini yang terletak diKelurahan Malalayang I Timur Kecamatan Malalayang Kota Manadodengan luas 10.000 M2 dengan batasbatas :Utara =: dengan Puri Indah ;Barat : dengan Perumahan Puri Indah ;Timur =: dengan Jalan LokasiSelatan

Bahwa secara fisik tanahtanah yang termasuk padapoin 1 di atas ternyatamerupakan obyek tereksekusi dalam perkara perdata Nomor1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. berdasarkan Aanmaning Nomor1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 September 2014.03.

Berdasarkan hak tersebut Pelawan Eksekusi motionkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan perlawananPihak Ketiga ini (Pelawan) untuk membatalkan Eksekusi yang dimohonkanTerlawan dahulu Penggugat atas Obyek Sengketa, Eksekusi manaberdasarkan Berita Acara Aanmaning/ Teguran Nomor1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 22 September 2014.Hal 3 dari 22 hal.put.

Perlunya hadir di waktu itu. untuk memberikantequran/peringatanagar Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasiselaku Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hariterhitung sejak tequran/peringatantersebut diberikan melaksanakansendiri Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1608/Padt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 6 Juli 2010" ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 2580.K/Pdt/1998dalam kaidah hukumnya menyatakan: "Bahwa perlawanan yangdiajukan dengan dalil somasi/teguran Aanmaning tidak

dapatditerima sebab somasi/teguran Aanmaning tidak sama denganeksekusi" ;Bahwa sangatlah nyata bahwa Penetapan No. 47/Eks.Pdt/2014 jo.No. 1608/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 September 2014 adalahbukan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi yang boleh diajukanperlawanan, melainkan merupakan somasi/teguran Aanmaning yangberdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 2580.K/Pdt/1998 adalahTIDAK SAMA DENGAN EKSEKUSI ;Bahwa oleh karena Penetapan No. 47/Eks.Pdt/2014 jo.

No.1608/Padt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 September 2014 adalahsuatu somasi/teguran/peringatan/aanmaning yang tidak samadengan eksekusi, maka gugatan perlawanan tersebut adalah terlaluteroburuburu atau prematur ;Bahwa demikian karena sudah terbukti gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Pelawan adalah prematur atau terburuburu, makamohon agar gugatan perlawanan ini dinyatakan ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Dalam Pokok Perkara:Hal 7 dari 22 hal.put.

perusahaanTergugat seperti keadaan semula;Menghukum Tergugat membayar upah kepada Para Penggugat untuk bulan Aprils/d Agustus 2010, 5 bulan upah, masingmasing Penggugat Rp.5.157.500,00(lima juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;3 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 10 Nopember 2011, KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telahmemberikan teguran (aanmaning

Para Penggugat untuk bulan April s/d Agustus 2010, 5 bulan upah, masingmasing Penggugat Rp.5.157.500,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu limaratus rupiah), maka untuk kepastian hukum atas hakhak Para Penggugatdiperlukan suatu putusan pengadilan untuk itu;Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300 K/Pdt.Sus/2011 tersebut menghukum Tergugat mempekerjakan kembali ParaPenggugat di perusahaan Tergugat seperti keadaan semula dan putusan tersebuttelah sudah diberikan teguran (aanmaning

) oleh Ketua Pengadilan kepadaTergugat bulan Januari 2012 termasuk penetapan eksekusi namun diabaikanTergugat, maka tidak berlaku prinsip no pay no work sehingga Tergugatberkewajiban membayar upah Para Penggugat yang belum dibayar sejakdilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan bulan Januari 2012 sampai denganputusan dibacakan Majelis Hakim dikalikan UMK Kota Surabaya sebesarRp.1.257.000,00;Bahwa oleh karena Para Penggugat belum menerima upah sejak teguran(aanmaning) Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

No. 195 K/Pdt.SusPHI/2013Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusansebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat belum membayar upah para Penggugat semenjak teguran(aanmaning) Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya atau sejak bulan Januari 2012;3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putusterhitung

No. 195 K/Pdt.SusPHI/20131616berpendapat dalil gugatan a quo Para Penggugat adalah Tergugat tidakmembayar upah Para Penggugat tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut turut sejak teguran aanmaning .....dst....oleh karena ParaPenggugat tidak melaksanakan kewajiban bekerja di perusahaan Tergugat sejakteguran aanmaning ...dst.... sehingga petitum gugatan para Penggugat angka 2dan angka 4 dinyatakan ditolak.

tinggal di Taman KotaMadiun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiundengan Nomor 0033/Pdt.P/2014/PA.Mn dan suratsurat lain yangberkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera atas namaPanitera) Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13A34/873/HK.05/VIIV2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknyatelah memberikan teguran (aanmaning

) kepada Pemohon bahwa dalamwaktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut dibuat agar menambahpanjar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah),dengan catatan apabila Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran(aanmaning) tersebut, maka perkara Pemohon tersebut akan dicoret;Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/1115/HK.05/IX/2014 tanggal 29 September2014 yang isinya telah memberi teguran (aanmaning) kepada Pemohonsebagai Pemohon dalam perkara

Bahwa kemudian TERBANTAH mengajukan Surat PermohonanEksekusi Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 23 Mei 2014kepada Pengadilan Negeri Cilacap, dimana Ketua PengadilanNegeri Cilacap telah melakukan teguran (aanmaning) kepadaPEMBANTAH I, yaitu :1) Aanmaning Pertama pada tanggal 8 Juli 2014,2) Aanmaning Kedua pada tanggal 19 Agustus 2014;3) Aanmaning Ketiga pada tanggal 27 Agustus 2014;4) Aanmaning Keempat pada tanggal 3 September 2014.Bahwa pada saat Aanmaning PEMBANTAH telah mengakuimempunyai hutang

Bahwa jumlah hutang yang menurut pengakuan PARAPEMBANTAH berdasarkan catatan Sistem Informasi Debitur(SID) dari Bank Indonesia terdapat perbedaan jumlah, yaitu padasaat aanmaning dan Surat Bantahan tertanggal 28 Oktober 2014PEMBANTAH menyampaikan jumlah hutang sebesar Rp9.300.000.000, namun pada saat perbaikan Gugatan tertanggal16 Januari 2015 jumlah hutang PEMBANTAH sebesar Rp10.981.090.276,.b.

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tertanggal 22 Juni 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal23 Juni 2016 dalam Register Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN.Pti , telah mengajukan dalilperlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan telah menerima surat panggilan tegoran/aanmaning

Bahwa Pengadilan telah memanggil orang bernama Pariyo suamiSaminah yang merupakan pihak yang tidak ada hubungannya denganTerlawan Il, untuk dilakukan Tegoran/aanmaning (vide surat panggilantanggal 13 Juni 2016 melalui juru sita pengganti Hadi Moelyono).

Peraturan DirjenKeuangan, nomor 6/KN/2013 tentang Teknis Pelaksanaan lelang ; Bahwa Pengadilan telah memanggil orang bernama Pariyo suamiSaminah yang merupakan pihak yang tidak ada hubungannya denganTerlawan Il, untuk dilakukan Tegoran/aanmaning (vide surat panggilantanggal 13 Juni 2016 melalui juru sita pengganti Hadi Moelyono)Bahwa terdapat dua hal pokok yang tidak dipenuhi oleh Terlawan Il dalamdokumen lelang yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang, yaitu : Bukti bahwa Pelawan selaku debitur

Menimbang, bahwa karena Pelawan yang mendalilkan, maka Pelawanmempunyai kewajiban untuk membuktikan dalildalil perlawanannya di persidangan;Menimbang, bahwa setelah meneliti posita perlawanan Pelawan yangdihubungkan dengan surat bukti P.1 berupa foto kopi surat panggilantegoran/aanmaning dalam perkara Nomor: 5/Pdt.Anm.Eks/2015/PN Pti, terhadapsurat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut hanyahalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN Ptimenunjukkan panggilan tegoran

/aanmaning kepada Pariyo yang merupakan suamiSaminah, yang berdasarkan surat perlawanan dari Pelawan pada poin 2 disebutkanpada pokoknya tanah Sertifikat Hak Milik, nomor 02163, desa Karaban sebelumnyaatas nama Pariyo suami Saminah yang telah beralin keatas nama Marsi (Terlawan ),sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan,dengan demikian terhadap surat bukti P.1 Majelis Hakim kesampingkan;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa Fotokopi dari Salinan PutusanNomor

Menyatakan bahwa Permohonan sepihak yang telah dilakukan Tergugatkepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang PENETAPAN Nomor06/HT.Eks/2015/PN.Bks Tanggal 20 April 2015 dan Aanmaning EksekusiHal 8 Put.

Hal ini karena tindakan TERGUGAT mengajukanPermohonan Tegoran (Aanmaning) dan Permohonan Sita Eksekusi kePengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah berikut bangunan sengketatermuat dalam SHM No. 3208/Sertajaya tersebut, adalah berdasarkanAkteAkte Notaril dan AkteAkte dibawah tangan tersebut, yang justrudidalilkan PENGGUGAT sah berlaku.

Tetapi kenapa tindakan TERGUGATmengajukan Permohonan Tegoran (Aanmaning) dan Permohonan SitaEksekusi tersebut PENGGUGAT dalilkan merupakan Perbuatan MelawanHukum dan Wanprestasi??Dengan demikian PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT yangmengajukan Permohonan Tegoran (Aanmaning) dan Permohonan SitaHal 11 Put.

No. 689/Pdt/2017/PT.DKIEksekusi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi adalahdalil yang kabur dan tidak jelas dasar hukumnya.Dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum karena tindakanTERGUGAT mengajukan Permohonan Tegoran (Aanmaning ) danPermohonan Sita Eksekusi telah sesuai dengan AkteAkte Notaril danAkteAkte dibawah tangan tersebut.Dengan demikian tindakan TERGUGAT untuk mengajukan PermohonanTegoran (Aanmaning) dan Permohonan Sita Eksekusi terhadap assetasetyang menjadi jaminan

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM(EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND).Sebagaimana dalil TERGUGAT diatas, dimana dalil PENGGUGAT yangmenyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum danwanprestasi karena tindakan TERGUGAT mengajukan PermohonanTegoran (Aanmaning) dan Permohonan Sita Eksekusi ke PengadilanNegeri Bekasi terhadap tanah berikut bangunan sengketa termuat dalamSHM No. 3208/Sertajaya tersebut.

Tjk tanggal 1 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut :Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Risalah Teguran Aanmaning Pertama danAanmaning ke Kedua Penetapan No = 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjktertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung No21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P2) jo PutusanKasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal

IATanjung Karang Bandar Lampung dapat menerima, memeriksa, mengadili danmemutus untuk perkara gugatan perlawanan atas Aanmaning RisalahTeguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning ke Kedua PenetapanNo.2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alat buktiP1) ini.Bahwa tegasnya pelaksanaan penetapan sita eksekusi dan berita acara sitaeksekusi sangatlah mengandung unsur kesewenangwenanggan yang tidakberdasar dan harus dibatalkan atau setidaksetidaknya di tunda sampai adaputusan hukum berkekuatan

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung No21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P2) joPutusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alatbukti P3) ditunda sampai menunggu putusan Gugatan Perlawanan inimempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No. 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandar Lampung No21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P2) joPutusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alatbukti P3) mengandung kekeliruan, karena tidak sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku; Halaman 24 dari 24 halaman

Menyatakan risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018 (alat bukti P1) tersebut cacat hukum, karena itu Penetapantersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;7. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk mentaati putusan ini;8.

Bahwa adalah tidak benar dalam hal Pelawan tidak paham atau tidakmengetahui Permohonan Lelang Eksekusi Lelang, oleh karena Terlawan telah melakukan aanmaning melalui Pengadilan Negeri Temanggung kepadaPelawan berdasarkan Penetapan No. 03/Pdt.Eks/2015/PN.Tmg tanggal 10Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.TmgSeptember 2015 dan telah dipanggil secara patut untuk ditegur gunamemenuhi kewajibannya angsurannya ; 9.

Bahwa seperti yang Terlawan Il sampaikan pada angka 5 diatas, suratpermohonan lelang adalah berdasar penetapan Aanmaning dari KetuaPengadilan dimana Aanmaning itu telah disampaikan kepada Pelawan sesuaidengan Berita Acara Aanmaning No.

Fotokopi permohonan Aanmaning dari Terlawan melalui Ketua PengadilanNegeri Temanggung untuk Marsono, tertanggal 27 Februari 2015 (bukti T.I pa cc3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 180 tahun 2012atas sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertipikat Hak MilikNo. 2083 atas nama : Marsono (bukti T.13) ;4. Fotokopi posisi hutang terakhir Marsono/Pelawan per tanggal 10 Februari2016 (bukti T.+4) 5 222 22292 ono nn nnn nn nnn ene5.

Fotokopi Penetapan Aanmaning No. 03/Pdt. Eks/2015/PN. Tmg (bukti T.5) ;6. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Sertipikat Hak Milik No. 2083 atas nama :Marsono (bukti 1.16) ; 22+ 202 20202 on enn nnn nnn eneHalaman 22 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tmg7. Fotokopi Penetapan Lelang Eksekusi atas Hak Milik No. 2083 atas nama :Marsono (bukti 1.7) 5 22 202 noone sen nnenne nee8.

NegeriTemanggung untuk Pelawan, T.'5 berupa Penetapan Aanmaning Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN.Tmg, T.6 berupa Berita Acara Eksekusi Sertifikat Hak MilikNomor 2083 atas nama Marsono, T.

Berdasarkan penjelasan hukum di atas, maka sesuai dengan aturanPelaksanaan Keputusan Hakim pada Pasal 196 dan Pasal 197 ayat (1) HIR,adalah patut dan adil apabila disamping melakukan tegoran (aanmaning)terhadap si debitur, juga harus melakukan tegoran (aanmaning) terhadap siHalaman 3 dari 21 hal. Put.

BahkanTerlawan sendiri sebagai Bank (kreditur), belum pernah secara patutmelakukan somasi/peringatan baik kepada Pelawan maupun Pelawan Il;padahal yang akan disita maupun yang akan dilelang nantinya adalah hartabenda miliknya penjamin hutang (Para Pelawan):Debitur (Terlawan Il) memang sudah ditegor (di aanmaning) melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi terhadap pihakpenjamin/penanggung hutang atau pemberi hak tanggungan belum pernahdilakukan tegoran (aanmaning) oleh Pengadilan Negeri

Nyatanya sesuai dengan tegoran (aanmaning) yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang ditegor hanyalah si debitur (Terlawan Il) saja,sedangkan pihak penjamin hutang/si pemberi hak tanggungan sama sekallibelum pernah ditegor (di aanmaning);15.Berdasaraka alasan hukum seperti diuraikan diatas, dimana tegoran/aanmaning ternyata belum dilakukan terhadap para penjamin hutang/sipemberi hak tanggungan, yaitu Pelawan dan Pelawan Il, maka dengansendirinya terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran

Oleh karena telah terjadi pelanggaran terhadap syaratsyarat penyitaan (sitaeksekusi) dengan sendirinya penyitaan tersebut harus diangkat dandikembalikan seperti kKeadaan semula dimana sita eksekusi dan tegoran(aanmaning) belum dilakukan;17.Bahwa alas an lain yang Para Pelawan kemukakan didalam perlawanan iniadalah sehubungan dengan bunyi Pasal 1131 BW juncto Pasal 1831 danPasal 1832 BW;a.

Sel, tanggal 26 Juni 2009; Penetapan teguran/aanmaning pengosongan dari Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor 14/Eks.RL/2011/PN Jkt. Sel, tanggal 31 Mei 2011; Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 14/Eks.RL/2011/PN Jkt.

Bahwa dari Penjelasan dalam proses Aanmaning tersebut di Pengadilan NegeriJambi, Pelawan diberitahu dan diperingatkan untuk melaksanakan permohonanEksekusi tersebut karena didasarkan kepada Irahirah demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan diperlihatkan buku Risalah Lelang kulitnya sajatanpa diperkenankan untuk melihat isinya..

Bahwa pada saat proses Aanmaning tersebut, Pelawan melalui kuasa memohonagar diberikan Penetapan Eksekusi akan tetapi dipersulit dan diharuskanmengajukan Permohonan terlebih dahulu..

Bahwa guna mengetahui apa yang dieksukusi dan apa dasar eksekusi Pelawanmengajukan permohonan salinan Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb yang disebutkan dalam Risalah Panggilan Aanmaning/Tegoran tersebut akan tetapi sampai Perlawanan ini diajukan Pelawan belum jugamendapat Penetapan atau Permohonan dimaksud.

Bahwa dengan tidak pernah diberitahukannya kepada Pelawan bagaimana isiPermohonan Eksekusi yang di Aanmaning / Tegor untuk dilaksanakan Pelawan, danPelawan tidak diberi tahu atas dasar apa Terlawan mengajukan Eksekusi secaraHal 2 dari 10 hal Putusan No. 86/PDT/2021/PT JMBAdminitrasi Aanmaning tersebut telah cacat hukum, karena telah melanggar azasketerbukaan kepada para Pihak seperti yang dicanangkan oleh Mahkamah Agungdan mengabaikan rasa keadilan, yang menyebabkan Pelawan sulit untukmempertahankan

)No.65/EKS/2012/338/Pdt.G/2009/PN.MDN, tertanggal 30 Oktober 2012,Aanmaning I (pertama) dan Aanmaning II (kedua) Tanggal 8 November 2012,yang ditujukan terhadap Termohon Eksekusi yaitu Drs.

Aanmaning I dan Aanmaning H, harus dibatalkan atausetidaktidaknya ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya, karena tanah danbangunan yang beralamat di Jalan BambuVI No.24C, Kelurahan Durian,Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bukan lagi milik dari Drs.

Risalah PanggilanUntuk Aanmaning I dan Aanmaning II No.65/EKS/2012/338/Pdt.G/2009/PN.MDN, tertanggal 24 Oktober 2012, dan penempatan/salah satu sebagaiTermohon Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No.338/Pdt.G/2009/PNMdn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.132/Pdt.G/2010/PT.MDN,Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.570K/Pdt/2011, Jo.

Surat Aanmaning Itanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Aanmaning II tanggal 8 November 2012,sebab Pelawan Eksekusi membeli rumah tersebut dengan etikad baik dan tidaktau ada perkara antara PT. Pepharin Ria dengan Saudara Drs.

I dan Aanmaning II dimana hal tersebut akanmenimbulkan kerugian besar bagi Pelawan Eksekusi apabila dilaksanakan eksekusiterhadap harta milik Pelawan Eksekusi yang tidak ada hubungan dengan perkaraantara PT.