Ditemukan 262 data
84 — 38
Penetapan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatantanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketuapanitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat /Halaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGPanitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Pengadaan Barang / PekerjaanKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SumberDana APBD, DAK & Adhock
Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitia PengadaanHalaman 15 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG16sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang /PekerjaanKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SumberDana APBD, DAK & Adhock
Kabupaten OKU SelatanNomor 024/KPTS/DPU/OKUS tentang Penunjukan/Penetapan PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenOKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIMselaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PUOKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ JasaLainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD,DAK & Adhock
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.HENDRI SIPAYUNG, SH
3.RICKO ZA MUSTI, SH
Terdakwa:
NGUYEN TAN PHUNG
81 — 38
Bahwa selanjutnya KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai olehterdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOCK ke penyidik Lanal Ranai.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2)Jo pasal 27 ayat (2) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan ataUndang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Udang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa,
SusPrk/2016/PN Ran Bahwa selanjutnya KM BV 90368 TS (KM PELANGI 635) yang dinahkodai olehterdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOCK ke penyidik Lanal Ranai.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 Jo pasal26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanansebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan ata Undang Undang No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang
41 — 26
Bulan 029) yang dinahkodaiTerdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOCK ke penyidik LanalRanai.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 93 Ayat (2) jo.Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang RI No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undangundang RI No. 31 Tahun 2004sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 45 Tahun 2009 TentangPerikanan Jo.
Bulan 029) yangdinahkodai Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOCK ke penyidikLanal Ranai.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 jo. Pasal 9 Undangundang RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo.
69 — 8
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Namun demikian jika Majelis Hakim AdHock yang mengadili perkara iniberpendapatlain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebutdiatas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Juni 2015, yang padapokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya pada persidangantanggal 10 Juni 2015 Tergugat menyerahkan Duplik yang pada pokoknya jugamenyatakan tetap
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATOA 04 di Adhock menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diprosessesuai ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) Huruf c Jo Pasal 105 ayat(1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.ATAUKEDUAPRIMAIRBahwa mereka Terdakwa Mr. CHENG QILONG selaku Nahkoda KM.MATOA 04 dan Terdakwa Il WANG CHANGREN selaku KKM Kapal.
Andi Akbar
Terdakwa:
NGUYEN VIET PHI
126 — 37
KG 90486 TS telahdihentikan, diperiksa dan kemudian di AdHock oleh Kapal PengawasPSDKP HIU 12 ;Bahwa Kapal motor KM. KG 90486 TS berangkat dari pelabuhan diMalaysia sekira 20 hari sebelum tertangkap di perairan ZEEI Laut CinaSelatan bersama kapal ikan asing KM. KG 90487 TS yang dinakhodaiNguyen Trung Tinh yang juga berbendera Vietnam ;Bahwa yang merubah Pelayaran untuk menangkap ikan di Indonesia adalahNguyen Trung Tinh selaku Nahkoda Kapal KM.
106 — 26
BV 4557 TS telahdihentikan, diperiksa dan kemudian di ADHOCK oleh Kapal Patroli KPBALADEWA 8002;Bahwa, Kapal motor KM. BV 4557 TS berangkat dari pelabuhan di Vietnamsekira 20 hari sebelum tertangkap di perairan ZEE Laut Cina Selatan bersamakapal ikan asing KM. BV 5162 TS yang dinakhodai NGUYEN VAN THIENyang juga berbendera Vietnam;Bahwa, yang merubah Pelayaran untuk menangkap ikan di Indonesia adalahHOANG MINH TUAN selaku Nahkoda Kapal KM.
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga cek dimaksudbukanlah untuk pembayaran Adhock Bone, yang mana selama inipembayarannya dilakukan setelah barangbarang diterima didaerah setempat. Hal mana bertolak belakang dengan surat dariPT. Arsya Media Prestasi tertanggal 24 September 2008 No. 007 /AMDDIR / SP / IX / 2008 perihal Meminta Agar Cek tersebuttidak dicairkan karena Proyek Belum Berjalan. Hal ini jelasjelasmenggambarkan niat jahat (mens rea / criminal intent / devil mind)Terdakwa dalam melakukan kerja sama dengan PT.
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bolango Tahun Anggaran 2008 ;28.1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengendalianbanjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai pekerjaanpenanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari2008 ;29.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07626/SP2DLS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaranretensi 5% atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta BagianHulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/1/2008 (DANA ADHOCK
Bolango Tahun Anggaran 2008 ;28.1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan PengendalianBanjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai pekerjaanpenanggulangan banjir sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari2008 ;29.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07626/SP2DLS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaranretensi 5 % atas pekerjaan penanggulangan banjir sungai Ulanta BagianHulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK
Bolango Tahun Anggaran 2008 ;28) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan PengendalianBanjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan sungai pekerjaanPenanggulangan Banjir Sungai Ulanta Bagian Hulu tanggal 5 Februari2008 ;29) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07626/SP2DLS/10311/08 tanggal 24 Desember 2008 untuk keperluan pembayaranretensi 5 % atas pekerjaan Penanggulangan Banjir Sungai UlantaBagian Hulu sesuai Kontrak Nomor 004/BENCANA/PENGAIRAN/KONTRAK/II/2008 (DANA ADHOCK
70 — 12
Tpg.dihentikan, diperiksa dan kemudian di ADHOCK oleh Kapal Patroli KPBISMA 8001;Bahwa Kapal motor KNF. 7444 berangkat dari pelabuhan Kien Giang diVietnam tanggal 05 Agustus 2016 atau sekira 20 hari sebelum tertangkap diperairan ZEE Laut Cina Selatan bersama kapal ikan asing KNF. 7445 yangdinakhodai LY TRUONG GIANG yang juga berbendera Vietnam;Bahwa yang merubah Pelayaran untuk menangkap ikan di Indonesia adalahNGUYEN THANH HA selaku Nahkoda Kapal KNF. 7444;Bahwa yang memerintahkan menurunkan jaring
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. YAMAN H. MAHMUD
91 — 33
., Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan SARWOKO,S.H.M.H. ( Hakim Adhock ) ,masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6Maret 2020 Nomor :02/PID.TPK. /2020/PT.MTR. untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota,serta dibantu oleh M.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Suharto, SH
95 — 50
Penetapan PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenOKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIMselaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock
OKU Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUStentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock
Penunjukan/Penetapan PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDIHalaman 24 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBin IBRAHIM selaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SKKepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sumber Dana APBD, DAK & Adhock
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Daniel Musa Wonmaly
71 — 33
Kemudiankapalkapal tersebut mereka perintahkan untuk di adhock menuju kePP. Kupang, namun karena alasan terdakwa belum pernah masuk PP.Kupang dan tidak mengetahui kondisi disana, akhirnya terdakwasebagai Nakhoda KM.
66 — 25
,MHummasingmasing Hakim Adhock sebagai Hakim Anggota, Putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantuoleh THOMAS AIDI PANDIA sebagai Panitera pengganti dan dihadiri pula olehARIE PRASETYO, SH, selaku Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Batam,dan dihadiri pula oleh terdakwa.Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.SusPrk/2016/PN.Tpg.HAKIM ANGGOTA; HAKIM KETUAIR.
Ahmad Fadli
Tergugat:
Bupati Aceh Singkil
128 — 81
Singkil Nomor 160Halaman 6 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNATahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian Kepala BaitulMal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8 Dzulqaidah 1438 Hdengan konsideran menimbang bahwa meninjaklanjuti Surat Pengundurandiri Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Nomor: Istimewa Tanggal 12Juni 2017, untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud sambil menungguproses seleksi calon Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil oleh Tim AdHock
,tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang pada pokokintinya menyatakan keputusan Tergugat aquo telah mengabaikan ketentuanPasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasesuai dengan jawaban diatas;Bahwa permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan T2dan T3 sangat tidak berdasar, apalagi sudah diterbitkan Surat KeputusanHalaman 31 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor: 22/G/2017/PTUN.BNABupati Aceh Singkil Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim AdHock
Terbanding/Terdakwa : Rohman Bin Lilik
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Indah Sari, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Hendri Hanafiah, SH
99 — 46
Penetapan PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenOKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIMselaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock
OKU Selatan Nomor : 024/KPTS/DPU/OKUStentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatan tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock
Penunjukan/Penetapan PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten OKU Selatan tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDIHalaman 24 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBin IBRAHIM selaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SKKepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Sumber Dana APBD, DAK & Adhock
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
SUDIRMAN Alias DIRMAN
22 — 11
INKAMINA222/TRIPLE 2 selanjutnya di Adhock menuju PelabuhanPerikanan Samudera Kendari guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Setelahsampai di Kendari kami membuat Laporan Kejadian dan selanjutnyadiserahterimakan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada SatwasSDKP Kendari guna proses lebih lanjutTerhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.Saksi Tison, dimana keterangan saksi mana telahmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;Hal 7 dari 26 hal.
FRANCISKAWATI NAINGGOLAN, SH
Terdakwa:
SUTIKMAN
160 — 43
Gunawan dan 3.Marsudi masingmasing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwakapal tersebut milik Negara Malaysia dan setelah diperiksa tidakmemiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari PemerintahIndonesia untuk menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia SelatMalaka, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Adhock ke Belawan.Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM.
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 316 K/PID.SUS/2015Nomor:600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/PanitiaPengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunanSumber Dana APBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya,Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatandan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SKPejabat Pembuat Komitmen/PPK Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten OKUSelatan
No. 316 K/PID.SUS/2015Panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor:600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/PanitiaPengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya pelaksanaan pekerjaan pembangunanSumber Dana APBD, DAK & ADHOCK Bidang Bina Marga, Cipta Karya,Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten OKU Selatandan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan SKPejabat Pembuat
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia
99 — 65
Bahwa kesimpulan rapat pengurus Tergugat menyimpulkanbahwa Tergugat perlu mengambil alih penyelesaian perselisihan demimenjaga keutuhan organisasi dan menyelamatkan organisasi SP KEPSPSI di PT Freeport Indonesia, oleh karenanya Tergugat membentukTim Adhock yang ditetapbkan melalui surat keputusan nomorKep.019/PP/FSP KEP SPSI/IX/2017 tanggal 16 September 2017,tentang Tim AdHoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEPSPSI PT Freeport Indonesia.e.
Bahwa Tim Adhock dalam kesimpulannya merekomendasikankepada Tergugat I untuk mengesahkan/mengukuhkan dan melantik PUKSP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII;f. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc PengkajianPelaksanaan Musnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia,Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan/pengukuhan danmelantik PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII(Tergugat Il).g.
Freeport Indonesia Periode Perpanjangan Masa Bhakti TahunHalaman 55 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI2017 s/d 2018 dan Pernyataan Demisioner telah diterima oleh pesertaMUSNIK dan disahkan oleh Pimpinan Sidang, maka Surat KeputusanNomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017yang merupakan wewenang Penggugat Rekonpensi adalah sah.TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR KEP.019/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017,TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADHOCK PENGKAJIAN PELAKSANAANMUSNIK