danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Kabupaten Aceh Utara dan kabupaten AcehTengah (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

syarat dan rukun suatu perkawinan sertatidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanyaberfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yang mayoritasHal. 5 dari 7Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2019/MS.Tkn.dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

halangan hukum, sedangkan masalahpencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungandan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh UndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab kabul,demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Kabupaten Aceh Utara dan kabupaten Aceh Tengah (videAbu Yahya Zakariya AlAnshari

Dan sejak pisah rumah,Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimanalayaknya suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akanmendasarkan pendapat Imam Zakariya AlAnshari dalam Kitab Minhaj AlThulab Fi Fighi Allmam AlSyafi, Juz 1, Hal. 184, yang selanjutnya diambilalin sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :658) GF BI abl apie wt od pile gp Gill le cLlaallow sAnDArtinya: Memutus perkara terhadap orang Ghaib itu dibolehkan, pada selainHukuman Allah (perkara

syarat dan rukun suatu perkawinan sertatidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanyaberfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;Hal. 5 dari 8Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/MS.Tkn.Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

Oktober 2003maka terbukti bahwa Aulia Nurul Fitriani binti Syaiful lahir pada tanggal 18 Pebruari1996 adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon sehingga saat ini umuranak tersebut adalah 17 tahun 6 bulan dan menurut hukum belum dapat bertindakhukum karena dianggap belum dewasa;"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokofi Kutipan AktaKelahiran No.474.1/5329/U/X1I/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil Kabupaten Kolaka tanggal 02 Nopember 2002 maka terbukti bahwa Ayub AlAnshari

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

syarat dan rukun suatu perkawinan sertaHal. 5 dari 8Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/MS.Tkn.tidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanyaberfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

oleh agamanya masingmasing, bagiagama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan serta tidakadanya halangan hukum,dan tentang pencatatan perkawinan hanya berfungsisebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan tjabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

suatuperkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkan masalahpencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungandan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh UndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab kabul,demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk kabupaten Aceh Tengah (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

masingmasing,bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan sertatidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanyaberfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

masingmasing,bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan sertatidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanyaberfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijabkabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yang mayoritasdianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

bagi agama Islam harusterpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan serta tidak adanya halanganhukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagaipengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan diatur dalam pasal 14Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; duaorang saksi; dan ijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagaimadzhab yang mayoritas dianut oleh penduduk di Aceh (vide Abu YahyaZakariya AlAnshari

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

(Zakaria AlAnshari, Asna AlMathalib fi SyarhRaudha alThalib, Juz.

Tkn.Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari,Fathul Wahab, Beirut: Darul Fikr, 2000, Juz 2, hal. 34), dihubungkan denganpengakuan Para Pemohon dan keterangan saksisaksi, yang menyatakanpada saat akad

perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; danijab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafii sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Kabupaten Aceh Tengah (vide Abu YahyaZakariya AlAnshari

danrukun suatu perkawinan serta tidak adanya halangan hukum, sedangkanmasalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan danperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur olehUndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, danjab kabul, demikian juga pendapat madzhab Syafi'i sebagai madzhab yangmayoritas dianut oleh penduduk Aceh (vide Abu Yahya Zakariya AlAnshari

pernahdilakukan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalildalilnya danalasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g)peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat telahsejalan dengan dalil syara, yakni pendapat Syaikh Zakaria AlAnshari