Ditemukan 1746 data
57 — 18
Haedar dalam Memiliki, MenyimpaMenguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman JerShabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalarangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangpengobatan / atau perawatan;Perbuatan Terdakwa Sunandar Pratama Haedar sebagaimana diatur ddiancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Taht2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa datau
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.Bahwa dengan kata lain, jika Pemohon Banding tidak melakukanpenyerahan BKP dan/datau JKP atau melakukan pemanfaatan JKP atauBKP tidak bewujud dari luar daerah pabean, tidak ada PPN yang harusterutang;Halaman 4 dari 39 halaman.
Terbanding/Terdakwa : Drh. ROBERT IRAWAN Diwakili Oleh : MADE SUKIADE, SH CENTRAL KEADILAN
239 — 574
termasuk;eSemua barangbarang Inventaris dan barangbarang perdaganganperternakan ayam dari perusahaan tersebut, satu dan lainnya yang tentangbanyak, macam serta jenisnya telah diketahui olen Pembeli, sehinggapihakpihak menerangkan tidak usah diuraikan lebih jauh dalam akta ini.e Segala hak yang dipunyai dan atau dapat dilakukan Penjual berdasarkanizinizin, lisensilisensi dan pengakuan yang berwajib mengenaiperusahaan tersebut, dan selanjutnya berikut segala sesuatu lainnya yangberada dalam dan termasuk datau
Terbanding/Tergugat VI : Ishak Noho
Terbanding/Tergugat IV : FONI DJAFAR
Terbanding/Tergugat II : EMI MAHMUD
Terbanding/Tergugat XI : Oku Mahmud
Terbanding/Tergugat IX : Rusli Djafar
Terbanding/Tergugat VII : Rahmat Dama
Terbanding/Tergugat V : Oli Musa
Terbanding/Tergugat III : LAILA YUSUF
Terbanding/Tergugat I : AISAH MAHMUD
Terbanding/Tergugat XII : Arman Anapia
Terbanding/Tergugat X : Kisman Zain
Terbanding/Tergugat VIII : Rohana Datau
167 — 0
Diwakili Oleh : SALIM WAHIDJI
Terbanding/Tergugat VI : Ishak Noho
Terbanding/Tergugat IV : FONI DJAFAR
Terbanding/Tergugat II : EMI MAHMUD
Terbanding/Tergugat XI : Oku Mahmud
Terbanding/Tergugat IX : Rusli Djafar
Terbanding/Tergugat VII : Rahmat Dama
Terbanding/Tergugat V : Oli Musa
Terbanding/Tergugat III : LAILA YUSUF
Terbanding/Tergugat I : AISAH MAHMUD
Terbanding/Tergugat XII : Arman Anapia
Terbanding/Tergugat X : Kisman Zain
Terbanding/Tergugat VIII : Rohana Datau
IWAN WAHYU SUSANTO, ST, MM
Tergugat:
1.Ketua Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Surabaya Drs. H. Musyafak Rouf MH.
2.Plt Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya UNSURI HA Sudjai SH. MH.
68 — 34
Gugatan Obscuur libelsa) Dalam petitum angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ParaTergugat melakukan perbutan melawan hukum, namun pada petitumselanjutnya Penggugat memintakan untuk menyatakan Surat Keputusan No.069/YAY/DPs/UNS/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 ( petitum 4)dan SuratKeputusan 427/G.JS/U/VII/2019 ( petitum 7) tidak sah atau batal demi hukum.Petitum untuk menyatakan sah datau tidaknya Surat Keputusan selaku ProdukHalaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 216/Pdt.G
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBMmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran.b.
CV. Sanfranco Anugrah Mahkota
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
335 — 227
Ringkasan Rekomendasi APIPmerekomendasikan Pengenaan sanksi pencantumandalam daftar hitam, karena telah melakukan perbuatansebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam DalamHalaman 25 Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.SMG5,Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 huruf datau huruf e. 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelasPenggugat layak diberikan sanksi black list Sesuai Pasal 3huruf d atau e Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa
101 — 48
dibuktikan dengan alatalat bukti tertulis maupun saksisaksidan apabila alatalat bukti tersebut tidak ada lagi tersedia secara lengkap, makapenguasaan secara fisik secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahunatau lebih secara berturutturut dan tidak digangu gugat oleh pihak lain sertadiakui oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai dengan hak lama ini dapatberasal dari tanah hak adat dengan alatalat bukti tertulis seperti girik, petok Datau
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
jugamelayangkan ichtisar pembangunan pasar dimaksud semenjak permohonan kerjasama dilayangkan Pihak Tergugat dR/Penggugat dK, sampai dengan perselisihanyang muncul kemudian akibat tindakantindakan sepihak yang dilakukan TergugatdR/Penggugat dK; vide bukti T9 dan T9.A;Bahwa namun iktikad baik Penggugat dR/Tergugat dK, tersebut justru dibalas olehTergugat dR/Penggugat dK, terhitung sejak Juni 1992 awal tahun 1993 denganmelakukan penarikan dana secara langsung dari Para konsumen dan tidakmelaporkan datau
78 — 21
Soeratin adalah sangat TIDAK BENAR;Gugatan Para Penggugat tersebut adalah hanya berdasarkan adanya Petok Datau Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 405 a/nMursidin P.
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHRISTIAN HEHANUSSA,MT. bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu Dengan Tujuan Menguntungkan DiriSendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan datau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau KedudukanYang Dapat Merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara,sebagaimana diatur dalam surat dakwaan KEDUA: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBMmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran.b.
53 — 14
Bahwa gugatan Para Penggugat PLURIUM LITIS CONSORTIUM :Mengapa Dominika Milo dan Petrus Bate memiliki bangunan rumah yangterletak didalam obyek sengketa tidak dijadikan Tergugat datau TurutTergugat ? Dan mengapa adik kandung Tergugat yakni : Gregorius Lowa,Maria Loko, Yohanes Dari, dan keturunan dari kakek Puu Balu yangadalah Ahli Waris Sao Longa Ngeo tidak dijadikan Tergugat atau TurutTergugat ?
19 — 9
Bahwa dari penerimaan gaji sebagaimana pada poin 6 (enam) di atas, kebutuhanrumah tangga biaya hidup lainnya demikian hubungannya dengan biaya hiduprumah tangga seharihari, sangatlah dirasakan minim datau tidak mencukupipada kebutuhan dasar dalam kehidupan berumah tangga, hal mana Penggugatselaku istri dan ibu dari anakanak Tergugat, bukanlah tipe seorang istri darikebanyakan pada umumnya, yang hanya dapat menggantungkakn segala sesuatukepada penghasilan suami semata, terlebiheblih anak Penggugat
MUSYARRAFAH ASIKIN,SH
Terdakwa:
1.Abdul Rahman Bin Rusyan Yunus Als Abdul
2.Sahar Bin Sarullah Als Caang
123 — 66
belum tentu membawaakibat baik itu lukaluka dan menghancurkan dalam Pasal 170 KUHP Ayat (1) sajasudah harus dipandang sebagai Tindak Pidana, bahkan jika merujuk pada bunyiPasal 406 Ayat 2 KUHP (baca: sebagaimana sering dijumpai seakanakandiidentikan dengan Pasal 406 KUHP) tentu semakin menggelikan jika tindak pidanatentang ketertiban umum dimana salah satu unsurnya dipandang sama dandisejajarkan (Seakanakan identik) dengan seekor hewan sedangkan jika dicermatidalam Bab XXVII tentang Menghancurkan datau
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dariluar Daerah Pabean sebagaimana dimalisud dalamPasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufe; atauf. ekspor Barang Kena Pajak;(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa KenaPajak, citau dalam hal pembayaran dilakukan sebelumdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
DEDI SEPRIYANTO, SH
Terdakwa:
Muhammad Shibghotullah als Miqdad als Asim als Mush ab als Kholid als Hani als Faisal Saptya Wadhana
207 — 224
Kajian ketiga terdakwa datang bersamaUceng alias Harry Kuncoro (sejak berjihad di Poso sebagai relawan dariSolo),kerumah Ismail menuju ruangan dapur tersangka melihat sudah adaSafei, Sutrisno, Temeng, Saiful, Suryadi, Ghani, Basuki, Suryadi alias Besur,dengan materi yang disampaikan tentang keutamaan tauhid bahwa orangmenjaga tauhi datau bertauhidakan dijamin masuk surga orang yang bertauhidberhak mendapat syafaat nabi Muhammad Saw kemudian yang bertauhidmeskipun punya dosa mereka akan masuk surge
MA
90 — 19
itu saksimendapat cerita bahwa kemenakannya yang bernama BA telah diperlakukan demikiantiga orang, dan selanjutnya saksipun menanyakan langsung kepada BA dan dijawabyang telah melakukan perbuatan pada diri BA adalah Hosen, Mahrus Ali dan Rofik, dansaksipun bertanya pada BA bagaimana ceritannya maka BApun cerita bahwa telahdipaksa oleh Hosen dan juga Mahrus Ali dan Rofik;Bahwa, saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsungkejadiannya oleh karena saksi Ali Wafa rumahnya berbeda datau
32 — 15
Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalah bahwa dalamketentuan Undangundang nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1)menyebutkan Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawasan Obatobatan dan Makanan.Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan I yangbertentengan dengan ketentuan
46 — 31
Putusan Nomor 50K/PM 1I02/AD/V/2018Menimbangmelawan hukum.Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalahbahwa dalam ketentuan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan NarkotikaGolongan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik sertareagensia laboratorium setelan mendapatkan persetujuan Menteriatas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatobatan danMakanan.Dengan demikian maka setiap penyalahguna