tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(NO/Niet Ontvankelijke Verklaara);Bahwa perihal putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidakberdasar, Tergugat memohon kepada Hakim Majelis agarmempertimbangkan pada asas semua manusia sama kedudukannya didepan hukum/persamaan memperoleh perlindungan hukum ( The rule ofLaw); Hakim Majelis haruslah mendengarkan para pihak secaraseimbang sebelum memutuskan putusannya (Audit et Atteram),Pemeriksaan yang tidak berpihak dan memberatkan salah satu pihak(Fair Rial/Self

Divisi Self EmployedMass Market dan Sdr. Eko Aryadi Prasetyoaji, Asset Liquidation UnitManager, berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A6 Jalan MT. Haryono,Kota Malang, sesuai Surat Permohonan Lelang No.

life), tapi juga menjamin pelaksanaan penegakan hukum yangtak merenggut hak tersebut, negara harus menjamin hak setiap oranguntuk hidup tanpa merenggutnya dalam penegakan hukum pidana;b. dalam prinsip hakhak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang takterenggutkan (non derogable right), tak boleh dicabut dalam keadaanapapun, pencabutan hak ini tidak diperkenankan bukan saja dalamkeadaan perang, apalagi dalam keadaan damai;c. hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (right in it self

PadahalPollycarpus memberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagaiterpidana atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetapsehingga seharusnya tidak lagi memiliki kKepentingan untuk melindungidirinya dari self Incrimination;Bahwa tidak adanya konitribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu penyebab dibebaskannyaMuchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi dan hinggasampai saat ini tidak lagi terlihat adanya upaya konkrit untuk mengusutpelaku

selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpamemperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF

selaku Direktur, saksi JONIZA EFENDI selaku Pinca maupunPinwil dan Wapinca tersebut bertentangan dengan SOP Perkreditan PT BPRMitra Danagung pada Bagian III Organisasi dan Manajemen Perkreditan angka302.2 Direksi halaman 86 huruf f, yaitu proses pencairan kredit dilakukan tanpaHalaman 79 dari 89 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pnn.memperhatikan dan memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azasazas perkreditan yang sehat.Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi SELF

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya, sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni atasnama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaan untuk usaha caf agarmenghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe, Mairini selaku AOkembali menjelaskan kepada Asnawi Abdullah bin Abdullah dan Terdakwabahwa permohonan kredit tersebut tidak dapat diproses karena debituradalah suami/istri (terafiliasi) dan tidak memiliki self financing yangmencukupi, namun Asnawi Abdullah bin Abdullah tetap memerintahkanMairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankan perintah di bawahtekanan, setelah

Roni dengandebitur telah menemui Kabag Kredit Komersial dan PemimpinCabang.e Pada prinsipnya saya menolak memproses kredit ini karenatidak feasible pembiayaan pembangunan ruko pada saat itudengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di wilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah terlalu banyak,debitur tidak berpengalaman di bidang properti juga tidakadanya self financing dari debitur dan, dikhawatirkan terjadinyasalah penggunaan kredit disebabkan keberadaan keterlibatanSdr.

kedua pintu agunan toko tersebutmenurut Tim Mapping adalah sebesarRp1.622.400.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluhdua juta empat ratus ribu rupiah).e Pemberian kredit tidak dilakukan rating sesuai denganketentuan bank yang berlaku (pelanggaran SOP).e Rating kredit seharusnya dilakukan oleh legal namuntidak dilakukan.e Saya telah menjelaskan kepada Kabag Kredit Komersialdan Pemimpin Cabang bahwa tidak dapat memproseskredit disebabkan debitur adalah suami/istri (terafiliasi)dan tidak memiliki self

kredit, dana sebagian digunakanuntuk proyek dan sebagian menutupi kredit lama, usaha tidak jalanlagi, nilai jaminan belum final, dan tidak melaporkan langsungkepada Direksi Bank Aceh;2) Pada Debitur Arizky Caf (Nurul Akbari), dana kredit digunakanuntuk membeli toko, pemberian kredit tidak sesuai dengan ratingbank, Account Officer telah menjelaskan kepada Kabag KreditKomersial (Terdakwa) dan Pimpinan Cabang bahwa tidak dapatmemproses kredit karena debitur suami istri (terafiliasi) dan tidakmemiliki self

,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.

kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self

Padahal Pollycarpusmemberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagai terpidana atasdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehinggaseharusnya tidak lagi memiliki Kepentingan untuk melindungi dirinyadari self Incrimination.Halaman 17 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT12.Bahwa tidak adanya kontribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu) penyebabdibebaskannya Muchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dankasasi dan hingga sampai saat ini tidak

Padahal Pollycarpus memberikan kesaksian dalamHalaman 58 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTXXIV.XXV.kedudukannya sebagai terpidanan atas dasar putusan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga seharusnya tidak lagi memilikikepentingan untuk melindungi dirinya dari Self IncriminationBahwa terkait kesaksian Tergugat II Intervensi dalam persidanganMuchdi PR tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa tetap sajaTergugat Il Intervensi diposisikan sebagai saksi mahkota dalampersidangan tersebut

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon' Peninjauan Kembali yangmerupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untukmenyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkankoreksinya.

Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenaitransaksitransaksi antara pihakpihak yang tidak mempunyai hubunganistimewa untuk membenarkan koreksinya.

nomor 142 kepada Tergugat, hal ini sebenarnya adalah kewajibanpenggugat sebagai wajib pajak untuk memberikan data dan informasi yangberkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yangketentuannya diatur pada pasal 35 A Undang Undang nomor 6 tahun 1983tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009, data dan informasi dari wajibpajak sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensipenerapan sistem self

Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.

pengadilan.padahal UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014 dalam Pasal 57 ayat (2a) menyatakanPutusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: (c) rumusan norma sebagaipengganti norma dari undangundang yang dinyatakan bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyekPraperadilan tidak sertamerta berlaku sebagai hukum (self

Hal ini didasari olehpengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UUKPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturankepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapatmenetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenaipelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPk).Hal 129 dari 258 Putusan No.119/Pid.Prap/2015/PN.JKT7) Selain itu dalam konstruksi hukum

terdahulu lalu dianggapbaik dan benar secara hukum baru dijalankan hukum selanjutnya, maksud sayabahwa apakah bisa terjadi kesalahan dan saya sendiri mengatakan bahwaputusan hakim yang mengatakan penyidik indipenden tidak boleh diangkat KPKmenurut ahli salah.Bahwa berkaitan dengan kewenangan KPK untuk mengangkat Penyelidik danPenyidik, bahwa KPK adalah Lembaga negara indipenden tadi sudah ahlisampaikan bahwa ada banyak ciri lembaga negara independen salah satunyapersis yang disebutkan tadi ciri self

diperintahkan oleh undangundang untuk dia atur dan sayatermasuk penganut yang kedua sebenarnya jadi yang bisa di atur sesungguhnyaadalah apa yang diesersi didalam undangundang itu sendiri nah kembalikepertanyaan penyidik independen saya pahami berdasarkan metode tafsir yangsaya pakai misalnya sistematis saya mengatakan sebenarnya undangundangSELmemberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan itu dan karenanyaketika KPK membuat aturan sendirinya itu saya bermaksud ini adalah sebagiandalam menjalankan self

Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik;d.

Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik;Hal. 15 dari 84 hal. Put. Nomor 1151 K/Pid.Sus/2016d.

No. 109 PK/PID.SUS/2015menyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD RiauCabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.

SARAS PERKASA tidakmenyerahkan Self financing pada saat pengajuan kredit di BPD RiauCabang Batam, dan ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.

Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Jadi,seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan /merugikan dirinya di muka persidangan, maka majelis hakim berpendapat terdakwamenyangkal atau membantah keterangan saksisaksi yang menerangkan tentangperbuatan terdakwa dipersidangan namun bantahan

Freeport Indonesia; dane PTRTI sudah melakukan kewajiban Tahun Pajak 2006 sesuaiasas self assesment dan sudah diuji dalam pemeriksaan pajakyang sudah selesai tahun 2008;5.

BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market in casu TergugatIl dalam perkara a quo.Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan ParaPenggugat tersebut juga dapat terlinat dari formulasi Gugatan yang tidaktersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidakmenggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya2. Eksepsi Gugatan Error In Persona.a.

Sestama Bakamla tentangPermohonan Penyampaian KAK/ TOR APBNP BAKAMLA TA 2016.2 (dua) lembar fotokopi APBNP TA. 2016.2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan rincian penambahan anggarandengan total Ro1.876.163.847.000,1 (satu) bundel asli Rincian Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 beserta post it bertuliskan Matriks Semulamenjadi Self Blocking Rev.

Ill 2016 sesuai Inpres Penghematan/Pemotongan.3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Trilateral Meeting revisi RenjaBAKAMLA tanggal 1 September 2016.4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Penelahaan Revisi PerubahanCatatan dalam Halaman IV DIPA (Self Blocking) Tahap Il BadanKeamanan Laut TA 2016 tanggal 9 September 2016.Hal 180 dari 201 Hal.

Nusa Kita Cemerlang (NKC) memiliki kewajiban perpajakanyaitu, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan yang antara lain PT.Nusa Kita Cemerlang (NKC) wajibmembuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak PertambahanNilai (PPN) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani ke KantorPelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar

Nusa Kita Cemerlang (NKC) memiliki kKewajiban perpajakanyaitu, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendirikewajiban perpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan yang antara lain PT.Nusa Kita Cemerlang (NKC) wajibmembuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak PertambahanNilai (PPN) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani ke KantorHalaman 38 dari 193 halaman Putusan Pidana