Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-09-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PA BARRU Nomor 56/Pdt.P/2014/PA.Br
Tanggal 15 Oktober 2014 — PEMOHON
2216
  • nasab, semenda dan sesusuan , ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak , hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 23-10-2013 — Putus : 08-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PA KALIANDA Nomor 0058/Pdt.P/2013/PA.Kla
Tanggal 8 Nopember 2013 — Pemohon I selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ; Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
685
  • perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2013, diDesa XXXKecamatan XXX Kabupaten XXX, adalah setelah berlakunyaUndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (qd)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 07-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA BARRU Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Br
Tanggal 20 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
149
  • dengan lakilaki bernama calon suami tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
Register : 25-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1502/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
168
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak ANAKPENGGUGAT, umur 9 Tahun;5.
Register : 03-01-2017 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 05-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017
Tanggal 19 Januari 2017 — Saidi Arsyad, Kopka NRP 567842
5017
  • Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui narkotikaadalah barang terlarang karena di Satuan Terdakwa telah seringdiberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apelagar menjauhi narkotika namun karena salah pergaulan dan salahmemilin teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabuTerdakwa mau saja. .6.
Putus : 16-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961 K/PID/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — Cicilia Tri Agustina, S.Pd. alias Cicilia Anak Suparjo
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • anggaran Wakil Bupati" ucapan ini ditujukankepada saksi korban Mohtar Idris, Majelis Hakimmempertimbangkan katakata tersebut merupakan bentukpenghinaan, hal tersebut selaras dengan pendapat ahli Herianto,S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa katakata "kaudan kata pajoh tersebut tidak pantas diucapkan oleh Terdakwakepada saksi korban Mohtar Idris, mengingat katakata itudiucapkan dalam situasi formal;Bahwa kami Penuntut Umum juga berpendapat kata "PAJOH"yang ada dalam kalimat tersebut sudah ada penekanan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 636/Pid.Sus/2015/PN SDA
Tanggal 21 Maret 2016 — DEDDI UTAMA
275
  • keterangan dalam Berita Acaratersebut tanpa diberi kesempatan kepada saksi untuk membaca ulang atasketerangan yang telah diberikan dinadapan petugas penyidik, maupun petugaspenyidik tidak membacakan kembali keterangan saksi sebelum saksimenandatangani Berita Acara;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan terdakwa tersebutmaupun saksi Nurbianto Pengadilan menilai bahwa alasan tersebut tidakberdasar dan tidak logis, karena dari keterangan saksi verballisan Sidiq RomliAdji yang menerangkan bahwa tidak ada penekanan
    diberikan kepada petugas penyidik, sehinggaalasan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dipaksa untuk memberikanketerangannya dan saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca kembaliadalah tidak berdasar ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka alasanalasanterdakwa maupun saksi Nurbianto tersebut haruslah ditolak, oleh karena ituMajelis berpendapat bahwa keterangan terdakwa yang diberikan dihadapanpetugas penyidik maupun saksi, merupakan keterangan terdakwa dalamkeadaan bebas tanpa adanya penekanan
Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 52 /Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 27 Mei 2019 — Ni Nyoman Sariani melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Megati Tabanan
5930
  • Meski demikian Tergugat tidak serta mertamelakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancamanlelang secara lisan. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakanwanprestasi atau inkar janji, seharusnya Tergugat terlebin dahulumelakukan Gugatan wanprestasi kepada Penggugat melalui pengadilannegeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengandemikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum.7.
    Menyatakan bahwa Penggugattelah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada Penggugatmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang daritata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpangmenurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) hurufe. Danmenghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman ancamanyang mengandung unsur tindakan melawan hukum..
Register : 30-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 799/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
VICTOR M. SURIBURY, SH., MH.
Terdakwa:
CHANDRA INDRA BUANA
8110
  • menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP jadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan
    menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan,oleh sebab itu penekanan
Register : 10-12-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SENGKANG Nomor 105/Pid.Sus./2015/PN. Skg
Tanggal 3 Juni 2015 — PANYORI Bin CAPPOLO
749
  • Tentang unsur Setiap orang ; Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Setiap orang atau biasa jugadisebut barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidangpengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP,jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran
Register : 12-05-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 148/PID/2015/PT MKS
Tanggal 4 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI ARMASARI, SH
Terbanding/Terdakwa : WAHYU EKA SANTOSO BIN TALLASA ALIAS JIMMY WAHYU ALIAS WAHYU
6257
  • M,Sp.F, yang menerangkansebagai berikut : Kaku mayat sudah tidak ada, lebam mayat warna ungu gelap padadaerah depan tubuh dan pinggang sampai kaki yang tidak hilangdengan penekanan, serta pembusukan lanjut Sesuai perkiraan waktukematian antara 24 jam s/d 48 Jam, panjang mayat 145 Cm, denganstatus gizi baik/sedang;Perlukaan baru (tandatanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukan Luka memar pada daerah belakang kepala kanan, ukuran 5,9 Cm x 4,6Cm; Luka lecet tekan pada daerah hidung dan mulut,
    M,Sp.F, yang menerangkansebagai berikut :Kaku mayat sudah tidak ada, lebam mayat warna ungu gelap padadaerah depan tubuh dan pinggang sampai kaki yang tidak hilangdengan penekanan, serta pembusukan lanjut Sesuai perkiraan waktukematian antara 24 jam s/d 48 Jam, panjang mayat 145 Cm, denganstatus gizi baik/sedang;Perlukaan baru (tandatanda kekerasan fisik intravital) yang ditemukanLuka memar pada daerah belakang kepala kanan, ukuran 5,9 Cm x 4,6Cm;Luka lecet tekan pada daerah hidung dan mulut, ukuran
Upload : 12-02-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 2 /PDT/2020/PT DPS
Wayan Suwarni, melawan PT BPR SRI PARTHA,
8465
  • Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGATdinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebihdahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melaluipengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum.Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum..
    Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatupenyelamatan kredit.Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGATmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tatacara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e.
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYA PRIMA SENTOSA;
4417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kata kunci untuk mendapat fasilitas adalah kata untuk diolahlebih lanjut dengan penekanan pada kata diolah, namun Majelisdalam pertimbangannya lebih menekankan pada kata agar barangtersebut mendapat nilai lebih tinggi untuk penggunaannya.,...
    (halaman29 alinea ke6 putusan a quo) sehingga akhirnya berkesimpulan bahwadisatukan menjadi satu kesatuan termasuk dalam pengertian diolah.Untuk membuktikan bahwa penekanan yang diberikan Majelis tidakmenyentuh pada makna diolah, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggambarkan skema dari pengertian Kegiatanindustri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1aKeputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002 tanggal 12Februari 2002 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan MeniteriKeuangan
Register : 10-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sak
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon:
Tengku Indra Bayu
Termohon:
Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resor Siak dan Satuan narkoba Polres siak sri indrapura
7328
  • Sak2004 tersangka harus dianggap tidak bersalah dengan prisnsiphukum praduga tidak bersalah sampai diperoleh keputusanyang berkekuatan hukum tetap;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan kepada tersangka sesuaidengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atauketerangan diberikan kepada tersangka kepada penyidikdiberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dalam bentukapapun juga, sehingga tersangka dalam memberikanketerangan harus bebas dan "kesadaran murni tidak bolehdipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan
    fisik dengandan dalam bentuk apapun;Bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus bebasdan kesadaran murni tidak boleh dipaksa dengan caraapapunjuga baik penekanan fisik tindakan kekerasan danpenganiayaan maupun tekanan dari penyidik maupun dari pihakluar;Bahwa semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakuiHak Asasi Manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkandalam landasan konstitusionalnya.
Register : 20-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 12-K/PM.I-07/AD/II/2020
Tanggal 28 Mei 2020 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Sariyanto
99237
  • Memberi penekanan kepada pelaku tradisi.d. Memisahkan para pelaku dari yang sakit danyang sehat.e.
    dengantopi 611 serta membawa selang air yang berukurankurang lebih panjang 50 cm dengan materi di etape3 yaitu. merayap, mengguling, menjungkirmenghilang, jalan jongkok dan yang bertanggungjawab di etape 3 yaitu Terdakwa, rute Etape 3sampai dengan Etape 4 terdiri dari jalan tanahbekas tambang, tanjakan dan jalan raya beraspaldan yang bertugas untuk memilih rute/ tinjau medansetiap Etape yaitu Batih dan staf Operasi Yonif611/Awl dengan maksimal ditempuh oleh pesertaselama 2 jam.Bahwa Saksi4 menerangkan penekanan
    terima para pesertamelakukan istirahat dan diberi minum air putihsetiap anggota di beri minum satu gelas kemudiandilanjutkan gerakan yang sama waktu di etape1.Bahwa sekira pukul 10.30 WITA para Pelaku acaraTradisi penjemputan tiba di etape3 yang terletak didaerah tambang dekat bekas kandang kambingdengan kordinator Etape Lettu Inf Sariyanto(Terdakwa) diadakan pengecekan dan serah terimadari kormat Etape2 kepada kormat Etape3.Selanjutnya diberikan pengarahan oleh Serda OneAprilia yang pada intinya penekanan
    Bahwa sebelum kejadian jatunnya korban PradaJemmy pada saat mengikuti acara tradisipenerimaan anggota bintara tamtama baru Yonif611/Awl pada tanggal 14 November 2019 Saksi9pernah mendapat penekanan atau informasi yangbertujuan untuk meminimalisir adanya korban dalamlatihan satuan ataupun kegiatan lain di satuan dariAsintel Kodam VI/Mlw pernah menyampaikanmelalui Whats App tapi saya lupa waktunya tentangkejadian heat stroke anggota Yonif 614/Rjp padasaat melaksanakan latinan peleton beranting, padasaat
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3617 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — 1. RINA PURBOWATI, DK. VS SETYA BUDIYANA
573387 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan Termohon Kasasitersebut merupakan cara penekanan, teror dan membuat ketakutanPemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi mengikuti saja kehendak dariTermohon Kasasi untuk melakukan jual beli hak atas tanah miliknyasekalipun pada awalnya adalah perbuatan hukum hutang piutang. Lebihjanggal lagi bahwa harga jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 2011adalah seharga/sebesar Rp42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah) untukluas tanah 844 M?
    Jelas karenaadanya penyalahgunaan keadaan, penekanan paksaan teror dan ancamansehingga Pemohon Kasasi tidak mempunyai pilihan lain alias jual bellidengan dibawah tekanan dan paksaan secara psikologis sebagai Debitur;Bahwa Judex Facti memeriksa lokasi setempat atau mengadakan sidangditempat obyek sengketa seharusnya mengerti dan mendalami adanyakejanggalan dan aneh jika tanah dan bangunan rumah Pemohon Kasasidilakukan transaksi jual beli hanya seharga Rp42.000.000, (empat puluhdua juta) saja.
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 7 Maret 2018 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
70
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.. Bahwa Penggugatdan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suamiistri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :1. ANAK 1, lahirtanggal 21 Des 19962 ANAK 2, lahirtanggal 14 Agustus 19983. ANAK 3, Lahirtanggal 23 November 2003Ketiga anak tersebut saat ini tinggal Bersama Penggugat..
Register : 23-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 222/Pdt.P/2015/PA.Skg
Tanggal 6 Juli 2015 —
104
  • karena nasab, semenda dansesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukumIslam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 05-01-2018 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA KALIANDA Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Kla
Tanggal 31 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
172
  • dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 02 April 1980, diDesa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran,adalah setelah berlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangnomor 1 tahun 1974, menurut Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 01-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1140/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IRFANO RUKMANA RACHIM, SH
Terdakwa:
AHMAD BAHARI bin SUKARI
5618
  • Penganiayaan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut:Ad. 1. unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan