Alat bukti Surat: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B606/Kua.03.05.3/PW.01/10/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pancatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman ProvinsiSumatera Barat, sesuai dengan yang telah bermeterai cukup dan telahdinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyatacocok lalu diberi, tanda P, diparaf;B.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahan pada hari Jumat, tanggal 7 September 2001, di Sangkuru,Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 347 / 02 / X / 2001, tanggal 3 10 2001 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pancatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.2.

No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf fPP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusanini kepada Pegawai Pancatat

mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi danTermohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal24 Oktober 2016 telah mengajukan surat permohonan, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor206/Pdt.G/2016/PA.ML, tanggal 25 Oktober 2016, dengan dailildalil sebagaiberikut:1 .Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang telah menikah di hadapanPembantu Pegawai Pancatat

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatanPenggugat harus dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Kudus untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada PPN (Pegawai Pancatat

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pancatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Purwokerto Timur KotaPurwokerto provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam register khusus untuk itu.5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Hal. 4 dari 19 Put.

yang menjadi dakwaan Penggugat yaituketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagaisuami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, makahakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pancatat

Putusan Nomor : 180/Pdt.G/2017/PA.PdlgMenimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepadaPegawai Pancatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat

mengenai cerai gugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaPengadilan Agama Garut berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 merupakan bukti akta otentikperkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut agamaIslam di hadapan Pegawai Pancatat

hadhanahPenggugat selaku ibu kandungnya, maka sesuai Pasal 156 huruf d KHI,kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dibebani nafkah anak sesuaikemampuannya dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pancatat

., Halaman 21 dari 24Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Undang UndangNomor 50 tahun 2009 diperintahkan Panitera Pengadilan Agama untukmengrimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pancatat Nikah dimana Penggugatdan Tergugat bertempat tinggaldan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugatdan Tergugatdilangsungkan ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yangberada dalam lingkup bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat

ritivant dan Undra Guswandi semasa fnidupnva merupakan pasandansuami istri vand telan terikat dendaan perkawinan vana sah selak fanadal 16Macamher FAR dan diratat niah Panawal Pancatat Nikah Kantar LlrniseanwsAnama Karamatan Auara Runan feaat int manied: KMeramatar Pacar AAuaraUap OITA Mge (SS SD CTS, GAN fg wee : waeDro eee LF we we aLeu yf.

Putusan Nomor 3615/Pdt.G/2016/PA.Tgrskedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untukmengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pancatat Nikahsebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya

ABUSTANG, S.Ag selaku Pegawai Pancatat Nikah pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone oleh karenanya Majelis menilaibahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah isteri sahdari Terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka terhadapunsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi pula atas perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaanPenuntut Umum kepada Terdakwa dalam pidana Pasal

padahaltidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh sebab itu) menurut Majelis Hakim Tergugat tidakhendak mengajukan alat bukti; Menimbang, bahwa pada saat dibacakan PutusanPenggugat menyatakan dalam keadaanMenimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara exofficio perlu) memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kudus untuk menyerahkan salinan putusan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada PPN(Pegawai Pancatat

Tgrssalinan putusan ini kepada Pegawai Pancatat Nikah sebagaimanamaksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat; Memperhatikan semua peraturan perundangundangan yangberlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta

mengenai ceraigugat berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka Pengadilan Agama Garut berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 merupakan bukti akta otentikperkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pancatat

berpendapat bahwa gugatan Penggugat yangmeminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus dengan perceraian dapatdikabulkan karena memenuhi ketentuan pasal 19 butir 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat danTergugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum dari Pengadilan yang memutusperceraian tersebut untuk memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjukmengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkepada Pegawai Pancatat

GUGAT CERAI1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hariSelasa tanggal 16 Februari 2016, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 0073 / 026 / Il / 2016, tanggal 16 Februari 2016 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pancatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo.Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga terdaftarnya gugatan ceraiini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 2 tahun, 5 bulan lebih lamanya.Bahwa

karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 joPasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian aquo; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untukmengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pancatat