Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPKl2014/PN. BDG
Tanggal 26 Juni 2014 — MUNJIRIN Bin HAMBARI
5821
  • Cianjur, yang mempunyai tugas Pokok Fungsi Membantu Kepala SubBagian Keuangan dalam hal menerima, menyimpan dan menyalurkan uang yangdikelola oleh Subag Keuangan, termasuk diantaranya uang Intensif Guru ;Bahwa dari pengakuan Sdr. MUNJIRIN bahwa jumlah uang Insentif / KesejahteraanGuru yang digelapkan oleh Sdr. MUNJIRIN terse but adalah sebesar Rp. 500.000.000,(Jima ratus juta rupiah ) dan dari laporan yang saksi terima dan klarifikasi langsungkepada Sdr.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 24 Juni 2015 — Drs. ONGGUNG SILABAN
6637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG WIYONO, S.H, M.H. bin PURWADI (PNS Kepala subbagian penelahaan Hukum Biro Hukum dan Organisasi SekretariatJendral Kemenirian Kehutanan) :Bahwa izin IPHTM yang diterbitkan oleh Bupati HumbangHasundutan tidak berpedoman kepada PP Nomor 6 Tahun 2007Juncto PP Nomor 3 Tahun 2008 dan PP Nomor 24 tahun 2010maupun Permenhut RI Nomor P.58/Menhut!
Putus : 12-07-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Sbr
Tanggal 12 Juli 2018 — SRI RATNA, DKK. Sebagai Para Penggugat Lawan : .PT. Bank Perkreditan Rakyat Bpr Mitra Harmoni indramayu Cab Cirebon, DKK. Sebagai Para Tergugat
12221
  • ., Kepala Subbagian BantuanHukum Ill D pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan, Rr. Fitririjanti Desiana, S.H.,M.M., Kepala SeksiHukum Dan Informasi KPKNL Cirebon, Calvinus W.Nababan, S.H., Dinta Cahaya Sari, S.H., Haenry WaskitoJati, S.H., masingmasing Pelaksana pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan, Dwi Dedi Kristianto, S.E.
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 19 Agustus 2014 — ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA
6041
  • saja yaitu bulan April, Mei dan Juni yangberjumlah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratusribu rupiah) ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutterdakwa menyatakan bahwa saksi memotong gaji terdakwahanya 3 (tiga) bulan melainkan mulai bulan Januari sampaidengan September tahun 2012 ; Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut,Saksi tetap pada keterangannya ;SAKSI V : UTY WAHID.e Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan pada tahun2007 sampai dengan tahun 2008 menjadi Kepala SubBagian
Register : 29-04-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 09-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 31/PDT/2013/PTY
Tanggal 1 Agustus 2013 —
5829
  • ,M.H Kepala SubBagian Bantuan Hukum IA pada Biro Bantuan HukumKementerian...........cceeeeeeeeesKementerian Keuangan;4) LIMAR MARPAUNG, S.H. Kepala Sub Bagian BantuanHukum I.B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;5) RIZAL ALPIANI,S.H. Kepala Sub Bagian Bantuan HukumI.C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;6) HASYA ILMA ADHANA, S.H. Kepala Sub Bagian BantuanHukum I.D pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;7) SAHAT B. H. J. PARDEDE, S.H.
Register : 22-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 314/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 3 Nopember 2015 — PT. EMPREZZ NAMI . Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh APRILIN LUSTINAR SEREVVINA selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian No.74 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. NIDA KHAIRANY,SH yang dalam hal ini diwakilI oleh LEONARDO SILITONGA, SH.,MH Advokat yang berkantor di Silitonga & Co ,Lawyers, Jln.Danao Toba No.104 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------------PENGGUGAT;
9172
  • ., MSC Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasaPemerintah.Ahli menerangkan bahwa Ahli seharihari bertugas sebagai Kepala SubBagian Bimbingan dan Pengadaan yaitu memberikan pembinaan dankonslultasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.Ahli menerangkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahdasar hukum yang digunakan adalah berpedoman kepada PeraturanPemerintah Nomor: 54 tahun 2010 beserta perubahannya.Ahli menerangkan bahwa untuk pengadaaan tahun 2014, menggunakandasar
Register : 28-01-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 18 Oktober 2016 — PT. TIRTA DHEA ADDONICS PRATAMA, Berkedudukan di Jalan Graha Tirta, Jln Raya Setu No. 6A, RT/RW : 001/03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS AFFANDI LUBIS,S.H., Advokat/ Pengacara dari Kantor Aris Affandi Lubis & Associates, beralamat di Jl. Tanjung Raya, Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai.......................................................................................................PENGGUGAT;
186118
  • ., Kepala Subbagian Advokasi Hukum Bina Margadan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA, S.H.
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
282509
  • (BB41) 67245 (empat puluh lima) lembar : surat perintah membayar ( SPM ) tanggal 16 5 2007 Nomor : 00074 / Setjen / RO UM KLM / V / 2007 sebesar Rp.4.840.964.537 (empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilanratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada PTMASARO RADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djioko Purnomo, SE.
    (BB42) 67342 (empat puluh dua) lembar : surat perintah membayar ( SPM )tanggal 23 8 2007 Nomor : 00199 / Setjen / RO UM KLM / VIII /2007 sebesar Rp. 1.589.067.045 (satu milyar lima ratus delapan puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) kepada PT MASARORADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djioko Purnomo, SE.
    (BB43) 67451 (lima puluh satu) lembar : surat perintah membayar ( SPM ) tanggal23 8 2007 Nomor : 00199 / Setjen / RO UM KLM / VIII / 2007sebesar Rp. 1.589.067.045 (satu milyar lima ratus delapan puluhsembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) kepada PT MASARORADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djoko Purnomo, SE.
    (BB63) 694 18 (delapan belas) lembar : surat perintah membayar ( SPM ) tanggal21 12 2006 Nomor : 00059 /SKORSEKJENII/ 2006 sebesar Rp.3.400.564.3683 (tiga milyar empat ratus juta lima ratus enam puluh Putusan, Nomor : 32/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst, hal 367 dari 395 hal empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah ) kepada PT MASARORADIOKOM ditandatangani kuasa pengguna anggaran kepala SubBagian Verifikasi Djioko Purnomo, SE.
Register : 02-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUZEN HERMANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
8148
  • TERBANDING Ilsemula TERGUGAT II KONVENSI/TURUT TERGUGAT IlREKONVENSI; yang dalam perkara ini telah memberi kuasakepada:e Tio Serepina Siahaan, SH, LL.M; Kepala Biro Advokasi ,Kementrian Keuangan;e Pangihutan Siagian, SH, MH; Kepala Bagian Advokasi IIIpada biro advokasi, Kementrian Keuangan;e Nikodemus Sigit Rahardjo; Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda;e Sudirman; Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN KalimnatanTimur dan Utara (Kaltimtara);e Yadhy Cahyady, SH, MH; Kepala Subbagian
Register : 26-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 34/G/2021/PTUN.PDG
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 26 BP2JK Wilayah Sumatera Barat T.A. 2021 Pada Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat
392289
  • ., M.P.W.K.Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata UsahaBP2JK Wilayah Sumatera Barat..Alamat : Jl. Banjir Kanal No. 1, Parak Kopi, Padang,Sumatera Barat.4 Nama : Aprilia Gayatri, S.H.Jabatan : Staf Bagian Hukum, Informasi JasaKonstruksi, dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Konstruksi.Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan.5 Nama : Koko Gilang Nugroho, S.Kom.Jabatan : Staf Subdirektorat Kepatuhan Intern.Alamat : Jl.
Register : 10-02-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 Nopember 2014 — 1. PROF. DR. IKA MUSTIKA, S.U., 2. NASRUL ZAINUDDIN, S.IP lawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
5948
  • Kepala Subbagian Pertimbangan dan BantuanHukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia), HENDRYKRIS(DRS. HENDRYKRIS, M.M. Kepala Bagian Perlengkapan, BiroKeuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian RepublikIndonesia), EDY NUGROHO (EDI NUGROHO, S.Sos. KepalaSubbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Kementerian PertanianRepublik Indonesia), POSMAN (A. POSMAN SIANTURI, S.H.
Putus : 30-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/Pdt/2013
Tanggal 30 Januari 2014 — BONNIE HERMAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, dk
7857 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,CN, dan kawankawan, Kepala BiroHukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, KepalaBagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Daerah padaBiro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa Barat,Kepala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum padaBiro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiJawa Barat, Kepala Sub Bagian Non Litigasi
Register : 20-05-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 50 - K / PM I-03 / AD / V / 2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — Praka Alamsyah Damanik
4117
  • Terdakwa berada dalampenahanan sementara dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000, (delapanratus juta rupiah) atau pidana kurunganpengganti selama 3 (tiga) bulan.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.Menetapkan barangbarang bukti berupa :Surat surat:1 (satu) lembar Laporan hasil uji Narkoba No.3844/0031.T/LHU/LKL PR/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010tentang hasil pemeriksaan urine Praka Alamsyah DamanikNRP 3194044780575 yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian
Register : 20-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : NURUL HIDAYAH, SE Diwakili Oleh : SETIAWAN PUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH
16193
  • masyarakat yangdiperoleh dan digunakansertadipertanggungjawabkan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa pada Bulan Desember 2016, kegiatan Program Nasional Agraria(PRONA) tahun 2016 di Desa Gunung Sari berakhir dan sebanyak 348 (tigaratus empat puluh delapan) bidang/ persil, dinyatakan memenuhipersyaratan dan telah diterbitkan sertifikatnya, selanjutnya sertifikat tersebutdiserahkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenKampar yang diwakili oleh Saksi Rubito selaku Kepala Subbagian
Register : 14-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Oktober 2013 — - JANTJE TAEK, SE., MM alias JANTJE - JOHANIS BERE, A.Md alias JHONY
13356
  • ,MM, menandatangani Surat Perintah PencairanDana (SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaandan Pihak ketiga sesuai nama yang tercantum dalam SP2Dmengambil sendiri SP2D pada Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Mdlalu menukarkan SP2D dengan cek tunai pada ESAU SINO selakupetugas pembantu Kuasa BUD, Cek tunai tersebut kemudianditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bankyang telah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesiaakan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE
    KU.954/5/II/2009,tanggal 23 Pebruari 2009 ;e Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa II sebagi Bendahara bantuankeuangan adalah memuat SPPLS, menyiapkan adminitrasi berupaSPMLS untuk ditanda tangani oleh Kepala Bagian keuangan selakuKuasa pengguna anggaran setelah ada disposisi dari Bupatikemudian dilanjutkan kepada saya untuk diteruskan kepada subbagian perbendaharan untuk diterbitkan SP2D ;e Bahwa yang menanda tangani SPPLS adalah Terdakwa II bersamaKepala Bagian keuangan selalu Kuasa pengguna anggaran
Register : 12-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
193101
  • Menyatakan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan PutusanSela ini akan diperhitungkan bersama putusan akhir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari MustofaWijaya Moekti, melalui Kuasa Hukumnya perihal: Surat Permohonan untukHalaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIMasuk sebagai Penggugat Intervensi tertanggal 15 Februari 2018 melalui SubBagian Umum PTUN Tanjungpinang pada tanggal 15 Februari 2018;Menimbang, bahwa atas permohonan Mustofa Wijaya Moekti tersebut
Register : 11-06-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN Unh
Tanggal 14 Desember 2015 — - SAUT SITORUS
488105
  • register dalam barang bukti tersebutditulis oleh saksi Tarsan Samin ;Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada perbedaan nomor surat yangsama perihalnya berbeda yang dikeluarkan Bupati ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakmengetahui keterangan saksi tersebut ;IRSYAN BIN SYAHRUDIN SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :8.Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkandipersidangan ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemda Kabupaten Konawe Staf SubBagian
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Maret 2012 —
3929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang tunai senilai Rp.58.403.000,00 (lima puluh delapan juta empatratus tiga ribu rupiah) ;6. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Fakfak Nomor: 23/PDAMFF/KPTS/VIII/2008 tanggal01 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Kepala Bagian, Kepala SubBagian dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Fakfak;7. 2 (dua) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) PekerjaanPengadaan/Pemasangan Pipa GIP diameter 100 mm Loksi JI.
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — PERKUMPULAN PENGUSAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN BEKASI (PPKKB) VS BUPATI BEKASI;
12774 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Pelaksana pada Subbagian Pembinaandan Bantuan Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor diKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi DesaSukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2017berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3248/Huk tanggal 06September 2017;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Mnk
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11647
  • ., Jabatan Kepala Subbagian Umum BPS Provinsi Papua Barat, FERLLY EVELINNIKIJULUW, SP. Jabatan Staf BPS Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khususNomor B019/BPS/91000/X/2017 tertanggal 05 September 2017 (terlampir), Selanjutnya disebut juga sebagai KUASA TERGUGAT V;Pemerintah Negara RI c.q Menteri Kesehatan RI c.q Kepala Kantor Wilayah DinasKesehatan Provinsi Papua Barat c.q.