mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yangbersangkutan

Bahwa penyebutan dan penentuan secara jelas dan spesifik atasPKWT tersebut sangatlah penting dan esensial, karena menurut Pasal 50 UUKetenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan dasar adanya hubungan kerjaantara pengusaha (d.h.i. perusahaan outsourcing) dengan pekerja. Selanjutnya,menurut Pasal 54 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan ditentukan bahwa isi perjanjiankerja antara lain harus memuat :e jabatan atau jenis pekerjaan;e tempat pekerjaan;Hal. 6 dari 74 hal. Put.

Bahwa 2 (dua) Penggugat tersebut pada saat gugatan a quodidaftarkan di PHI pada PN Banda Aceh memang sudah tidak memilikihubungan kerja dengan perusahaan outsourcing (d.h.i. PT. Sadewa Indo Putra)maupun dengan PT. Pertamina EP karena telah diputus bersalah melakukantindak pidana pencurian. Oleh karena itu, gugatan kedua Penggugat tersebutmemang seharusnya tidak dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan JudexFacti di atas.5.

(Dadahal sebelumnya Termohon telah terlebihdahulu memberitahukan kedatangan Termohon kepada Pengurus RukunTetangga setempat), hal tersebut terus berlanjut Sampai kemudian Termohon diizinkan untuk memasuki rumah (d.h.i Pemohon sedang dinas luar kota keJogjakarta via darat).Dirumah itu, Termohon dan ibu Termohon ternyata bertemu dengan Ibu mertuaTermohon yang selanjutnya menghubungi kerabatnya di Surabaya yangbernama XX untuk menemui Termohon, setelah melakukan pembicaraanpembicaraan dan setelan mereka

(mantan pacarTERMOHON)TERMOHON : menjawab tya sudah dengan muka merahPEMOHON : mama sudah denger ya apa yang dikatakan nina,mamasebagai saksi hidupMAMA : mama menganggukan kepala(Mohon Periksa halaman 7 dan 8 Point 28 dan 30 Permohonan a quo)Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa melalui ilustrasipercakapan fiksi inilah (d.h.i dugaan/tuduhan adanya Perselingkuhan/Zina yangdilakukan oleh Termohon), Pemohon menganggap telah mempunyai alasanyang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.B.

Bahwa Pemohon tidak pernah hadir secara in persoon dalam upayamediasi yang pelaksanaannya diatur berdasarkan PERMA no. 1 tahun 2016pada perkara a quo, padahal pada kesempatan mediasi tersebut, Termohonbermaksud mengajak bersepakat, sebagaimana telah dituangkan secaratertulis oleh Pemohon agar untuk selanjutnya dapat diterima dan dicermatioleh Pemohon (d.h.i tidak diterima bahkah ditolak oleh Pemohon melaluiKuasa Hukumnya), antara lain untuk :a. agar Pemohon mau melakukan /slah dengan Termohon demikebaikan

melanggengkan pernikahan dengan perbuatan serta tindakantindakan yang selanjutnya akan Termohon jabarkan dalam jawaban aquodibawah ini.Bahwa Permohonan a quo terkesan terlalu dipaksakan, bahwa apabiladiperhatikan secara cermat melalui materi Permohonan a quo yang terlalumengekspolitasi hinaan dengan ilustrasi fiksi dan tabu tersebut, akan dapatdiduga sifat tabiat dan karakteristik dari Pemohon, dalil dalil Pemohon yangsecara langsung telah menuduh dan memfitnah Termohon secara tanpa alashak tersebut (d.h.i

Raya KalliRungkut Nomor 27, Kota Surabaya yang diwakillPengurus Koperasi, d.h.i. Ketua Koperasi SerbaUsaha Anugerah Arta Jaya Jawa Timur, Tuan RichiWenas sebagaimana ternyata pada Akta PendirianKoperasi Nomor: 02, Tanggal 27 Maret 2009 besertalampiranlampirannya dari Notaris Srianing, SH, dalamhal ini memberikan kuasa kepada 1. ADITYODARMADI, SH, MH, 2. RACHMADI MULYO W, SH,MHum, 3. MOHAMMAD RIZARUL Z, SH, dan 4.

Januari 2014 s/d tanggal 16Februari 2014; 222 oon nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnPenahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal Yogyakarta, 13 Februari 2014, No.PRINT273/0.4.10/Ep.1/02/2014, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 04Maret 2014; = 222 nnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnnMajelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal Yogyakarta, 25Februari 2014, Nomor : 90/PNH/III/2014/PN.YK. sejak tanggal 25 Februari2014 s/d tanggal 26 Maret 2014; Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i

Indonesia yang kemudian beralih kepada Sistem Layanan InformasiKeuangan (SLIK) yang diatur dan dikelola oleh OJK.Bahwa pengaturan tentang SLIK diatur di dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan PermintaanInformasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (untukselanjutnya disebut POJK SLIK).Bahwa Pasal 2 ayat (1) POJK SLIK mengatur pihakpihak yang menjadiPelapor Informasi Debitur kepada OJK sebagai pengelola SLIK yang salahsatunya adalah Bank Umum d.h.i

7 POJK SLIK).Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG.10.11.12.13.14.15.16.Bahwa apabila terdapat kesalahan pada informasi SLIK, Debitur (d.h.iPenggugat) dapat mengajukan pengaduan apabila terdapat ketidakakuratanInformasi Debitur (yang dilaporkan Pelapor kepada OJK) secara langsungkepada Pelapor yang bersangkutan (vide Pasal 22 POJK SLIK).Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan telahmengajukan pengaduan ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsungkepada Pelapor d.h.i

dokumen dan/atau datayang dimiliki oleh Pelapor dan/atau Debitur (vide Pasal 23 POJK SLIK).Bahwa dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan yangdiadukan sebagaimana dimaksud merupakan pengaduan yang disebabkanoleh kesalahan Pelapor, Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debiturkepada OJK (vide Pasal 26 ayat (1) POJK SLIK).Bahwa oleh karena berdasarkan POJK SLIK terbukti Turut Tergugat IIadalah hanya sebagai pihak yang mengelola SLIK serta hanya menerimaLaporan Debitur dari Pelapor d.h.i

dataSLIK tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakurataninformasi yang terdapat dalam IDEB sehingga tidak terbukti bahwa TurutTergugat Il melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PenggugatBahwa selain itu, sebagai seorang Debitur yang beritikad baik seharusnyaPenggugat tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang telah disepakatidalam ketentuan dalam formulir di atas, yaitu segala akibat hukum yangtimbul sehubungan dengan pemberian dan penggunaan IDEB sepenuhnyamerupakan tanggung jawab Pemohon d.h.i

Penunjukan Wali, dinyatakanbahwa keluarga anak diutamakan penunjukannya sebagai wali, namun karenakeluarga anak (dalam Pasal 1 angka 5 keluarga anak adalah keluargasedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga) yang masihhidup, yaitu ayah kandung dan ibu kandung dari Machsun menyatakan tidakkeberatan perwalian cucunya tersebut diserahkan kepada saudara (dalamPasal 1 angka 6 saudara adalah kerabat keluarga lakilaki maupun perempuanmenyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak), d.h.i

~ dengan Nomor ' CBestBNGA1.6597.001.39.Namun demikian Petitum ke5 dalam pokok perkara (hal. 24), ParaPenggugat mendalilkan bahwa Penggugat 1, Agus Sujanto, selakuPemilik Sub Rekening Efek Nomor CM001.1882.001.15.Bahwa Petitum yang demikian adalah kabur/tidak jelas karena disatusisi Penggugat 1 mendalilkan selaku Pemegang Sub Rekening EfekNomor CM001.1882.001.15, namun demikian disisi lain (hal. 21 a))Penggugat 1 mengakui sebagai pemilik sahamsaham yang beradapada Rekening Efek pihak yang lain, d.h.i

. rekening PerumPegadaian qq OKCM IV dengan Nomor CBest BNGA1.6597.001.39.Bahwa lebih lanjut hal yang sama pada Petitum ke5 dalam pokokperkara (hal. 24), disatu sisi Penggugat 2 mendalilkan selakuPemegang Sub Rekening Efek Nomor CM001.1719.001.72, namundemikian disisi lain (hal. 21 b)) Penggugat 2 mengakui sebagaipemilik sahamsaham yang berada pada Rekening Efek pihakpihakyang lain, d.h.i. rekening PT OKCS (Turut Tergugat) dengan NomorCBEST CM01.0000.004.12 dan rekening Perum Pegadaian qqOKCM IV

Rekening Efek pihakpihak yang lain, d.h.i.rekening PT OKCS (Turut Tergugat) dengan Nomor CBESTCM01.0000.001.09 dan CM01.0000.004.12 dan rekening PerumPegadaian qq OKCM IV. = dengan Nomor CBESTBNGA1.6597.001.39.Bahwa hal yang sama pada Petitum ke5 dalam pokok perkara (hal.24), disatu sisi Penggugat 6 mendalilkan selaku Pemegang SubRekening Efek Nomor CM001.1941.001.39, namun demikian disisilain (hal. 22 f)) Penggugat 6 mengakui sebagai pemilik sahamsahamyang berada pada Rekening Efek pihak yang lain, d.h.i

yang berada pada Rekening Efek pihakpihak yang lain, d.h.i.rekening PT OKCS (Turut Tergugat) dengan Nomor CBESTCM01.0000.004.12 dan rekening Perum Pegadaian qq OKCM IVdengan Nomor CBEST BNGA1.6597.001.39.Bahwa hal yang sama pada Petitum ke5 dalam pokok perkara (hal.25), disatu sisi Penggugat 9 mendalilkan selaku Pemegang SubRekening Efek Nomor CM001.2131.001.16, namun demikian disisilain (hal. 22 1)) Penggugat 9 mengakui sebagai pemilik sahamsahamyang berada pada Rekening Efek pihak yang lain, d.h.i

Bursa EfekIndonesia selaku Tim Pengawas tidak pernah ada terkait permintaanpembukaan blokir dan perpindahan/ mutasi aset pada sub rekeningefek Para Penggugat yang pada pokoknya melaporkan kepadaTergugat 1 mengenai proses verifikasi yang didasarkan atas:a. kesesuaian jumlah klaim nasabah;b. catatan efek/dana menurut back office (BOFIS) Turut Tergugat;c. instruksi pemindahbukuan efek nasabah (detail jumlah efekmasingmasing nasabah yang dimohonkan untuk dibuka blokirnyadan perpindahan/mutasi aset (d.h.i

mahukima bihi fi nazhairiha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi aludul an alawwal bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukumtentang suatu masalah (d.h.i.

Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatuhukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuatyang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yangsemula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd aldzaniah dan magashid alsyariah di atas), cukup alasan bagi Hakim untukmengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undangundang yangbersangkutan

Siregar (masih dibawah umur) yang telah dibaliknama menjadi atas nama Tergugat ;Bahwa pencairan pemberian kredit kepada Tergugat tersebutdilakukan dengan pemindahbukuan secara sekaligus sebesar Rp.948.800.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapanratus ribu Rupiah) ke rekening tabungan atas nama debitur (d.h.i.Tergugat) dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekeningtabungan pihak penjual (d.h.i.

Tergugat melalui TurutTergugat telah melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.948.800.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapanratus ribu Rupiah) dari rekening tabungan atas nama Tergugat kerekening tabungan pihak penjual (d.h.i.

Siregar (masih dibawah umur)yang telah dibalik nama menjadi atas nama TergugatRekonpensi III ;54) Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan pencairanpemberian kredit kepada Tergugat Rekonpensi Ill tersebut55)56)dilakukan dengan pemindahbukuan secara sekaligus sebesar Rp.948.800.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapanratus ribu Rupiah) ke rekening tabungan atas nama TergugatRekonpensi Ill dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekeningtabungan pihak penjual (d.h.i.

Hamzun G (d.h.i. KepalaDesa) dan pekerjaannya adalah Sopir di PT. Djarum Mas Unggul, bukan sebagaiPerangkat Desa Sukajaya, apalagi menjabat selaku Wakil Kepala Desa ; 13.Bahwa pada saat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang, maka Penggugat (d.h.i. ALI NANGCIK) sedang digugat oleh Ir.

Willy Wanoto bertindak dalamkedudukannya sebagai direktur utama, maka harus ditulis dan/ataudisebutkan dalam komparisinya atas persekutuan komanditer d.h.i CV. Jayaadalah: Nama CV, Akta Pendirian meliputi tanggal dan nomor, notaris yangmendirikannya, Nama Pengurusnya, tempat kedudukannya, jika adaperubahan anggaran dasarnya, pendaftaran di Pengadilan Negeri meliputitanggal dan nomor. Hal ini harus disebutkan guna menegaskan bahwa yangbertindak dalam hukum adalah badan hukum d.h.i CV.

Maksudnya,seorang suami mempunyai hak dan kewenangan menjatuhkan talak, namunistri tidak mempunyai hak dan kewenangan tersebut kecuali mengadukanperihal kezaliman tersebut ke negara (d.h.i.

Unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersamasama ;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi SUWARSI bintiWINDANI dan keterangan terdakwa, maka terungkap fakta, pelaku dalam perkara ini adalahdua orang atau lebih secara bersamasama, yakni terdakwa bersama dengan BANDI (DPO)dan GANCO (DPO), dimana di antara pelaku tersebut telah terjadi kerja sama secara sadar11untuk mewujudkan suatu delik (d.h.i. pencurian) sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwadimana terdakwa beada di

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24Januari 2017;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengantanggal 10 Februari 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i. oleh Wakil KetuaPengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 11 Februari 2017 sampaidengan tanggal 11 April 2017;Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi penasihathukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

karenakeluarga anak (dalam Pasal 1 angka 5 keluarga anak adalah keluargasedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga) yang masihhidup, yaitu Hasneli binti Harun yang merupakan ibu kandung dari IBU DARIANAK DI BAWAH PERWALIAN (nenek dari ANAK DI BAWAH PERWALIAN daripihnak ibunya) menyatakan tidak keberatan perwalian cucunya tersebutdiserahkan kepada saudara (dalam Pasal 1 angka 6 saudara adalah kerabatkeluarga lakilaki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu,dan anak), d.h.i

tetapiTermohon menolak dengan dalih bahwa daerah tersebut masih sepi dan tidak baik.Pemohon tidak pernah menjanjikan kepada Termohon bahwa orang tua Pemohon akanmemberikan baik rumah yang terletak di Bungurasih Barat , maupun yang di XXXX .Seandainya rumah tersebut diberikan kepada Pemohon, maka Termohonpun tidakmempunyai hak atas rumah tersebut.Sedangkan rumah/bangunan yang terletak di XXXX, adalah XXXX milik orang tuaPemohon yang merupakan sumber penghasilan untukkeluarga. 22222 2 2222222 22 =Termohon ( d.h.i

Tergugat (d.h.i Kuasa HukumTergugat ) harus ingat bahwa rumah yang terletak di Bungurasih Barat dan di XXXX adalahmilik orang tua Tergugat, bukan gonogini antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat tidak mempunyai hak apapun atas barangbarang tersebut, serta sama sekali tidakada alasan hukum untuk menggugatnya . Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini adalah mengenai suatu perjanjian , hanya sajatidak jelas , siapakah yang berjanji dan ditujukan kepada siapakah janji itu ?

yang mana Penggugatsetiap perobulannya hanya membayar suku bunga darimodal kerja yang Penggugat gunakan dari pokokpinjaman yang dipinjam dari Tergugat, sedangkanpinjaman pokok yang dipinjam Penggugat akandikembalikan sekaligus kepada = Tergugat setelahjatuh tempo sesuai dengan yang diperjanjikandisurat perjanjian kedua belah pihak" perlu PemohonKeberatan sampaikan bahwa berdasarkan perjanjiankredit Nomor : 2001/016/KUK tanggal 28 Februari2001 tujuan kredit adalah untuk modal kerja,Penerima kredit d.h.i

Karanganyar;e Diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) denganSertifikat Hak Tanggungan No. 2281/2010 tanggal 20/07/2010senilai Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya butir 1 dan butir 7 dengan tegasmengakui telah membuat Perjanjian Kredit (d.h.i.

Asli Keterangan Kewarisan;Suratsurat tersebut terkait alas hak bidang tanah yang dikuasai secarafisik Para Ahli Waris Dorahamang (almarhum) yang diterimakan oleh SuryadiHenry Kusuma d.h.i. Penggugat yang merupakan wujud /evering /penyerahan atas hak atas kesepakatan jualbeli dari Ir. Muh.Natsir, M.Si.