Ditemukan 1159702 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Pejabat negara Penyelenggara negara Upaya administratif Pejabat tidak berwenang Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat yang sedang bertugas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2721 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN, SH.,, dk vs. MARLINA SITOHANG, dkk
143 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN, SH.,, dk vs. MARLINA SITOHANG, dkk
    PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN,SH., bertempat tinggal di Jalan D.. Panjaitan Nomor 03Soklat, Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada Zudirman, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantordi Jalan Lapang RT.08/RW.01 Desa Jalancagak, KecamatanJalancagak, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Januari 2014;2.
    Bahwa akhirnya Penggugat dengan tujuan membantu Tergugat I, denganasumsi bahwa untuk mengalihkan benda tetap (Sertifikat Hak Milik)diperlukan tanda tangan dan kehadiran pemilik dinadapan pejabat pembuatakta tanah, Penggugat bersedia Sertifikat rumahnya dipinjam Tergugat selama 4 (empat) bulan;Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat III, Atas Peralinan Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik1050/Cigadung Kabupaten Subang;9.
    Nomor 2721 K/Pdt/2017selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat serta menerbitkanAkta Jual Beli nomor 66/2014 tertanggal 9 Mei 2014;6.
    Bahwa Penggugat telan mendalilkan dalam gugatannya denganmenyatakan diri Tergugat II yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah Sohibudin,SH dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut, maka yang menjadisubjek dalam jabatan Tergugat Il sebagai PPAT/Notaris dan bukan dalamkapastitas Tergugat II sebagai pribadi;2.
    Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SOHIBUDIN, SH., 2. PT BankCIMB NIAGA, Tbhk., Kantor Unit MIKRO LAJU KARANGGETAStersebut:2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Il, IIl/ParaPembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-10-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
Heru Agus Tono
Tergugat:
Pejabat Penandatanganan Kontrak
55 — 43
  • Penggugat:
    Heru Agus Tono
    Tergugat:
    Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 24-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2014 — KUBANG SYARI JAYA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.
160 — 70
  • KUBANG SYARI JAYA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.
    Bahwa, selain itu Penggugat berpendapat obyek sengketa TUN jugabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asaskepercayaan dan asas kepastian hukum ;Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisadipercaya oleh masyarakat.
    Berdasarkan Pasal 1 angka 10UU PTUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usahanegara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku =;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut denganKTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradalam
    Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah besertaperubahannya yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaanadalah Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan olehPA / KPA bukan Pokja ULP ; c.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah besertaperubahannya, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalahpanitia /pejabat.....pejabat yang ditetapkan oleh PA / KPA yang bertugas memeriksa danmenerima hasil pekerjaan ;.
    Bahwa yang berwenangan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaanadalah seorang Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bukanujimutu yang dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi yangberkompeten yang telah terakreditasi oleh KAN ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 24-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/KI/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA,
132 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI KABUPATEN ENREKANG VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA,
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 9 Nopember 2020 — ., MT
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Tengah yang bertindak dan berkedudukan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara
130 — 39
  • ., MT
    Tergugat:
    Gubernur Kalimantan Tengah yang bertindak dan berkedudukan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 04-11-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 22-01-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 220/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 2 Desember 2014 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA vs CV. KUBANG SYARI JAYA
151 — 0
  • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA vs CV. KUBANG SYARI JAYA
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 12/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
BINSAR WAHIDIN,S.Pd
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Latampu
208 — 99
  • Penggugat:
    BINSAR WAHIDIN,S.Pd
    Tergugat:
    Pejabat Kepala Desa Latampu
    Bahwa tenggang waktu Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatanadministrasi paling lama 10 hari kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 77 ayat 4Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10(sepuluh) hari kenya UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 AdministrasiPemerintahan.6.
    Dan yangmenjabat Kepala Desa saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quoatas nama LA TIA, S.E. dengan status Pejabat Kepala Desa dan menjabat daribulan April sampai bulan Desember tahun 2020,. Selanjutnya Pejabat Kepala DesaLatampu saat ini dijabat LA ODE NDOMUKA, SE.:3. Bahwa Penggugat awalnya menjabat Kaur Keuangan kemudian dipindahkan olehTergugat menjadi KAUR PEMERINTAHAN dan Penggugat telah bekerja denganbaik sebagai perangkat Pemerintahan Desa;4.
    hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuaipermohonan keberatan;Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja;Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikankeberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan;Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapanKeputusan sesuai dengan permohonan
    keberatan oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuaidengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnyatenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Pasal 78Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hankerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepadaAtasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;Dalam hal banding sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai denganpermohonan banding;Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan menyelesaikan banding paling lama 10(sepuluh) han kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding(6)dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatandianggap dikabulkan;Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuaidengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 11/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
La ode sida
Tergugat:
Pejabat Kepala Desa Latampu
297 — 160
  • Penggugat:
    La ode sida
    Tergugat:
    Pejabat Kepala Desa Latampu
    Peraturan MahkamahAgung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelan Menempuh Upaya Administratif.5.Bahwa tenggang waktu Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatanadministrasi paling lama 10 hari kerja seperti yang dimaksud dalam pasal 77 ayat4 Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 AdministrasiPemerintahan.6.Bahwa Penggugat mengajukan keberatan Administrasi pada
    Dan yangmenjabat Kepala Desa saat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Aquoatas nama LA TIA, SE dengan status Pejabat Kepala Desa dan menjabat daribulan april sampai bulan desember tahun 2020,.
    KDI.(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuaipermohonan keberatan;(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemernntahan tidak menyelesaikankeberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapanKeputusan
    sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan;(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuaidengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnyatenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)Pasal 78(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) harikerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepadaAtasan Pejabat yang menetapkan
    Keputusan;(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai denganpermohonan banding;(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10(sepuluh) han kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan bandingdalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatandianggap dikabulkan;(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesualidengan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lelang
Register : 07-01-2009 — Putus : 26-05-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 01/G/2009/PTUN.Smg
Tanggal 26 Mei 2009 — - SUGIHARTO HUSODO - Pejabat Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
68 — 45
  • - SUGIHARTO HUSODO- Pejabat Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-08-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2016 — KUBANG SYARI JAYA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
106 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUBANG SYARI JAYAmelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
    Padahalkewajiban a quo melekat yang harus dijalankan oleh Tergugat, maka hal inihakekatnya adalah merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkanHalaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 301 K/TUN/2015peraturan perundangundangan yang bersifat konkret, individual dan final yangmenimbulkan kerugian pada diri Penggugat.
    yangbaik yaitu asas kepercayaan dan asas kepastian hukum;Asas kepercayaan adalah, setiap tindakan pejabat negara harus bisadipercaya oleh masyarakat.
    Putusan Nomor 301 K/TUN/2015 sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usahanegara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan KTUN)yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalamproses pengadaan barang dan jasa bukan
    Namun demikian, Penggugat dalam gugatan aquo tidakmenjelaskan siapakah Pejabat Pembuat Komitmen dalam PaketPekerjaan apa yang dimaksud dalam perkara a quo. Bahwa Kejelasantentang identitas Tergugat merupakan hal yang mutlak dan esensialHalaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 301 K/TUN/2015terkait dengan akibat hukum dari putusan yang akan ditentukan olehMajelis Hakim yang terhormat.
    yang menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata,.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-05-2010 — Putus : 09-08-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 105/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Agustus 2010 — CV.LAMI; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN ALAT - ALAT KEDOKTERAN BEDAH; YOS CH. MOINTI
68 — 16
  • CV.LAMI;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN ALAT - ALAT KEDOKTERAN BEDAH;YOS CH. MOINTI
    PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN1.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN ALAT ALATKEDOKTERAN BEDAH, Rumah Sakit Umum Daerah Kota BekasiDana 1 DDL Tahun Anggaran 2009, Berkedudukan di Jl. JalanPramuka Nomor 55 Bekasi dalam hal ini diwakili oleh :1. H.MHD.JUFRI, S.H.MH ; 2. DYAH KUSUMO W, S.H ; 3. BETTY SUSILAWATI, S.H ; 4. SUGIANTO, S.H ;5. JUSER, S.H;6. GOMOS JAKSANA PUTRA S, S.H;7. RESA HESTIANA, S.H ;8.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 09-06-2022 — Putus : 27-07-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 95/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 27 Juli 2022 — Pembanding/Penggugat : CV Halwa Artha Konstruksi Diwakili Oleh : Muhammad Sirul Haq SH
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
93 — 20
  • Pembanding/Penggugat : CV Halwa Artha Konstruksi Diwakili Oleh : Muhammad Sirul Haq SH
    Terbanding/Tergugat : PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
KARMINI MAHFUD
Tergugat:
1.DRADJAD URIPNO, SH SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
2.EDHI JUWONO, SH SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
49 — 17
  • Penggugat:
    KARMINI MAHFUD
    Tergugat:
    1.DRADJAD URIPNO, SH SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
    2.EDHI JUWONO, SH SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
    Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tempatkedudukan Kantor Di JI Popda No. 3 Kota Surakarta, sebagai Tergugat I;2. Edhi Juwono, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tempatkedudukan Kantor Di JI. Dlopo Ge 27 Solo Baru Grogol Sukoharjo, sebagaiTergugat Il;3. Nyonya Roestina Cahyo Dewi, bertempat tinggal di Jalan Jaya Wijaya 188A Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, sebagai Turut Tergugat I;4.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 9 Nopember 2020 — ., MT
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Tengah yang bertindak dan berkedudukan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara
102 — 32
  • ., MT
    Tergugat:
    Gubernur Kalimantan Tengah yang bertindak dan berkedudukan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau selaku Pejabat Tata Usaha Negara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 831/Pdt.G/2010/PN.SBY
Tanggal 31 Mei 2011 — Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya Melawan PT. Internet Pratama Indonesia
102 — 57
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota SurabayaMelawanPT. Internet Pratama Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — ABDUL HAFIDZ, DKK VS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) CAMAT KECAMATAN SINDANG
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL HAFIDZ, DKK VS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) CAMAT KECAMATAN SINDANG
    Bahwa walaupun Tergugat pada Para Penggugat mengakui, bahwaAkta Jual Beli Nomor 134/Sdg/1997 tanggal 3 Juni 1997 tersebutcacat hukum dan menyadari pembuatan akta Nomor 134 manaadalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum, akan tetapiTergugat berketetapan tidak mau membatalkannya dengan alasantidak mempunyai kewenangan, karena menurut Tergugat Nomor 134tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalusebelum Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohonkepada
    Abdul Hafidz pada Tergugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah menghadappula tidak pernah menyerahkan baik copy maupun asli SertifikatHak Milik Nomor 26, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 angka(1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 TentangPendaftaran tanah yang berbunyi: Mengenai tanah yang sudahdibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuatAkta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 jika permintaan itutidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1926 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — IMAM SUDJONO VS SUHARNANIK DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) JOHNY WAISAPY, DKK.
50 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IMAM SUDJONO VS SUHARNANIK DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) JOHNY WAISAPY, DKK.
    Sekarang atasnama Tergugat Imam Sudjono (bukti T 1.2);maka jelas gugatan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasanhukum tersebut di bawah;Bahwa gugatan ini masuk ranah hukum Administrasi Negara/Hukum TataUsaha Negara maka baik penerbitan Akta PPAT maupun Sertifikat adalahproduk Administrasi Negara yang dibuat Pejabat Umum Tata UsahaNegara, demikian peralihan Sertifikat Hak Milik tersebut di atas sampaimenjadi atas nama Imam Sudjono didasarkan atas pembelian yang sah didepan Pejabat
    PPAT Johny Waisapy, S.H., Pejabat Pembuat AktaTanah/Notaris di Batu.
    Sedangkan menurut: UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
    Dan Tergugat II Pejabat Pembuat Akta PPAT Johny Waisapyselanjutnya sebagai Turut Tergugat .
    Sedangkan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 21-08-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna
Tanggal 19 Desember 2023 —
Tergugat:
Pejabat Walikota Banda Aceh
43 — 16

  • Tergugat:
    Pejabat Walikota Banda Aceh
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 25-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 100/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 3 Mei 2021 — MAHAKARYA AGUNG JAYA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALAKA
234 — 40
  • MAHAKARYA AGUNG JAYA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALAKA
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Hukum"ACHMAD CHAMRI, SH &REKAN " beralamat di Jalan Nuri Il,kelurahan Bonipoi, Kecamatan KepalaLima, Kota Kupang, Provinsi NusaTenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 060/KHAC/SK.Pdt/IX/2020, tanggal 02 September2020, dan domisili elektronik achmadchamri.peradi@gmail.com; Selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/PENGMELAWANNama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINASKESEHAT AN KABUPATEN MALAKA;Tempat kedudukan : di Jalan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 377/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA (Drs.AGUS SETYAWAN) >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KOTAMOBAGU CS
104 — 43
  • PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA (Drs.AGUS SETYAWAN) >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KOTAMOBAGU CS
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) KOTAMOBAGU, berkantor diJendral A. Yani No. 2, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semulaTERGUGAT ;2. UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA KOTAMOBAGO ( ULP ) KOTAKOTAMOBAGU, Berkantor di JI. Jendral A. Yani No. 2, KotaKotamobagu, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semula TERGUGAT II;3. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOTA KOTAMOBAGU, (KPA)berkantor di Jl.
    Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadiliperkara ini karena sebagaimana yang tertulis dalam dokumenkontrak/surat tanggal,perjanjian No.04/Kontrak/BKSSETDAKK/PPK/MABM.IVN11/20115 tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana yangtermuat dalam syaratsyarat khusus kontrak yang ditandatangani olehpara pihak yakni Drs,Agus Setyawan selaku Direktur Pt.Tirta DheaAddnics Pratama dan H Sopian Hatam SE,ST selaku Pejabat PembuatKomitmen ( PPK) dimana disepakati bersama bila terjadi perselisihandalam