SINERGI MITRA SUKSESINDO dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama SONI YULIANTO
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 081 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Sus/2020 Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (RevitaslisasiPasar Lirung) kode tender 6079173 Tahun Anggaran 2019; 31.1 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelangdalam SPSE 43 UKPBJ Talaud Tahun 2019: 32.1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.713202 Tahun 2014 tentangPengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud ProvinsiSulawesi Utara periode Tahun 20142019; 33.1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket PekerjaanRevitalisasi

berbentuklingkaran warna hitam pada beberapa nomor urut paket tersebut: 29,1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender PaketPengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (RevitaslisasiPasar Beo) kode tender 6061173 Tahun Anggaran 2019; 30.1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender PaketPengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (RevitaslisasiPasar Lirung) kode tender 6079173 Tahun Anggaran 2019; 31.1 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelangdalam SPSE 43 UKPBJ

. : ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukan penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);

Bulukumba ProvinsiSulawesi Selatan beserta lampirannya..Nota Dinas Ketua Tim Pemilihnan Barang / Jasa BidangKeolahragaan Kemenpora Kepada Pejabat Pembuat Komitmen padaAsdep' Standardisasi dan Infrastruktur Olaraga No.ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukan penyedia Barang / Jasa(SPPBJ).Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi danInfrastruktur Olahraga Kepada PT.

di Jl.Danau Tondano No.8A Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusatdengan Nilai harga Penawaran sebesar Rp. 2.459.988.341,32, (duamilyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapanpuluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh duaHalaman ISPUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassarrupiah) sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBuJ)dari Ketua Pokja Pemilihan Barang / Jasa Bidang KeolahragaanARIEF NURBANI SISWOYO melalui Nota Dinas Nomor:ND.01.11.21/UKPBJ

Bahwaselanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib saksi TAUFIK APRILLIANSY AHmenghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via WA danmengirimkan gambar Nota Dinas dari Ketua Tim Pemilinan Barang /Jasa Bidang Kelolahragaan kepada Pejabat Pembuat komitmenpada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga No.ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa(SPPBJ) yang belum ditanda tangani oleh Ketua Pokja PemilihanBarang / Jasa saksi ARIEF NURBANI

Bahwaselanjutnya sekitar Pukul 23.00 Wib saksi TAUFIK APRILLIANSYAHmenghubungi terdakwa MILWAN Alias DERY via WA dan mengirimkangambar Nota Dinas dari Ketua Tim Pemilinan Barang / Jasa BidangKelolahragaan kepada Pejabat Pembuat komitmen pada AsdepHalaman 53PUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2020/PN MakassarStandardisasi dan Infrastruktur Olahraga No.ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/X1I/2018 Tanggal 21 November 2018 PerihalUsul Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBuJ)yang belum ditanda tangani

Bulukumba ProvinsiSulawesi Selatan beserta lampirannya..Nota Dinas Ketua Tim Pemilinan Barang / Jasa BidangKeolahragaan Kemenpora Kepada Pejabat Pembuat Komitmen padaAsdep' Standardisasi dan Infrastruktur Olaraga No.ND.01.11.21/UKPBJ/BID.OR/XI/2018 Tanggal 21 November 2018Perihal Usul Penerbitan Surat Penunjukan penyedia Barang / Jasa(SPPBJ).Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi danInfrastruktur Olahraga Kepada PT.

Tugas pokok dari Pengguna Anggara (PA) menurut Ahli adalahmenyusun perencanaan, menetapkan rencana umumpengadaan,mengumumkan rencana umum pengadaan, menetapkan atau mengangkatPPK;Bahwa Tupoksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menurut Ahli adalahmelaksanakan apa yang dilimpahkan oleh PA kepada KPA termasukmenunjuk PPK;Bahwa tupoksi dari PPK menurut Ahli adalah menetapkan spesifikasi teknis,menetapkan HPS, rancangan kontrak, kalau ini sudah selesai diserahkankepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ

RUP), kemudian diserahkan pada PPK, PPK menetapkan HPS, sebagaicontoh ada anggaran pengadaan meubelair, 10 miliar, maka akan muncul dipagu, nah dari nilai 10 miliar ini maka dibuatlah HPS yang gunanya untukkelayakan penawaran, karena penawaran itu tidak boleh melebihi HPS;Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan menurut Ahli sebagai contohkasus ini melalui tender, ada RUP, diumumkan, diserahkan PPK, PPKmenentukan spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, kemudian PPKmenyerahkan ke Pokja yang ada di UKPBJ

, belum ada dokumen yang kamikeluarkan, kami juga bertanya kok bisa menggugat padahal pihak kamibelum mengeluarkan surat;Bahwa Saksi menjadi PPK dari Tahun 2019 sampai dengan terakhir 31Agustus 2021;Bahwa anggarannya kegiatan ini adalah kurang lebih 60 miliar, terhadapdana ini selanjutnya sebagai PPK kami lakukan perencanaan, lalu kitalakukan tender;Bahwa yang melakukan tender Saudara adalah POKJA;Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTBahwa yang membentuk POKJA adalah UKPBJ

Penggugat:
CV GALATAMA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
2.PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEDIRI cq SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI selaku POKJA 2 2023 UKPBJ KABUPATEN KEDIRI
3.PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEDIRI cq KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEDIRI
Turut Tergugat:
CV ARYA PUTRA

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan,Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.34.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) harkalender setelah pengumuman pemenang diakhinri padahan kerja dan jam kena ;34.5. Pokja Pemilihaan memberikan jawaban secara elektronikmelalui SPSE atas semua Sanggahan paling lambat 3 (tiga)hari kalender setelah akhir masa Sanggah, diakhiri padahan kerja dan jam kena ;34.6.

KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding dengantembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas)han kalender diakhiri pada han kena dan jam kerja,setelah menerima klarifikasi dan Pokja Pemilihan. Dalamhal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding,maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding ;Hal 26 Putusan Perkara Nomor : 83/G/2021/PTUNPLG35.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima,UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakantender gagal ;35.14.

ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Perpres12/2021 yang dinyatakan sebagai KPA dan Pokja Pemilihan adalahsebagai berikut:(8) Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yangselanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperolehkuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran pada KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan ;(12) Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut PokjaPemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan olehKepala UKPBJ

Summary Report Tender Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) (Fotokopi);

49. 1 (satu) buah berita acara pemberian penjelasan Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Nomor: 005.6/UKPBJ

/BAPP-BPBD/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 (Fotokopi);

50. 1 (satu) buah berita acara evaluasi penawaran Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Nomor: 005.9/UKPBJ/BAEP-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 (Fotokopi);

51. 1 (satu) buah Berita Acara Hasil Pemilihan Ternak

/BAPI-BPBD/III/2022 Tanggal 25 Maret 2022;

131. 1 (satu) buah Surat Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Nomor: 005.5/UKPBJ/PP-BPBD/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

132. 1 (satu) buah Surat Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor: 005.7/UKPBJ/PDP-BPBD/IV/2022 Tanggal 04 April 2022;

133. 1 (satu) buah Surat Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: 005.10/UKPBJ/BAEK-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

134. 1 (satu) buah Surat

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 005.11/UKPBJ/BAPK-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

135. 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Nomor: 005.12/UKPBJ/BAPC-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

136. 1 (satu) buah surat Rekapitulasi Hasil Tender;

137. 1 (satu) buah surat Pengumuman Pemenang Nomor: 005.15/UKPBJ/UP-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

138. 1 (satu) buah surat Penyampaian Hasil Proses Pemilihan Nomr: 005.17/UKPBJ/LAP-BPBD/IV/2022

Tanggal 13 April 2022;

139. 1 (satu) buah Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggara 2022;

140. 1 (satu) buah Dokumen Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 005.4a/UKPBJ/DP-BPBD/IV/2022 Tanggal 01 April 2022;

141. 1 (satu) buah Dokumen Pemilihan Nomor: 005.4/UKPBJ/DP-BPBD/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

142. 1 (satu) buah Surat Penawaran dari CV Pataka Truput Dharmadyaksa Nomor: 22605466/2023/4 perihal: Penawaran Pekerjaan Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja

Summary Report Tender Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) (Fotokopi);

49. 1 (satu) buah berita acara pemberian penjelasan Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Nomor: 005.6/UKPBJ

/BAPP-BPBD/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 (Fotokopi);

50. 1 (satu) buah berita acara evaluasi penawaran Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat) Nomor: 005.9/UKPBJ/BAEP-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 (Fotokopi);

51. 1 (satu) buah Berita Acara Hasil Pemilihan Ternak

/BAPI-BPBD/III/2022 Tanggal 25 Maret 2022;

131. 1 (satu) buah Surat Pengumuman Tender Dengan Pascakualifikasi Nomor: 005.5/UKPBJ/PP-BPBD/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

132. 1 (satu) buah Surat Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor: 005.7/UKPBJ/PDP-BPBD/IV/2022 Tanggal 04 April 2022;

133. 1 (satu) buah Surat Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor: 005.10/UKPBJ/BAEK-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

134. 1 (satu) buah Surat

Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 005.11/UKPBJ/BAPK-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

135. 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penetapan Calon Pemenang Nomor: 005.12/UKPBJ/BAPC-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

136. 1 (satu) buah surat Rekapitulasi Hasil Tender;

137. 1 (satu) buah surat Pengumuman Pemenang Nomor: 005.15/UKPBJ/UP-BPBD/IV/2022 Tanggal 08 April 2022;

138. 1 (satu) buah surat Penyampaian Hasil Proses Pemilihan Nomr: 005.17/UKPBJ/LAP-BPBD/IV/2022

Tanggal 13 April 2022;

139. 1 (satu) buah Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggara 2022;

140. 1 (satu) buah Dokumen Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 005.4a/UKPBJ/DP-BPBD/IV/2022 Tanggal 01 April 2022;

141. 1 (satu) buah Dokumen Pemilihan Nomor: 005.4/UKPBJ/DP-BPBD/III/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

142. 1 (satu) buah Surat Penawaran dari CV Pataka Truput Dharmadyaksa Nomor: 22605466/2023/4 perihal: Penawaran Pekerjaan Ternak Sapi-Hibah RR Kebencanaan (Belanja

Pasal 2 ayat (3)Permendagri 112 menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/WaliKota membentuk 1 (satu) UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kotauntuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkunganpemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengankewenangannya.

UKPBJ ditetapkan denganperaturan bupati/peraturan wali kota, sehingga jika dikembalikansebagaimana rekomendasi Surat Mendagri dan surat gubernurakan bertentangan dengan Permendagri 112;c.

Dalam Pasal 2 ayat (2)menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota membentuk (Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa) UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yangditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan wali kota. (Bukti T76)Evaluasi internal yang telah dilakukan, kemudian dimohonkan kepadaGubernur Provinsi Jawa Timur untuk dimohonkan Evaluasi padatanggal 23 September 2019, melalui Surat No. 061/266/1.31/2019,perihal Permohonan evaluasi, berisi bahwa :a.

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020Bupati/Wali Kota membentuk 1 (satu) UKPBJ Provinsidan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas danfungsi UKPBJ di lingkungan pemerintah daerah provinsidan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya."

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja PengadaanBarang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi danKabupaten/Kota. menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/WaliKota membentuk 1 (satu) UKPBJ Provinsi dan Kabupaten/Kotauntuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkunganpemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengankewenangannya." Namun hal ini tidak diatur dalam PeraturanBupati tentang KSOTK tahun 2016..

Tugas pokok dari Pengguna Anggara (PA) menurut Ahli adalahmenyusun perencanaan, menetapkan rencana umumpengadaan,mengumumkan rencana umum pengadaan, menetapkan atau mengangkatPPK;Bahwa Tupoksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menurut Ahli adalahmelaksanakan apa yang dilimpahkan oleh PA kepada KPA termasukmenunjuk PPK;Bahwa tupoksi dari PPK menurut Ahli adalah menetapkan spesifikasi teknis,menetapkan HPS, rancangan kontrak, kalau ini sudah selesai diserahkankepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ

RUP), kemudian diserahkan pada PPK, PPK menetapkan HPS, sebagaicontoh ada anggaran pengadaan meubelair, 10 miliar, maka akan muncul dipagu, nah dari nilai 10 miliar ini maka dibuatlah HPS yang gunanya untukkelayakan penawaran, karena penawaran itu tidak boleh melebihi HPS;Bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan menurut Ahli sebagai contohkasus ini melalui tender, ada RUP, diumumkan, diserahkan PPK, PPKmenentukan spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, kemudian PPKmenyerahkan ke Pokja yang ada di UKPBJ

, belum ada dokumen yang kamikeluarkan, kami juga bertanya kok bisa menggugat padahal pihak kamibelum mengeluarkan surat;Bahwa Saksi menjadi PPK dari Tahun 2019 sampai dengan terakhir 31Agustus 2021;Bahwa anggarannya kegiatan ini adalah kurang lebih 60 miliar, terhadapdana ini selanjutnya sebagai PPK kami lakukan perencanaan, lalu kitalakukan tender;Bahwa yang melakukan tender Saudara adalah POKJA;Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTBahwa yang membentuk POKJA adalah UKPBJ

JasaPemerintah yang menyebutkan bahwa PA/KPA menerbitkan SuratKeputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapansanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) danayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima olehPA/KPA.Tindakan KPA mengeluarkan keputusan tersebut diatas dilanjutkan denganmenayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yangdituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa PA/KPAmenayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional denganmenyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerjayang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaluiPortal Pengadaan Nasional, yang dilanjutkan dengan Penayangan SanksiHalaman 86 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLGDaftar Hitam olen UKPBJ

Addonics Pratama, sesuai pasal 18 ayat (1)Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahNomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa PA/KPAmenayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional denganmenyampaikan identitas peserta pemilinan/Penyedia kepada Unit Kerjayang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronikmelalui Portal Pengadaan Nasional, yang dilanjutkan denganPenayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaHalaman 105 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLGPemerintah yang menyebutkan bahwa PA/KPA menayangkan sanksi daftarhitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas pesertapemilinan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi LayananPengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional, yangdilanjutkan dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ

Tirta Dhea AddonicsPratama yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ RSUP Dr.

NO.BBURAIAN BARANG BUKTI 2 311 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelang dalam SPSE43 UKPBJ Talaud Tahun 2019. 321 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 131.713202 Tahun 2014 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 20142019. 331 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan RevitalisasiPasar Lirung, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten KepulauanTalaud Tahun

tangan berbentuk lingkaran warna hitam padabeberapa nomor urut paket tersebut. 291 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket PengembanganPasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitaslisasi Pasar Beo) kode tender6061173 Tahun Anggaran 2019. 301 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket PengembanganPasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitaslisasi Pasar Lirung) kode tender6079173 Tahun Anggaran 2019. 311 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelang dalam SPSE43 UKPBJ

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,berkantor pada kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates diJalan A.R Hakim, Gang Pendidikan Nomor 77, Keluranhan PasarMerah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medanberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANPOKJA PEMILIHAN 016PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA(UKPBJ) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARANHalaman 1 dari 43.

Putusan Nomor 107/G/2020/PTUNMDNaquo, maka dipandang perlu untuk terlebin dahulu disampaikan penegasanpenegasan dan penjelasan pendahuluan dan diharapkan nantinya dapatdijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatanPenggugat selurunnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima dengan segala akibat hukumnya; Bahwa benar melalui website http://Ipse.sumutprov.go.id, Pokja 016PK UKPBJ Provinsi Sumatera

ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan2) Perpres 54/2010 Pasal 1 Ayat (8) Unit Layanan Pengadaan yangselanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakanPengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiriatau melekat pada unit yang sudah ada"3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (12) Kelompok KerjaPemilinan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilinan adalan SumberDaya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ

untuk mengelolapemilinan Penyedia4)Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (11) Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalahUnit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadipusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa5) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat (2) "Pokja Pemilihansebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) Orang.Dari beberapa Pasal di atas dengan tegas menjelasakan bahwa Pokjabukanlah sebuah Badan melainkan Kepanitiaan.

PenetapanPemenang tidak diputuskan olen Kepala ULP/UKPBJ tetapi oleh Pokjasebagai Tim Kerja atau Kelompok Kepanitiaan.Halaman 51 dari 128 halaman Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN JPR.6. Bahwa objek sengketa a quo berupa Berita Acara EvaluasiUlang Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor062/JLNWU/POKJA 4/BLP/2018 tanggal 11 September 20187.

Perpres Perpres 54/2010 telah disempurnakan dengan Perpres16/2018 yang menurunkan Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 pasal 1 ayat1 berbunyi: Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut PokjaPemilihan adalan sumber daya manusia yang ditetapkan olehpimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.Perpres 54/2010 pasal 1 angka8 menyebutkan : Unit LayananPengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasiKementerian/Lembaga/Pemerintan Daerah/Institusi yang berfungsiHalaman 55 dari 128 halaman

Tender/Penunjukanlangsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnyadengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (Seratusmiliar rupiah);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (12) PP No. 16 Tahun 2018bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihanadalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untukmengelola pemilinan Penyedia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (11) PP No. 16 Tahun 2018bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

yang selanjutnya disingkat UKPBJHalaman 38 dari 45 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Sbgadalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadipusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, dimana setelah terbitnya PP No. 16Tahun 2018 istilah ULP (Unit Layanan Pengadaan) diganti menjadi UKPBJ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2018bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkunganKementerian/Lembaga/Pemerintah

Dan kKemenangan PENGGUGAT tersebut dinyatakan GUGUR, sesuaidengan surat yang dikeluarkan TERGUGAT dengan Suratnya Nomor020/PTG1/UKPBJ/ UNJ/2019, tanggal 15 Mei 2019 sebagai TENDER GAGAL,disini memperlihatkan Tergugat terkesan memaksakan untuk memenangkanTurut Tergugat, dikarenakan Penggugat dinyatakan gugur / batalHalaman 4 Putusan No. 401/PDT/2021/PT.DKI11.12.13.14.kemenangannya dengan alasan dokumen yang tidak lengkap, PADAHALsesungguhnya dokumen Penggugat telah dinyatakan lengkap dan sudah lulustahap

kontrak no.1 yaitu nomor : ADD.01/050/ 53.4/Kontrak/Dinkes/2020 tanggal 27 Juli 2020 perubahan ke 1 atas kontrak nomor : 050/51.3/kontrak/dinkes/2020 tanggal 21 Juli 2020, Laporan bulanan dari bulan ke 1 s/d bulan ke 5 dan dokumen pencairan anggaran paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pengawasan Puskesmas;

Elfi Yennie;

. / Dinkes / 2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan proses tender Belanja Modal pembangunan Puskesmas Bungku;

Bahwa, kewenangan TERGUGAT merupakan kewenangan Delegasi(pasal 13 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tetang Administrasi Pemerintahan),dimana POKJA diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 12Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihanadalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untukmengelola pemilihan Penyedia..; 2222210.Bahwa, tanggung jawab kewenangan dalam Delegasi berada padapenerima Delegasi