Ditemukan 2284 data
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha terpadu (integrated), terdiri daria. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak;danb. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang tidak terutangPajak;b. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutangPajak;c. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasayang atas penyerahannya terutang Pajak dan yang tidak terutang Pajak;ataud. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak dan sebagianlainnya tidak terutang pajak
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:e =Pasal I angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerahdiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;e ~=Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
132 — 80
Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/63/1X/2011 tanggal 21 September 2011.di Surat Penetapan daria. Kadilmil Il 10 Semarang tentang PenunjukanHakim Nomor : Tap/68/PM.II 10/AD/X/2011 tanggal6 Oktober 2011.b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari SidangNomor : Tap/68/PM.II 10/AD/X/2011 = tanggal 7Oktober 2011.4. Relas penerimaan surat panggilan untukmenghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.MendengarMemperhatikan :1.
116 — 37
Adapun Lembaga/Instansi terkait sebagaiunsur unsur Clearing House Kejaksaan Agung RepublikIndonesia terdiri daria.
17 — 2
Oleh karena itu perkara ini yangdiajukan oleh pemohon tidak mempunyai alasan, apalai alasan baru, oleh karena ituperkara ini harus ditolak/tidak dapat diterima;Untuk lebih jelasnya termohon ungkapkan sebagai berikut:Bahwa alasan perceraian itu tercantum pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 daria sampai f;Alasan pemohon untuk menceraikan termohon tercantum dalam suratpermohonan pemohon pada posita poin 6;1.
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen Gambar (Plan View) Mesin PengolahSampah yang terpasang di Dusun Peh, DesaKaliakah, Kecamatan Negara, KabupatenJembrana yang terdiri daria. Box Control untuk electrik;38b. Hopper Equipped Conveyor Belt sebagai pengantarsampai ke Crusher;c. Crusher digunakan untuk memecah/ memotong/penghancur sampah;d. Tronport Conveyor Belt digunakan untukmendistribusikan sampah ke Crusher Conveyor;e. Distribution Screw Conveyor digunakan ~ untukmendistribusikan sampah ke bagian permentasi;f.
Pembanding/Tergugat II : Heni Silvia Binti Nasrun Diwakili Oleh : PT. SUKSES GEMILANG PALEM Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
Pembanding/Tergugat III : Zaidun bin Lahur Diwakili Oleh : PT. SUKSES GEMILANG PALEM Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
Pembanding/Tergugat IV : NASRUN BIN MUHTAR Diwakili Oleh : PT. SUKSES GEMILANG PALEM Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
Terbanding/Penggugat : Ida laila Binti Akasyah
Turut Terbanding/Tergugat II : Heni Silvia Binti Nasrun
Turut Terbanding/Tergugat III : Zaidun bin Lahur
Turut Terbanding/Tergugat IV : NASRUN BIN MUHTAR
Turut Terbanding/Tergugat V : pemerintah kabupaten sarolangun
Turut Terbanding/Tergugat V : pemerintah kabupaten sarolangun
1058 — 346
Kasyah Bin Bakar sebagai pemilik Surat JualBeli tertanggal 8 Pebruari 1990 tersebut;Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena apabila Penggugattidak memiliki Hak Waris /Turun Waris atau hubungan hukum yang jelasdan tegas untuk mewakili hak dan kepentingan hukum para ahli waris dariA. Kasyah bin Bakar maka Penggugat tidak memiliki kewenangan dantidak memiliki kompetensi selaku Penggugat dalam perkara Aquo.Umumnya pernyataan kepemilikan tanah akibat waris disebut juga sebagaiturun. waris.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kutayang nilai keseluruhan sebesar Rp.590.950.000, dan memberikannyakepada anak perempuan Tergugat dR/Penggugat dK, yang terdiri daria. 25 (dua puluh lima) lembar BG masingmasing senilai Rp.16.388.800,dari No. 709326 sampai dengan 709350, dengan tanggal jatun tempopertama 10 Juli 2007 dan terakhir 10 Juli 2009 ;b. 10 (sepuluh) lembar BG masingmasing senilai Rp.16.388.800, dari No.703484 sampai dengan 703493, dengan tanggal jatun tempo pertama10 Agustus 2009 dan terakhir 10 Mei 2010 ;c. 1 (satu) lembar
316 — 97
TRI SANGGA GUNA danHENDRO TJOKROSETIO kepada JUBILEE GREAT FINANCE LIMITEDyaitu tanah seluas lebih kurang 707 Ha, tertanggal 05 Juni 2006,Legalisasi No. 196/L/2006 Jo Addendum Perjanjian tanggal 13 Oktober2006, Legalisasi No. 400/L/2006 oleh Notaris & PPAT Dr. lrawanSoerodjo, SH, Msi, beserta lampiran daftar tanahtanah yang terdiri i daria. Tanah! : Tanahtanah Hak Milik dengan 301 sertifikasi hak milikseluas lebih kurang 5.903.315 M2.b.
58 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inti Berdikari Mandiri No. 008/PO/IBM/08/2008 yang terdiri daria Voucher BO No. 14/08/VIII/2008 ;b PO No. 021/HSPO/PBB/VIII/08 ;c PO PT. Inti Berdikari Mandiri No. 008/PO/IBM/08/2008 ;dFormulir Kiriman Uang/BuktiVIII/2008) ;Transfer (No. 1066/HBPB/KUKA/e Permintaan Pembayaran No. 070/HSPPh/P.BB/VIII/08 ;24 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pelunasan Pembayaran PO No. 010, 011, 015,016, 017, 020 dan 021, untuk PO PT.
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:e Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerahdiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;e = Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
302 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi dalammendaftarkan Merekmerek TOMMY BAHAMA miliknya, yang memiliki niatuntuk:a. membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demikepentingan usahanya; danb. menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkankonsumen;Sehingga demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 dapat diberlakukandalam perkara a quo, dan karenanya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001 perludikesampingkan, sebagaimana juga didukung oleh yurisprudensiyurisprudensisebagai berikut:Hal. 34 daria
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadiatau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan Daerah divwejibkan untuk melakukan pembayaran pajakyang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu; Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
78 — 33
Surat Dakwaan Oditur Militer NomorDAK/57/1X/2009 tanggal 16 September 2009.MendengarCe Surat Penetapan daria. Kadilmil Il 10 Semarang tentangPenunjukan Hakim Nomor : Tap / 91 / PM.II 10/ AD/ X/ 2009 tanggal 6 Oktober 2009.b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari SidangNomor Tap / 91 / PM.II 10 / AD/ X/ 2009,tanggal 7 Oktober 2009.ae Relas penerimaan surat panggilan untukmenghadap sidang kepada para Terdakwa dan paraSaksi.4.
77 — 413
Bahwa Terdakwa2 merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi.Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 130K/PM IIO8/AD/V/2015Menimbang, bahwa barang bukti yang diajungkan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupasuratsurat : 3 (tiga) lembar UndangUndang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang terdiri daria. 1 (Satu) lembar halaman muka undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilanmiliter,b. 1 (Satu) lembar bunyi pasal 99 undnagundang Nomor 31
Luh Heny F. Rahayu, SH., MKn.
Terdakwa:
I Ketut Suandita
78 — 29
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenalpengertian melawan hukum antara lain adalah daria. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum padaumumnya.b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektiforang lain.c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan denganundangundang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.d.
IRDO NANTO ROSSI, SH
Terdakwa:
HILMAN NUR ICHSAN BIN KOSASIH.
213 — 228
SIANTURI, ( Azas Azas HukumPidana Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHAEM PETEAHEM , 1996halaman 215 ) menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai subjek TindakPidana adalah manusia/Natuuurlijke Persoonen, yang disimpulkan daria. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilan BarangSiapa , Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lainsebagainya.
112 — 63
BakarGani tanah objek sengketa tersebut;" Bahwa Setahu saksi para penggugat adalah anak dariA. Bakar Gani; 7777 rr rr rr"" Bahwa setahu saksi sebelum itu tanah objek sengketadi kerjakan oleh A. Bakar Gani ; Bahwa setahu saksi yang di sengketakan antara parapenggugat dan para tergugat adalah 3 petak tanah" Bahwa batasbatas tanah sengketa bidang I1I;e Utara berbatasan dengan tanah H. Muhtar Ahmad;e Timur berbatasan dengan tanah H. Sarujin Hamzah Barat berbatasan dengan tanah H.
464 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lainlain pendapatan asli Desa yang sah ;Pasal 3Kekayaan Desa sebagaimana dimksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri daria. Tanah kas Desa ;b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa ;c. Pasar Desa ;d. Bangunan milik Desa ;e. Objek retribusi yang diurus oleh Desa ;f.
98 — 59
Barito Selatan di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, daritanggal 25 November 2006 s/d 28 November 2006, yang terdiri daria) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/224/DPRD/2006,Halaman 117 dari 309 hal Put No.21/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.b)yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selakuWakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23 November2006;Surat Perintah Tugas Nomor : 170/224/DPRD/2006, yangditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku WakilKetua DPRD Kab.
IKHWANSYAH, dkk, kePalangka Raya dalam Rangka Mengambil Referensi tentang TataCara Pembentukan Komisikomisi DPRD dan Perda tentangStruktur Organisasi Pemerintah Daerah, selama 4 (empat) hari, daritanggal 01 Desember 2006 s/d 04 Desember 2006, yang terdiri daria)Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor170/......./DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMADRASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan,tertanggal 11 Desember 2006;Surat Perintah Tugas Nomor : 170/.......
Barito Selatan di Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, daritanggal 25 November 2006 s/d 28 November 2006, yang terdiri daria) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/224/DPRD/2006,yang ditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selakuWakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan, tertanggal 23November 2006;b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/224/DPRD/2006, yangditandatangani oleh HASANUDDIN AGANI, SE., selaku WakilKetua DPRD Kab.
IKHWANSYAH, dkk, kePalangka Raya dalam Rangka Mengambil Referensi tentang TataCara Pembentukan Komisikomisi DPRD dan Perda tentangStruktur Organisasi Pemerintah Daerah, selama 4 (empat) hari, daritanggal 01 Desember 2006 s/d 04 Desember 2006, yang terdiri daria) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor170/......./DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMADRASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan,tertanggal 11 Desember 2006;b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/.......
SKO :13/01.01/BTL/2006 Tanggal 26 Mei 2006, dengan jumlah yangdibayarkan sebesar Rp. 163.375.399, (seratus enam puluhtiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilanpuluh sembilan rupiah), beserta Lampirannya, yang terdiri daria.1 (satu) lembar (Asli) Surat Permintaan PembayaranPengisian Kas Nomor .................., dengan jumlahsebesar Rp. 163.375.399, (seratus enam puluh tiga jutatiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluhsembilan rupiah), yang ditandatangani oleh