Ditemukan 11435 data
80 — 30
ANDIMISDAR, SE. selaku Sekretaris DPD Partai Merdeka Kab.
dansekretaris dalam hal ini ketua partai dan sekretaris partai merdeka sementaraA.MISDAR selaku sekretaris partai merdeka tidak hadir pada saat pertemuanatau. dilaksanakannya deklarassi bersama di kantor KPU kabupatenBulukumba ;Bahwa saksi yang lebih dahulu bertanda tangan pada model B KWKKPUdaripada terdakwa ;Bahwa apabila salah satu partai mengundurkan diri sangat mempengaruhi suratpernyataan / pencalonan model B KWK KPU dibuat dengan tujuan untukmenjadikan dasar dalam menghitung jumlah kursi
Pendaftaran .Tahap II Perivikasi surat Dukungan termasuk Model B KWK KPU berdasarkanPeraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Tata Carapencalonan kepala Daerah dan wakil kepala daerah ;Bahwa surat Model B KWKKPU bias di ulangi kembali apabila salah satupartai tidak melengkapai seperti membubuhkan cap partai ;e Bahwa apabila dari dukungan beberapa partai telah memenuhi dari 15 % tidaktermasuk Partai merdeka maka sudah sah surat dukungan tersebut dan apabilakurang dari 15 % dan partai
merdeka memang diperlukan dalam mengusung dukungan calonBupati dan wakil Bupati karena Partai merdeka mempunyai suara 0,9..% danapabila partai merdeka mengundurkn maka tidak cukup dalam mengusungpasangan calon No H.
303 — 94
Seberang; (Bukti KL 48)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
Barang Partai Besar Dan ImporNo.
107)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
195 — 146
Partai Persatuan Nasional (PPN).
Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.
Pusat Partai Hati NuraniRakyat.
MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.
Umum Partai Hanura;4.
37 — 9
Tegal Selatan Kota Tegal;Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tegal;Jabatan Organisasi : Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Tegal;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Nama : Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR KotaTegal;Alamat : Jl.
, AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar yang dilakukan oleh;1.
Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kota Tegal, selakuBadan Hukum Partai GOLKAR Kota Tegal, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT 2.Adapun alasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan oleh Penggugatadalah sebagai berikut; Duduknya perkara:1.Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Golkar, dengan Nomor PokokAnggota Partai Golkar (NPAPG): 1104004076 terdaftar sejak tahun 1987pada DPD ll Partai Golkar Kotamadya Tegal atau sudah aktif menjadianggota selama 26 tahun..
Bahwa Penggugat telah aktif dan meniti karir pada Partai Golkar denganmenyandang ber bagai jabatan structural maupun sayap partai yaitu,Pembantu Komisariat Kecamatan Tegal Barat (Bankomcat), KetuaPimpinan Kecamatan Partai Golkar Tegal Barat, Ketua DPD HimpunanWanita Karya (HWK) Kota Tegal sampai sekarang..
terlepas dari eksepsi yang pertama tersebut, Majelisberpendapat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwaPenggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai denganKeputusan DPP Partai Golkar No.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Penggugat melakukanpelanggaran terhadap AD/ART partai, yang bersangkutan bisadiberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat melalui mekanismeinternal partai, sebelumnya diberikan peringatan secara tertulissebanyak dua kali, jika tidak mempan diambil Keputusan melaluiDewan Kehormatan (DK) partai dengan memanggil yangbersangkutan, atas keputusan Dewan Kehormatan (DK) partai,Pimpinan Partai meneruskan kepada Pimpinan DPRD Provinsi,dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah AnggotaLembaga
Surat Keputusan (SK) DPP Partai DemokratNomor : 231/SK/DPP.PD/XII/2013, tangal 23 Desember 2013,mengacu pada usul DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatantanpa melalui mekanisme internal partai sesuai AD dan ART partai.Untuk itu.
Nyatanya Partai Demokrat yang palingbanyak disorot saat ini karena ulah para kader utamanya di pusatyang tidak bersih, partai yang cerdas saat ini justru banyak kebijakanyang konitra produktif karena dipimpin oleh bukan kader partai, partaiyang santun apa yang dilakukan Partai Demokrat Sumatera Selatankepada Penggugat adalah merupakan tindakan partai paling sadis,dengan memberhentikan atau merecall anggotanya darikeanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanpa alasan,merupakan pembusukan internal
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Demokrat tidak bisa mengusulkan Pemberhentian AnggotaHalaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 145K/TUN/201515.DPRD Provinsi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan,partai bisa melakukan pemberhentian terhadap anggota partai politikyang bersangkutan melalui mekanisme internal partai setalah adaKeputusan Dewan Kehormatan partai, bukan seperti masa orde barumelakukan recal Anggota DPRD Provinsi, Kemudian disampaikankepada Pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan
Laporan Pelanggaran AnggaranDasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokratkepada Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat di Jakarta, 2).Laporan Pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) Partai Demokrat kepada Dewan Kehormatan (Dk)Partai Demokrat di Jakarta untuk diselesaikan sesuai mekanismeinternal partai ;Penggugat sudah mengingatkan Tergugat melalui beberapa pejabatdi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam NegeriRl, tentang proses PAW Penggugat yang
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK DPW Partai Bintang Reformasi Propinsi JawaHal. 3 dari21 hal.
Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Jawa Barat Surat KeputusanNomor : 72/Kpts/DPWPBR/IV/2004 dan Keputusan Nomor : 73/Kpts/DPWPBR/V/2004 tentang pemberhentian para Tergugat Rekonvensi dariJabatan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Bintang Reformasi KabupatenTasikmalaya ;b. Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi Nomor : 151/Kpts/DPCPBR/IV/2004 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Hak dariKeanggotaan Partai Bintang Reformasi Kabupaten Tasikmalaya, atasnama para Tergugat Rekonvensi ;c.
/Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, agar sebelumHal. 17 dari 21 hal.
, keputusankeputusan tersebut sah menuruthukum/perundangundangan, dan sah menurut ketentuanketentuanyang berlaku dalam internal Partai Bintang Reformasi.10 Bahwa memang benar ada syarat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran11Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, untuk pemberhentian darikeanggotaan partai, tetapi dalam kasus ini telah ternyata bahwa paraTermohon Kasasi/para Penggugat telah bertindak indisipliner, danpemberhentiannya harus segera dilakukan demi kepentingan partai,maka pimpinan partai (in
DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI PROPINSIJAWA BARAT, 4. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANGREFORMASI, 5.
87 — 37
Dan Partai DamaiSejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik pesertapemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh UndangUndang Nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihanumum tahun 2014; Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi
Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertapemilu atau kepengurusan partai politik sudah tidak adac.
diri untuk memenuhi syarat mencalonkandiri dari partai lain, yaitu Partai Gerindra ;Bahwa saksi menyatakan Partai Damai Sejahtera tidak lulus verifikasi ;Bahwa yang menggatikan saudara penggugat adalah saudara Djoni ;Saksi tidak tahu apakah saudara Djoni direkomendasikan oleh Partai atau tidak ;Bahwa saudara Djoni bisa terpilih berdasarkan suara terbanyak ; Bahwa selama saksi di kepengurusan Partai saudara Djoni tidak aktif ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya
Menjadi Anggota Partai Politik Lain, ataud.
surat pernyataan pengunduran diri sebagai50anggota partai politik asal (Modelj.
575 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUSTAN SARU, MM, adalahTIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak ditanda tangani oleh PatriceRio Capella selaku Sekretaris Jenderal Partai NASDEM.
berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir Model B.1KWKHalaman 9 dari 30 halaman.
RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAKMEMENUHI SYARAT karena tidak memuatNomor Surat Keputusanserta tidak melampirkan SK =Kumhamtentang PengesahanKepengurusan DPP Partai Golkar yang sah dan juga tidak dicapstempel Partai Golkar.
Putusan Nomor 01 P/PAP/2017 11.P.11.Dokumen B.1.KWK PARPOL Partai PKPIPenjelasanDitandatanggani Oleh Plt Ketua Umum.Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan UndangUndangNomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturanpemerintah penganti Undangundang Nomor 1 tahun 2014 tentangpemilinan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang 12P.12.Dokumen Model B.1 KWK PARPOL, Partai GOLKAR Tidakmemiliki Cap Partai, dan tidak ditandatanggani
Bukti T20 Keputusan DPP Partai Nasdem Tentang Persetujuan aslPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atasnama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru ( MODEL B.1KWK PARPOL).Fotokopi sesuaiKeputusan DPP Partai HANURA Tentang Persetujuan asi21.
121 — 81
Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;3.
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) untuk mencabut surat keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;4.
OBJEK GUGATANSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan AnambasNomor : 29/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 ; B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.
Oleh karena itu PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPIBahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten kepulauan Anambas Nomor : 29 /KPTS/KPUKab031.670870/2014tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKab031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik DanCalon
Bahwa Penggugat adalah calon anggota DPRD Kabupaten KepulauanAnambas terpilin dari Partai Golongan Karya Dapil KepulauanAnambas 3 berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi PartaiPolitik Dan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014Tanggal 13 Mei 2014:2.
Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai PolitikDan Calon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014Tanggal 13 Mei 2014 dikeluarkan setelah putusan Pengadilan NegeriRanai Nomor : 18 /Pid.B /2014/PN.Rni Tanggal 9 Mei 2014 mempunyaikekuatan hukum tetap; 22922202 22eo ne oo.
/2014 Tanggal 7 Juni 2014Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Anambas Nomor : 26/KPTS/KPUKAB031.670870/2014Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPITentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanAnambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014; 4.
19 — 6
Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHANUMUM pada huruf ( b ) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan olehPimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepadaMAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upayahukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedangdalam proses pengajuan
Oktober 2012, yangmenindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanPembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sadr.Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinyamemutuskan memberhentikan Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota PartaiPersatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRDKabupaten Banjar.5.
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterimaDPD PPP Kabupaten Banjar;b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihalPemberhentian Sdr.
., dan Penggantian Antar waktu AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten BanjarAn. Muaddin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepadaGubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dand.
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan dalam halAnggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..
52 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadi calon legislatifpada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi Anggota PartaiPolitik yang lolos vertifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDIPerjuangan, untuk menjadi anggota Partai;Politik yang lolos verifikasi Penggugat harus mengundurkan diri dariPartai Patriot untuk menjadi Anggota Partai PDI Perjuangan, hal tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan pengunduran diripada tanggal 22 Juli 2013, dengan alasan bukan karena ingin berhentiatau tidak bersedia lagi
Cabang (DPC) Partai PatriotKota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atasnama: Ir.
Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015c.
Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dandalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya;2.
Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.
144 — 71
Bahwa 14 (Keempat belas) Partai Politik Pengusung terhadapPENGGUGAT tergambar dalam Tabel Sebagai Berikut :1. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia ,0922. Partai Peduli Rakyat Nasional 4143. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 4594. Partai Amanat Nasional 9145. Partai Persatuan Daerah ,6936. Partai Pemuda Indonesia ,/407. Partai Nasional Indonesia marhaenisme ,0868. Partai Demokrasi Pembaharuan ,0859.
Muhamad Makmur Tamani danPhilip Hallatu, S.Sos didukung oleh gabungan partai politik :1) Partai Demokrasi Kebangsaan2) Partai Republikan Nusantara3) Partai Kebangkitan Nasional Ulama4) Partai Pemuda Indonesia5) Partai Matahari Bangsa6) Partai Penegak Demokrasi Indonesia7) Partai Sarikat Indonesia8) Partai Buruh9) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia10)Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia11) Partai Patriot12)Partai Nasional Indonesia Marhaenisme13)Partai Perjuangan Indonesia Baru14)Partai Keadilan
Didukung oleh gabungan partaipolitik :1) Partai Peduli Rakyat Nasional2) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia3) Partai Barisan Nasional4) Partai Pelopor5) Partai Matahari Bangsa6) Partai Pemuda Indonesia7) Partai Perjuangan Indonesia Baru8) Partai Kedaulatan9) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia10)Partai Sarikat Indonesia11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia12)Partai Indonesia Sejahtera13)Partai Buruh14)Partai Nasional Indonesia Marhaenisme15)Partai Kebangkitan Nasional Ulama5.
Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia ,0922. Partai Peduli RakyatNasional 4143. Partai Keadilan Dan PersatuanIndonesia 44594. Partai Amanat Nasional 9145. Partai Persatuan Daerah ,6936. Partai Pemuda Indonesia ,/407. Partai Nasional Indonesiamarhaenisme ,0868. Partai Demokrasi Pembaharuan ,0859. Partai Penegak Demokrasi Indonesia ,29610.Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia 41411.
Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI), 2. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), 3. PartaiNasional Benteng Kerakyatan (PNBK), 4. Partai Patriot, 5. Partai DemokrasiPembaruan (PDP), 6. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIMarhaenisme), 7. Partai Indonesia Sejahtera (PIS), 8. Partai Persatuan Daerah(PPD), 9. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan 10.
IROH ROHAYATI
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
122 — 73
Iron Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat.
Putusan Mahkamah Partai dari Partai DemokratNomor 268/DPPPHPU/2014, tanggal 8 Oktober 2014, Sdri. Hj. Iroh Rohayatidiberhentikan dari Keanggotaan Partai Demokrat; 2.
;Bahwa karena sudah tidak ada upaya penyelesaian oleh DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dan Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Cirebon maka Tergugat II Intervensi untukmendapatkan keadilan dan hak hukumnya mengajukan permohonanperselisinan partai politik (Sangketa internal partail) kepadaMahkamah Partai pada Partai Demokrat.; Bahwa terhadap permohonan perselisihan partai politik (Secarainternal partai) yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepadaPenggugat di Mahkamah Partai terkait
Bahwa Mahkamah Partai dari Partai Demokrat adalah lembagapenyelesaian perselisinan partai politik (dalam sangketa internal partal)yang sah yang dibentuk oleh Partai Politik berdasarkan pasal 32 ayat 2UndangUndang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.; c.
Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.
79 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinjai Periode Tahun 20082013 yang diusung oleh GABUNGAN PARTAIPOLITIK, yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai Politik, yaitu :1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) ;3. Partai PELOPOR ;Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;PNIM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan);Partai PATRIOT PANCASLLA ;9.
PIB (Partai Indonesia Baru) ;10.PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ;11.PBB (Partai Bulan Bintang ) ;Bahwa GABUNGAN PARTAI yang terdiri dari 11 (Sebelas) Partai yangmengusung Penggugat (Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA Drs.BUDIMAN ACHMAD PAKKI) telah memperoleh perolehan suara dari akumulasiperolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjail masingoN & oF Ssmasing :1. PKPI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 0,99 % ;2. PKPB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 1,53 % ;3.
BUDIMAN ACHMADPAKKIl, oleh Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan Partai BulanBintang dinyatakan tidak sah ;2. Dengan dinyatakannya Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan PartaiBulan Bintang dinyatakan tidak sah, sehingga akumulasi dukungangabungan partai politik yang terdiri dari PKS, PKPI, PKPB, Partai Pelopor,PSI, PNtMarhaenisme, PBSD, PPIB, Partai Patriot Pancasila hanyamencapai 13,09 % ;3. Syarat kelengkapan Administrasi Calon An. Drs. Muhammad Hasan BasriAmbaralaDrs.
Sinjai Periode tahun 20082013 yangdiusung oleh GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yaitu :Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Padt/20101.1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;1.2. PKPB( Partai Karya Peduli Bangsa ) ;1.3. Partai PELOPOR ;1.4. PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;1.5. PNM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;1.6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;1.7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) ;1.8. Partai PATRIOT PANCASLA ;1.9.
Dengan demikian jelas bahwa bukti ini tidak perlu dikonstatir,oleh karena memang Partai Demokrat tidak masuk sebagai partai yangmengusung Pemohon Kasasi. Oleh karenanya bukti ini patut dikesampingkan ;Bahwa fakta tersebut di atas dapat dilinat dari pasangan Pemohon Kasasiyang didukung GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yang mengusung Pemohon Kasasi dan sama sekali tidakdiusung oleh PARTAI DEMOKRAT.
87 — 12
Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain dengan maksud agarketerwakilan partai di DPRK Singkil tetap ada.
tersebut sudah tidak ada lagiBahwa oleh karena Partai Persatuan Daerah (PPD) ataupun Partai Persatuan Nasional (PPN)bukan partai peserta Pemilu 2014, maka dengan sendirinya Surat Pernyataan Tergugat I tanggal111213 Mei 2013 (Form Model BB.5) tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatanhukum setelah adanya Putusan MK No. 39/PUUXI/2013 Tertanggal 31 Juli 2013 tersebut.
Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.
Bahwa Tergugat II membantah dalil posita gugatan Penggugat point 6, 7, 8, 9.dan point 11, danmenanggapinya sebagai berikut :Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat point 1 dan 2, Tergugat I merupakanAnggota DPRK Aceh Singkil Periode 2009 2014 yang berasal dari Partai Persatuan Daerahbukan dari Partai Persatuan Nasional.Bahwa Partai Persatuan Daerah dibentuk tanggal 18 November 2002, sedangkan PartaiPersatuan nasional dibentuk tanggal 29 November 2011.
internalpartai yang dikeluarkan oleh Partai Persatuan Nasional tidak sah dan dan tidak memilikikekuatan hukum.
76 — 13
berlakudi Internal Mahkamah Partai Demokrat dan Pasal 32 UndangundangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
Bahwa Pasal 3233 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnyadisebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untukmenyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejakperselisinan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihakberkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukankeberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 harisejak didaftarkan dan
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalahlembaga pengadil di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihaninternal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Partai demokratberkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atasPutusan mahkamah Partai Partai Demokrat tersebut harus diajukan kePengadilan Negeri jakarta Pusat;6.
(UU Parpol)berbunyi sbb:(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan intenal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk aleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai... dst.(4) Penyelesaian perselisihan internal partai potitik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) haus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5) Putusan
dilakukan jika pengurusataupun anggota tersebut telah melakukan kesalahan sebgaimana yangdiatur dalam UU Partai Politik maupun Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai;Bahwa undangundang yang mengatur tentang Partai Politik adalahUndangundang No. 2 Tahun 2011;Bahwa permasalahan internal partai harus terlebin dahulu diselesaikanoleh Mahkamah Partai;Bahwa jika ada pengurus maupun anggota partai yang tidak puas terhadapkeputusan Mahkamah Partai, maka yang bersangkutan dapat melakukanupaya hukum
68 — 13
Pimpinan Pusat Partai NasDem ;.
oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam ADdan ART, ayat(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, ayat (3)Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian, ayat (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2
atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentangPartai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan secarainternal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART dandilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik, diselesaikan dalampaling lambat 60 hari ;Pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :(1) Perselisinan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud
menjadi Ketua DPW Partai, sementara yangbersangkutan sudah menjadi anggota bahkan caleg dari partai lain ?
Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD ART ;2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3.
159 — 75
DALAM PENUNDAAN - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Nomor : W1-471.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Periode 20162018 tanggal 19 Juli 2016 (in casu objek sengketa) ;--------------------------------------------------DALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ---------DALAM POKOK PERKARA1
Komite Peralihan Aceh (KPA) merupakan suatu' tempatperkumpulan Para mantanmantan Kombatan GAM untuk memikirkansuatu ide dan tujuan kebersamaan, bagaimana untuk menyatukan seluruhKombatan GAM untuk dapat ikut partisipasi di dalam Partai Partai PolitikLokal di Aceh sebagaimana yang termuat di dalam Mou Helsenki, gunamembentuk suatu wadah Partai Politik lokal di Aceh yang salah satunyadiantara Partai Partai Politik Lokal di Aceh lainnya, yaitu Partai NasionalAceh (PNA); 77 22222 222 nnn nnn nnn nnn
Mengembangkan kehidupan demokrasi; zMewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.Bahwa secara aturan hukum dan etika moral Politik Penggugat tidakdibenarkan untuk melakukan dan membuat kepengurusan partai politiktandingan Partai Nasional Aceh (PNA) atau mendirikan serta membentukkepengurusan partai politik lokal yang sama, akan tetapi malah sebaliknyaTergugat sebagai Penyelenggara Negara yang telah melahirkan sendiriadanya Dualisme Partai atau Partai Ganda atau disebut Dalam PartaiAda Partai
Penggugat melalui suatu Wadah Partai Nasional Acehsebagaimana Akta Pendirian Partai Nasional Aceh No. 26 tanggal 23 April2012 yang telah memuat Anggaran Dasar Partai Nasional Aceh tersebut ;IV.
denganDewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh, Pihak Pimpinan DewanPimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (DPP PNA) telah mengirimkansurat kepada Majelis Mahkamah Partai (MMP) dan terhadap surat dariPimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (DPP PNA)dikeluarkan Pendapat Hukum oleh Majelis Mahkamah Partai denganNomor Surat : 02/MMPPNA/B/VV2016 tanggal 10 Juli 2016 perihal :Pendapat Hukum; 22 222202 202 eon on oonMajelis Mahkamah Partai memberikan pendapat hukumnyaberdasarkan Surat dari Dewan
Partai Nasional Aceh adalah merupakan Partai Lokal (PARLOK)Aceh maka merujuk dari pada Peraturan Pemerintah R. Nomor : 20Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh, Pasal 16 :(1). Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secaramusyawerah dan mufakat .(2).
H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
60 — 41
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenMalang tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 328/Kpts/KPUKab014.329781/2014tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalangPemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat merupakan calon terpilih untukanggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Golongan Karya ;3.
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;Pasal 16ayat (1)ayat (3) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila :a. meninggal dunia; a. mengundurkan diri secara tertulis; b. menjadi anggota Partai Politik lain; atau ;c. melanggar AD dan ART ; Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandarikeanggotaanPartaiPolitikdiikutidenganpemberhentiandarikeanggotaandilembagaperwakilanrakyat
ACHMAD ANDI, SH. dari keanggotaan danjabatan di DPRD Kabupaten Malang periode 20142019 tanggal 31 Juli 2018 dari Partai Golongan Karya ;Hal. 20 dari 36 hal. Putusan No. 159/G/2018/PTUN.SBY.b. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malangtanggal 04 Agustus 2018 Nomor Kep.045/DPD II/P.GOLKAR/VIII/2018 tentangPemberhentian Sdr. H. Achmad Andi, SH., M.Hum dari Anggota Partai Golkar.6.
Dengan demikian, dalam hal PENGGUGAT yang telah mengajukansurat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang ternyata jugadiikuti penerbitan keputusan pemberhentian dari keanggotaan partai politiksepenuhnya adalah menjadi urusan internal partai politik bersangkutan yang tidakdapat dicampuri dan tidak dapat dinilai kebenarannya oleh TERGUGAT ;Bahwa, sedangkan TERGUGAT dalam hal mencermati usulan pemberhentianPENGGUGAT yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik melalui PimpinanDPRD Kabupaten
ACHMAD ANDI, S.H, kepada Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang dan kepada KetuaDPRD Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2018 Perihal PernyataanPengunduran Diri, (fotocopy sesuai dengan aslinya);6. T6 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya KabupatenMalang Nomor : Kep045/DPD.II/P.GOLKAR/VIII/2018, tanggal 4Agustus 2018 Tentang Pemberhentian H.
94 — 42
Menetapkan barang-barang bukti berupa :---------------------------------------------------- Pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja ;------------------------ 8 (delapan) batang potongan bambu tiang bendera ;--------------------------------- 1 (satu) buah meja kayu ;---------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Partai Golkar ;-------------------------- 1 (satu) buah
batu kali ;-----------------------------------------------------------------------Dirampas untuk dimusnahkan ;------------------------------------------------------------------Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa ;-------------------------------------------------------------------------------- Foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor : KEP 227 / DPP / GOLKAR / I / 2013, tentang Pedoman Penyusunan
Daftar Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar ;---------------------------------------------------------------------------- Foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / DPRD Kota ;--------------------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ;--------------------------------------------------------6.
ALIHANAFIAH mendatangi kantor sekretariat Partai Golkar bersama dengan massasekitar 50 (lima puluh) orang, ketika massa telah berkumpul di dalam halamankantor Partai Golkar terdakwa M.
tahu orang ;Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kader Partai Golkar yang juga mendaftarsebagai Caleg dari Partai Golkar, namun terdakwa tidak lolos sebagai Caleg dariPartai Golkar ; 15benar dan tidak keberatan ;3.Bahwa saksi adalah pengurus DPD Il Partai Golkar Kabupaten Dompu dan saksi sebagai Wakil Ketua ;Bahwa saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos,meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untukmelakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun
terdakwa berada di Kantor KPUD Kabupaten Dompu ;Bahwa saksi adalah salah satu kader Partai Golkar yang aktif dalam kepengurusan dan kegiatankegiatan Partai Golkar ;Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kader Partai Golkar yang juga mendaftarsebagai Caleg dari Partai Golkar, namun terdakwa tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;Bahwa saksi juga ikut mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar namun saksi juga tidak masuk dalam daftar Caleg dari Partai Golkar ;Bahwa saksi sangat kecewa karena tidak
masuk dalam daftar namanama calegdari Partai Golkar, pada hal saksi merasa sudah melakukan banyak kegiatankegiatan untuk partai dan selalu aktif dalam partai Golkar, namun saksi tidakpernah mengerahkan massa untuk merusak Kantor Partai Golkar meski pun saksi tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;Bahwa setelah saksi pulang dari Kantor KPUD Kabupaten Dompu, saksi melihatKantor Partai Golkar sudah dalam keadaan rusak dan saksi tidak tahu siapayang merusaknya dan pada saat itu saksi melihat