Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perjanjian
Register : 29-05-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 39/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 31 Juli 2017 — H. MUHAMMAD RIDUAN ALS AHMAT FILIFIN - dkk Melawan H. MUHRANSYAH - dkk
108 — 50
  • Bahwa demi penyederhanaan acara pendaftaran makapenegasan tersebut perlu disederhanakan pula denganmencabut Pasal 19 dan 22 Peraturan Menteri AgrariaNomor 2 Tahun 1960 (TLN No 2086) dan Instruksiinstruksipelaksanaannya;Sebagaimana dalam dictum yang diuraikan seperti tersebutdiatas maka dengan demikian secara hierarki PeraturanMenteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tersebutadalah merupakan peraturan pelaksanaan atau sebagaipetunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961, dimana
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Perusakan
Register : 15-10-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 27-05-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 473/Pid.B/2015/PN.Sim
Tanggal 12 Januari 2016 — TIURMA br SILALAHI
63 — 5
  • Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta : Sinar Grafika,Ed.2,cet.7, 2005), hal. 320321.2 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981,TLN.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 13-05-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 34/ PDT / 2020/ PT DPS.
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) KOMERSIAL CAMPURAN APARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCES 2, melawan KHO TJAUW TIAM,
177 — 79
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun (LN Tahun 2011 No. 108, TLN No. 5252) Pasal 56(1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional,pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersamadan tanah bersama;(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum,kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus danrumah susun negara;Penjelasan Pasal 56Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah
    UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentangRumah Susun (LN Tahun 2011 No. 108, TLN No. 5252)Pasal 56Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional,pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, bendabersama dan tanah bersama;(1) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum,kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus danrumah susun negara;Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT DPSPenjelasan Pasal 56Ayat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-03-2011 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 439/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 24 Maret 2011 — RONNY WIJAYA lawan SANULI B. DIMAN, dkk
76 — 6
  • Petok D (termasuk girik, rincik, ketitir, dll) bukanlahbukti hak kepemilikan seseorang atas tanah, namun hanya merupakan bukti pembayaranpajak atas tanah sebelum adanya UndangUndang Pokok Agraria tahun 1960 ;Undangundang No. 12 tahun 1985) (LN 198568, Penjelasannya dalam TLN 3312) Pasal4 menyatakan :Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyaisesuatu hak alas bumi, dan/atau memperoleh manfaat alas bumi, dan/atau memiliki,menguasai, dan/atau memperoleh manfaat alas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Juli 2015 — NY. NINIEK WIJAYANTI, VS. PT MIROTA NAYAN juga disebut PT MIROTA KAMPUS, MIROTA INDAH INDONESIA,
132 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756), dengan tegasmenyatakan:Pasal 1 angka 5:"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar";Pasal 98 ayat (1) :"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Pencurian
Putus : 09-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 300/ Pid.B/2013/PN. Stb
Tanggal 9 September 2013 — SUPARLAN dan RUSLIANTO alias YAN MBELIS
36 — 16
  • ; 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981,TLN. No.3209,Pasal. 183.Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.300/Pid.B/2013/PN.STBMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHAPdalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagaialat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan;1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yanglain;2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yanglain;3.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 29-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 589/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 29 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : HISAMUDIN Diwakili Oleh : HISAMUDIN
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mandiri Tbk Pusat Jakarta Cq PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tegal
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Semarang, Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tegal
36 — 29
  • MBG.TBJ/045/KUR/2016tanggal 10 Maret 2016 Nomor : R.07.TLN/0075/KUM/2017 tertanggal31 Mei 2017. (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/Pdt/2012
Tanggal 27 Juli 2012 — AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE, vs. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 subangka 1 UU No. 17 Tahun 2003 UU Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003Nomor 47 TLN RI Nomor 4286) jis Pasal 1 sub angka 8UU No. 1 Tahun 2004 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan TLN RI Nomor 4355;KEUANGAN NEGARA adalah semua HAK danKEWAJIBAN NEGARA yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 22-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-01-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 28/G/2016/PTUN.PTK
Tanggal 26 Oktober 2016 — MAHRI bin TJONNIK M E L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
206 — 68
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah nyatanyata Sertifikat yangdikeluarkan oleh Tergugat ERROR IN PERSONA/ salah subjek/ ilegal;Tergugatterbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku diantaranya:e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab.VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;e Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif;Halaman 13 dari 77 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-07-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 B/PK/PJK/2012
Tanggal 10 Desember 2012 — DIRJEN PAJAK VS BUT TALISMAN (OGAN KOMERING) Ltd;
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MNP03/6.TLN OK/XI/2008 telah cukup jelas substansi danketentuan formalnya telah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku.Bawha alasan butir E juga tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajakyang mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor: S2906/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang SuratPenolakan Pembetulan KEP1565/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 24 September 2007atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00003/109/97/081/06 tanggal 11Juli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SUMBER SARANA PEMBANGUNAN vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
115 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960104 TLN 2043/Tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah,Pasal 106 ayat 91) Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karena cacathukum administratif dalam penerbitannya;Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, sudah sangat jelasTergugat dan tergugat II, telah salah/keliru karena sudah melanggarHalaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/2017AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan danAsas Kepastian hukum.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Tbt
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MUHAMMAD SAID
2.SRI HASTUTI
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri , Persero
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
3.REDI ASTON SIMARMATA
133 — 65
  • kePengadilan Negeri Tebing Tinggi,maka terindikasi Tergugat bekerjasamadengan Tergugat II telah menggunakan tanggal mundur atas Proses danprosedur Pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No.1314 tertanggal 26022013 yang di keluarkan oleh Badan PertanahanNasional Kota Tebing Tinggi dan Sertifikat Hak Milik No.1315 tertanggal 26022013 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota TebingTinggi telah terindikasi rekayasa,karena sesuai dengan ketentuan pasal 11ayat (6) ke1 (TLN
    Pasal 11 ayat (9) ke3 (TLN No.156 Tahun 1960) yangmenyatakan : bahwa Pemberitahuan tentang penyitaan/Pelelangan harusdiberitahukan kepada Penanggung Hutang atau yang Tersita/Terlelang,maka dengan demikian jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagitentang fakta hukum jikalau Tergugat sama sekali tidak pernah adamemberitahukan Surat apapun kepada Para Penggugat tentang yakniPemberitahuan untuk mengadakan Kesepakatan Bersama menentukanjumlah hutang Para Penggugat (kredit macet), tentang PemberitahuanPenyitaan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 903/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 20 Juni 2016 — PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk. MELAWAN PT. JASAMARGA BALI TOL
276 — 401
  • Ridwan Darma, M.M. dalam kedudukannya selakuKepala Divisi Infrastruktur berdasarkan Surat Kuasa No. 33/SKU/WK/DI/2015tanggal 22 Oktober 2015 tertanggal 22 Oktober 2015 ;Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun1998 tentang Perusahaan Peseroan (Persero) LN 199815, TLN 3731sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 (LN200168, TLN 4101) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) didefinisikan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA; melawan 1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 2. PT. ORKIDA MAKMUR;
802 — 478
  • Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNTahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);b. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LN Tahun2007 Nomor 68, TLN 4725);c. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineraldan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LNTahun 2014 Nomor 244, TLN 5587);e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang WilayahPertambangan(LN Tahun 2010 TLN 5110);f.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 28-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 09-01-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 48/G / 2016 /PTUN.PTK
Tanggal 17 Nopember 2016 — TUAN LUIS BAHIYAN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, 1.THEN KIM LIUNG, 2.1. JUPENDI, 2. PUL AVIV BASRA UTAMA, 3. LIONG SEK WOEN
149 — 76
  • merasa sangat dirugikan atas tindakan yangdilakukan oleh Tergugat atas penerbitan sertipikat a quo, maka Penggugatmengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1)Undangundang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dari keterangan uraianuraian di atas Tergugat terbukti telahmelanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranya:e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960; LN1960104 TLN
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1197/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
PPPSRS Komersial Campuran Apartemen Mediterania Garden Residences
Tergugat:
Kho Tjauw Tiam
350 — 262
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011tentang Rumah Susun (LN Tahun 2011 No. 108, TLN No.5252) Pasal 56,57;. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1988 tentang Rumah Susun (LN Tahun 1988 No. 7) Pasal 69;.
    SatuanRumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mediterania GardenResidences 2 dan P6 berupa Akta Notaris No.17 tentang Berita AcaraRapat tertanggal 25 Juni 2017 , buktibukti tersebut membuktikanbahwa Status dan keabsahan Penggugat adalah sebagai sebuahBadan Hukum yang telah resmi berdiri berdasarkan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaitusebagaimana diatur dalam pasal Pasal 56,57 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(LN Tahun 2011 No. 108, TLN
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 22-12-2017 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 5795/Pdt.G/2017/PA.Sby
Tanggal 15 Nopember 2018 — pemohon vs termohon
30 — 6
  • Rl Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dankaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Memberi izin Pemohon (xxx ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;3.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-09-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 505/Pid.Sus/2014/PN.STB
Tanggal 23 September 2014 — RIO FERNANDO MARPAUNG ALIAS
25 — 21
  • Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapatmempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keteranganTerdakwa dihubungangkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan faktafakta hukum sebagai berikut; 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-07-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PN STABAT Nomor 292/Pid.Sus/2014/PN.STB
Tanggal 21 Juli 2014 — ANDRIYANI ALIAS YANI
20 — 15
  • Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapatmempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keteranganTerdakwa dihubungangkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang terungkap di persidangan dengan faktafakta hukum sebagai berikut; 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2011.-
Tanggal 8 Juni 2011 — NY. HJ. HALIDJAH POLANUNU, dkk vs MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maluku ;UndangUndang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2003 TentangPembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram BagianBarat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 TentangKecamatan ;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 Tentang PedomanPenegasan Batas Daerah ; Bukti P. 5: Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2010 ; Bukti B6:UndangUndang (UU) No. 60 Tahun 1958, tanggal 17 Juli 1958 (Jakarta),Sumber : LN 1958/111, TLN