CSR)

Bahwa, Penggugat adalah karyawan yang bekerja di PT CSRsejak tanggal 1 September 2000, terakhir bertugas sebagaianggota compound (perawatan) di pabrik kelapa sawit milikPT CSR dan mendapat upah sebesar Rp. 1.241.400,00/bulan,sesuail pengakuan Tergugat saat sidang mediasi di DinasTenaga Kerja Labuhanbatu) dan disebutkan dalam = anjuranMediator ;Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 946 K/Pdt.Sus/20102.

Bahwa, Penggugat adalah anggota FSP PP SPSI ;Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2009, Penggugat menerimasurat peringatan Nomor 335/Mgr.Pers/CSR/X/2009 tanggal28 Agustus 2009 sebagai sanksi atas ketidakhadiranPenggugat bekerja pada ittanggal 28 Agustus 2009tersebut ;4. Bahwa, sangat tidak patut jika mangkir 1 (satu) hariseorang pekerja diberikan surat peringatan pada hari itujuga, namun Penggugat tidak mempermasalahkannya danmenerima surat tersebut ;5.

Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2009, Penggugat menerimasurat peringatan Il (SP I11) terakhir Nomor339/Mgr.Pers/CSR/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009 akibattidak hadirnya bekerja pada tanggal 10 Oktober 2009 (1hari) ;8. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2009, Penggugat dipanggilTergugat melalui surat Nomor 341 /Mgr.SDM/CSR/X/2009tanggal 12 Oktober 2009, agenda masalahketenagakerjaan ;9.

Bahwa, Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor194/Mgr.SDM/ CSR/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentangpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat' terhitungsejak tanggal 26 Oktober 2009 ;14. Bahwa, ataS pemutusan hubungan kerja (PHK)tersebut, Tergugat tidak bersedia memberikan hak hakPenggugat, sebagaimana diatur dalam Undang UndangKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161 ;15.

Bahwa, sesuai dengan bukti T2 dan 1T3 yang diajukanoleh Termohon Kasasi, semula Tergugat dalam bentukfotocopy telah terbukti bahwa surat Nomor341/MGR.SDM/CSR/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dansurat Nomor 342/MGR.SDM/CSR/X/2009 tanggal 14 Oktober2009 bukanlah surat panggilan kerja dan dengan jelasmencantumkan agenda masalah ketenagakerjaan,substansinya adalah untuk meminta penjelasanketidakhadiran karyawan/Pemohon Kasasi pada tanggal 28Agustus 2009, 6 Oktober 2009 dan 10 Oktober 2009 ;c.

ROSMAINI PANGGABEAN, DKK (4 ORANG) lawan PT CISADANE SAWIT RAYA (CSR)

WADU SADUNDU UTAMA
Tergugat:
1.PERKUMPULAN PENGELOLA CSR INDONESIA PEPCI
2.YAYASAN LEMBAGA PENGEMBAGAN CSR INDONESIA YLPCI
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
3.NETTY MARIA MACHDAR, SH, NOTARIS

sampai dengan juli 2018;

/CD bulan januari 2018 sampai dengan juli 2018 yang dibuat oleh YOSEF MARTO;

KPC melakukan audit terkait denganmasalah dana insentif atau CSR tersebut, Saksi diperlihatkanlaporan realisasi penerimaan dana insentif atau CSR PT. KPCyang dibuat oleh Terdakwa dengan melampirkan bukti berupakwitansi penerimaan dana insentif atau CSR dari PT.

KPCyang telah Terdakwa buat namun dana insentif atau CSR dari PT.

Salah satubentuk kegiatan CSR PT Pertamina (Persero) adalah menanam 100juta pohon berupa tanaman keras yang bernilai ekonomis tingglsetelah 3 tahun dengan memanfaatkan lokasi lahan tidur. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan CSR termasuk dalammenentukan mitra yang akan melaksanakan kegiatan CSR, PTHal. 4 dari 56 halaman Put.

Rp 75M) SPKPTM (CSR) PFNo :07/N00000/2013SO, Tgl 25 April2013 8/20/2013 Termin Il (40% x 30,000,000,000 16.700.000.000Rp 75M) SPKPTM (CSR) PFNo :07/NO0000/2013SO, Tgl 25 April2013 1/30/2014 Addendum SPK 62,500,000,000 62,500,000,000PTM (CSR) PFNo :15/N00000/2013,Tgl 24 Desember2013 10/7/2014 Termyn SPK 42.000.000.000 25.500.000.000PTMPF tgl 2882014 nomor : PT 010/NO00000/2014SOJumlah Dana (CSR) Rp. 155.510.188.000Diterima 226,350, 765,440 Bahwa dana CSR dalam program Gerakan Menabung Pohon 100 jutapohon

mengalami revisi Nomor A001/N00040/2013S9 Revisi ke01yang disetujui oleh Saksi Nursatyo Agro selaku Corporate Secretary PTPertamina (Persero) yang mengatur antara lain:Y Bab Il huruf E terkait tahapan perencanaan kegiatan CSR angka 7Persetujuan RKAP CSR oleh Direktur Utama;Y Bab Ill pelaksanaan kegiatan CSR angka 1 huruf b: Pelaksanaankegiatan CSR yang tidak terencana / tidak masuk dalam RKAP CSRharus didukung dengan pengajuan proposal resmi;Y Bab Ill huruf A tentang pelaksanaan kegiatan CSR angka

Penanjian Pelaksanaan CSR Program di BidangPendidikan & Lingkungan oleh PF .

(Rp)PERTAMINA (RP) berdasarkanPF (Dana CSR dan RKAPKBL)6/26/2012 Termin (60%) 15.456.SPK PTM (CSR) 28,110,459,264 112.800PFNo:08/N00000/2012SO, Tgl 23 Mel20121/25/2013 Termin Il (40%) 18,740,3 10.304.SPK PTM (CSR) 06,176 075.200PFNo:08/N00000/2012SO, Tgl 23 Mei Hal. 34 dari 56 halaman Put.

Sehingga, praktis regulasiatau ketentuan perundangundangan terkait dengan CSR/TJSL haruslah mengacukepada Perda No.13 Tahun 2016 Tentang CSR;Bahwa terkait persoalan CSR, kalangan masyarakat kerap kali mispersepsi danmiskomunikasi, yang dapat menimbulkan "misunderstanding", kerap kali terjadidilingkungan masyarakat umum.

Sehingga case gugatan a quo, "Salahkamar" atau error in objectum,karena regulasi yangterkait dengan CSR, sangat jelas diatur dalamketentuan perundangundangan (vide Pasal 74 UUPT Tahun 2007, jo PPNo.47 Tahun 2012, jo Perda No.13 Tahun 2012 Tentang CSR). Dengan katalain, CSR itu. bukan obyek sengketa yang harus dipersoalkan olehmasyarakat yang mewakili Kelurahan Buluri dan Watusampu asich.

Tergugat dan Tergugat II rekonpensi/para penggugat konvensi,berupaya merubah pemahaman ketentuan CSR, seakanakan (quonnon), Tergugattergugat melanggar hukum dan melanggarkomitmenCSR/TJSL dan/atau seakanakan Tergugattergugatmenyimpangi pemahaman kaedah dan regulasi CSR,yang diatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007, jo PP No.47 tahun 2012,jo PerdaNo.13 Tahun 2016 Tentang CSR;c.

Bahwa terkait kontribusi untuk kepentingan CSR/TJSL,TergugatTergugat sejak lama sudah memberikan atensi pada kewajiban CSR/TJSLini dengan memberikan dukungan finansial secara rutin melalui LPM (LembagaPemberdayaan Masyarakat), dimana LPM lalu mewujudkan program CSR dalambentuk pemeliharaan lingkungan dan pembangunan fasilitas umum untuk kemudiandimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat setempat.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupaya merubah pemahamantetang CSR/TJSL seakanakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensimelanggar hukum dan melanggar komitmen CSR/TJSL dan/atau seakanakanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyimpangi pemahaman kaedahdan regulasi CSR/TJSL;3.

angka 7Persetujuan RKAP CSR oleh Direktur Utama ;Hal. 5 dari 56 halaman Put.

CSR 20126/11/2013 Termin (60% x 45,000,000,000 25.050.000.000Rp 75M) SPK :PTM (CSR) PFNo :07/N00000/2013SO, Tgl 25 April20138/20/2013 Termin Il (40% x 30,000,000,000 16.700.000.000Rp 75M) SPKPTM (CSR) PFNo :07/N00000/2013SO, Tgl 25 April20131/30/2014 Addendum SPK 62,500,000,000 62,500,000,000PTM (CSR) PFNo :15/N00000/2013,Tgl 24 Desember201310/7/2014 Termyn SPK 42.000.000.000 25.500.000.000PTMPF tgl 2882014 nomor : PT 010/N00000/2014S0OJumlah Dana (CSR) Rp. 155.510.188.000Diterima 226,350,765,440

Perjanjian Pelaksanaan CSR Program di BidangPendidikan & Lingkungan oleh PF .

Menyatakan barang bukti berupa :Nomor 1 huruf A sampai dengan D dokumen terkait program CSR ;Nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 10, 16 sampai dengan 21berupa dokumen terkait program CSR ;Nomor urut 3 sampai dengan 4 angka A sampai dengan H berupadokumen terkait CSR ;Nomor urut 5 huruf a sampai dengan h berupa dokumen terkaitCSR ;Nomor urut 6 sampai dengan 15 berupa dokumen terkait CSR ;Nomor urut 16 huruf a berupa dokumen terkait CSR ;Nomor urut 16 huruf b 1(satu) buah Flasdisk warna merah berisidokumen

Huruf A sampai dengan D dokumen terkait program CSR ;2. Nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 10, 16 sampai dengan 21 berupadokumen terkait program CSR ;3. Nomor urut 3 sampai dengan 4 angka A sampai dengan H berupadokumen terkait CSRHal. 50 dari 56 halaman Put. No. 2/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI.4. Nomor urut 5 huruf a sampai dengan h berupa dokumen terkait CSR ;5. Nomor urut 6 sampai dengan 15 berupa dokumen terkait CSR ;6. Nomor urut 16 huruf a berupa dokumen terkait CSR ;7.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X 125 Warna hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsul Anwar;- 3 (tiga) Jeregen besar isi 35 liter minyak solar;- 3 (tiga) Jeregen kecil isi 5 liter minyak solar;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Cisadane Sawit Raya (CSR);- 1 (satu) buah selang merk fusso dengan panjang 4 Meter;Dirampas untuk dimusnahkan;5.

Cisadane Sawit Raya (CSR); Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dalam bahan bakar minyaksolar milik PT. Cisadane Sawit Raya (CSR); Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggelapkan bahan bakar minyaksolar milik PT. Cisadane Sawit Raya (CSR) adalah untuk dikuasai/dimilikikemudian dijual kepada pihak lain guna untuk mendapatkan keuntunganberupa uang; Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak PT.

Cisadane Sawit Raya (CSR);Bahwa peristiwa pengambilan bahan bakar minyak solar alat berat berupaexapator merek Hitachi Zaxis 210 F berwarna oren milik PT. Cisadane SawitRaya (CSR) terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 13.30Wib di Blok G+ Divisi Il PT. Cisadane Sawit Raya (CSR) Desa Meranti KecamatanPanai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;Bahwa alat yang Terdakwa, dan Terdakwa Syamsul Anwar dan Sdr. Anggara(Dpo) gunakan dalam melakukan pengambilan bahan bakar minyak solar milikPT.

Cisadane Sawit Raya(CSR);Bahwa peristiwa pengambilan bahan bakar minyak solar alat berat berupaexapator merek Hitachi Zaxis 210 F berwarna oren milik PT. Cisadane SawitRaya (CSR) terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 13.30Wib di Blok G+ Divisi Il PT. Cisadane Sawit Raya (CSR) Desa Meranti KecamatanPanai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;Bahwa alat yang Terdakwa, dan Terdakwa Kurniadi dan Sdr.

Cisadane Sawit Raya (CSR) adalah untukmendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan bahan bakar minyaksolar milik PT. Cisadane Sawit Raya (CSR); Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Cisadane SawitRaya (CSR) merasa keberatan karena mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah); Bahwa benar, Para Terdakwa bukanlah karyawan PT.

PER08/ MBU/2013;Pasal 27 Satuan Kerja PKBL&CSR sebagai pelaksana kegiatanProgram CSR mempunyai kewajiban sebagai berikut :1. Menyusun SOP untuk pelaksanaan program CSR yangdituangkan dalam SK Direksi;2. Menyusun RKAP untuk program CSR;3. Melakukan seleksi dan evaluasi atas calon penerima bantuanprogram CSR;4. Menyiapkan dan menyalurkan dana program CSR;5. Melakukan pemantauan atas dana program CSR yang telahdisalurkan;6. Melakukan pencatatan atas kegiatankegiatan program CSR;7.

atas penggunaan dana BL dan CSR;Hal. 21 dari 132 hal.

Memberikan informasi mengenai publikasi kegiatankegaiatan BLdan CSR kepada Kepala PKBL dan CSR;10. Melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan penyaluran danaprogram BL dan CSR di semua bidang/program yang dijalankan;11.

No. 1765 K/PID.SUS/2017Pasal 27 Satuan Kerja PKBL&CSR sebagai pelaksana kegiatanProgram CSR mempunyai kewajiban sebagai berikut :8. Menyusun SOP untuk pelaksanaan program CSR yangdituangkan dalam SK Direksi;9.

Menyusun RKAP untuk program CSR;10.Melakukan seleksi dan evaluasi atas calon penerima bantuanprogram CSR;11.Menyiapkan dan menyalurkan dana program CSR;12.Melakukan pemantauan atas dana program CSR yang telahdisalurkan:13.Melakukan pencatatan atas kegiatankegiatan program CSR;14.Menyampaikan laporan pelaksanaan program CSR yang meliputilaporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada direksiperseroan;Pasal 28 mekanisme pelaksanaan program CSR:e.

Peraturan Menteri BUMN No PER07/MBU/2013 Jo.Peraturan Menteri BUMN No PER08/MBU/2013.Pasal 27 Satuan Kerja PKBL&CSR sebagai pelaksana kegiatanProgram CSR mempunyai kewajiban sebagai berikut :1. Menyusun SOP untuk pelaksanaan program CSR yang dituangkandalam SK Direksi.2. Menyusun RKAP untuk program CSR.3. Melakukan seleksi dan evaluasi atas calon penerima bantuanprogram CSR.4. Menyiapkan dan menyalurkan dana program CSR.5. Melakukan pemantauan atas dana program CSR yang telahdisalurkan.6.

Meneruskan dana CSR dari Pusat kepada penerima CSR di daerahBangka Barat;Bahwa setahu saksi yang menjadi pedoman PTI.

Timah;Bahwa saksi mengetahui dana bantuan CSR PT.

perusahaan BUMNtidak mengenal istilan CSR oleh karena itu dana berbentuk CSR tidak adalagi dalam PT.

Gula Pasir merk CSR produksi 1 (satu) Tanpa Izin EdarMalaysia bungkus sonnencene== Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, h, i dan j UU RI No. 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ATAUKEDUABahwa terdakwa WASONO Als PAK ANDRI Bin JUMANGIN padahari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaktidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2017, bertempat di JI.

Sintang Propinsi KalimantanBarat terdakwa memasukkan gula merk CSR buatan Malaysia sebanyak400 (empat ratus) kilogram, tepung gandum cap LILI buatan Malaysiasebanyak 7 (tujuh) dus dan susu kaleng merk Dairy Champ buatanMalaysia sebanyak 2 (dua) dus kedalam 1 (satu) unit mobil jenis pick upgrand max Daihatsu warna hitam dengan nopol KB 8409 EC besertaSTNK atas nama Wasono dan akan terdakwa jual ke masyarakat yangberada di barak perkebunan Sawit PT.

Gula Pasir merk CSR produksi 1 (satu) Tanpa Izin Edar Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2017/PN Pts Malaysia bungkus socneecences Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 141 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan ATAUKETIGABahwa terdakwa WASONO Als PAK ANDRI Bin JUMANGIN padahari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaktidaknya dalam bulan Mei 2017 atau setidaktidaknya masih dalam tahun2017, bertempat di JI.

Gula Pasir merk CSR produksi 1 (satu) Tanpa Izin EdarMalaysia bungkus soneenennen= Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal142 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2017/PN PtsMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

CSR melakukan verifikasi data dengan system BDS (dengancara mencocokkan KTP dengan form dan system di BDSbeserta buku tabungan);4. Di cek kartu ATM lama ( dengan cara jika tertelan / hilangdilihat dari system, namun jika rusak dilihat dari fisik kartu ATM)Dilakukan proses pemblokiran oleh CSR dengan cara disystem BDS pada menu pemblokiran kartu ATM.5. Dilakukan proses penerbitan kartu ATM oleh CSR dengan caradi system BDS pada menu penggantuan kartu instan;6.

CSR mengambil kartu ATM baru yang sudah dialokasi disystem oleh CSO kepada CSR;7. Melakukan input nomer kartu ATM lama dan input nomer kartuATM baru selanjutnya di OK;8. CSO melakukan otorisasi penggantian kartu ATM;Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby9.

);ARINTA SRI SETYO RUMANTI(CSR);es oeHalaman 19 dari 88 Putusan Nomor 2493/Pid.Sus/2019/PN Sby6.

Dilakukan proses penerbitan kartu ATM oleh CSR dengan caradi system BDS pada menu penggantuan kartu instan;7. CSR mengambil kartu ATM baru yang sudah dialokasi disystem oleh CSO kepada CSR;8. Melakukan input nomer kartu ATM lama dan input nomer kartuATM baru selanjutnya di OK;9. CSO melakukan otorisasi penggantian kartu ATM;10. Jika pin ATM menggunakan pin Mailer (pin yang ada diamplop) CSR melakukan aktivasi kartu ATM yang baruselanjutnya CSO melakukan approve aktivasi;11.

Dilakukan proses pemblokiran oleh CSR dengan cara di systemBDS pada menu pemblokiran kartu ATM.f. Dilakukan proses penerbitan kartu ATM oleh CSR dengan cara disystem BDS pada menu pengaturan kartu instan.g. CSR mengambil kartu ATM baru yang sudah dialokasi di systemoleh CSO kepada CSR.h. Melakukan input nomer kartu ATM lama dan input nomer kartu ATMbaru sekanjutnya di OK.i. CSO melakukan otorisasi pengantia kartu ATMj.

Kontrak Nomor : 056/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 20 September2016, pembangunan Gudang dan Kantor It 2, di blok E4 Jalan RayaSapan, Desa Tegal Luar, Kecamatan Bojong Soang, kabupatenBandung, sebanyak 8 unit x 690.300.000/Unit = Rp. 4.109.700.000,dan,c. Kontrak Nomor : 058/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 untuk 1 unit Blok A1,dan 2 unit kav. 6,7,8,9 Senilai Rp. 8. 023.700.0004.

Bahwa List Perjanjian dan Persetujuan Bersama antara Wongfa (TergugatDK) dan Eddy Djohan (Penggugat DK) tertanggal 28 September 2016tersebut adalah merupakan perjanjian tambahan yang telah disepakatibersama dari Perjanjian Kontrak Pembangunan Nomor055/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 15 September 2016, dan Nomor :056/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 20 September 2016, dan058/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 yang mengatur tentang hak dan kewajibantambahan serta cara pembayaran dari kedua Kontrak Pembangunan, yaitua.

Bahwa List Perjanjian dan Persetujuan Bersama antara Wongfa (TergugatDK) dan Eddy Djohan (Penggugat DK) tertanggal 28 September 2016tersebut adalah merupakan perjanjian tambahan dari Perjanjian KontrakPembangunan Nomor : 055/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 15September 2016, dan Nomor : 056/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 20September 2016, dan 058/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 20 September2016 yang mengatur tentang hak dan kewajiban tambahan serta carapembayaran dari kedua Kontrak Pembangunan, yaitua.

Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Gudang No.055/SPKP/CSR/FKhal 23 dari 32 Putusan Nomor 582/PDT/2019/PT.BDGC/IX/2016 tanggal 15 September 2016 ;b. Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Gudang No.056/SKPK/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 20 September 2016 ;c.

Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Gudang No.056/SPKP/CSR/FKC/IX/2016 tanggal 20 September 2016 ;3.

Corporate Social Responsibility (CSR)PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT uang Tunai sebesarRp.900.000.000, (Sembilan ratus juta Rupiah) yang dimaksudkansebagai CSR tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.Bahwa atas permintaan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan dalam bentuk TUNAI yangdiajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dikarenakanpermintaan CSR ini diajukan tanpa dasar dan merupakan bentukPEMERASAN yang mengatasnamakan Warga Cikaniki karenafaktanya penduduk Cikaniki Khususnya

Biaya CSR Bulan Januari 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu RT.02 dan Pembayaran PDAM untukMansur MZ di Kp.Lio, Mushola di Kp.Lio Jambu, Mushola Kp.LioMushola Baitul Rachim Kp.Jambu.4. Biaya CSR Bulan Februari 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu RT.02 dan Pembayaran PDAM untukMansur MZ di Kp.Lio, Mushola di Kp.Lio Jambu, Mushola Kp.LioMushola Baitul Rachim Kp.Jambu.5.

Biaya CSR Bulan Maret 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu RT.02 dan Pembayaran PDAM untukMansur MZ di Kp.Lio, Mushola di Kp.Lio Jambu, Mushola Kp.LioMushola Baitul Rachim Kp.Jambu.6. Biaya CSR Bulan April 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu RT.02 dan Pembayaran PDAM untukHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 250/PDT/2018/PT.

Kp.Jambu.Biaya CSR Bulan Juli 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu RT.02 dan Pembayaran PDAM untukMansur MZ di Kp.Lio, Mushola di Kp.Lio Jambu, Mushola Kp.LioMushola Baitul Rachim Kp.Jambu.Biaya CSR Bulan Agustus 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu RT.02 dan Pembayaran PDAM untukMansur MZ di Kp.Lio, Mushola di Kp.Lio Jambu, Mushola Kp.LioMushola Baitul Rachim Kp.Jambu..Biaya CSR Bulan September 2017 untuk Kp.Lio, Kp.Bantar Jaya,Kp.Jambu RT.01, Kp.Jambu

Dana Corporate Social Responsibility (CSR)PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT uang Tunai sebesarRp.900.000.000, (Sembilan ratus juta Rupiah) yang dimaksudkansebagai CSR tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 (bukti T I29). .Bahwa atas permintaan PEMBANDING tersebut, TERBANDING menolak dengan tegas permintaan dalam bentuk TUNAI dikarenakanpermintaan CSR ini diajukan tanpa dasar.

SAHYAN

Lobar

SAHYA,

/NTL/PDAM-GM/2019 tanggal 27 marer 2019 tentang Pembahasan Alokasi Dana CSR Untuk Program Community Developent PDAM Giri Menang

karena setelah mengetahuiDesa Lingsar akan mendapat bantuan dana CSR tersebut, terdakwakemudian membuka rekening tabungan baru pada tanggal 06 April 2019 diBRI Unit Narmada atas nama terdakwa sendiri padahal terdakwamengetahui Desa Lingsar memiliki rekening desa pada Bank NTB CabangGerung dengan nomor rekening 022.22.02488.02.8 yang masih aktif dantidak ada masalah.Bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Pernyataan tertanggal 11April 2019 yang pada pokoknya berisi alasan dana CSR ditransfer kerekening

pribadi terdakwa yaitu adanya permasalahan koordinasi antarakepala desa dengan bendahara desa dan mekanisme pengelolaan APBDes,kepala desa bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana CSRuntuk dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepahaman dan akanmelaksanakan pengelolaan dana CSR sesuai dengan mekanismepemerintahan dan ketentuan yang berlaku.Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 dana CSR untuk DesaLingsar, ditransfer oleh pihak PDAM Giri Menang dan masuk ke rekeningBRI Unit Narmada atas

pada pokoknya berisi alasan dana CSR ditransfer kerekening pribadi terdakwa yaitu adanya permasalahan koordinasi antarakepala desa dengan bendahara desa dan mekanisme pengelolaan APBDes,kepala desa bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana CSRuntuk dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepahaman dan akanmelaksanakan pengelolaan dana CSR sesuai dengan mekanismepemerintahan dan ketentuan yang berlaku.Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2019 dana CSR untuk DesaLingsar, ditransfer oleh pihak

Responsibility (CSR) PDAM Giri Menang Mataram Tahun2019 Oleh SAHYAN Kepala Desa Lingsar, Kab.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erma Yuningsih (Kaur KuanganKantor Desa Lingsar) dan saksi lainnya menerangkan yaitu: Bahwa sebelumnya Kades Sahyan pernah berkomunikasi dengansaksi, bahwa dana CSR akan cair, kemudian saksi menyarankanKades Sahyan agar dana CSR tersebut agar masuk melaluirekening Desa namun terdakwa menolak dengan alasan terdakwatidak mau ribet atau repot.

Bahwa Para Penggugat adalah merupakan pihak yang mempunyaiKedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum, karena Para Penggugat sebagai DewanPengurus Asosiasi Pengelola CSR Republik Indonesia (APCRI) yangdiangkat berdasarkan Akta Perkumpulan Asosiasi Pengelola CSR RepublikIndonesia (APCRI) Nomor : 26 tanggal 31 Mei 2018 NotarisWidyatmoko,SH.;2.

IRWANNUR LATUBUAL, MM., MH., Ph.D. / Tergugat bertindak selaku kuasa yang diberikan oleh rapat Bersama OrganPerkumpulan Pengelolaan CSR Republik Indonesia (APC RI) tanggal17 Mei 2019 yang dibuat DIBAWAH TANGAN;2) Rapat Bersama Organ Perkumpulan Pengelolaan CSR RepublikIndonesia (APCRI) tanggal 23 Mei 2019 yang HANYA dihadiri oleh4 (empat) orang yaitu:a. Prof. Dr. H. E. IRWANNUR LATUBUAL, MM., MH., Ph.D. / Tergugat dalam rapat bertindak selaku:1.

Perubahan Susunan Dewan Pengurus Perkumpulan SosiasiPengelola CSR Republik Indonesia (APC RI), dan;2.

Merubah selurunh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerkumpulan Sosiasi Pengelola CSR Republik Indonesia (APC RI);Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga Negara PerintisKemerdekaan RI / Dewan Adat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Ketua Umum, Sekjen danBendahara Umum APCRI Asosiasi Pengelola CSR RepublikIndonesia tanggal 30 Mei 2019 yang ditandatangani olehProf.Dr.H.E.JRWANNURLATUBUAL,MM.,MH.

Pengelola CSR Republik Indonesiatanggal 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Prof.

- 22 (dua puluh dua) karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg;

- 2 (dua) karung bawang putih berat @17 kg cap panda;

- 1 (satu) karung kentang @ 10 kg;

- 2 (dua) buah kotak sosis cap ayam @30 bungkus yang telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 24 Januari 2020 dan telah disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal

Para saksikemudian menuju lokasi dan menemukan 1. 1 (satu) unit Mobil mini busmerek XENIA warna putin dengan No.Pol KB 1128 KC yang sedang berjalandan para saksi segera menghentikan mobil tersebut dan memeriksa muatanmobil tersebut dan diketahui bahwa mobil tersebut memuat 22 (dua puluh dua)karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg; 2 (dua) karungbawang putin berat @17 kg cap panda; 1 (satu) karung kentang @ 10 kg; 2(dua) buah kotak sosis cap ayam @30 bungkus.

Para saksikemudian menuju lokasi dan menemukan 1. 1 (satu) unit Mobil mini busmerek XENIA warna putin dengan No.Pol KB 1128 KC yang sedang berjalandan para saksi segera menghentikan mobil tersebut dan memeriksa muatanmobil tersebut dan diketahui bahwa mobil tersebut memuat 22 (dua puluh dua)karung gula Malaysia merek CSR dengan berat @50 kg; 2 (dua) karungbawang putin berat @17 kg cap panda; 1 (Satu) karung kentang @ 10 kg; 2(dua) buah kotak sosis cap ayam @30 bungkus.

Para saksi kemudian menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Mobilmini bus merek XENIA warna putin dengan No.Pol KB 1128 KC yangsedang berjalan dan para saksi segera menghentikan mobil tersebut danmemeriksa muatan mobil tersebut dan diketahui bahwa mobil tersebutmemuat 22 (dua puluh dua) karung gula Malaysia merek CSR denganberat @50 kg; 2 (dua) karung bawang putih berat @17 kg cap panda; 1(satu) karung kentang @ 10 kg; 2 (dua) buah kotak sosis cap ayam @30bungkus.

Namun demikian, ternyata bankdan/atau lembaga keuangan nonbank mengharuskan agar persetujuanuntuk pinjaman tersebut harus juga disertai dengan persetujuan Tergugatmelalui representasinya sebagai pemegang saham PT CSR dimana hal inijuga sesuai dengan anggaran dasar PT CSR.

Ingkar Janji Tergugat dengan dalilnya bahwa Penggugat dan PT CSRtidak melaksanakan Prosedur AkuisisiBahwa Tergugat memaknai Peralihan saham atas Pemegang SahamPT CSR yang dialihkan kepada Tegugat dan Penggugat sebagaiSebuah Proses Akuisisi atau Pengambil alihan Saham PT CSR diaturdalam RUPS dan sebagaimana Ketentuan yang berlaku RUPS tersebutharuslah melalui Pengumuman, padahal senyatanya Proses PeralihanHak atas Saham bukanlah Proses Akuisi Perseroan. dimulai padaProses Pelepasan Saham dari para

itu telahmenjadi bahagian dari Ssusunan Direksi maupun Dewan Komisaris PTCSR , terutama juga selaku Komisaris Utama PT CSR.

Ingkar Janji dengan dalilnya, Tergugat meminta kepada Penggugatdan PT CSR untuk Membatalkan AktaAkta yang berlaku bagi PT CSR,Penggugat dan Tergugat. Adapun Aktaakta tersebut yaitu:Akta No. 66 tanggal 28 November 2018 dihadapan FX. Budi SantosoIsbandi, SH., Notaris di Jakarta tentang perubahan pemegang sahamPT. CSR:Akta No.69 tanggal 28 November 2018 dihadapan FX. Budi SantosoIsbandi, SH., Notaris di Jakarta tentang Jual Beli Saham PT. SR.Akta No.70 tanggal 28 November 2018 dihadapan FX.

Menyatakan Sah secara Hukum Tergugat tidak lagi memiliki danmenghapuskan Haknya didalam Perseroan PT CSR;4.

Berlaku;

dijatuhkan;