Ditemukan 77887 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-05-2008 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42K/TUN/2007
Tanggal 6 Mei 2008 — KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; Dr. DARISMAN
5143 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-04-2006 — Upload : 30-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362K/TUN/2001
Tanggal 5 April 2006 — Dra. Latifah Anwar Fachmi ; Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi ; Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Cabang 016 PEM. Rawalumbu
4026 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-12-2006 — Upload : 09-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442K/TUN/2005
Tanggal 16 Desember 2006 — Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Textile, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPTSK - SPSI) PT Mercuprima Sentosa Textile Factory ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Mercuprima Sentosa Textile Factory
9946 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-11-2006 — Upload : 24-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382K/TUN/2004
Tanggal 7 Nopember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Shinmei Electrik Indonesia
4032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Shimei ElectrikIndonesia beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok O3 Cibitung Bekasitentang kenaikan uang transport sebesar 20 % yang berlaku sejak tanggal 1Agustus 2003 kepada Pekerja ; Mewajibkan Pengusaha PT.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan putusan yang baruyang isinya menyatakan menolak tuntutan kenaikan uang transport PUKSPEE SPMI PT. Shinmei Elektric Indonesia, beralamat di Kawasan IndustriMM 2100 Blok O3 Cibitung bekasi ;4. Menjadikan Penetapan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 16 Februari 2004 tentang penundaan pelaksanaan putusan Tergugatdalam sengketa ini tetap sah dan berlaku sampai adanya putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;5.
    Keputusan sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan obyek gugatan di Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta.Jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untukmenilai putusan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut ;Dari Segi Materi :1.Bahwa tuntutan kenaikan uang transport yang diajukan oleh PUK SPEESPMI PT.
    Bahwa secara umum karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyaktersebut, ongkos angkutan mengalami kenaikan ratarata antara 20 % 30%, Oleh karena itu wajar apabila Serikat Pekerja sebagai organisasikaryawan menuntut Termohon Kasasi/Penggugat (Pengusaha) agar uangtransport karyawan tersebut dinaikkan ;Bahwa menurut keterangan Serikat Pekerja, Termohon Kasasi/Penggugat(Pengusaha) pernah menyanggupi untuk memberikan tambahan danasebesar Rp. 10.000, kepada setiap karyawan dan hal tersebut barudirealisasi
    Bahwa sesuai dengan putusan Pemohon Kasasi/Tergugat, TermohonKasasi/Penggugat hanya diwajibkan memberikan kenaikan uang transporttersebut hanya sebesar 20 %, berarti sebesar 20 % x Rp. 30.000, = Rp.6.000,/oulan, sehingga uang transport yang akan dibayarkan olehTermohon Kasasi/Penggugat kepada masingmasing karyawan sebesar Rp.36.000, untuk ongkos pergi pulang selama sebulan dri rumahnya ketempattempat jemputan dan hal ini sebenarnya belum mencukupi ;7.
Putus : 27-09-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2040 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 27 September 2018 — WINARTI UTAMI, SH.;
11379 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /184/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama EKAWATI danSK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20Maret 2006 atas nama EKAWATI dan SK Calon Pegawai NegeriSipil Nomor 813.2/125/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atasnama EKAWATI dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor822.3/522/35.73.403/2010 tanggal 22 Februari 2010 atas namaEKAWATI;43.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.13/142/042/2000 tanggal 16 Februari 2000 atas nama ESTI AMAMI danSK Kenaikan Pangkat Nomor
    /187/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama VERAWATI danSK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/475/35.73.403/2006 tanggal 20Maret 2006 atas nama VERAWATI dan SK Calon Pegawai NegeriSipil Nomor 813.2/121/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atasnama VERAWATI dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor822.3/400/35.73.403/2010 tanggal 7 Februari 2010 atas namaVERAWATI;48.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/184/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama FAHRUDIN danSK Kenaikan Pangkat
    /2002 tanggal 23Januari 2002 atas nama ITA RAMADANI dan Surat Kenaikan GajiHal. 22 dari 34 hal.
    No. 2040 K/Pid.Sus/2018dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/360/35.73.403/2010tanggal 2 Februari 2010 atas nama INDRA HARTANTO;77.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/184/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama SLAMETSANTOSO dan SK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas nama SLAMETSANTOSO dan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.2/125/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atas nama SLAMETSANTOSO dan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor
    KARINA SARI dan Surat Kenaikan GajiBerkala Nomor 822.3/412/35.73.403/2010 tanggal 27 Februari2010 atas nama KARINASARI;82.Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12/183/420.406/2003 tanggal 28 Februari 2003 atas nama SELLAANDRIANI dan SK Kenaikan Pangkat Nomor 823.2/474/35.73.403/2006 tanggal 20 Maret 2006 atas nama SELLAANDRIANI dan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.2/110/420.406/2002 tanggal 10 April 2002 atas nama SELLA ANDRIANIdan Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor 822.3/21 1/
Putus : 29-03-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Maret 2017 — ADE IRAWAN, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
17652
  • Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : - Inflasi sebesar 3,61% ;- Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;- Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%; 4.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat adanya total Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satu persen ) ;5.
    Bahwa kenaikan gaji pokok Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga)komponen utama yaitu PTH, Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi DKI Jakarta dan kenaikan berkala;2.
    Bahwa sesungguhnyanilai kenaikan gaji pokok bagi seluruh pekerjapada Tergugat adalah ada pada komponen PTH, karena prosentasePTH yang riil menjadi komponen untuk memperbaiki taraf hiduppekerja. Kenaikan Inflasi pada hakekatnya adalah penyesuaianterhadap kenaikan barang dari tahun sebelumnya, sedangkankenaikan berkala adalah kenaikan yang berdasarkan penilaianprestasi masingmasing pekerja;5.
    Bahwa besaran kenaikan PTH sebagai salah satu komponen utamakenaikan gaji pokok sangat berpengaruh terhadap besaran nilaitotal kenaikan gaji pokok setiap tahunnya;6.
    kenaikan gaji yang dimintakaryawan sekitar 15%, hal ini tidak bisa diartikan wajar atau tidak wajarkarena perhitungan kenaikan gaji tidak bisa hanya dihitung daripersentasekenaikan gaji, tetapi berapa jumlah gaji secara real yangdikeluarkan dan berapa jumlah gaji setelan kenaikan.
    berunding maka kewajaran kenaikan upah itudisepakati kedua belah pihak.Bahwa Sejauh yang diteliti oleh ahli adalah upah minimum kota/kabupaten dan upah minumum sekioral.Bahwa Kenaikan upah di perusahaan ini dengan indikator inflasi,kenaikan berkala dan perbaikan taraf hidup, sedangkan yangdiperselisinkan adalah kenaikan taraf hidup.Bahwa ahli belum pernah meneliti mengenai kenaikan taraf hidup,sehingga belum tahu mengenai indikator mengenai kenaikan taraf hidupitu apa.Bahwa ahli pernah meneliti
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
150128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • upah setidaktidaknya mengacu pada ketentuan ratarata persentase kenaikan UpahMinimum yang berlaku di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013, tahun2014 dan tahun 2015, sebagaimana diuraikan pada huruf C.1. halaman11 dan 12 di atas ini, maka Para Penggugat seharusnya mendapatkanhak yang sama atas kenaikan upah, sesuai dengan rataratapersentase kenaikan upah Minimum Provinsi Jawa Barat tersebut,yaitu sebagai berikut:1.
    Kenaikan upah/gaji tahun 2013 dengan persentase kenaikan yangberlaku untuk setiap Kota/Kabupaten di Jawa Barat yaitu sebagaiberikut: Gaji yangoo seharusnyaAsal Kota/ Galt diterima Kenaikan e" % diterima mulaiNo Nama Kabupaten Tahun 2013 mulal Januar!
    Judex Facti hanya mengasumsikan bahwa kenaikan upahsebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan risalah perundingan Bipartittentang kenaikan gaji atau upah tahun 2012, antara PT.
    Karena hasilpenilaian sebagai dasar kenaikan upah, maka ada karyawan yangmendapat kenaikan gaji dan ada karyawan yang tidak mendapatkenaikan gaji;Bahwa Judex Facti mengabaikan keterangan Saksi yang dariPemohon Peninjauan Kembali Sdr. Wuryanto yang telahmenjelaskan secara tegas dan terang proses kenaikan upah.Penilaian kerja tetap menjadi kerangka utama sebagai dasarapakah karyawan mendapat kenaikan upah atau tidak.
    Sedangkanyang menentukan kenaikan upah adalah komite bersifat nasional.Komite beranggotakan pimpinan unit kerja, divisi head, direktoratyang ditunjuk. Kenaikan upah tidak harus 10%.
Putus : 06-07-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/K/TUN/2009
Tanggal 6 Juli 2010 — MOCHAMMAD HANI, SH ; JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kenaikan pangkat Penggugat sama artinya dengan Tergugattidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Negara kepadaTergugat ;Bahwa untuk menindaklanjuti usulan kenaikan pangkat Penggugat darigolongan N/a ke W/b, Penggugat sudah melakukan berbagai upayapendekatan, berkirim surat secara pribadi kepada Tergugat.
    agar masalah kenaikan pangkat saya (Penggugat)dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
    B777/0.5/Cp.3/03/2007, telah mengajukanpermohonan kenaikan pangkat atas nama Mochammad Hani, SH.Nip. 2300143500 kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan danberkas Permohonan kenaikan Pangkat tersebut diterima oleh BiroKepegawaian pada tanggal 11 April 2007 ;b.
    pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil sehingga diterimanya permohonan kenaikan pangkatPenggugat oleh Biro Kepegawaian pada tanggal 11 April 2007menjadikan Penggugat berasumsi bahwa Penggugat seharusnyamendapat SK kenaikan pangkat pada 1 Oktober 2007, danapabila pada tanggal 1 Oktober 2007 Jaksa Agung tidakmenerbitkan SK Kenaikan
    Ternyata segala upaya Pemohon Kasasi ditanggapi olehKejaksaan Tinggi dan usulan kenaikan pangkat Pemohon Kasasiditeruskan ke Kejaksaan Agung dengan suratnya No. B1876/CP.3/08/2004 tanggal 20 Agustus 2004 ;Dan ternyata oleh Kejaksaan Agung Usulan Kenaikan PangkatPemohon Kasasi dari V/a ke IV/b No.
Register : 30-06-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 21-11-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 27 Oktober 2016 — SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH. vs KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
10869
  • Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi Sasmita, Amd. IP,S.H. ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor W21.KP.04.04-856, tanggal 3 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Biasa atas nama Sofian Hadi Sasmita, Amd.
    kenaikan pangkat tersebut.
    Halaman 16dari 5917periode kenaikan pangkat April 2016 sebagaimana dimaksud di atas, akantetapi informasi mengenai tindaklanjut permohonan kenaikan pangkat yangdiajukan PENGGUGAT tersebut tidak kunjung datang. Hal ini sangatbertolak belakang dengan rekan kerja PENGGUGAT yang bernama !
    kerjanya yangbernama DEWA GDE ARIMBAWA yang juga mengajukan Usul/Permohonan Kenaikan Pangkat Reguler.
    Halaman 40dari 5941 Bahwa adalah teman Penggugat yang usulan kenaikan pangkatnyadiusulkan bersamaan dengan Penggugat 5 990 = Bahwa usulan kenaikan pangkat untuk saksi adalah dari IVb ke IVc, denganjenis kenaikan pangkat reguler ;== Bahwa saksi tidak paham mengenai jenisjenis kenaikan pangkat, yangsaksi ketahui hanya jenis kenaikan pangkat reguler saja ; Bahwa semua syarat kenaikan pangkat saksi serahkan seluruhnya padabaguan TU dan saksi tidak mengetahui apakah usulan tersebut diantaralangsung atau
    Normconditio (kondisi norma) : Usul kenaikan pangkat tidak diproseskarena melebihi batas waktu yang ditentukan;.
Putus : 07-03-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 7 Maret 2018 — PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA VS ADE IRAWAN, DKK
165115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu Komponenutama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji PokokTahun 2016 sebesar 14,61% (empat belas koma enam puluh satupersen) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian : Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.
    Bahwa sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti dasar hukummenetapkan kenaikan gaji pokok tahun 2016 sebesar 14, 61 % adalahberdasarkan rasa keadilan karena kenaikan gaji pokok tahun 2016 haruslebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 13 %, dan tahun 2015 sebesar12,43%;2. Bahwa kenaikan gaji pokok setiap tahun a quo terdiri atas komponen,kenaikan inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH);3.
    Nomor 24 PK/Pdt.SusPHI/2018dengan belum sepakat mengenai besaran kenaikan PTH, sedangkanuntuk komponen lainnya telah tercapai kesepakatan, inflasi 3,61 %,kenaikan berkala 3,00 5, (vide surat gugatan Para Penggugat/pekerja);5.
    Bahwa kenaikan PTH setiap tahunnya dituangkan dalam PerjanjianBersama (PB), dari hasil perundingan antara pengusaha dengan parapekerja/wakilnya sebagaimana kenaikan tiga tahun terakhir, tahun 2013,2014, 2015, sehingga terhadap kenaikan PTH 2016 belum tercapaikesepakatan dalam PB;6. Bahwa sesuai bukti P14/T14B, P15/T15A, P16, kenaikan PTH, tahun2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%, tahun 2015 sebesar2,02%, atau ratarata kenaikan PTH tiga tahun terakhir adalah 2,2%;7.
    Menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tahun 2016sebesar 3,30%;3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada ParaPenggugat Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 9,91%(sembilan koma sembilan puluh satu persen) terhitung mulai bulanApril 2016 dengan perincian : Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 3,30%;4.
Register : 27-06-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 21 September 2016 — ASEP NANDANG, SH., dkk.; Melawan; PT. PENCIL LEAD INDONESIA;
15950
  • Menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 18 Januari 2016 dengan formula : Upah 2016 = Upah 2015 + selisih UMK (UMSK II 2016 UMSK I 2015) + TMK + delta Prestasi adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).
    Bahwa berdasarkan kesepakatan kenaikan upah 2016 tertanggal 18 Januari2016 tersebut maka terhitung mulai 1 Januari 2016 karyawan PT.
    Bahwa kenaikan upah yang telah diberikan oleh perusahaan kepadaPENGGUGAT dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sudah di sesuaikandengan formula/rumus kenaikan upah yang berlaku diperusahaan selamabertahuntahun dan hal itu telah diterima oleh para pekerja tanpa gejolak.Rumus kenaikan upah tersebut bukan hanya selisin UMK lama dengan UMKbaru, tetapi ada penambahan Tunjangan Masa Kerja dan Prestasi, sehinggatotal kenaikan yng diberikan oleh perusahaan kepada masingmasing pekerjalebih besar dari selisin
    UMK.Bahwa Formula kenaikan upah sejak tahun 2012 yang telah disepakati denganPENGGUGAT selalu berdasarkan pada selisih kenaikan UMK bukan %(prosentase) kenaikan UMK yaitu : Tahun Formula 2012 Gaji Baru = ( GLTM 2011)+Konstanta+TM 2012+TP 2012 2013 Gaji Baru = Gaji 2012 + SUMK + TMK 2104 Gaji Baru = Gaji 2013 + SUMK + TMK + TP 2015 Gaji Baru = Gaji 2014 + SUMK + TMK + TP 2106 Sudah disepakati dengan SPSIGaji Baru = Gaji Lama+ SUMK + TMK + TP *) SUMK = Selisih kenaikan UMK.......0..00.. eee BUKTI
    Jadi tidak benar TERGUGAT memberikan kenaikan upah kepada Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 42 15.TERGUGAT nilainya lebih rendah dari Peraturan perundang undangan yangberlaku ;Bahwa PENGGUGAT menyatakan dalam perundingan kenaikan upah untuktahun 2016 tidak tercapai kesepakatan adalah tidak benar dan bohong, karenasebenarnya telah tercapai kesepakatan kenaikan upah 2016 antara serikatpekerja dan perusahaan dan TERGUGAT telah membayarkan kenaikan upahtersebut mulai Januari 2016 sampai sekarang
    kenaikan upah tahun 2016 sudah diumumkanManajemen melalui papan pengumuman ; Bahwa pada kenaikan gaji tahun 2016, pola kenaikan gaji sama sepertikenaikan tahun 2015 yaitu selisin UMSK plus tunjangan masa kerja dandelta prestasi ;Keterangan saksi Wan Andri, yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi telah bekerja di perusahaan selama 20 tahun ; Putusan No. 100/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg Hal 53 Bahwa saksi mengetahui ada kenaikan upah tahun 2016 setelah adapengumunan yang ditempelkan di mading ; Bahwa saksi
Register : 06-01-2010 — Putus : 03-05-2010 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1219 /Pid.B/2009/PN.BWI
Tanggal 3 Mei 2010 — Hj. ARI PINTARTI, SH.Msi
8031
  • Foto Copy legalisir surat persetujuan kenaikan pangkat dari BKN atas nama Drs. Sudjiharto, dkk.5. Foto Copy legalisir surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang kenaikan pangkat atas nama Drs. Sudjiharto, dkk.6. Foto Copy legalisir surat pernyataan melaksanakan tugas a.n H.R. Bambang Soebagijo, dkk.7. 1 lembar asli Surat Pernyataan pelantikan No.841.1/582/439.203/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 atas nama Drs.
    Banyuwangi, jabatan baru Kasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi.30. 1 lembar surat usulan kenaikan pangkat pilihan atas nama sdr. Drs. Mashud Imra NIP. O10 086 070 dkk. 2 orang, nomor x.823.3//439.203/ 2001 tanggal ... Pebruari 2001 beserta lampirannya kepada Gubernur Jatim.31. 1 lembar surat usulan kenaikan pangkat pilihan atas nama sdr. H. Asma'i Hadi NIP. 510 055 097 dkk 11 orang, nomor x.823.3//439.203/2001 tanggal ...
    Pebruari 2001 beserta lampirannya kepada Gubernur Jatim.32. 1 lembar surat usulan kenaikan pangkat reguler PNS DPK atas nama sdr. HM. Soepomo, SH NIP. 010 135 516, nomor x.823.3//439.203/2001 tanggal ... Pebruari 2001 beserta lampirannya kepada Gubernur Jatim.33. 1 lembar surat BKN tanggal 29 Nopember 2006 No. D II 26-12/Ko/24-10/51 perihal pembatalan nota persetujuan kepada BKN tentang kenaikan pangkat pilihan atas nama Drs. H.
    Sudjiharto NIP 510070598 dkk (l8 orang).34. 39 dus dokumen dan surat-surat terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan terhadap 364 PNS yang menjabat sebagai Plt termasuk didalamnya 18 PNS yang kenaikan pangkatnya direkayasa, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;6. Membebankan biaya perkara kepada negara ;
    Pemerintah No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PegawaiNegeri Sipil :1.
    Untuk Kenaikan pangkat diantaranya UU No 43 Th 1999, PP no 99Th 2000 yo PP 12 Th 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.b. Untuk kenaikan dalam jabatan PP 100 Th 2000 Yo PP 13 Th 2002tentang pengangkatan dalam jabatan PNS.c.
    Berdasarkan PP No 12 tahun 2002 kenaikan pangkat dalamsetahun hanya dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Aprildan Oktober saja.Bahwa PNS bisa naik pangkat berdasarkan PP No 99 tahun 2000tentang kenaikan pangkat PNS adalah Kenaikan pangkat Reguler dalampasal 6 s/d 8, Kenaikan pangkat Pilihan dalam pasal 9 s/d 21, Kenaikan2626pangkat Anumerta dalam pasal 22 s/d 26, Kenaikan pangkatPengabdian dalam pasal 27 s/d 29.
    pangat PNS yangbersangkutan.e Yang mengonsep Surat Keputusan Bupatitentang kenaikan pangkat adalah dari BKDbagian Mutasi melalui Sekda.Bahwa persyaratan Kenaikan Pangkat untuk PNS antara lain :a.
    Untuk Kenaikan pangkat diantaranya : UU No 43 Th 1999, PP no99 Th 2000 yo PP 12 Th 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.b. Untuk kenaikan dalam jabatan : PP 100 Th 2000 jo PP 13 Th 2002tentang pengangkatan dalam jabatan PNS.c.
Register : 09-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — DR. NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
9652
  • usul kenaikan pangkat/jabatan dari lektor/lektor kepala menjadi Guru Besar adalah menetapkan ataumenolak kenaikan pangkat/jabatan tersebut.
    /E4.3/K/2011,Tanggal 18 Agustus 2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosena.n.
    kenaikan pangkat/jabatan Penggugat menjadi Gurue Dari uraian di atas tampak tidak terbantahkan bahwa tindakan Tergugatdalam mengeluarkan surat Nomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April2013, Perihal : Usul Kenaikan pangkat/jabatan dosen a.n.
    Usul Kenaikan Jabatan Fungsional atas nama :Dr.
    pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pendapatTim penilai Angka Kredit usul kenaikan pangkat/jabatan atas nama Dr.
Upload : 29-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/PDT.SUS/2009
PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL dan PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL; PUK SPAMK FSPMI PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL DAN PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL
5937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenaikan Upah Tahun 2009 di PT. Indomobil Suzuki International/PT. IndomohilNiaga International dilaksanakan sebagai berikut :a. Nilai Inflasi = 11,11% ;b.PeniJaian prestasi nilai C = 3,00 %c. Kemampuan Perusahaan (a/ alfa) =0Sehingga total kenaikan upah tahun 2009 sebesar 14.11 % ;2. Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh pekerja terhitung mulai tanggal 1Januari 2009.3.
    Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kenaikan upahTahun 2009 sebesar 14,11% untuk pekerja dengan nilai prestasi kerja C dandibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2009 ;Memutuskan kenaikan upah Tahun 2009 berlaku untuk seluruh pekerja ;Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum ;7.
    IMNI / 377 / PENG /Ill / 2009 tentang, Kenaikan Upah Tahun 2009 sebesar 11 % untukHal 9 dari 15 hal.Put.No.091 PK/PDT.SUS/2009Pekerja dengan Prestasi Kerja C secara sepihak tanpa kesepakatandengan Tergugat ; Bahwa tindakan Penggugat memberikan Kenaikan Upah Tahun 2009sebesar 11 % secara sepihak itu merupakan pelanggaran Pasal 32 ayat2 PKB Tahun 20072009 karena kenaikan upah yang dilakukan dengansurat pengumuman No. ISI/024/PENG/III/2009, No.
    Pasal 35 ayat (6) PKB jelas mengatur : Besaran penilaian prestasi Pekerja untuk kepentingan kenaikan upahsebagai berikut :A. 5%x upah ;B. 4%x upah ;C.3% x upah ;D.I%x upah;E.0% x upah. " Dengan telah diaturnya dalam PKB tentang besaran penilaian prestasipekerja untuk kepentingan kenaikan upah, maka pertimbangan danputusan Judex Factie bahwa kenaikan upah tahun 2009 adalah sebesar14,11 % dari inflasi sebesar 11,11 % dan besaran penilaian prestasi bagiseluruh pekerja sebesar 3% adalah tidak berdasar
    Namun ditengah perjuangan untuk tetapbertahan hidup, Pemohon PK masih tetap memberikan kenaikan upah bagiseluruh pekerjanya.
Register : 25-08-2010 — Putus : 28-09-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/100-K/PM.I-01/AU/VIII/2010, 28-09-2010
Tanggal 28 September 2010 — KAPTEN RICHARD HALAMOAN TAMBUNAN
3815
  • Bahwa Saksi pada tanggal 1 Oktober 2007mengikuti upacara kenaikan pangkat dilanjutkan tradisidan pada hari dan tanggalnya lupa dalam bulan Oktober2007 Saksi menghadap Terdakwa selaku Kadispersuntuk mengambil petikan skep kenaikan pangkat dariPratu ke Praka lalu) Terdakwa mengatakan tidak ada namaSaksi ISaksi lI.4. Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada TerdakwaKenapa tidak ada nama saya?
    Bahwa setelah turun Radiogram kenaikan pangkatdari Koopsau melalui Senkom diteruskan ke Set danmasuk takah disposisi ke Dinas Personel atas perintahKadispers dibuatkan petikan Skep sesuai nama yang adadi radiogram.4. Bahwa Saksi IV mengetahui kalau Saksi tidakada nama dalam Skep kenaikan pangkat yang dikeluarkanPangkoosau yaitu) pada saat Saksi IV diperintahkanoleh Kadispers (Mayor Adm Agung K) untuk mencaritelegram Pangkoopsau tentang kenaikan pangkatperiode 1 Oktober 2007.5.
    Adalahberisi nmamanama personil Lanud SIM yang naik pangkattmt 1 Oktober 2007. 1 (satu) lembar Surat petikan Skep kenaikan pangkatAn. Pratu) Budiyanto NRP 527374 anggota Satpom LanudSIM yang naik pangkat dari Pratu) ke Praka. Adalahpetikan Skep kenaikan pangkat palsu yang dibuat olehTerdakwa. 2 (dua) lembar foto copy Berita personel No.Bapers/03/1X/2007 tentang kenaikan PangkatBintara/Tamtama periode 1 Oktober 2007.
    Bahwa benar Saksi pada sekira bulan Agustus 2007diusulkan untuk kenaikan pangkat (UKP) periode 1Oktober 2007 dari pangkat Pratu untuk naik menjadi kepangkat Praka.3. Bahwa benar setelah Skep Kasau dan RadiogramPangkoopsau tentang kenaikan Pangkat Bintara danTamtama di jajaran Koopsau keluar Saksi tidaktercantum namanya.4.
    T/951U/2007 tanggal 26 September 2007. 1 (satu) lembar Surat petikan Skep kenaikan pangkatAn.
Register : 01-03-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 160/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 31 Mei 2016 —
3424
  • Bahwa dengan pengenaan kenaikan harga sewa dari Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) menjadi Rp. 45.000.000, Tergugat berjanji kepada penggugatuntuk waktu empat tahun kedepan yang berarti hingga tahun 2017, tidak akanmengenakan kenaikan harga sewa atas unit ruko tersebut sampai denganempat tahun kedepan, yaitu tahun 2017, sebab saat dibuatnya perjanjian sewamenyewa (vide bukti P2) kenaikan Rp.0. 000, (lima belas juta rupiah) tersebut sudah termasuk perhitungankenaikan empat tahun kedepan yaitu
    Bahwa adapun kenaikan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000, untuk waktuempat tahun dikarenakan pembayaran kenaikan Rp. 15.000.000, dibayar dimukaoleh Penggugat, sehingga Tergugat memberikan discount satu tahun tanpapengenaan biaya kenaikan;8.
    diberikan discount kenaikan untuk tahun ke empat selama sewa satutahun dan dibebaskan dari biaya kenaikan Rp.0. 000,;10.
    dengan syarat penggugat mendapatkan discount untuk tahun keempatdibebaskan dari kenaikan yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000, dan tawaranPenggugat diterima oleh tergugat sehingga pembayaran kenaikan uang sewa/kontrak dibulatkan dengan jumlah total nilai kontrak yang ditetapkan yaitusebesar: Nilai uang sewa/kontrak yaitu sebesar Rp. 30.000.000,Hal 5 dari 14 Halaman Put.
    Samanhudi no10 A Jakarta Pusat sesuai dengan peruntukannya, hingga 4 (empat) tahunkedepan (2017) dengan syarat mewajibkan kepada Penggugat untuk membayaruang sewa kepada Tergugat sebesar Rp.0. 000, per tahun tanpa diikuti Kenaikan uang sewa karena kenaikan uangsewa sebesar Rp. 15.000.000, sudah dibayar oleh Penggugat kepada tergugatsebagai nilai kenaikan harga sewa sampai empat tahun (2017);7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugattersebut di atas;8.
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
14254
  • Menghukum Tergugat membayar Kenaikan upah para Penggugat dengan perincian kekurangan upah tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp. 204.864.019,- (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh empat juta sembilan belas rupiah ), tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp. 225.232.822,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp. 241.712.466,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh
    enam ribu rupiah) seluruhnya selama 3 (tiga) tahun berjumlah Rp. 671.809.307,- (enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut;Kenaikan Gaji Tahun 2013 sebesar 10 % terdapat kekurangan Upah selama 1 (satu) tahunNO N ama Gaji Kenaikan Jumlah Kekurangan Kekurangan Tahun tahun 2013 Gaji selama 2013 10% setiap bulan 12 bln th 20131 2 3 4 5 6 71 Rukmana 3,800,247 380,025 4,180,272 380,025 4,560,296 2 Entur 4,318,008
    298,883 3,586,601 42 Jakaria 3,146,546 314,655 3,461,201 314,655 3,775,855 43 Agus Salim Arsyad 3,137,750 313,775 3,451,525 313,775 3,765,300 44 Uce Abubakar 2,710,235 271,024 2,981,259 271,024 3,252,282 45 Masrizal 3,728,774 372,877 4,101,651 372,877 4,474,529 46 Darsan 3,255,248 325,525 3,580,773 325,525 3,906,298 47 Tugiyanto 3,299,473 329,947 3,629,420 329,947 3,959,368 48 Dody Setiawan 3,131,426 313,143 3,444,569 313,143 3,757,711 17,072,002 204,864,019 Kenaikan
    gaji Tahun 2014 sebesar 10 % terdapat kekurangan Upah selama 1 (satu) tahunNo N ama Kenaikan Gaji yg seha Kekurangan Kekurangan Gaji tahun 2014 rusnya thn gajiTahun selama tahun 2014 10% 2014 setiap bulan 12 bln th 20141 2 3 4 5 6 71 Rukmana 4,180,272 418,027 4,598,299 418,027 5,016,326 2 Entur 4,749,809 474,981 5,224,790 474,981 5,699,771 3 Timin 4,554,825 455,483 5,010,308 455,483 5,465,790 4 Nantiar 5,259,978 525,998 5,785,976 525,998 6,311,974 5 Saepudin 4,627,145 462,715 5,089,860
    gaji tahun 2015 sebesar 10 % terdapat kekurangan Upah selama 1 (satu) tahunNo N ama Kenaikan Gaji yg seha Kekurangan Kekurangan gaji tahun 2015 rusnya thn Gaji selama tahun 2015 10% 2015 setiap bulan 12 bln th 20151 2 3 4 5 6 71 Rukmana 4,598,299 459,830 5,058,129 459,830 5,517,959 2 Entur 5,224,790 522,479 5,747,269 522,479 6,269,748 3 Timin 5,010,308 501,031 5,511,339 501,031 6,012,370 4 Nantiar 5,785,975 578,598 6,364,573 578,598 6,943,170 5 Saepudin 5,089,860 508,986 5,598,846
    Sedangkan Penggugat 48 mendapatperlakuan berupa pemindahan tugas dan jabatan (Demosi) yangsebelumnya di bagian yang berkaitan dengan operasional bank (corebisnis), menjadi di bagian tukang sortir uang yang bukan merupakan corebisnis, serta tidak mendapat kenaikan upah untuk Tahun 2013, tahun2014, dan 2015 sesuai ratarata kenaikan upah Minimum Provinsi JawaBarat. Sedangkan kenaikan upah untuk karyawan lainnya di luar ParaHalaman 10 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
    upah setidaktidaknya mengacu pada ketentuanratarata persentase kenaikan Upah Minimum yang berlaku di Provinsi JawaBarat untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, sebagaimana diuraikanpada huruf C.1. halaman 11 dan 12 di atas ini, maka Para Penggugatseharusnya mendapatkan hak yang sama atas kenaikan upah, sesuai denganratarata persentase kenaikan upah Minimum Provinsi Jawa Barat tersebut,yaitu sebagai berikut:Halaman 23 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
    Kenaikan upah/gaji untuk tahun 2014 dengan persentase kenaikan yangberlaku untuk setiap Kota/Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung 30 %;Kota Bogor 17,5 %; Kota Sukabumi 28,5 %; Kota Bekasi 16,5 %; Kota Cirebon13 %, yaitu sebagai berikut : Halaman 27 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.
    Bdg.Bahwa kenaikan upah 10 % ditolak karena tidak pernah diberlakukan begitunamun sesuai prestasi kinerjaBahwa PKB disebarkan kepada pegawaiBahwa sistem rating kenaikan gaji hanya diberlakukan kepada karyawanyang aktif karena sesuai pencapaian kinerjaBahwa proses skorsing masih diberlakukan sampai proses selesaiSetahu saksi bahwa tuntutan demo adalah meminta peninjauan kembaliproses kenaikan gaji tahun 2013Bahwa tuntutan demo tidak dikabulkanBahwa setelah demo tidak ada kenaikan upah ( Agustus 2013
    gaji diberikan wewenang kepadamanagementBahwa ada format penilaian kerja untuk setiap pegawai yang dilakukansendiri dan atasanBahwa ketika kenaikan gaji para Penggugat masih dalam proses skorsingBahwa kenaikan gaji tidak dalam surat peringatan, tidak sedang masainvestigasi;Bahwa dalam bukti P32 ada kenaikan 4 6 % dan ada rapel,Untuk tahun 2013 para penggugat tidak menerima kenaikan gaji karenadiskorsing tanggal 9 Desember 2013;Periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 para penggugatmasih
Upload : 08-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/PDT.SUS/2010
FRANS DERIANTO & MULYONO; PT. UNISEM BATAM
5638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : d8219852008 atas nama Akibat ERN : 11640 ;(Vide Bukti T.35 a s/d No. 35h);Melakukan KENAIKAN JABATAN dari Tecnical Assistant menjadiJr.Tecnician dan KENAIKAN GAul pada bulan Desember 2008 kepadaMohamad Rohdi, serta adanya KENAIKAN GAudlI dibulan Januari 2009(Vide bukti T. 36)Melakukan KENAIKAN JABATAN serta adanya KENAIKAN GAdJlmulai bulan Oktober 2008 sampai dengan Januari 2009 sesuai denganyang tersebut dibawah ini :1.
    Piyono, KENAIKAN JABATAN dari Tecnical Assistant menjadi Jr.Tecnician dan KENAIKAN GAulI pada bulan Desember 2008 ;2. Darbi Sunggawa, KENAIKAN JABATAN dari Tecnical Assistantmenjadi Jr. Tecnician dan KENAIKAN GAuJlI pada bulan Desember2008 ;3. Ridho Aji, KENAIKAN JABATAN dari Tecnical Assistant menjadi Jr.Tecnician dan KENAIKAN GAulI pada bulan Desember 2008 ;Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.178 K/Pdt. Sus/20104.
    Evi Anisa, KENAIKAN JABATAN dari Operator 1 menjadi Operator2 dan KENAIKAN GAulI pada bulan Januari 2009 ;5. Sumardi, KENAIKAN JABATAN dari Jr. Tecnician menjadiTecnician dan KENAIKAN GAulI pada bulan Oktober 2008 ;6. Hamdan Amrullah, KENAIKAN GAuJl pada bulan Pebruari 2009 ;7. Antonius Heru Ariyadi, KENAIKAN JABATAN dari Jr. Tecnicianmenjadi Tecnician dan KENAIKAN GAJI pada bulan September2008 ;8.
    Nunik Puji Andari, KENAIKAN JABATAN dari Operator 1 menjadiOperator 2 dan KENAIKAN GAdl pada bulan Januari 2009 ;9. Nurfakoriah, KENAIKAN JABATAN dari Operator 1 menjadiOperator 2 dan KENAIKAN GAudl pada bulan Januari 2009 ;10.Norma Sunani, KENAIKAN JABATAN dari Operator 1 menjadiOperator 2 dan KENAIKAN GAdl pada bulan Januari 2009 ;11.
    Nurulia KENAIKAN JABATAN dari Operator 1 menjadi Operator 2dan KENAIKAN GAul pada bulan Januari 2009 ;12.Mardian Susanti, KENAIKAN JABATAN dari Operator 1 menjadiOperator 2 dan KENAIKAN GAdl pada bulan Januari 2009 ;(Vide Bukti T. 37) ;Bahwa berdasarkan datadata karyawan baik yang baru dikontrakkerja, diperpanjang kontrak kerjanya, menjadi karyawan permanenmaupun adanya kenaikan golongan dan gaji, sudah sangat jelasterbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kebohongankebohongan, oleh sebab itu
Putus : 20-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — PT. KING HALIM JEWELRY VS KUSNANTO
8764 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku bagi semua karyawan;Bahwa dalam kenaikan upah 2013, Penggugat tidak menerima kenaikan upahsebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), karena upahPenggugat hanya bertambah sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tigaribu rupiah);Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Februari 2013 PUKSPKEP SPSI PT.
    King Halim Jewelry mengajukanpermohonan bipartit, oleh karena Tergugat dalam memutuskan kenaikan upahdiputus sendiri tanpa mengindahkan permintaan bipartit dari PUK SPKEP SPSIPT.
    Karena dalampengumuman Tergugat menyampaikan bahwa kenaikan upah tahun 2013 adalahselisih UMK 2013 dikurangi UMK 2012, berlaku untuk semua karyawan, untukitu Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berkenan menetapkan kenaikan upah Penggugat sebesar Rp233.000,00(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ditingkatkan sebesar Rp466.000,00 (empatratus enam puluh enam ribu rupiah) sama seperti karyawan yang lainnya;8 Bahwa oleh karena kenaikan upah pekerja diberlakukan
    pada khususnya;Bahwa kenaikan upah terhadap karyawan untuk tahun 2013 adalah didasarkanpada evaluasi penilaian dan tingkat kehadiran dan mengakibatkan beberapakaryawan tidak memperoleh kenaikan sebagaimana karyawan yang mempunyainilai evaluasi dan tingkat kehadiran yang baik, system kenaikan tersebut untukmemberikan rasa keadilan bagi seluruh karyawan;Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menghargai masa kerja TergugatRekonvensi dengan memberikan kenaikan upah meskipun evaluasi dan tingkatkehadiran Tergugat
    King HalimJewelry maka kenaikan gaji yang telah diterapkan oleh Pemohon kasasi menjadibertentangan dengan UndangUndang ketenagakerjaan sedangkan permasalahanpermohonan perundingan kenaikan upah untuk karyawan yang diajukan olehPUK SP KEP SPSI PT.
Putus : 07-01-2010 — Upload : 31-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 091PK/PDTSUS/2009
Tanggal 7 Januari 2010 — PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR ; PT.SUZUKI INDOMOBIL SALES (dahulu PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL), ; PUK SPAMK PT. INDOMOBIL SUZUKInINTERNATIONAL dan PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES (dahulu PT. INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL),
6447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenaikan Upah Tahun 2009 di PT. Indomobil Suzuki International/PT. IndomohilNiaga International dilaksanakan sebagai berikut :a. Nilai Inflasi =11,11% ;b.PeniJaian prestasi nilai C = 3,00 %c. Kemampuan Perusahaan (a / alfa) = 0Sehingga total kenaikan upah tahun 2009 sebesar 14.11 % ;Hal 6 dari 15 hal.Put.No.091 PK/PDT.SUS/20092. Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh pekerja terhitung mulai tanggal 1Januari 2009.3.
    Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kenaikan upahTahun 2009 sebesar 14,11% untuk pekerja dengan nilai prestasi kerja C dandibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2009 ;Memutuskan kenaikan upah Tahun 2009 berlaku untuk seluruh pekerja ;Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu(Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum ;Hal 7 dari 15 hal.Put.No.091 PK/PDT.SUS/20097.
    IMNI / 377 / PENG /Ill / 2009 tentang, Kenaikan Upah Tahun 2009 sebesar 11 % untukPekerja dengan Prestasi Kerja C secara sepihak tanpa kesepakatandengan Tergugat ; Bahwa tindakan Penggugat memberikan Kenaikan Upah Tahun 2009sebesar 11 % secara sepihak itu merupakan pelanggaran Pasal 32 ayat2 PKB Tahun 20072009 karena kenaikan upah yang dilakukan dengansurat pengumuman No. ISI/024/PENG/III/2009, No.
    Pasal 32 PKB Tahun 2007 2009 tegas mengatur :"Ayat (1)Kenaikan upah berkala terdiri dari Komponenkomponen sebagai berikut :a. Inflasi selama setahun berjalan untuk wilayah DKI dari Januari sampaidengan Desember ;b. Penilaian prestasi kerja ;c. Kemampuan Perusahaan ;Ayat (2),Besaran kenaikan upah berkala seperti dimaksud pada ayat 1DIRUNDINGKAN antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja."
    Namun ditengah perjuangan untuk tetapbertahan hidup, Pemohon PK masih tetap memberikan kenaikan upah bagiseluruh pekerjanya.