WILMAR NABATI INDONESIA;

., jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan BantuanHukum, pada Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU123/BC/2013, tanggal 10 April 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Gedung B& G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10 Medan 20111,yang diwakili oleh Erik, jabatan Wakil Presiden Direktur PTWilmar Nabati Indonesia:Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa

Menyatakan batal Keputusan Terbanding NomorKEP272/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas namaPT Wilmar Nabati Indonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Maret 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.41396/PP/M.XVII/19/2012, tanggal 19 November 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya

permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP272/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas nama PTWilmar Nabati Indonesia, NPWP 01.269.805.6092.000 beralamat GedungB & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Medan 20111 denganmembatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEBNomor 003934 tanggal 30 September 2010 menjadi Nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan

BUDI NABATI PERKASA;

4169/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3057/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83616/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00047/KEB/WPJ.27/2016tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00018/207/13/ 331/15 tanggal 16 Juni 2015 Masa Pajak Juli 2013, atasnama PT Budi Nabati

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00047/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 27 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00018/207/13/331/15 tanggal 16 Juni 2015 Masa Pajak Juli 2013atas nama PT Budi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6331.000,beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 34, Sungai Asam, PasarJambi, Jambi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

BUDI NABATI PERKASA;

4199/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2995/P J/2017, tanggal 4 Agustus 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

PERKASA, beralamat di Jalan GatotSubroto, Nomor 34, Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi, yangdiwakili oleh oleh Mulyadi Lesmana, jabatan Direktur PTBudi Nabati Perkasa;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83619/PP/

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83619/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27/ 2016tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00013/207/13/ 331/15 tanggal 9 Juni 2015 Masa Pajak Oktober 2013, atasnama PT Budi Nabati

WILMAR NABATI INDONESIA;

., jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU184/BC/2013, tanggal 15 Juli 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Gedung B& G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan20111, yang diwakili oleh Erik, jabatan Wakil PresidenDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hardijanto,S.IP

SAWIT NABATI AGRO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

WILMAR NABATI INDONESIA;

PT WILMAR NABATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

BUDI NABATI PERKASA;

4156/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3060/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP7/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 17 Pebruari 2016,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/13/331/15tanggal 3 Maret 2015 Masa Pajak Februari 2013 atas nama PTBudi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, beralamat diJalan Gatot Subroto, Nomor 34, Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi,terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

BUDI NABATI PERKASA;

4155/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3058/PJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUDI NABATI

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.83618/PP/M.XA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00041/KEB/WPJ.27/ 2016tanggal 27 April 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00015/207/13/ 331/15 tanggal 9 Juni 2015 Masa Pajak September 2013,atas nama PT Budi Nabati

Putusan Nomor 4155/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/13/331/15tanggal 9 Juni 2015 Masa Pajak September 2013 atas nama PTBudi Nabati Perkasa, NPWP 01.657.339.6.331000, beralamat diJalan Gatot Subroto, Nomor 34, Sungai Asam, Pasar Jambi, Jambi,terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

PT BUDI NABATI PERKASA

WILMAR NABATI INDONESIA;

., jabatan Kepala Sub Direktorat dan Bantuan Hukum,pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU134/BC/2013, tanggal 22 April 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WILMAR NABATI INDONESIA, beralamat di Gedung B& G Lantai 9, Jalan Putri Hijau No. 10, Medan 20111, yangdiwakili oleh Erik, jabatan Wakil Presiden Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hardijanto, S.IP., M.M.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Maret 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put41847/PP/M.XVII/19/2012, taggal 30 November 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:SPKPBK11/BC.6/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas nama PTWilmar Nabati

WILMAR NABATI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

WILMAR NABATI INDONESIA;

BUDI NABATI PERKASA; MAWARDI

BUDI NABATI PERKASA, berkedudukan di Desa TalangDuku RT. 06 Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Mauro Jambi,dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Kipli,SH., Advokat,berkantor di JI. Melur RT.018/006 No.32 Kel. Simpang IV SipinKecamatan Telanaipura Kota Jambi, Pemohon Kasasi dahuluTergugat;melawan:MAWARDI, bertempat tinggal di JI.

Budi Nabati Perkasa membayar hak pesangonpekerja sesuai dengan Pasal 169 (2), Pasal 164 (3) sebesar 2 (dua)kali ketentuan pasal 156 (4) Undangundang No. 13 Tahun 2003dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon 2 x 3 x 724.000, =Rp. 4.344.000, Uang penggantian hak 15 % x Rp.4.344.000, =Rp. 651.600, Total =Rp. 4.995.600,2. Agar pihak perusahaan menanggung biaya pengobatan pekerjasampai sembuh;3. Agar pihak perusahaan mengupayakan biaya pembelian danpemasangan kaki palsu pekerja ;4.

Bahwa atas dasar sikap Tergugat Rekonvensi yangtidak baik tersebut maka Penggugat Rekonvensi PT.BUDI NABATI PERKASA (BNP) menuntutPembayaran secara tunai dan sekaligus sejumlahkerugian yang disebabkan perbuatan TergugatRekonvensi tersebut baik kerugian materiil maupunImmateriil yang nilainya sebesar Rp. 210.047.350,(dua ratus sepuluh juta empat puluh tujuh ribu tigaratus lima puluh rupiah), untuk itu mohon kepadaKetua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini Menghukum Tergugat Rekonvensi

BUDI NABATI PERKASAJambi merupakan perusahan yang bergerak dibidang pengolahanCPO menjadi minyak sayur yang akan memenuhi kebutuhan darimasyarakat luas yang berkedudukan di Desa Talang Duku KabupatenMuaro Jambi Propinsi Jambi, untuk hal ini mohon kepada Hakimtingkat kasasi untuk membuat terobosan hukum untuk memutuskandalam putusannya agar Permohon Kasasi (Tergugat) demi memenuhirasa keadilan begi Pemohon kasasi (Tergugat) yang dalam KrisisGlobal ini Pemohon Kasasi dapat bertahan Demi tidak terjadi

BUDI NABATI PERKASA(BNP) menuntut Pembayaran secara tunai dan sekaligus sejumlahkerugian yang disebabkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebutbaik kerugian materiil maupun Inmateriil yang nilainya sebesarRp.210.047.350, (dua ratus sepuluh juta empat puluh tujuh ribu tigaratus lima puluh rupiah), untuk itu mohon Kepada Ketua dan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini MenghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian tersebut di atasditambah dengan bunga Bank yaitu 12 % pertahun

MULTIMAS NABATI ASAHAN

MULTIMAS NABATI ASAHAN, berkedudukan di Kantor Pusat(Head Office) di B & G Tower Lt 7, 8, 9, JI. Putri Hijau No. 10, Kesawan,Medan Barat, Medan, Pabrik: Jl.

Multimas Nabati Asahan terhitung sejaktanggal 1 Oktober 2006 dengan Jabatan Operator, Golongan/Kelas: 2/A, denganNomor Induk Karyawan 6206006837;Bahwa hingga saat gugatan ini dilayangkan, Penggugat memiliki jabatan sebagaiOperator, Golongan/Kelas: 2/B;Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2011 Penggugat mendapat Surat Peringatan Pertama(SP D yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Peringatan Nomor ADM/MNASP/015/V/2011, dimana alasan pemberian Surat Peringatan tersebut adalah:Loss Control yang mengakibatkan

MULTIMAS NABATI ASAHANdengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI KAMIPARHO, SEKAR11.12.13.14.WILMAR. Bahwa didalam Peraturan Kerja tersebut, tidak ada satu pasalmaupun ayat tertentu yang mengatur tentang larangan membawa Laptop.

RIZKY HARAHAP VS PT MULTIMAS NABATI ASAHAN

PUTUSANNomor 127 PK/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:RIZKY HARAHAP, kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan SeiSuka, Kabupaten Batubara, sebagai Pemohon PeninjauanKembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat;MelawanPT MULTIMAS NABATI ASAHAN, yang diwakili oleh

Bahwa, Penggugat mulai bekerja di PT Multimas Nabati Asahan terhitungsejak tanggal 1 Oktober 2006 dengan Jabatan Operator, Golongan/Kelas:2/A, dengan Nomor Induk Karyawan 6206006837;Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 127 PK/Pdt.SusPHI/20142. Bahwa hingga saat gugatan ini dilayangkan, Penggugat memiliki jabatansebagai Operator, Golongan/Kelas: 2/B;3.

Sehingga dengan demikian surat peringatan ketiga (SP Ill) tersebutharusnya merupakan Surat Peringatan Pertama (SP 1); Tidak ada aturan tentang larangan membawa Lap Top dalam PerjanjianKerja Bersama Tahun 20112013 Antara PT Multimas Nabati AsahanHal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 127 PK/Pdt.SusPHI/201411.12.13.dengan SP PUK.F.SPSI RTMM, SB FSBSI Kamiparho, Sekar Wilmar.Bahwa didalam Peraturan Kerja tersebut, tidak ada satu pasal maupunayat tertentu yang mengatur tentang larangan membawa Laptop.

Nursaid Muslimsebagai Administration Manager PT Multimas Nabati Asahan bukanpersonalia serta tidak disertai alasanalasan yang mendukung dankarena tidak ada menyebutkan pelanggaran apa yang dilakukanPenggugat untuk dilakukan Pemutusan Hubungan kerja Penggugat;Sebelum melakukan pemberhentian seketika personalia terlebin dahulumengkomunikasikan dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat tidak adadikomunikasikan dengan Pengurus Serikat karyawan Wilmar

penyelesaianpermasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat, dan padatanggal 1 November 2011 diadakan proses mediasi di Dinas Tenaga KerjaBatu Bara antara Penggugat dengan Tergugat dan Mediator PerselisihanHubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan (karenaDinas Tenaga Kerja Batu Bara belum memiliki Mediator PerselisinanIndustrial);23.Bahwa, pada tanggal 9 November 2011 keluar anjuran Mediator PerselisihanIndustrial yang pada intinya menganjurkan:Agar Pihak Management PT Multimas Nabati

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MULTIMAS NABATI ASAHAN tersebut;

PT MULTIMAS NABATI ASAHAN VS MAHYAR, DK

PUTUSANNomor 153 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MULTIMAS NABATI ASAHAN yang berkedudukan di B & GTower Lt. 7, 8 & 9 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, MedanBarat cq PT Multimas Nabati Asahan yang berkedudukan diJalan Access Road Inalum, Dusun IV Tanjung Permai, DesaKuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu

Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/2016Perihal Anjuran, yang isi anjurannya adalah sebagai berikut :Agar management perusahaan PT Multimas Nabati Asahan dapatmenerima 40 (empat puluh) pekerja/ouruh (daftar nama terlampir) yangselama ini bekerja dibawah naungan perusahaan vendor PT KualaCemerlang, status kerjanya berubah menjadi tanggung jawab pemberipekerjaan yaitu PT Multimas Nabati Asahan (MNA);Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

Bahwa proses fraksinasi CPKO di Departemen CPKO Fractination PT.Multimas Nabati Asahan merupakan proses pemisahan yang menghasilkanCPKL (Crude Palm Kernel Olien) dan CPKS (Crude Palm Kernel Stearin);6.

Bahwa Penggugat dipekerjakan untuk pekerjaan membongkar, mencuci,menyusun, conveyor, membungkus cake dan mengoperasikan hoist cranediDepartemen CPKO Fractination PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat Il)oleh PT Kuala Cemerlang (Tergugat 1);Kronologis Hubungan Kerja Penggugat dengan Para Tergugat :Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2009 di Departemen CPKOFractination PT Multimas Nabati Asahan (Tergugat II) melalui PT KualaCemerlang (Tergugat 1);a.

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 15.00 WIB Penggugat tidakdiperkenankan masuk ke lokasi kerja untuk melaksanakan kewajibannyasebagai pekerja/ouruh oleh security PT Multimas Nabati Asahan(Tergugat Il) dengan alasan dilarang oleh masuk oleh PT KualaCemerlang (Tergugat !)

SURYANTO; Melawan; PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI tersebut;

PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI VS SURYANTO

PUTUSANNomor 598 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, yang diwakili oleh Surja,Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km. 09, BojongMenteng, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikuasa kepada Syafruddin Tarigan, Manager IR PT Mikie OleoNabati Industri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MIKIEOLEO NABATI INDUSTRI tersebut;2.

MULTIMAS NABATI ASAHAN tersebut;

MULTIMAS NABATI ASAHAN VS RUDIYANSYAH, DK

Multimas Nabati Asahan dapatmenerima 40 (empat puluh) pekerja/ouruh (daftar nama terlampir) yangselama ini bekerja di bawah naungan Perusahaan vendor PT. KualaCemerlang, status kerjanya berubah menjadi tanggungjawab pemberipekerjaan yaitu PT. Multimas Nabati Asahan (MNA);Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini;.

adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang Kontraktor, Dagang Umum, Suplier dan Jasa,merupakan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dari PT.Multimas Nabati Asahan (Tergugat II);Bahwa, PT. Multimas Nabati Asahan (Tergugat Il) adalah perusahaan yangbergerak dalam bidang industri pengelolahan minyak kelapa sawit, merupakanperusahaan pemberi pekerjaan kepada PT. Kuala Cemerlang (Tergugat );3. Bahwa, salah satu proses produksi di perusahaan PT.

Multimas Nabati Asahan;Bahwa, Proses fraksinasi merupakan proses untuk memisahkan minyak sawitkedalam dua fraksi yaitu fraksi liquid yang disebut olien dan fraksi yangdinamakan stearin;Bahwa, Proses fraksinasi CPKO di Departemen CPKO Fractination PT.Multimas Nabati Asahan merupakan proses pemisahan yang menghasilkanCPKL (Crude palm Kernel Olien) dan CPKS (Crude palm Kernel Stearin;Halaman 4 dari 32 hal.Put.Nomor 170 K/Pdt.SusPHI/20166.

Multimas Nabati Asahan (Tergugat Il) denganalasan tidak diperbolehkan masuk oleh PT.

Multimas Nabati Asahan (MNA) agar kedua belahpihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selamalamanya dalamjangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini;.