19Januari 2012 dikarenakan menurut Terbanding tanda tangan pejabat yang berwenang padaForm D tersebut berbeda dengan spesimen tanda tangan yang berlaku dan Terbandingtelah melakukan konfirmasi atas keabsahan Form D tersebut dengan Surat Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kepada Import ExportManagement Office in Binh Duong Province, Viet Nam Nomor: S374/KPU.01/2012tanggal 26 Maret 2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin;bahwa Ministry of Industry and Trade of The Socialist

Republic of Vietnam, ImportExportManagement Office in Binh Duong Province telah mengirimkan hasil konfirmasi dengansurat tertanggal 06 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok, dengan merujuk kepada Surat Nomor: S374/KPU.01/2012;bahwa surat Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic of Vietnam, ImportExport Management Office in Binh Duong Province tertanggal 06 Juni 2013 menyatakanbahwa Form D Nomor: VNID 12/01 00186 tanggal 19 Januari

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The Lao PeoplesDemocratic Republic (Lao PDR), Malaysia, The Union of Myanmar, The Republic of ThePhilippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic ofVietnam and The Peoples Republic of China (China);bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung yang dilampirkan diketahuibahwa: Commerial Invoice, Packing List, Sales Contract, dan Certificate of Analysis untuk InvoiceNomor: TENORO090902B

Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republicof Indonesia, the Laos Peoples Democratic Republic (Laos PDR),Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, theRepublic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic ofVietnam and the Peoples Republic of China ("China).bahwa berdaarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan Partyadalah negaranegara anggota ASEAN dan Negara China yang disebutContracting Party atau para pihak yang menandatangani

BruneiDarussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao PeoplesDemocratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of thePhilippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic ofVietnam and the Peoples Republic of China (China):bahwa berdasarkan Rules Of Origin For The ASEANChina Free Trade Area tersebut, makaTaiwan adalah the third party/the third Country;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat

importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saatpengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.bahwa berdasarkan Rules of Origin for The ASEANChina Free Trade Area, Annex 3Rule 1 (a) menyebutkan: a Party means the individual parties to the agreement i.e.Brunei Darussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The LaoPeoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, The Union of Myanmar, TheRepublic of The Philippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand,The Socialist

importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhanpemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor;bahwa berdasarkan Rules of Origin for The ASEANChina Free Trade Area, Annex 3Rule 1 (a) menyebutkan: a Party means the individual parties to the agreement i.e.Brunei Darussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The LaoPeoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, The Union of Myanmar, TheRepublic of The Philippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand,The Socialist

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The Laos PeoplesDemocratic Republic (Laos PDR), Malaysia, The Union of Myanmar, The Republic of ThePhilippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic ofVietnam and The Peoples Republic of China (China);bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas , yang dimaksud dengan Party adalah negaranegara angota ASEAN dan negara China yang disebut Contracting Party atau para pihakyang menandatangani perjanjian

Kantor Pabean pelabuhanpemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.bahwa berdasarkan Rules of Origin for The ASEANChina Free Trade Area, Annex 3Rule 1 (a) menyebutkan: a Party means the individual parties to the agreement i.e.Brunei Darussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The LaoMenimbangMengingatMemutuskanPeoples Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, The Union of Myanmar, TheRepublic of The Philippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand,The Socialist

BruneiDarussalam, The Kingdom of Cambodia, The Republic of Indonesia, The Laos PeoplesDemocratic Republic (Laos PDR), Malaysia, The Union of Myanmar, The Republic of ThePhilippines, The Republic of Singapore, The Kingdom of Thailand, The Socialist Republic ofVietnam and The Peoples Republic of China (China);bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dengan Party adalah negaranegara angota ASEAN dan negara China yang disebut Contracting Party atau para pihakyang menandatangani perjanjian

warganegara Vietnam;- Principal Dimension Papua Fishery-12 yang diketahui oleh Kepala Sub Direktorat Kelaikan Kapal Direktorat Jenderat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI No. 72/KM/JKT/11-13 tanggal 13 Februari 2013;- GIAY PHEP TAU CA DI KHAI THAC THUY SAN O NGOAI VUNG BIEN VIETNAM / LICENCE OF FISHING VESSELS TO OPERATE IN AREAS BEYOND SEAWATER OF VIETNAM (Surat Ijin Operasi Kapal Penangkap Ikan Yang Beroperasi Pada Lautan Negara Vietnam) yang dikeluarkan oleh Directorate Of Fishery Socialist

Kepala Sub Direktorat Kelaikan Kapal Ditjen Perhubungan Laut dansebuah sertifikat berbahasa Vietnam dan Inggris yang telah diterjemahkan olehPenterjemah dalam persidangan ini yakni sertifikat : GIAY PHEP TAU CA DIKHAI THAC THUY SAN O NGOAI VUNG BIEN VIETNAM / LICENCE OFFISHING VESSELS TO OPERATE IN AREAS BEYOND SEAWATER OFVIETNAM Number : 032012/GPKT (Surat Ijin Operasi Kapal Penangkap IkanYang Beroperasi Pada Lautan Negara Vietnam Nomor : 032012/GPKT) yangdikeluarkan oleh Directorate Of Fishery Socialist

orang semua warganegara Vietnam;e Principal Dimension Papua Fishery12 yang diketahui oleh Kepala SubDirektorat Kelaikan Kapal Direktorat Jenderat Perhubungan LautKementerian Perhubungan RI No. 72/KM/JKT/1113 tanggal 13 Februari2013;e GIAY PHEP TAU CA DI KHAI THAC THUY SAN O NGOAI VUNGBIEN VIETNAM / LICENCE OF FISHING VESSELS TO OPERATE INAREAS BEYOND SEAWATER OF VIETNAM (Surat Ijin Operasi KapalPenangkap Ikan Yang Beroperasi Pada Lautan Negara Vietnam) yangdikeluarkan oleh Directorate Of Fishery Socialist

Papua Fishery12 (KG 90818 TS) selama 10 tahun;Menimbang, bahwa menurut dokumen yang terdapat pada kapal PapuaFishery12 (KG 90818 TS) yakni dokumen GIAY PHEP TAU CA DI KHAI THACTHUY SAN O NGOAI VUNG BIEN VIETNAM / LICENCE OF FISHINGVESSELS TO OPERATE IN AREAS BEYOND SEAWATER OF VIETNAMNumber.: 032012/GPKT (Surat Ijin Operasi Kapal Penangkap Ikan YangBeroperasi Pada Lautan Negara Vietnam Nomor : 032012/GPKT) yang dikeluarkanoleh Directorate Of Fishery Socialist Republic of Vietnam ( Direktorat PerikananRepublik

Dimension Papua Fishery12 yang diketahui oleh Kepala SubDirektorat Kelaikan Kapal Direktorat Jenderat Perhubungan LautKementerian Perhubungan RI No. 72/KM/JKT/1113 tanggal 13 Februari2013;e GIAY PHEP TAU CA DI KHAI THAC THUY SAN O NGOAI VUNGBIEN VIETNAM / LICENCE OF FISHING VESSELS TO OPERATE INHal.49 Putusan No.20/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.RNIAREAS BEYOND SEAWATER OF VIETNAM (Surat Ijin Operasi KapalPenangkap Ikan Yang Beroperasi Pada Lautan Negara Vietnam) yangdikeluarkan oleh Directorate Of Fishery Socialist

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturanhukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yangberwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu. memilikiaspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukumberfungsi sebagai Suatu peraturan yang harus ditaati.Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupun olehkonsep Socialist Legality.

Bahwa menurut Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakankarakteristik yang essentieel baik itu dikemukakan oleh Rule of Law maupunRechstaat terdahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality. Misalnyalarangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospektive,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam hukum Pidana,yang kesemuanya itu suatu refleksi dari prinsip /egality.2.3.4.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupun olehkonsep Socialist Legality. Demikian misalnya larangan berlakunyahukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi,berlakunya azas nullum delictum dalam Hukum Pidana,kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip legality..

Kepastian hukum menghendakiadanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yangdibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa.3) Dalil Pemohon pada poin 3 yang mengutip pendapat Oemar Seno Adjimenentukan prinsip /egality merupakan karakteristik yang essentieel,baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh fahamRechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.

retroaktif atauretrospective, larangan analogi, berlakunya azas nullum delictumdalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dariprinsip legality.Bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan tersebut di atas, denganini Termohon tanggapi bahwa Termohon mengakui terhadap pendapatahli pidana tersebut diatas yaitu Oemar Seno Adji menentukan prinsiplegality merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakanoleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu,maupun oleh konsep Socialist

Legality namun demikian dalammelakukan proses Penyidikan, Penyidik Termohon haruslahberpedoman pada asas Legalitas (nullum delictum noela poena sineHalaman 33 dari 53 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Ptkpraivia lege poenale) sebagaimana pasal 1 ayat (1) KUHP dalamrangka mencapai tujuan Hukum yaitu. kepastian Hukum = danmenggunakan konsep Socialist Legality dalam rangka Penyidikanpada saat mencari sebabsebab Tersangka melakukan perbuatanPidana atau Criminologi dan pada saat melakukan Restorativ JusticeSystem

Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule ofLaw konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupunoleh konsep Socialist Legality. Demikian misalnya laranganberlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam HukumPidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsiplegalityHalaman 9 dari 14 Penetapan Nomor1/Pid.Pra/2018/PN Mtpd.

Brunei Darussalam, theKingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao PeoplesDemocratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar,the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, theKingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam and thePeoples Republic of China (China), di mana Taiwan adalah thethird party/the third Country, sehingga Majelis berpendapat bahwaPIB No. 000121 tanggal 12 Januari 2010 tidak mendapatkanpreferensi tarif Schema ACFTA karena Taiwan merupakan

Oemar Seno Adji menentukan prinsip /egality merupakan karakteristikyang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupunoleh faham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep Socialist Legality.Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktifatau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas nullum delictumdalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dariprinsip legality.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule ofLaw konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupunoleh konsep Socialist Legality. Demikian misalnya laranganberlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam HukumPidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsiplegalityHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Amb4.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupun olehkonsep Socialist Legality. Demikian misalnya larangan berlakunyahukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi,berlakunya azas nullum delictum dalam WHukum Pidana,kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip legality..

Brunei Darussalam, the Kingdom ofCambodia, the Republic of Indonesia, the Lao Peoples Democratic Republic (LaosPDR), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, theRepublic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnamand the Peoples Republic of China ( China);MenimbangMenimbangbahwa berdasarkan pengertian "party di atas, party menurut pendapat Majelisadalah Negara, karena Hong Kong dan China berbeda maka Hong Kong denganChina termasuk Third Party/Third

Kepastianhukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalamperundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang danberwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yangdapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagaisuatu peraturan yang harus ditaati;Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule ofLaw konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupunoleh konsep Socialist Legality.