Ditemukan 542 data
825 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siam Partners Limited mengambil alihpiutang tersebut dari BPPN berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang(Cessie) No. 03 tanggal 12 Maret 2003 (lihat butir 2 posita permohonanPemohon) ;bahwa dari posita Pemohon tersebut tidak jelas dasar hukum hubunganantara Termohon dengan Pemohon, apakah pengalihan tersebut berdasarkansubrogasi (Pasal 1400 KUH Perdata) ataukah berdasarkan Cessie (suatuperbuatan pemindahan suatu piutang kepada seorang yang telah membelipiutang itu) ;bahwa yang dimaksud dengan subrogasi
- Tentang : Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah
Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah
perlu menetapkan fatwa tentang subrogasi berdasarkanprinsip syariah untuk dijadikan pedoman;Mengingat : 1.
Muslim) Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia WV104 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah 3 d. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:5255 SUL nels eit cy es!
Fatwa DSNMUI yang terkait Subrogasi Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia Hv104 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah 7 Fatwa DSNMUI Nomor: 90/DSNMUI/XII/2013 tentangPengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga KeuanganSyariah (LKS).8. Rekomendasi Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan PengawasSyariah pada tanggal 1618 Desember 2015 di Bandung;9. Keputusan Rapat Kerja DSNMUI tanggal 1113 Februari 2016 diBogor;10.
Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Sabtu, tanggal01 Oktober 2016 di Bogor;MEMUTUSKAN:Menetapkan : FATWA TENTANG SUBROGASI BERDASARKAN PRINSIPSYARIAHPertama : Ketentuan UmumDalam fatwa ini yang dimaksud dengan:1. Subrogasi adalah pergantian hak dain lama oleh dain baru karenapiutang dain lama dilunasi oleh dain baru.2. Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak dainlama oleh dain baru karena piutang dain lama dilunasi oleh dainbaru berdasarkan prinsip syariah.3.
Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia hy104 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah 8 KeduaKetigaKetentuan HukumPelaksanaan subrogasi berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan danwajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.Ketentuan terkait Para Pihak dan MekanismePihakpihak yang Melakukan Akadia.b.Dain lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang; danDain baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang.Mekanisme Subrogasi Tanpa Kompensasi (Iwadh)a.b.Dain memiliki piutang kepada
Terbanding/Pembanding/Penggugat : GOEY TAUFIK RIYAN Diwakili Oleh : Achmad Drajad SH MH
Terbanding/Tergugat II : PT. Maybank Indonesia, Tbk
156 — 122
termasuk namun tidak terbatas unit kaveling pada Caribbean Grande dengan Kode Unit U01-006 yang terletak di Jalan Kejawan Surabaya ;
- Menghukum Pembanding II / juga Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul kepada Pembanding I / juga Terbanding semula Penggugat Rekonvensi dengan perincian dibawah ini :
PPN sebanyak Rp. 2.087.500.000,00,-
PPH sejumlah Rp. 1.043.750.000,00,-
Pembayaran terhadap Tergugat II Konpensi terkait subrogasi
senilai Rp. 11.974.318.249,10 ;Denda 5% dari nilai subrogasi selama 21 bulan sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf a PPJB, yaitu sebanyak Rp. 12.573.034.161,55,- ;
Sehingga total adalah menjadi Rp. 2.087.500.000,00,- + Rp. 1.043.750.000,00,- + Rp. 11.974.318.249,10,- + Rp. 12.573.034.161,55,- = Rp. 27.678.602.410,65,- kemudian dikurangi dengan biaya yang telah Pembanding I / juga Terbanding semula Penggugat Rekonpensi terima, yakni sebanyak Rp. 22.962.500.000,00,- sehingga yang harus
Menyatakan bahwa Batal demi hukum Akta Subrogasi dari Tergugat 2selaku Kreditur yang diberikan kepada Tergugat 1 selaku Penjual ;8.
senilai Rp.11.974.318.249,10 ;Denda 5% dari nilai subrogasi selama 21 bulan sebagaimana pasal 7ayat (1) huruf a PPJB, yaitu sebanyak Rp. 12.573.034.161,55.
Wijaya,S.H., Notaris di Surabaya (vide Bukti TI/PR9 yang berkesesuaiandengan Bukti TII8) selanjutnya disebut Perjanjian Subrogasi ;Bahwa berdasarkan Perjanjian Subrogasi tersebut, maka Pembandingtelah membayar nilai subrogasi/pengalihnan piutang kepada TurutTerbanding sebesar Rp 11.974.318.249,10 (Sebelas Milyar SembilanRatus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu DuaRatus Empat Puluh Sembilan Rupiah Sepuluh Sen).
Atas hal tersebut pun, Pembandingdengan itikad baik telah mengirimkan surat kepada Terbanding untukmelakukan pembayaran nilai subrogasi tersebut (vide Bukti TI/PR11,Bukti TI/PR12, Bukti TI/PR12a).
212 — 186
Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pasti akan rnembayar hutang orangtua Para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hutang yang telahdiperjanjikan dalarn perjanjian subrogasi yaitu sebesar Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi ;3.
Foto copy Akta Subrogasi Nomor 183 tanggal 29 Oktober 2005 diberi tandaP1;2.
ditandatangani tidak ada yang keberatanBahwa hutang yang tertera dalam akta sebesar Rp. 300.000.000, dan tidakada bunga ;Bahwa saksi lupa dalam akta Subrogasi tercantum tenggang waktupembayaran hutang dan yang saksi ingat dibayarnya ;Bahwa saksi tahu akta Subrogasi tersebut karena saksi mengikuti dari awalsampai selesai ;Bahwa Tergugat mau membayar hutang sebesar Rp. 300.000.000, karenaTergugat merasa hutang itu bisa dibayar setelah tanahnya terjual ;Bahwa secara substansi Akta Subrogasi benar ;
hutang tersebut sehingga orangtua ParaTergugat berhutang kepada Penggugat, dimana hal tersebut dituangkan dalamHal 19 dari 28 halaman Putusan No. 167/Pdt.G/2015/PN DpsAkta Subrogasi Nomor 183 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat dihadapanNotaris Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) karena sudah dihitung dengan bunga dan dalam akta subrogasi tersebutsudah tercantum klausul dimana hutang tersebut tidak lagi dikenakan bunga ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat
183 tanggal 29Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH,adapun apa yang tertuang dalam Akta Subrogasi tersebut merupakankesepakatan dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sehinggatelah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (BW) tentang syaratsyaratHal 20 dari 28 halaman Putusan No. 167/Pdt.G/2015/PN Dpssahnya perjanjian, dengan demikian Akta Subrogasi Nomor 183 tanggal 29Oktober 2005 adalah sah dan berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya
344 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam subrogasi, penerima subrogasimenggantikan seluruh hakhak dari kreditur awal, sedangkandalam kasus aquo, tidak pernah terjadi subrogasi. Bahwa dalamcessie, tagihan kreditur boleh dialinkan/dijual kepada pihak ketiga,dimana yang dialinkan tersebut bisa seluruh tagihan dan bisa pulahanya sebagian tagihan;Bahwa dalam perkara aquo, fakta yang terjadi adalah hanyasebagian piutang hak tagih kreditur yaitu sebesar USD 50.000 dicessiekan kepada pihak ketiga (PT.
subrogasi, tanpa memperhatikanfakta hukum melalui buktibukti otentik yang telah disampaikanoleh Pemohon maupun Termohon;Bahwa dalam setiap dokumen jawab menjawab dalam perkaraaquo, dimana adanya memori kasasi dari Termohon adalahdokumen terakhir dari Termohon Peninjauankembali, TermohonPeninjauankembali tidak pernah sekalipun mempermasalahkanataupun mendalilkan bahwa pengalihan piutang yang terjadiadalah cessie ataukah subrogasi, atau novasi.
Prima Solusi Sistem dengan Termohon Peninjauan Kembali(sebagai syarat adanya subrogasi) yang mengatur/ menyatakanbahwa PT. Prima Solusi Sistem akan membayarkan seluruhhutang Termohon Peninjauan Kembali;4.17. Bahwa syarat mutlak lain yang bersifat imperatif dari subrogasimenurut Pasal 1401 BW adalah bahwa subrogasi harus tegasdinyatakan pada saat pembayaran oleh pihak ketiga, akan tetapifakta hukum dalam perkara aquo, tidak pernah terjadi haldemikian;4.18.
270 — 159
(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua US Dolar) ;- Biaya bunga bank dari bulan Pebruari 2010 (waktu diterbitkannya Tanda terima Subrogasi/Subrogation Receipt) sebesar % (setengah persen)/bulan sampai dengan dibayarkannya claim sebesar USD.337.892.00. (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua US Dolar) tersebut secara sekaligus dan tunai ; 4.
Assuranceforeningen SKLUD (Gjensidiq)Berkedudukan di Nedre Ole Bulls Plass 3, 5012 Bergen, Norway yang bertindak berdasarkan Hak Subrogasi dari Jebsens Trans-Pacific Shipping Services A/S (Jebsens), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Capt. Tekky Toreh, SH., M.M., M.Mar., Jenni Irawaty Simamora, SH., Elindo Saragih, SH., I Ketut Sekar Pasek, SH., Elisa P.
) kepadaAssuranceforeningen SKULD (Gjensidig) dan Hak Subrogasi ini dipergunakanuntuk melakukan gugatan sebagai Penggugat ;Bahwa, Tergugat I adalah Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) atauStevedoring Company milik P.T.
Dalilbutir 12 ini amat sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Subrogasi danPerasuransian di Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah;Bahwa subrogasi menurut Pasal 1400 BW adalah suatu bentuk penggantian hakhakkreditur oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh adanya pembayaran dan dapatterjadi baik oleh perjanjian ataupun undangundang.
Suatu bentuk pengalihan hakPutusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 21 dari 47an16171819atas piutang dari kreditur kepada pihak ketiga dapat disebut sebagai subrogasi apabilahak atas piutang tersebut dialihkan melalui pembayaran. Dan pembayaran tersebutdilakukan terhadap hutang orang Jain;Dalam praktek asuransi, tidak dapat disebut sebagai subrogasi suatu pembayaranyang dilakukan oleh penanggung asuransi terhadap hutanghutang tertanggungasuransi (Vide, Bukti TI 7, J.
dari penanggung tidak lagi mendapatkan penggantian dari pihakketiga tersebut karena hak tertanggung telah diberikan kepada penanggungasuransi melalui subrogasi.Bahwa filosofi kedua dari subrogasi adalah jangan sampai si pihak ketigamendapat penggantian cumacuma dari pembayaran penanggung terhadaptertanggungnya karena kewajiban si tertanggung yang telah dibayarkan olehpenggantian dari penanggung.Bahwa berdasarkan filosofi tersebut tuntutan subrogasi tersebut harus dan hanyaditujukan kepada pihak
ketiga yang menyebabkan kerugian bukan pihak lain.Bahwa tuntutan subrogasi hanya dapat ditujukan kepada pihak ketiga yangmempunyai ikatan dasar dengan tertanggung jadi mempunyai kewajiban kepadatertanggung.Bahwa untuk bisa dilakukan subrogasi maka harus terlebih dahulu ada hubunganhukum atau perikatan dasar antara tertanggung dengan pihak ketiga.
227 — 68
Menyatakan Akta Subrogasi Nomor: 7 tertanggal 14 Mei 20014 adalah sah menurut hukum;6. Menyatakan Surat Pemesanan Tanah (SPT) Nomor : 0082/TA6/BTG/V/2009 tertanggal 17 Mei 2009 adalah batal ;7. Menyatakan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (SPPJB) di Proyek Perumahan CitraRaya Surabaya Nomor 067/0082/TA6/BTG/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 adalah batal ;8.
Bahwa jika dikaitkan dengan subrogasi yang didasarkan dengan adanyakesepakatan antara Penggugat dan Turut tergugat, merupakan perbuatan yang tidakberdasarkan aturan hukum, karena perlu di ingat bahwa kepemilikan kavling tanahdan bangunan sudah beralih pada Tergugat, jika subrogasi dilakukan tanpasepengetahuan Tergugat, maka ada hak dari tergugat yang dihilangkan dan dapatdikatergorikan perbuatan subrogasi merupakan bentuk lain dari penyerobotan;5.
Bahwa dengan terbitnya subrogasi tersebut Tergugat mengalami kerugianmareriil kurang lebih Rp. 2.500.000.000, kerugian tersebut timbul karena PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan subrogasi hanya dengan membayar sisahutang pokok Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Turut Tergugat,hanya dengan membayar sisa hutang pokok, Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi mengklaim bahwa kavling Bukit Telaga Golf TA. 6 Kav.
PENGGUGAT berdasarkan Akta Subrogasi telah membebaskan TURUTTERGUGAT dari segala tuntutan gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari daripihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan penyerahan ObjekJaminan (Pasal 4 Akta Perjanjian Subrogasi)e Sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Subrogasi, secara hukum TURUTTERGUGAT tidak memiliki hubungan lagi dengan TERGUGAT.Oleh karena itu hubungan hukum selanjutnya adalah antara PENGGUGATdengan TERGUGAT dan diantara mereka timbul hak dan kewajiban
Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti P 5;Fotocopy Akta Perjanjian Subrogasi Nomor 77, tertanggal 14 Mei 2014 ,yangdibuat dihadapan JATI LELONO,SH.
216 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2579 K/Pdt/2016Soemargo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berdasarkanAkta Subrogasi Nomor 183, tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H.
;Bahwa sesuai dengan Akta Subrogasi Nomor 183, tanggal 29 Oktober2005 tersebut, Para Tergugat telah memahami dengan betul dan saksamaserta menyetujui pembaharuan hutangnya secara delegasi kepada ParaTergugat dan akan membayar hutangnya tersebut kepada Penggugatsecara lunas sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanpadikenakan bunga sampai tenggang waktu selambatlambatnya padatanggal 29 Oktober 2006;Bahwa sebagai jaminan atas hutang tersebut adalah sebidang tanahdengan Sertifikat Hak Milik
Nomor 769, seluas 2.050 m* atas nama MadeRampung (alm.), terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Provinsi Bali;Bahwa oleh karena Akta Subrogasi Nomor 183, tanggal 29 Oktober 2005tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Penggugatdengan Para Tergugat, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatuperjanjian yang mengikat Penggugat dengan Para Tergugat.
Nomor 2579 K/Pdt/2016berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, penghitungan biaya bungadan ganti rugi dirinci berdasarkan keuntungan yang akan diperolehsekiranya perjanjian tersebut dipenuhi;Bahwa upaya perdamaian dan teguran sudah beberapa kali dilakukan olehPenggugat, akan tetapi upaya perdamaian dan teguran tersebut tidakmendapat tanggapan dari Para Tergugat sehingga sampai saat ini prestasisesuai dengan Akta Subrogasi Nomor 183, tanggal 29 Oktober 2005 yangtelah disepakati antara Penggugat
Bahwa Para Penggugat Rekonvensi pasti akan rnembayar hutang orang tuaPara Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hutang yang telah diperjanjikandalarn perjanjian subrogasi yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;3.
Terbanding/Penggugat : ARI HANDOYO
Turut Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Kota Surabaya
173 — 134
tanggal 27 September 2019 adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan hak dan kewajibanTergugat I Konvensi sebagai kreditur beralih kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
Kurugian Materiil:
5.1 Hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dibayar sebagaimana tersebut dalam subrogasi
sebesar Rp.3.930.388.590.67 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah enam puluh tujuh sen);
5.2 Bunga 6% (enam persen) pertahun dari Rp.3.930.388.590.67 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah enam puluh tujuh sen) terhitung sejak tanggal pembayaran utang Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sesuai akta subrogasi tanggal
kredit antara Tergugat dengan Penggugat ;Bahwa dari uraianuraian diatas telah jelas menunjukkan bukti dan faktabahwa seluruh proses pengalihan piutang Penggugat dari Tergugat kepada Tergugat Il secara subrogasi sesuai Akta Subrogasi Nomor 70tanggal 27 September 2019 dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SHselaku Notaris di Surabaya telah sah menurut hukum dan mengikatPenggugat, Tergugat dan Tergugat II;Bahwa oleh karena Akta Subrogasi Nomor 70 tanggal 27 September 2019dihadapan Agnes Ninik Mutiara
Pemuda Nomor : 6070Surabaya selaku Kreditur (Tergugat 1) telah melakukantindakan pengalihan Pihutang (Subrogasi) kepada PT.Pakuwon Jati, Tok, Beralamat/ Berkantor di JI.
Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan siberpiutang.Bahwa berdasarkan hal tersebut subrogasi bukan merupakan perbuatanmelanggar hukum. Subrogasi antara TERGUGAT dengan TERGUGAT IIadalah sah, terlebin subrogasi telan menjadi hak TERGUGAT sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 ayat 10.2 jo. Pasal 14 angka14. SKU Kredit yang menjadi satu kesatuan dengan Akta PerjanjianKredit No. 108 tanggal 28 Oktober 2014 maupun dalam Perjanjian JualBeli No 409/PJPC/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
Sebagai pihak yang menerima pengalihanpiutang (Subrogasi), TERGUGAT II juga tidak melakukan tindakanperbuatan melanggar hukum apapun sebab TERGUGAT telahmenjalankan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku;BAHWA TERGUGAT DAN TERGUGAT IITELAH MEMBERITAHUKAN TERKAIT SUBROGASI KEPADAPENGGUGATBahwa atas subrogasi yang dilakukan oleh TERGUGAT kepadaTERGUGAT Il, TERGUGAT telah memberitahukan kepadaPENGGUGAT atas adanya subrogasi tersebut, sebagaimana SuratNomor s.2019.827/dir risk mgmtsf am TANGGAL 1 Oktober
2019Perihal: Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Subrogasi).
330 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
akan diperhitungkan hasil penjualandikurangkan subrogasi kelebihannya menjadi bagian pembayaran hutangHalaman 2 dari 16 hal.
Menghukum Tergugat IIl untuk menyerahkan jaminan/agunan Tergugat dan Tergugat II sebagai subrogasi kepada Penggugat;4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adabantahan, banding, dan kasasi (uitvoorbaar bij voorraad);5.
Exceptio Obscur Libel (Tidak jelas/kabur dasar hukum dalil gugatan):1.Bahwa, dari argumentasi dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas dankabur dasar hukum dalil gugatannya yaitu mencampuradukkan antaraPasal 1401 KUHPerdata tentang subrogasi dengan Pasal 1426KUHPerdata perjumpaan hutang (kompensasi) dimana makna danpenerapannya kedua Pasal tersebut sangatlah berbeda;Subrogasi adalah Penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga,penggantian itu terjadi dengan pembayaran yang diperjanjikan ataupunkarena
sebuah penetapan undangundang (Pasal 1400 KUHPerdata);Sebagai contoh, misalnya A berhutang pada B, kemudian A meminjamuang pada C untuk melunasi hutangnya pada B dan menetapkan bahwaC menggantikan hakhak B terhadap pelunasan hutang dari Asubrogasi karena Perjanjian;Sedangkan Pasal 1401 KUHPerdata adalah pasal yang mengaturterlaksananya subrogasi karena perjanjian; subrogasi dalam pasal iniharus dinyatakan secara tegas dalam sebuah akta otentik; Adapun tujuanpihak ketiga melakukan pembayaran kepada
tersebut,kecuali Penggugat mohon kepada Tergugat Ill selaku kreditur lamauntuk subrogasi dengan syarat disetujui oleh debitur (Tergugat dan Il),dan kemudian dibuatkan akta otentik untuk itu;.
147 — 46
dengan SHM No.562 danSHM No.147/K4 SHGB No.301/1996, Gambar Situasi tanggal 12 Ali Akta PerjanjianNo.1370/Kel 11996, Luas 146m2 Sumarto Subrogasi antaraBongkaran Soetjipto PT Bank GaneshaDibebankan oleh PT Bank Ganesha: kepada Ali Hak Tanggungan I Sumarto Hak Tanggungan IT Soetjipto No.206tanggal 28Oktober 20055 SHM No.5667/1993, Gambar Situasi tanggal Ali Akta PerjanjianNo.1007/Kel 25 Oktober 1993, Luas 1.799m2 Dermawan Subrogasi antaraSukodono Soetjipto PT Bank Ganesha Hal.3 dari 37 Putusan No
Bagaimana mungkin terhadap piutang tanpa bentuk uang tunaiyang tidak jelas, kemudian memohonkan untuk melakukan eksekusiterhadap tanah dan bangunan sebagaimana diterangkan pada angka 21 diatas (yang mana asli sertifikatnya ada pada Penggugat dalam perkara iniberdasarkan Perjanjian Subrogasi). Lebih jauh lagi, Penggugat jugamengetahui ternyata perkara tersebut diputus secara verstek (tanpakehadiran para Tergugat).
(Bukti T8) ;A PENGGUGAT selaku Pemegang Hak Subrogasi dari PT. BANKGANESHA) harus mendaftarkan tagihannya kepada Kurator ;Bahwa setelah dapat penjelasan dari Kuasa Hukum PENGGUGAT tanggal 7 Juli 2014 dalampertemuan di Hotel ELMI Surabaya, TERGUGAT barn mengetahui kalau PENGGUGATberkedudukan selaku pemegang "hak subrogasi" dari PT.
(Bukti T10 dan BuktiT11);1920212 TERGUGAT menduga PENGGUGAT telah menyalah gunakan surat dari TERGUGATNomor : 187/TKATS/Pailit/2014, tanggal 26 Juni 2014 tersebut , sebab dari manaPENGGUGAT mengetahui "aset jaminan subrogasi dimasukan dalam Pencatatan HartaPailit", kalau tidak berdasarkan surat TERGUGAT tersebut ;3 Untuk melindungi kepentingan PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah beberapa kalimengingatkan agar PENGGUGAT mendaftarkan tagihan Hak Subrogasi kepadaTERGUGAT namun peringatan dari TERGUGAT ini
Bank Ganesha sebesarRp.1.120.000.000, (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Penggugat denganPerjanjian Subrogasi yang ditanda tangani ;Menimbang, bahwa dengan dibayarnya utang Debitur Pailit terhadap PT. Bank Ganesha,maka menurut Penggugat secara sah dimata hukum bahwa Penggugat dapat duduk sebagai Krediturbaru menggantikan PT. Bank Ganesha dan semua halhal tersebut berlawanan dan jaminan yangsebelumnya dimilik oleh PT.
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Tergugat:
1.Shienny Genial
2.Margareth Liliany Limbri
Turut Tergugat:
PT. Bank Permata Tbk
187 — 78
No.: 05 tertanggal 12Februari 2016 yang dibuat dihadapan Yasmine Achmad Djawas, SarjanaHukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pada dasarnya TurutTergugat mensubrogasi semua hakhak dan wewenang yang dimiliki PTBank Permata Tbk., (Turut Tergugat) terhadap Debitur/Tergugat kepadaDeveloper/Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit dan subrogasi,termasuk hakhak atas tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1840 dan Akta Subrogasi tersebut,maka Penggugat menggantikan
Fotokopi Akta Subrogasi No.:05 tertanggal 12 Februari 2016 yang dibuatdihadapan Yasmine Achmad Djawas, SH. Notaris Kabupaten Tangerang,diberi tanda bukti : P 8;9.
Dan dengan adanya subrogasi berakibat tuntutan apa sajayang dipunyai kreditur semula, beralih secara keselurunhan kepada pihak ketiga,dan dengan terjadinya subrogasi pembayaran kepada kreditur semula benarbenarsudah terlaksana. Namun sekalipun pembayaran telah terlaksana perjanjiannyasendiri masih tetap ada, dan tetap bisa ditagih oleh pihak ketiga tersebut ; (Vide :M.
Pradnya Paramita, cetakan ke7,halaman 51);Menimbang, bahwa dengan Tergugat II telah mengakui mempunyai hutangkepada Penggugat atas dasar subrogasi hutang Tergugat II oleh Turut Tergugatkepada Penggugat, dan tentang Subrogasi telah diberitahukan oleh Penggugatkepada Tergugat II (bukti P9.a), dan ternyata terhadap hutang Tergugat IIHalaman 20dari 28 Putusan Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.Tngtersebut, yang telah disubrogasikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugattersebut, ternyata kemudian Tergugat II telah
Tergugat yang dialinkan kepada Penggugat, yangkemudian selanjutnya telah dibuat berupa Akta subrogasi dihadapan Notaris, danatas pembuatan Akta menimbulkan biaya, maka sudah selayaknya apabila biayayang timbul atas hal tersebut menjadi beban Penggugat atau Turut Tergugat dantidak sepatutnya biaya pembuatan Akta Subrogasi tersebut dibebankan kepadaTergugat II, disamping oleh karena tentang beban biaya tersebut telah tidak dapatdibuktikan oleh Penggugat bahwa hal tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat
197 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2202 K/Pdt/201713.14.15.Penggugat untuk melaksanakan penandatanganan Akta Subrogasi danBuyback Guarantee atas objek sengketa;Bahwa meskipun sudah ada permintaan dari Turut Tergugat untukmelaksanakan penandatanganan Akta Subrogasi dan Buyback Guaranteeatas objek sengketa, Penggugat secara lisan sudah memberitahukan danmengingatkan kepada Tergugat agar segera melakukan pelunasan atasseluruh kewajiban pembayaran utangnya kepada Turut Tergugat.
Akantetapi itikad baik dari Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapanyang positip dari Tergugat dan Tergugat tidak dapat melakukan pelunasanatas seluruh utangnya kepada Turut Tergugat;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 dibuat dan ditandatanganilah AktaPerjanjian Subrogasi Nomor 7 dihadapan Jati Lelono, S.H.
Bahwa subrogasi yang dilaksanakan secara sepihak adalah cacat hukumdan dilakukan dengan cara illegal, dengan mengesampingkan danmelenyapkan hak kepemilikan rumah Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi;.
Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah menjaminkan rumahkepada Turut Tergugat, sebagai jaminan kredit, akan tetapi dialinkan secaradiamdiam dan sepihak dengan berkonspirasi dengan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi, mengalihkan rumah jaminan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi, dengan menjual tidak berdasarkan harga jual rumah menurutharga pasaran yang berlaku saat subrogasi dibuat;.
Bahwa dengan terbitnya subrogasi tersebut Tergugat mengalami kerugianmareriil kurang lebih Rp2.500.000.000,00 kerugian tersebut timbul karenaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan subrogasi hanyadengan membayar sisa hutang pokok Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi kepada Turut Tergugat, hanya dengan membayar sisa hutangpokok, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengklaim bahwa kavlingBukit Telaga Golf TA. 6 Kav.
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Tergugat:
1.Surya Sadikin
2.Ratna Sari
Turut Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bumi Serpong Damai
305 — 128
Tng.hukum yang jelas untuk menggugat Tergugat dan Tergugat II;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il setelan menandatanganiAkte Persetujuan Kredit dengan Turut Tergugat, Tergugat danTergugat Il tidak pemah melakukan Perjanjian ataumenandatangani Perjanjian apapun mengenai objek yangdisengketakan dengan Penggugat;Bahwa Subrogasi berdasarkan sumbernya dapat dibagimenjadi 2 (dua) macam yaitu Subrogasi yang bersumber dariperijanjian dan Subrogasi yang bersumber dari Undangundang;Bahwa dalam pasal 1401 KUHPerdata
Tng.Penggugat point 8 dan 9 yang menyatakan:bahwa dengan adanya permintaan Turut Tergugat melalui suratnyatersebut kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2016 danseterusnya;bahwa dengan telah dibayarkanya hutang Tergugat olen Penggugatkepada Turut Tergugat maka dibuatlan Akta Subrogasi Nomor07tertanggal 13 Januari 2017 dan seterusnya:Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Penggugat telah membayarkanhutang Tergugat kepada Turut Tergugat sedangkan Akte Subrogasi baradibuat tanggal 13 Januari 2017
, karena berdasarkan pasal 1401KUHPerdata perpindahan itu terjadi karena persetujuan, yangmenyatakan bila kreditur dengan menerima pembayaran dan pihakketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan dalammenggunakan hak haknya, gugatan gugatannya, hak hak istimewadan hipotekhipoteknya terhadap debitur, Subrogasi ini harusdinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktupembayaran, dan didalam Akte subrogasi para pihak yang menjadiSUBJEK Subrogasi terdiri dari: PIHAK DEBITUR, PIHAK
KREDITURDAN PIHAK KETIGA yaitu pihak yang memberikan pinjaman kepadaDebitur untuk membayar utangnya kepada Kreditur sekaligus sebagaipengganti Kreditur lama, dan didalam gugatan Penggugat tidakdisebutkan Akte Subrogasi ini bersumber dari Perjanjian atau bersumberdari Undang Undang, berdasarkan pasal 1401 KUHPerdata menyatakanSubrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaandengan waktu pembayaran sedang Akte Subrogasi Nomor07 tertanggal13 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Yasminie
Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuankreditur;Kemudian antara Turut Tergugat dan Penggugat telah mensubrogir semuahak hak dan wewenang yang dimiliki oleh Turut Tergugat terhadap debitur(in casu tergugat dan Tergugat II) kepada Penggugat, termasuk dalam halini hak hak atas objek perkara berdasarkan Akta Subrogasi Nomor 07tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh Yasmine Achmad Djawas,Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang;3.
Ir SUHARTATI MESSAKH PATTY
Tergugat:
1.PT. CIPUTRA SURYA
2.PT. BANK CENTRAL ASIA
115 — 32
Lakarsatri, Kota Kota Surabaya Kota SurabayaSurabayaDebitur mengajukan Debitur mengajukanDeveloper mengajukan gugatan terkait Perjanjian gugatan terkait Perjanjianeksekusi pengosongan subrogasi. subrogasi.Permasalahan terhadap tanahGugatan bangunan Objek (dalil Penggugat (dalil Penggugatsengketa.
TERLAWAN tidak memiliki Nubungan hukum dengan SuamiPELAWAN, sehingga tidak dapat dikatakan melakukan wanprestasiterhadap TERLAWAN.maka dapat TURUT TERLAWAN tanggapi sebagai berikut :11.1 Bahwa di dalam Subrogasi tidak terdapat jual beli objek jaminan(Objek Sengketa) sebagaimana yang didalilkan olen PELAWAN,melainkan bahwa di dalam perjanjian subrogasi hanya terdapatpengalihan piutang dari kreditur lama (in casu) TURUTTERLAWAN) kepada pihak lain (dalam hal ini TERLAWAN) yangmenggantikan kedudukan
Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Subrogasi tersebut, secarahukum tidak memerlukan persetujuan dari PELAWAN dan bahkantidak pula memerlukan persetujuan dari debitur (SuamiPELAWAN).Selain itu dalam pembuatan subrogasi, piutang tidak hanya dapatdialinkan kepada bank atau lembaga keuangan saja, namun dapatdilakukan kepada pihak pembayar yang melunasi hutang debitur.Hal tersebut telah dicantumkan secara jelas dalam Pasal 15.1.Perjanjian Kredit pasal 15.1 yang ditandatangani oleh Tuan JEKIMESSAKH (Suami
Bahwa terhadap dalil PELAWAN dalam posita angka 8 yang pada intinyamempermasalahkan kedudukan TERLAWAN yang bukan Bank sebagaikreditur baru, dan pembayaran sisa utang Tuan JEKI MESSAKH (SuamiPELAWAN) dari TERLAWAN kepada TURUT TERLAWAN yang tidakdibuktikan dengan kwitansi yang sah dan hanya berdasarkan pendebitanyang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2014, serta menyatakan bahwaada ketidakcocokan nilai utang di dalam subrogasi, sehingga dengandemikian ada ketidakbenaran dalam pelaksanaan subrogasi,
Fotocopy Notaris Jati Leleno, SH Subrogasi BCA dari Citraland, diberi tandabukti P4 ;5.
398 — 121
P.7);Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (SubrogationReceipt) dan Tertanggung kepada PENGGUGAT, maka Hak Subrogasi danTertanggung atas pertanggung jawaban dan PARA TERGUGAT selakuPerusahaan Angkutan di Perairan, sekarang telah beralin menjadipertanggung jawaban dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT; Bahwa oleh karena itulah PENGGUGAT telah memiliki Hak Subrogasi yangsah untuk menagih hak atas kerugian yang dialami oleh Tertanggung yangdiakibatkan oleh perbuatan PAPA TERGUGAT, sebagaimana
( release & Discharge andSubrogation Receipt ) kepada Penaggung; Adalah hak hukum bagi TERTANGGUNG untuk memberikan suratpernyataan pelepasan hak dan pelimpahan hak subrogasi ( release &discharge and subrogation ricept ) kepada Penggugat, atas pernyataanpernyataan pelepasan hak dan pelimpahan hak subrogasi tersebut tidak adapihak pihak yang dapat menghalanginya termasuk Tergugat , karenapernyataan pelepasan hak dan pelimpahan hak subrogasi diatur dalampasal 1400 KUHPerdata tetapi Penerapan pasal
Bahtera Bersama Bahari, sehinggamenurut penilaian hukum Tergugat seharusnya yang memiliki hak untukdapat memberikan hak subrogasi adalah PT. Bahtera Bersama Baharisesuai ketentuan pasal 1400 KUHPerdata oleh karena PT.
Sentana Adidaya Pratama; Bahwa poin 20 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa oleh karenaPenggugat telah memiliki hak subrogasi yang sah untuk menagih hak ataskerugian yang dialami Tertanggung (TERTANGGUNG) yang berakibatperbuatan para Tergugat sebagaimana pasal 284 KUHDagang; Bahwa dalil gugatan Penggugat diatas dengan tegas harus ditolak karenapelimpahan hak subrogasi yang Penggugat terima dan TERTANGGUNGadalah pelimpahan hak subrogasi yang salah alamat dan cacat secarahukum oeh karenanya bertentangan
Sentana Adidaya Pratama tidak dapat serta mertamengalihkan / melimpahkan hak subrogasi kepada Penggugat sehinggaTergugat menilai bahwa hak subrogasi yang diterima dan yang dijalankanoleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum kepada Tergugat adalah hak subrogasi yangbertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 284KUHDagang;
149 — 112
Bahwa pemberitahuan TergugatI kepada Penggugat/Debitur dilakukan setelah subrogasi terjadi/setelah pengalihan hutang terjadikepada Tergugat II, olehnya hal ini batal dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara inimembatalkan subrogasi yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II karena tanpasepengetahuan, tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Debitur.Perbuatan Subrogasi Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan dengan melanggar Pasal 1400,1401, 1402 Kitab Undang Undang Hukum
Olehnya harus batal.e Bahwa Subrogasi antara Tergugat I kepada Tergugat II dilakukan dengan melanggarPasal 1401 KUH Perdata, karena syarat sah Subrogasi adalah :1. Pinjaman harus ditetapkan dengan Akta Otentik.2.
Olehnya Penggugat mensomir Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan AktaOtentik Subrogasi ditunjukkan sesuai nilai hutang yang dibayar dan apakah ada persetujuan dariPenggugat, oleh karena subrogasi merupakan perikatan.e Bahwa berapa besar jumlah pinjaman Penggugat juga tidak dijelaskan kepada Penggugatoleh Tergugat I dan Tergugat IT baik adalam Akta Subrogasi maupun dalam surat pemberitahuankepada Penggugat.
Apabila terdapat lebih dari satu peserta yang memenuhi persyaratan pada butir 1,2, dan 3 diatas dan samasama mengajukan nilai tertinggi, maka mekanisme subrogasi dilakukan dengan carapenawaran naiknaik dan penawaran yang tertinggi yang berhak menang sebagai kreditur baru;2. Bahwa peserta yang telah dinyatakan sah sebagai gesubrogeerd agarmelunasi sisa nilai subrogasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah dinyatakansebagai pemenang subrogasi.
;Pasal 1400 Kitab UndangUndang Hukum Perdata sebagai dasar subrogasi menyebutkan dengantegas Subrogasi atau penggantian hakhak siberpiutang oleh seorang pihakke tiga, yang membayar keada si berpiutang itu, terjadi baik denganpersetujuan maupun demi undangundangBahwa, perlu dijelaskan juga kepada pihakk PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II didalam proses subrogasi juga telah menjelaskan secara umum mengenaiadanya Perjanjian Kredit oleh dan diantara PENGGUGAT denganTERGUGAT I yang pada salah satu klausulnya
308 — 143
AKTA SUBROGASI Nomor 4 A quo,sehingga AKTA SUBROGASINomor 4 A quo telah sah dan mengikatPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il.Bahwa dengan dibuatnya AKTA SUBROGASI Nomor 4 A quo olehTergugat dan Tergugat Il, maka Tergugat telah mengalihkanseluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit No.037/PK/775/2/02/13 dan Pengakuan Hutang A quo kepada TergugatIl, oleh karenanya Tergugat!
Pada butir28 halaman 8 posita gugatan, Penggugat mendalilkan kalauAkta Subrogasi No.4 tanggal 03 Mei 2018 yang dibuat dihadapanTURUT TERGUGAT sudah selayaknya untuk dibatalkan/setidaknyadinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, namun pada petitumbutir 3 halaman 12, tertulis Akta Subrogasi No.4 tanggal 03 Mei2018 yang dibuat dihadapan TERGUGATIIl, sehingga menjadipertanyaan siapakah yang dimaksud dengan TERGUGAT IIl disini2?
Menurut ketentuan Pasal 1400 KUHPerdata, subrogasi adalahpenggantian hakhak oleh seorang pihak ketiga yang membayarkepada kreditur.
Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 8 positanyaadalah dalil yang keliru, ngawur dan tidak benar sehingga harus ditolakdan dikesampingkan.Sifat subrogasi antara lain debitur bersifat pasif, pemberitahuandiperlukan tetapi BUKAN merupakan syarat mutlak bagi berlakunyasubrogasi tersebut.Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membuat akta subrogasi,debitur TIDAK wajib / tidak perlu dilibatkan karena dasar daripadapembuatan akta subrogasi No.4 adalah karena adanya Akta PerjanjianKerjasama No.30
subrogasi antara lain debitur bersifat pasif, pbemberitahuan diperlukantetapi BUKAN merupakan syarat mutlak bagi berlakunya subrogasitersebut.
119 — 24
:"Para Tergugat Konvensi tidak berniat baik menyelesaikan kewajibannya kepada TurutTergugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dapatmelaksanakan tindakan subrogasi ;Adapun alasan hukum Para Tergugat Konvensi menolaknya adalah sebagai berikut :a Tindakan subrogasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan TurutTergugat Konvensi adalah cacat hukum baik secara materil maupun formal hal inidikarenakan :Cacat secara materil ;e Pada posita angka 7 Penggugat konvensi menyebut
No. 12 tanggal 2Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Aloysius Maria Jasin, Notaris diKota Tangerang Selatan ("AKTA SUBROGASI") (Bukti TT 7).
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2Akta Subrogasi (Bukti TT 7) yang menyatakan bahwa :"BANK dengan ini menyatakan telah menerima pembayaran dari DEVELOPER padatanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh (25 Oktober 2010) gunamelunasi Utang Debitur kepada BANK dan untuk itu BANK dengan ini menetapkanDEVELOPER menggantikan kedudukan BANK berdasarkan subrogasi sebagai kredituryang akan menggantikan semua kewajiban dan hakhak, agunaagunan dan hakhaklainnya diantaranya tetapi tidak
Bumi SerpongDamai Tbk tertanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Aloysius M.Jasin, SH, Notaris di Tangerang, selanjutnya diberi tanda P8 ;Foto copy Akta Perjanjian Subrogasi No. 12 tanggal 02 Nopember 2010 antara PT.Bumi Serpong Damai Tbk/Penggugat dengan PT.
cidera janji merupakan implikasi dari tidakdilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian, bahwa hak dan kewajiban timbulkarena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada halaman 6 danhalaman 7 mendalilkan bahwa subrogasi antara Penggugat degan Turut Tergugat cacatsecara materiil dan formal dengan alasan penulisan dalam gugatan Penggugat tentangtanggal Akta Subrogasi yang tidak benar dan Tergugat
141 — 30
(penggantian hakhak si berpiutang), yang seharusnya prakarsa ini datangnya dariTergugat III yang telah mengeluarkan Tanda Terima kosong dari nasabahnya, namunitikad baik dari pada Penggugat telah ditolak oleh Tergugat II.7 Bahwa Undangundang akan membenarkan subrogasi maupun perjumpaan hutangatau kompensasi (vide pasal 1401 ayat 1 BW), yang akan merupakan pembayaran untukmenghapuskan perikatan dan yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari hutangTergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, artinya
akan diperhitungkan hasil penjualandikurangkan subrogasi kelebihannya menjadi bagian pembayaran hutang dari Tergugat Idan Tergugat II.8 Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir dengan ini Penggugat memohonagar Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat III untuk memberitahukanberapa kredit macet dan jaminan/agunan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagainasabahnya.9 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat
mengatur Subrogasi karena Undangundang, yaitu jika seorang Kreditur dalam Hak Tanggungan peringkat keduamelunasi piutang milik Kreditur Preferen (Hak Tanggungan Peringkat Pertama),maka Kreditur Peringkat kedua itu demi Undangundang bergeser menjadiKreditur yang Preferen (Peringkat Pertama) yang baru atas Debitur yang manasemula berhutang pada Kreditur Pertama;Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara aqou yangmendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdata tersebut, maka Subrogasi yangPenggugat
harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakan terhadap tuntutanPenggugat kepada Tergugat III, karena tidak ada perjanjian ataupun akta otentiksebelumnya untuk Subrogasi tersebut, kecuali Penggugat mohon kepada TergugatIll selaku Kreditur lama untuk Subrogasi dengan syarat disetujui oleh Debitur(Tergugat I dan IT), dan kemudian dibuatkan akta otentik untuk itu;3Perjumpaan hutang (Kompensasi) adalah Penghapusan masingmasing utangdengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih
;e Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II memiliki aset yang dijaminkan padaTergugat III sehingga dapat dilakukan Subrogasi?