Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalibagi:1. anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yangberbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik PesertaHalaman 13 dari 29 halaman.

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2 juncto huruf j dan huruf kPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi sebagaiberikut: Huruf i angka 2:Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupunHalaman 18 dari 29 halaman.

lanjut, dan mengenai kesediaanuntuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu untuk 1(satu) lembaga perwakilan tanpa ada pembahasan/pengaturan mengenaikewajiban untuk mengundurkan diri dari partai politik asal, dalam haldicalonkan oleh partai politik lain.

hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan hanya di 1 (satu)daerah pemilinan, dan apabila seorang anggota partai politik tersebutmenjadi anggota partai politik lain maka dapat diberhentikan darikeanggotaannya dari partai politik sesuai dengan tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART partaipolitik bersangkutan dan apabila anggota partai politik yang diberhentikanadalah anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentiannya selakuanggota partai politik di

Makna hukum Pasal 16 ayat (1) huruf c UndangUndang Partai Politikbahwa seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannyadari partai politik asal apabila menjadi anggota partai politik lain,ketentuan pasal a quo mengandung makna hukum bahwa seseorangmenjadi anggota partai politik hanya di 1 (satu) partai politik dan apabilakemudian menjadi anggota partai politik lainnya maka yangbersangkutan harus diberhentikan keanggotaannya dari partai politikasal untuk kepastian hukum;c.

Dummy suratsuara akan dikoreksi oleh masingmasing Partai Politik PesertaPemilihan Umum.Dalam perkara a quo, Penggugat terdaftar sebagai CalonAnggota Legislatif dari Partai Hanura. Koreksi dummy surat suarajuga dilakukan oleh Partai Hanura atas seluruh nama Calon AnggotaLegislatifnya. Seharusnya, Partai Hanura melakukan koreksi terhadapnama M. Aly Shobat, mengingat koreksi dummy surat suara tidakdilakukan 1 (satu) kali, melainkan 2 (dua) kali.

Kelalaian justru ada pada Partai Hanura yang tidakmengoreksi nama M.

KPU memersilakan partai untukmembawa dummy surat suara untuk dikoreksi secaraseksama di kantor masingmasing partai. Dalam koreksiterhadap dummy surat suara yang pertama, Partai Hanuramemberikan persetujuan berupa paraf pada kolom PartaiHanura. Sedangkan terdapat koreksi dari partai lain, yaituPartai Golkar yang mencoret salah satu nama calon karenatidak lolos.Dummy surat suara yang sudah diperbaiki dicetakuntuk dilakukan koreksi dan otentivikasi.

Politik dikoordinasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehinggasegala bentuk koordinasi dilakukan Tergugat dengan Partai Politik PesertaPemilu, bukan secara langsung Tergugat dengan seluruh Calon Legislatif,termasuk Tergugat dengan Penggugat dan bahwa dengan terdaftar sebagaiCalon Legislatif dari suatu Partai Politik, maka untuk memperjelas gariskoordinasi, segala informasi akan disampaikan kepada Partai Politik yangkemudian ditindaklanjuti oleh Partai Politik kepada Calon Legislatifnya.

Sedangkan atasdummy surat suara yang diberikan Tergugat kepada Partai Hanura untukdikoreksi pada pengoreksian pertama, Partai Hanura memberikan paraf sebagaitanda bahwa Partai Hanura telah menyetujui namanama yang tercantumsebagai Calon Legislatif dari Partai Hanura, sehingga atas persetujuan yangdiberikan oleh Partai Hanura tersebut Tergugat menilai bahwa namanama yangtercantum sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura sudah valid dandijadikan sebagai dasar pencetakan surat suara sebagaimana

yang benar berdasarkan hasil temuanTim Investigasi terkait dengan pelanggaranpelanggaran serius yangdilakukan oleh penggugat yang menurut Partai Amanat Nasional KotaTernate sangat menciderai nama baik dan wibawa Partai.

2011 tersebut dibentuk dengantujuan agar bila terjadi perselisihan dalam internal partai, maka perselisihan tersebut harusterlebih dahulu diselesaikan melalui internal partai yang bersangkutan melalui mahkamah partaipolitik atau sebutan lain, penyelesaian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penguatansistem dan kelembagaan partai serta kemandirian partai dalam rangka penataan danpenyempurmmaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menyelesaikanperselisihan internal partai;Menimbang

Partai Politik tersebut, menunjukkan bahwa terdapat dua alternatifpenyelesaian perselisihan bila terjadi perselisihan dalam internal partai politik yaitu melaluimekanisme penyelesaian oleh internal partai politik melalui mahkamah Partai Politik atausebutan lain, dan kemudian bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui internalpartai politik, maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui pengadilan negeri;Menimbang, bahwa makna lain yang terkandung dari ketentuan pasal

33 ayat (1)Undangundang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik tersebut adalah bahwa penyelesaian melalui pengadilan negerimerupakan upaya terakhir setelah langkah penyelesaian melalui internal Partai Politik telahditempuh;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) jo Pasal 33 ayat(1) bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan oleh internal partai melaluimahkamah partai atau sebutan lain dan jika perselisihan

partai politik melalui mahkamah partai atau sebutan lainmerupakan syarat formal yang harus dilalui oleh pihak yang berselisih sebelum mengajukanperselisihan tersebut ke pengadilan negeri;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telahmengajukan perselisihan inernal partai tersebut langsung ke Pengadilan Negeri tanpa melaluimekanisme penyelesaian melalui internal partai (melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi

anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa pengunduran dirisebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil ; selanjutnya Pasal 9 ayat 3 PP.No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNSmenjadi anggota Partai Politik menegaskan Pegawai Negeri Sipil yangyang mengundaurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya tetapi tetapmenjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulanyang

No. 37 tahun 2004 tentanglarangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, junto pasal250 huruf c PP.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo.

mengundurkan dirisetelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:a.

sesuai denganPasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang LaranganPegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo.

Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar kertas suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014, terdapat 15 (lima belas) nama dan lambang partai peserta Pemilu dan Partai PDI Perjuangan tertulis nama calon nomor urut 4 bernama Ir. Kristian Manurung ;- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Nomor TF 2040114 ;Dikembalikan kepada yang saksi Nuraidah ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

peserta Pemilu dan padasalah satu yaitu pada Nomor 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganserta pada kotak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4terdapat nama Ir.

peserta Pemilu dan Partai PDIPerjuangan tertulis nama calon nomor urut 4 bernama Ir.

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, d.

peserta Pemiludan Partai PDI Perjuangan tertulis nama calon nomor urut 4 bernama Ir.

yang diatur dalam AD danART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehpimpinan Partai Politik kepada Kementrian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan palinglambat 60 (enam puluh) hari.(5

lain yang dibentukoleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehpimpinan Partai Politik kepada Kementrian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat secara internal dalam halperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.Bahwa terhadap terjadinya

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Menimbang, bahwa dalam hal usulan dari partai politik sesuai denganketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTentang Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikaitkan denganpenyelesaian perselisinan internal partai politik oleh Mahkamah Partai dalamketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011

TentangPerubahan Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme usulan pemberhentianpimpinan DPRD yang dari partai politik yang diberhentikan harusdiselesaikan terlebin dahulu oleh internal partai politik sebagaimana diaturdalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA danpenyelesaiannya dilakukan dalam Mahkamah Partai, serta telah dibentukBadan Kehormatan oleh DPRD Kota Bukittingi untuk menguji apakahHalaman 57 dari 64 Halaman, Putusan

(PDIP);Bahwa sejak selama menjadi anggota, kader, dan menjadi pengurus PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat dengan setiamemperjuangkan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,dan tidak pernah mendapat teguran dan/atau pemecatan DEWANPIMPINAN PUSAT,DPD atau DPC karena melanggar konstitusi dan/ataukode etik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Bahwa atas kesetiaan sebagai anggota dan kader Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang ikut serta memperbesar nama Partai DemokrasiIndonesia

NagekeoProvinsi Nusa Tenggara Timur, untuk Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4.

pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian SengketaPerselisinan Hasil Pemilu 2014 Internal Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan.

BukanKewenangan Partai Politik PDIP/Tergugat.)

Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PemecatanYAKOBUS SUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, tanggal 28 Desember 2016 Cacat Hukum dan Tidak BerkekuatanHukum;3.

MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E.dari suara partai dan caleg, atas permintaan dari saksi AGUSTIANAlias IAN lalu terdakwa mengatakan Dengan pimpinan partaibagaimana ? dan dijawab oleh saksi AGUSTIAN Alias IAN Sayasudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (SaksiHENDRIK TANGKE ALLO), kalaupun partai tahu, jatuhnya ini akanurusan internal partai, mendengar perkataan tersebut lalu terdakwamenjawab Kalau emang di internal partai PDIP kondusif, sayasiap membantu.

Cilangkap, yang saksilakukan hanya mendengar diluar ruangan;Bahwa jumlah perolehan suara partai dan caleg dari partai pada formulirmodel C. 1 dan formulir D.1 adalah sebagai berikut. :Suara Partai : 727No. Urut.1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE : 279No. Urut.2 MATHEUS BENNY LATUL : 51No. Urut.3 Hj. SIT SUTINAH : 142No. Urut.4 AIDIL FITRI : 47No. Urut.5 HENDRA KURNIAWAN >: =84No.Urut.6 BINAYANTI : 36No. Urut.7 DRS.

Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;e Bahwa pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada terdakwapermisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara calegnomor satu yaitu Maxmilian Arly Supit, SE. dari suara partai dan calegPDIP dan terdakwa mengatakan dengan pimpinan partaibagaimana dan dijawab oleh saksi saya sudah ketemu disuruh olehKetua DPC Pak Hendrik, kalau pun partai tau, jatuhnya ini akan urusaninternal partai, mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakankalau emang diinternal partai

Pemilu dan hasil daripenghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIPe formulir model D.1 dari TPS Kel.

HENRA M.AMIN SIRI MelawanM E L A W A NPARTAI GOLONGAN KARYA cq.Dewan Pimpinan Pusat cq.Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan cq.Dewan Pimpinan Daerah Kota Parepare

Bahwa Penggugat adalah kader Partai Golongan Karya (PartaiGolkar) yang sejak tahun 1995 telah terdaftar sebagai AnggotaPartai Golkar di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki KotaParepare.2. Bahwa selama menjadi Anggota Partai Golkar, Penggugatmemegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaserta Peraturan Organisasi Partai Golkar dan aktif berpartisipasidalam kegiatan kegiatannya.3.

Bahwa Partai Golongan Karya, masih menganggap Penggugatsebagai kader, sehingga tercoretnya nama Penggugat dalamdaftar Calon Legislatif usulan DPD Partai Golongan Karya KotaParepare Daerah Pemilihan Ill Kec.

Pasal 15 Anggaran Dasar Partai Golongan Karya mewajibkansemua kader/Pengurus Partai untuk aktif melaksanakan semuakebijakan Partai jo Keputusan DPP Partai Golongan KaryaNomor : B501/GOLKAR/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 perihalPengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kota Parepare..

tidak diberikan kesempatan untukpindah ke partai lain.Bahwa benar partai Golkar mengusung pasangan TaufanPawe No.urut 5.Bahwa benar selama Penggugat menjadi kader GolkarPenggugat telah mengeluarkan banyak biaya..

undang No.2 Tahun 2008Tentang Partai Politik, Peraturan Organisasi Partai Golongan KaryaNomor : PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 Tentang Disiplin Dan SanksiOrganisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota PartaiGolongan Karya dan Peraturan Organisasi Partai Golongan KaryaNomor PO09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Internal Partai Golongan Karya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa gugatan Pengggugat tidak memenuhi syaratyang diatur

dan melanggar aturan internal partai (Vide bab III Tahun 2011Pasal 3 Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 11tahun 2011), Penggugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatan yangmelanggar peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memegangteguh syarat, hak dan kewajiban Anggota Partai Amanat Nasional (PAN)(Vide Pasal 2 ayat 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PartaiAmanat Nasional);Bahwa berdasarkan point 8 tersebut di atas, apa yang disebut Akta NotarisNomor 33 yang

Amanat Nasional adalahmerupakan perselisihan internal partai politik yang tata carapenyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana berdasarkanpada Pasal 32 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa:Ayat (1):Penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana dimaksud dalam

Nomor 107 K/Pdt/2014Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa gugatan saudara Penggugat terhadap Tergugat selaku KetuaUmum DPP Partai Amanat Nasional, serta terhadap Tergugat Ill selakuKetua DPD Parta Amanat Nasional Kabupaten Garut baik terkait denganpemberhentian Penggugat sebagai anggota partai maupun terkait denganperjanjian tentang Pergantian Antar

Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkanPenyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat (1) secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa :Hal 5 dari 12 hal.

maka harus diselesaikan terlebin dahulu secaramusyawarah dan mufakat di dalam Internal partai, dengan melaluimekanisme partai apabila para pihak berkeberatan/tidak puas atas putusantersebut maka bisa diajukan ke Pengadilan;Bahwa keberatan atas pemecatan Pemohon Kasasi dari keanggotaanPartai Amanat Nasional merupakan perselisihnan partai politik yang belumpernah diselesaikan secara internal partai politik;Bahwa dengan demikian perkara a quo premature diajukan ke Pengadilankarena perselisihnan atau

Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah di pecat dan dicabutkeanggotaannya dari Partai Demokrat, hal ini sesuai Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor278/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Provinsi SulawesiSelatan Periode 20172022, Tanggal 6 Oktober 2017, dimana dalamLampiran SK DPP Partai Demokrat tersebut tercantum nama Penggugat /nCasu A.

NABA /n Casu Penggugat, sesuai surat DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Tanggal 7 Maret 2016Nomor : 03/EXT/DPC PD/Kab. Gowa/III/2016 telah dicabut/ditarik kembalioleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa sesuaisurat tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 007 / B / DPCPD / GW / XIl /2017, Perihal : Penarikan Surat DPC Partai Demokrat Kab. Gowa ;3.

Gowa dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada PimpinanKPU Kabupaten Gowa /In Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa,dimana isi surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan PutusanPengadilan Negeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PartaiDemokrat dan Sekjen Partai Demokrat ;Menimbang, bahwa dari bukti P3 yaitu Surat Nomor : 007/B/DPCPD/GW/XII/2017, perihal : penarikan Surat DPC Partai Demokrat KabupatenGowa, tanggal 22 Desember 2017 diperoleh data jika surat tersebut ditujukanpada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa (Tergugat) yang pada pokoknya untukmencabut/menarik kembali surat gidewan pimpinan cabang partai demokratKabupaten Gowa yang ditujukan kepada pimpinan DPRD kabupaten Gowa No :O3

SH. ; Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemecatan Penggugatdari Partai Demokrat pada tahun 2017 ; Bahwa pada saat Saksi menjabat Ketua Dewan Kehormatan tidakpernah melakukan proses pemecatan terhadap Tergugat; Bahwa sepengetahuan Saksi proses penjaringan Calon Legislatifyang di lakukan Partai Demokrat menggunakan system online yangterkait langsung dengan Website Dewan Pimpinan Pusat jadi kalau adaAnggota Partai yang dipecat maka nama yang bersangkutan pastiterblok;Menimbang, bahwa Tergugat

Bahwa pasangan H.LA UKU,SH dan DANI,BSC dalam pencalonan kepaladaerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggaratahun 2011 sebagai terdaftar pada KPU kabupaten buton didukung oleh 17(tujlun belas) partai politik, namun 4 (empat) partai yang tidak ditindak lanjutiyaitu ; partai bintang reformasi (PBR) , Partai Republika, Partai Karya PerduliBangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sehingga yangmendukung pasangan bakal calon tersebut hanya 13 ( tiga belas ) partai

Bahwa prosentase perolehan suara dari masingmasing partai politik padapemilinan umum tahun 2009 sebagai berikut ; a. Partai DEMOKRAT NO. SK DPC : 268/DPP/DP.PD/SUTRA/V/2008SUARA SAH 3,04%)j 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nee renee nee eneb. Partai GERINDRA No. SK : 010054/kpts/dppgerindra/201 1SUARA SAH 2,16% j 2222 nnn no nnn nn nnn nn nnn nnn nce nnn ncn ene cnn nec. Partai PPIB NO.

PARTAI PPDI NO. SK 1511/SK/DPP/PPDVXV08SUARA, GINO, 70 ees er eens rene sees ere memeeneneeerSk. PARTAI ...4k. PARTAl PPNUI NO. SK: KEP27.07.02/DPP.PPNUI/2010S UARIA SIH 0, 2A panama een eee een eee enen. PARTAI PIS NO. SK : 881/SK/DPPPIS/052008SUARA SAH 0,76% junnnnnvnnnnn anne nance cence een eece cee ec cencem. PARTAI PMB NO. SK :86/P.1/1428 SUARA SAH 1,48% j=====3.

LA UKU, SH dan DANI, BSC melengkapipersyaratan di maksud, KPU Kabupaten Buton mengeluarkan suratpenyampaian penelitian awal NO. 102/KPUKAB/PKD/VV2011 tertanggal 27juni 2011, yang mana pada surat tersebut dinyatakan ada 12 ( dua belas ) pertaipolitik yang mengusung pencalonan HA, LA UKU, SH Dan DANI, BSC tersebutdualisme kepengurusan atau dukungan yakni;Partai GERINDRA ;PSI;PKPB;PPDI;Partai Buruh ;Partai Pelopor ;PPB ;PPI;PPRN ;@samoao>j. Partai...5j. Partai Republik Nusantara ;k.

Partai...7c. Partai Peduli Rakyat NasionalBahwa untuk partai tersebut pasangan calon H. La uku, SH dan dani, bsctidak menindaklanjuti ; 20220 von one non noe ee nee nened. Partai Bintang Revormasipartai dimaksud juga tidak ditindaklanjuti ;e. Partai Karya Peduli Bangsapartal tersebut tidak CitindalklanUtl j=s0=

caleg No urut 1 dan partai No urut 14 PartaiDemokrat sebanyak 2 surat suara;Partai No urut2 Gerindradan partai No urut5 Partai Nasdem sebanyak1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 10 PPPsebanyak 2 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai Nomer urut 3.

PDIPerjuangan sebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan parta no urut 2 Gerindra,sebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai no urut 4 Golkarsebanyak 5 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No. urut 8 PKS,sebanyak 11 surat suara;Partai No urut 2 Gerindra dan partai Nomer urut 8 PKS sebanyak 1surat suara;Partai No urut 2 Gerindra dan partai no urut 14 Partai demokratsebanyak 1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut

1, dan partai No urut 19 Partai PBBsebanyak 1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan Partai No urut 11 PSIsebanyak 2 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1dan partai No urut 5 Nasdemsebanyak 5 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 12 PANsebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 13 Hanurasebanyak 6 surat suara;15.

Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai politik, tandagambar Partai Politik, atau nama Partai Politik dinyatakan sah untukPartai Politik;b.

Gerindra berkurang 3 (tiga) suara,Partai PDI Perjuangan berkurang 3 (tiga) suara, Partai Golkar berkurang 5(lima) Suara, Partai Nasdem berkurang 5 (lima) suara, Partai PKS berkurang11 (sebelas) suara, Partai PPP berkurang 2 (dua) suara, Partai SolidaritasIndonesia berkurang 2 (dua) suara, Partai Amanat Nasional berkurang 3(tiga) suara, Partai Hanura berkurang 6 (enam) suara, Partai Demokratberkurang 2 (dua) suara dan Partai Bulan Bintang berkurang 1 (satu) suara;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

Aceh yang tertembak dan yangdituding pelakunya adalah dari Partai Nasional Aceh.Kemudian pada hari tersebut sekira pukul 21.00 Wibsaksi AMRI Alias ATOK Bin IBNI mendapat kabarakan ada pembalasan dari masa Partai Acehterhadap anggota Partai Nasional Aceh.

Syahbuddin Bin Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi dihadirkan karena masalah peristiwa pengrusakan terhadapRumah Amri Alias Atok dan yang melakukan massa anggota partai Acehyang terjadi malam hari pada tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam : 01.15Wib di Jl.

Polan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena peristiwa pengrusakaterhadap Rumah Amri Alias Atok;Bahwa yang melakukan massa anggota partai Aceh yang terjadi malamhari pada tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam : 01.15 Wib di JI. Kenari Lr.

Kenari Lr.Ill Desa BandaMasen, Kecamatan Sakti Kota Lhokseumawe, telah melakukan pengrusakanterhadap rumah milik saksi Amri Alias Atok Bin lbni, pengrusakan itu dilakukandengan cara sebagai berikut:e Bahwa benar massa anggota Partai Aceh pada tanggal 22 Maret2014 sekitar jam : 01.15 Wib di JI.

ONTO ;

Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersama HersonTina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihnan Umum KabupatenBoalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehat tersebutdinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikandokumen.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:OOOOOPartai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Gerindra;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalammenyelenggarakan

o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);oO Partai Golkar (Golongan Karya);oO Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);oO Partai Keadilan Sejahtera (PKS);oO Partai Perindo (Persatuan Indonesia);o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);o Partai Amanat Nasional (PAN);oO Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);o Partai Demokrat;o Partai Bulan Bintang (PBB); Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilinan Umum (KPU) KabupatenBoalemo menerima jenis dokumen berupa:o Model B DPRD Kabupaten;Oo Model B1 DPRD Kabupaten

Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasibakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon tetap(DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing NatalNomor: 82/BA/VII/2015 tentang Keputusan Tidak Menerima DokumenPendaftaran Pasangan Calon dari Partai Hati Nurani Rakyat danMengembalikan Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupatiyang dibawa oleh Partai Hati Nurani Rakyat tertanggal 28 Juli 2015 yang telahdiberi materai cukup dan dinazegelen ditandai dengan Bukti P2;.

Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani RakyatNomor: SKEP/038/DPPHANURA/VII/2015 tentang Reposisi PersonaliaPimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat KabupatenMandailing Natal Masa Bakti Tahun 20112015 yang telah diberi materaicukup dan dinazegelen ditandai dengan Bukti P5; .

Saksi Aryanto Harahap;e Bahwa benar Saksi adalah Wakil ketua DPD Partai Hanura SumateraUtara dan tahu KPU Mandailing Natal menolak pendaftaran pasangancalon yang diusung oleh Partai Hanura langsung pada saat pendaftaran; e Bahwa benar yang diusung oleh partai Hanura bersama PKPI adalahPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penggugat A.n.

Bakhri Effendi, SH;e Bahwa benar saksi adalah salah satu fungsionaris partai PKPI dan diDPRD Kabupaten Mandailing Natal terdapat dua (2) kursi anggota;e Bahwa benar sebagai partai pengusung dan atas petunjuk DPP PKPI,Saksi pada saat pendaftaran pasangan calon (Penggugat)yang dicalonkanpada tanggal 28 Juli 2015 hadir di Kantor Tergugat;e Bahwa benar pasangan calon dipanggil masuk ruang pleno KPUKabupaten Mandina dan berkas dari partai PKPI diterima secara formalnamun berkas tersebut secara substansi

yaituPartai Hanura dan PKPI, lewat pengurus tingkat kabupaten sampai denganDPP masingmasing partai pengusung; Bahwa benar pendaftaran Para Penggugat dilakukan di Kantor Tergugatpada tanggal 28 Juli 2015 (dalil gugatan nomor 8/jawaban nomor 27); Bahwa benar pendaftaran Para Penggugat ke Komisi Pemilhan Umum (KPU)setempat, ternyata oleh Tergugat ditolak dengan alasan Partai Hanura sebagaisalah satu partai pengusung telah terlebih dulu memberikan dukungan kepadapeserta Calon Bupati dan Wakil Bupati

Partai Demokrasi Kebangsaaan (PDk);g. Partai Karya Perjuangan(PAKAR PANGAN);h. Partai Buruh;Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);j.. Partai Barisan Nasional (Barnas);k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);. Partai Matahari Bangsa (PMB);m. PKDI;4.

Nursaadah, MMtidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai.Menyatakan sah dan memenuhi syarat 9 Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB),Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN), Partai Bintang Reformasi(PBR), PKDI, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera(PIS), Partai Republikan Nusantara ( RepublikaN ), Partai Damai Sejahtera(PDS), sebagai partai pengusung Para Penggugat dalam pencalonansebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang

Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) 6294. Partai Bintang Reformasi (PBR) 6205. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 6786. Partai Barisan Nasional(BARNAS) 9277. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 1.403 Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013 8. Partai Matahari Bangsa (PMB) 1.2349. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1.11310. Partai Republik Nusantara 1.80511. Partai Kebangkitan Bangsa 1.42612. Partai Buruh 43213. Partai Damai Sejahtera 1.11614.

Partai Barisan Nasional (BARNAS) 9276. Partai Indonesia Baru 1.4037. Partai Republik Nusantara 1.8058. Partai Kedaulatan 1289. Partai Nahdatul Umat Indonesia 7410. Partai Demokrasi Pembaruan 30911. Partai Pemuda Indonesia 11112 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia 2.054JUMLAH SUARA 10.007 (15,06%) Halaman 31 dari 49 halaman.

PARTAI PENGUSUNG PEROLEHAN SUARA1.4261. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)9712. Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB)4293. PDK4324. PARTAI BURUH309 5.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 16tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD TentangTata Tertib DPRD Pasal : 102 Ayat 2 huruf H dalam hal Anggota PartaiPolitik diberhentikan dari Partai Politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui Pengadilan,ymaka sesuai UndangundangRl Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,Pemberhentian Anggota Partai Politik sah, Setelah adanya putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksudUndangundang

No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan ProsesHalaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016Pemberhentian Antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannyasah.Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2011 tentang :perubahan atas peraturan KPU No.22 Tahun 2010 tentang pedomanteknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota DPRDProvinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umumpada : Pertimbangannya pada huruf (B) bahwa anggota Partai Politik yangdiberhentikan

oleh pimpinan Partai Politik yang berwenang dapatmengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, PengadilanNegeri, dan melakukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah Agungsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 02 tahun 2011tentang perubahan UndangUndang No. 02 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik.Pertimbangannya pada huruf (C) bahwa anggota Partai Politik yangdiberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepadamahkamah Partai Politik atau megajukan gugatan melalui PengadilanNegeri

atau mengajukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah agungsebagaimana dimaksud pada huruf B, berpengaruh pada prosespenggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRDKabupaten/Kota.Pasal 24 ayat (6) calon pengganti antar waktu anggota DPRDKabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politiksebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, dibuktikan dengan suratkeputusan pemberhentian dari partai politik sesuai dengan AD dan ARTpartai politik yang bersangkutan dan/atau salinan

putusan MahkamahPartai Politik, Putusan Pengadilan Negeri atau putusan MahkamahAgung.vY Pasal 24A , ayat:1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yangdiberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksuddalam pasal 23 huruf e dan Pasal 24 ayat 6 dapat mengajukanHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016keberatan melalui Mahkamah Partai Politik, dibuktikan dengankeputusan Pimpinan Partai Politik.2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yangmengajukan

No. 1333 K/Pid/2016selaku Ketua DPD Partai PAN Kota Pontianak tidak melaksanakanmekanisme pengelolaan anggaran Keuangan partai dengan benar; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yaitu tidak menyetorkan uang kontribusi keBendahara Partai mengakibatkan saksi Sy.

partai, sehinggaHal. 17 dari 22 hal.

No. 1333 K/Pid/2016mekanisme penyelesaiannya berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik melalui mahkamah partai atau sebutan lain untuk itu;.

Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnyamempertimbangkan kembali dengan pertimbangan sendiri secara utuh danmenyeluruh sehubungan dengan Keuangan Partai serta sumbernya sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam perturan perundangundangan, dimanasalah satu sumber keuangan partai adalah dari Pengahasilan/Gaji dantunjangan setiap kader Partai Politik yang berhasil menduduki kursi legislatifdalam hal ini DPRD Kota Pontianak (Legislatif) yang merupakan iuran wajibanggota partai;Hal

PAN maka yangmenjadi hak milik pribadi Anggota Legislatif adalah sisa dari uang sebesarRp1.750.000,00 per bulan yang merupakan hak milik Partai;2) Uang milik Partai yang di peroleh dari proses pemotongan gaji setiappribadi anggota partai di legislatifBahwa yang dimaksud dengan uang partai adalah segala sesuatukeuangan yang diperoleh secara sah oleh partai sesuai dengan ketentuandan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AD/ART PartaiPolitik;Salah satu sumber keuangan Partai Politik adalah

Sebagai anggota Partai Amanat Nasional (BuktiP4), Pemohon dirugikan oleh kentuan syarat tidak menjadi anggota partaipolitik untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman didaerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i dalam PeraturanPemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan TataKerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Pasal 19 huruf j UU No 37 Tahun2008 yang hanya mensyaratkan tidak menjadi pengurus partai politik;Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, setiap orang berhak ataspemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi NegaraRepublik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;Bahwa anggota partai politik yang berpengalaman dalam bidangpemerintahan mestinya menjadi salah satu aset untuk direkrut menjadi KepalaPerwakilan Ombudsman.

Banyak anggota Partai politik yang mampu berfikirdan bertindak independen, cakap, profesional, jujur, mempunyai integritasmoral yang tinggi dan mempunyai reputasi yang baik;Bahwa untuk tidak terjadi konflik kepentingan, dan menjaga sikapindependensi, menjadi anggota partai politik mestinya cukup diatur dalamlarangan rangkap jabatan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 16 UU No 37tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia.

politik, sementara itudalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008, untuk menjadiKetua, Wakil Ketua, yang salah satu persyaratannya adalah bukanpengurus partai politik;Halaman 15 dari 18 halaman.

politik.Pada Pasal 19 huruf (j) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 disebut tidak menjadipengurus partai politik.