Ditemukan 11435 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 31-05-2012 — Upload : 19-09-2012
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.BJN
Tanggal 31 Mei 2012 — H.ANAS SUHARYONO VS DPP PKB
3611
  • Bahwa permasalahan perkara ini diajukan karena penggugatingin menyelesaikan permasalah Partai Politik yakni PartaiPolitik; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan PimpinanCabang (DPC) sesuai dengan ketentuan UndangUndang PartaiPolitik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai;2.
    Bahwa PKB adalah partai politik yang berbadan hukum, dimanapenggugat adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)yang terdaftar sejaktahun 2008, sebagaimana tercatat dengan Nomor keanggotaan0011/DPC/VIII/2008;4.
    lain yang dibentuk oleh partai politik dimana jangkawaktu penyelesaian paling lambat 60 hari, kemudian padakenyataannnya di dalam tubuh PKB belum terbentuk adanyasuatu mahkamah partai politik atau sebuatan lain yangdibentuk oleh partai sebagaimana dimaksud pasal 32 UUNomor 2 tahun 2011 tersebut,sedangkan......sedangkan disisi lain telah terjadi pelanggaran hakhak politikdan hakhak hukum serta ketidak adilan yang menimpaHal. 5 dari 18pengggugat akibat perbuatan tergugat yang mencabutkeanggotaan dari
    , bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politikditentukan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan internalpartai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan partai politikmenurut penjelasan pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik tersebutHal. 13 dari 18adalah meliputi 1) Perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan; 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan..........4) Penyalahgunaan
    DPRD KabupatenBojonegoro, sangat bergantung kepada dipenuhi/tidaknya ketentuanPasal 32 ayat (2) UU Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karenanya selama belum dibentukMahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu sebagaimana yangdimaksudkan UU Partai Politik, ataupun jika seandainya telahdibentuk Mahkamah Partai atau sebutanlain untuk itu, akan tetapi bellum dilakukan penyelesaiansengketanya oleh Mahkamah Partai tersebut, maka gugatan yangdiajukan ke pengadilan adalah prematur;Menimbang, bahwa oleh
Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E VS 1. KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK
8835 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Penggugat) dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP);.
    2 Tahun2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik dalam Pasal 16 menyatakan bahwa:(1) Anggota Partai Politik diberhentikan kKeanggotaannya dari Partai Politikapabila :a.
    Nomor 495 K/Padt.SusParpol/2017(1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikanperselisihan yang terjadi di dalam internal partai.(2) Mahkamah Partai berkedudukan di Kantor DPP Partai.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalamAnggaran Rumah Tangga..
    Bahwa Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Tahun 2015 2020, menyatakan:(1) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat Pusat.(2) Mahkamah Partai mempunyai 7 (tujuh) orang anggota hakimpartai yang ditetapbkan dengan Keputusan DPP Partai.(3) Susunan Mahkamah Partai terdiri dari :a. Satu orang Ketua Majelis merangkap anggota yaitu KetuaBidang Hukum, HAM dan Perundangundangan;b. Satu orang Wakil Ketua majelis merangkap anggota yaituKetua Bidang Organisasi;c.
    partai dengan 7 (tujuh)orang hakim partai atau sekurangkurangnya dengan 5(lima) orang hakim partai yang dipimpin oleh Ketua atauWakil Ketua Mahkamah Partai.(7) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partaiberhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang plenodipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih dari dan olehanggota Mahkamah Partai;(8) Sebelum sidang pleno Mahkamah Partai dapatmembentuk panel hakim partai yang anggotanya terdiriatas sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim partaiHalaman 21 dari
Putus : 28-11-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/TUN/2012
Tanggal 28 Nopember 2012 — ASMIN LAURA HAFID, SE, DKK vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN, DKK
3417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat adalah calon pasangan peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 yangdidukung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), PartaiAmanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat;2.
    Asmah Gani yang didukung Partai Golkar, PartaiGerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Patriot Pancasila, yangkemudian berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 24/Kpts/KPUKab021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang PenetapanNomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan dengannomor urut 2; Ir. H. Paridil Murad, SE.,MT. dengan Ir.
    Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu(KBR) Kabupaten Nunukan, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tidakmemberikan dukungannya atau dengan kata tidak menggunakan haknya untukmendukung pasangan calon untuk diajukan sebagai peserta Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011;Bahwa ternyata pada masa perbaikan berkas dan penambahan dukungan PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukandimasukkan sebagai pendukung pasangan Drs.
    Karena Partai pengusung dalam PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun2011 tidak memperoleh kursi sekurangkurangnya 15% dari jumlah kursiDPRD Kabupaten Nunukan dan tidak memenuhi syarat 15% suara sah yangdiperoleh partai politik pendukung dalam Pemilihan Umum Tahun Legislatif2009.
    Bahwa selain halhal yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas,Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang telah ditetapkan sebagai salahsatu partai pengusung pasangan calon atas nama pasangan Drs. HM. ThomasAlfa Edison, MM. dan Ruman Tumbo, SH., sebelumnya pada saat tahapanPendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenNunukan tahun 2011 tidak mengajukan atau memberi dukungan kepadapasangan ini. Partai HANURA memberikan dukungan kepada pasangan Drs.HM.
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 29-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 96/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 24 Februari 2014 — Penggugat:</br>H. A. MAPPAUDA,S.SOS</br>Tergugat:</br>Gubernur Sulawesi Barat
12342
  • Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia dan Mantan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari Partai asal yaituPartai Merdeka yang kemudian pindah Partai ke Partai Gerindra, bahwaPenggugat terpaksa melakukan pengunduran diri dari partai asal disebabkankarena partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KomisiPemilinan Umum untuk periode Pemilu mendatang selain itu Penggugat jugamasih ingin menjadi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah/AnggotaLegislatif
    melakukan pindah partai apabila partai asalnya tidak lagimenjadi partai peserta pemilu mendatang maka dengan demikian SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 668 Tahun 2013 Tanggal 18Oktober 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama H.
    Surat Pengurus DPD Partai Merdeka Kabupaten Polewali Mandar Nomor :09/B/DPDPM/PLM/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 Hal : Persetujuan UsulanPemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar ;3. Surat DPP Partai Merdeka Nomor : B/35/DPNPM/VIII/2013 tanggal 23Agustus 2013 Hal : Persetujuan Pengunduran Diri Sebagai AnggotaPengurus Partai Merdeka, dan Anggota DPRD Kabupaten PolewaliMandar Serta Instruksi PAW; 4.
    Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegastegas dalil gugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat terpaksa mengundurkandiri dari Partai asal, disebabkan karena Partai asal yakni Partai Merdeka tidaklolos verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilinan Umum; Dengan alasan bantahan Tergugat sebagai berikut: Bahwa surat pengunduran diri Penggugat dari anggota DPRD KabupatenPolewali Mandar bertanggal 21 Mei 2013 adalah dilakukan oleh PenggugatHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 96/G/2013/PTUN.Mksberdasarkan
    tentangpengunduran diri Panggugat, yang selanjutnya disusul dengan suratPengurus Partai Merdeka DPD Kabupaten Polewali Mandar Nomor09/B/DPDPM/PLM/V1I/2013 tanggal 11 Juni 2013 Hal : Persetujuan UsulanPemberhentian Anggota DPRD Polewali Mandar dari Partai Merdeka yangditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan seterusnyadimana semua proses diketahui oleh Penggugat, namun Penggugat samasekali tidak pernah menaruh keberatan atasnya; 4.
Register : 30-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 K/TUN/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 — H. ABD. RAHMAN, DKK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TOLI-TOLI;
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KetuaDewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenTolitoli, beralamat di Jalan Veteran, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah;2. ARIFIN L., kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Sekretaris DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tolitoli,beralamat di Jalan Veteran, Kabupaten Tolitoli, Provinsi SulawesiTengah;3. MUH.
    FAISAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Tolitoli, beralamat JalanJenderal Ahmad Yani, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;4. SUKARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris DewanPimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Tolitoli, beralamat diJalan Jenderal Anmad Yani, Kabupaten Tolitoli, Provinsi SulawesiTengah;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Hartawan Supu, SH.;2. Zulfikar, SH.;3. Felics Manurung, SH.
    Putusan Nomor 230 K/TUN/2014menerima surat dari Kejaksaan Tinggi tertanggal 1 September 2012 perihalPelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I. dan selanjutnya pada hari itujuga diberitahukan kepada Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dariPartai HANURA dan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tolitolidan merupakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tolitoli PEMILU2009. Atas nama MOH.
    ., tidak memenuhi persyaratan menjadi bakal calonanggota DPRD Tolitoli dan kerugian lainnya, perolehan penetapan kursiyang seharusnya partai HANURA dan Partai Persatuan Pembangunanmendapatkan 2 (dua) kursi menjadi masingmasing hanya 1 (satu) kursi;Bahwa dengan diloloskan serta ditetapbkannya H. Azis Bestari, S.T.,M.M.
    ,M.M., selaku anggota Partai Politik dari PKPB berhasilmemperoleh suara sejumlah 5.173 dengan menetapkan perolehan 2 (dua)kursi;Bahwa Para Penggugat selaku Partai Politik Peserta PEMILU tahun 2009mengajukan daftar nama bakal calon serta daerah pemilinan calon disertaidengan berkas serta persyaratan masingmasing bakal calon anggotaHalaman 3 dari 9 halaman.
Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN SIGLI Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Sgi
Tanggal 23 Februari 2017 — TGK HASAN BIN UMAR
7417
  • Menyatakan Terdakwa TGK HASAN BIN UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada memfitnah partai politik2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan terdakwa dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap.3.
    Pada saat terdakwa menyampaikankampanye pasangan nomor urut 2 tersebut dinadapan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pidie,terdakwa menyampaikan katakata yang memfitnah kepada Partai Aceh dengan katakata PartaiAceh ka dipublo 35 miliyar dan na kwitansi bak lon (Partai Aceh sudah dijual 35 miliar danada bukti sama saya), dan selanjutnya menyampaikan katakata lagi yang timbak moto AhmadManok awak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad manok adalah orang Partai Aceh).Padahal terdakwa mengetahui melakukan
    Bahwa didalam kampanye tersebut, terdakwa selaku juru kampanye dari pasangan nomorurut 2 telah menyampaikan fitnah terhadap Partai Aceh dengan katakata Partai Aceh kadipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan adabukti sama saya), dan terdakwa juga ada mengatakan dalam kampanye pada saat ituyang timbak moto Ahmad Manok awak Partai PA (yang menembak mobil AhmadManok adalah orang Partai Aceh).
    Didalam kampanye nya terdakwa adamengeluarkan katakata Partai Aceh ka dipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon(partai aceh sudah dijual 35 miliar dan ada bukti sama saya), dan terdakwa juga adamengatakan dalam kampanye pada saat itu yang timbak moto Ahmad Manok awakPartai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalah orang Partai Aceh).
    Bahwa katakata terdakwa yang mengatakan Partai Aceh ka dipublo 35 miliar dan nakwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan ada bukti sama saya) ada di menitke3, detik ke30 dengan durasi 15 detik. Dan katakata yang timbak moto Ahmad Manokawak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalah orang Partai Aceh) adadimenit ke8, detik ke20 dengan durasi 15 detik.
    Aceh dengan katakata PartaiAceh ka dipublo 35 miliar dan na kwitansi bak lon (partai aceh sudah dijual 35 miliar dan adabukti sama saya), dan terdakwa juga ada mengatakan dalam kampanye pada saat itu yangtimbak moto Ahmad Manok awak Partai PA (yang menembak mobil Ahmad Manok adalahorang Partai Aceh).Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwadiperoleh fakata bahwa benar katakata terdakwa yang mengatakan Partai Aceh ka dipublo 35miliar dan na kwitansi bak lon (partai
Putus : 02-05-2014 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN MALILI Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Mll
Tanggal 2 Mei 2014 — Syamrullah Alias Papa Tiara
7726
  • Heriwati Abdullah dan perolehan suara yangdidapatkan Partai Nasdem untuk TPS 1, 3, 4 dan 5 Dapil (WotuBurau) dan ditambahkanke perolehan suara Caleg nomor urut 4 dari Partai Nasdem atas nama Agus Melas,S.H.,M.H.Bahwa untuk TPS 1 M.Basri H alias Pak Benni bin Hada bersama Abd.Rahim aliasAco bin Maskun menghapus dan merobah dengan mengurangi sebanyak 20 suara yangdidapatkan oleh Caleg nomor urut 5 atas nama Ir.Hj.
    Heriwati Abdullah dan perolehan suara yang10didapatkan Partai Nasdem untuk TPS 1, 3, 4 dan 5 Dapil (WotuBurau) dan ditambahkanke perolehan suara Caleg nomor urut 4 dari Partai Nasdem atas nama Agus Melas,S.H.,M.H.Bahwa untuk TPS 1 M.Basri H alias Pak Benni bin Hada bersama Abd.Rahim aliasAco bin Maskun menghapus dan merobah dengan mengurangi sebanyak 20 suara yangdidapatkan oleh Caleg nomor urut 5 atas nama Ir.Hj.
    Heriwati Abdullah dan perolehan suara yang12didapatkan Partai Nasdem untuk TPS 1, 3, 4 dan 5 Dapil (WotuBurau) dan ditambahkanke perolehan suara Caleg nomor urut 4 dari Partai Nasdem atas nama Agus Melas,S.H.,M.H.Bahwa untuk TPS 1 M.Basri H alias Pak Benni bin Hada bersama Abd.Rahim aliasAco bin Maskun menghapus dan merobah dengan mengurangi sebanyak 20 suara yangdidapatkan oleh Caleg nomor urut 5 atas nama Ir.Hj.
Register : 05-10-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 159/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
6041
  • Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenMalang tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 328/Kpts/KPUKab014.329781/2014tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalangPemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat merupakan calon terpilih untukanggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Golongan Karya ;3.
    UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;Pasal 16ayat (1)ayat (3) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila :a. meninggal dunia; a. mengundurkan diri secara tertulis; b. menjadi anggota Partai Politik lain; atau ;c. melanggar AD dan ART ; Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandarikeanggotaanPartaiPolitikdiikutidenganpemberhentiandarikeanggotaandilembagaperwakilanrakyat
    ACHMAD ANDI, SH. dari keanggotaan danjabatan di DPRD Kabupaten Malang periode 20142019 tanggal 31 Juli 2018 dari Partai Golongan Karya ;Hal. 20 dari 36 hal. Putusan No. 159/G/2018/PTUN.SBY.b. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malangtanggal 04 Agustus 2018 Nomor Kep.045/DPD II/P.GOLKAR/VIII/2018 tentangPemberhentian Sdr. H. Achmad Andi, SH., M.Hum dari Anggota Partai Golkar.6.
    Dengan demikian, dalam hal PENGGUGAT yang telah mengajukansurat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang ternyata jugadiikuti penerbitan keputusan pemberhentian dari keanggotaan partai politiksepenuhnya adalah menjadi urusan internal partai politik bersangkutan yang tidakdapat dicampuri dan tidak dapat dinilai kebenarannya oleh TERGUGAT ;Bahwa, sedangkan TERGUGAT dalam hal mencermati usulan pemberhentianPENGGUGAT yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik melalui PimpinanDPRD Kabupaten
    ACHMAD ANDI, S.H, kepada Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang dan kepada KetuaDPRD Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2018 Perihal PernyataanPengunduran Diri, (fotocopy sesuai dengan aslinya);6. T6 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya KabupatenMalang Nomor : Kep045/DPD.II/P.GOLKAR/VIII/2018, tanggal 4Agustus 2018 Tentang Pemberhentian H.
Putus : 12-03-2009 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 485/PDT.G/2008/PN.SBY
Tanggal 12 Maret 2009 — DRS. AGUS SUJOKO DAN GOENADI, SH.MH,MBA, Msi., VS EKO SURYO SANTJOJO, SH.,BBA.,
5210
  • RISTIYANTO, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan PirnpinanPusat Partai Pelopor, berdasarkan Rekomendasi Rapimnas Partai PeloporNo.015/SekDPP/REKRAPIMNAS/IVO7, yang dikukuhkan dengan KeputusanKongres Luar Biasa Partai Pelopor No.004/KLBDPP/PELOPOR/VII/07, tentangPengukuhan Dewan Pirnpinan Pusat Partai Pelopor Hasil Rapat PimpinanNasional Partai Pelopor, beralamat Jl. Pengangsaan Timur No. 17A Jakarta10320, selanjutnya disebut sebagai.................. TERGUGAT II;3. Hj.
    Bahwa, dari hasil pertemuanpertemuan berikutnya antara Pengurus Partai ParadeNusantara Jawa Timur dengan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor (Tergugat I danTergugat Il) serta Wakil Ketua DPP Partai Pelopor (BAMBANG SUROSO, SH.)2akhirnya terjadi kesepakatan dalam bentuk penggabungan pengurus PartaiParade Nusantara Jawa Timur dengan Partai Pelopor Jawa Timur, yangkemudian DPP Partai Pelopor mengeluarkan Surat Keputusan No. 255.M/SKDPPNV.VI.13/PPNI08 tentang Struktur dan Personalia Dewan PertimbanganDaerah
    DPD Partai Pelopor Jawa Timur, Dewan PimpinanPusat Partai Pelopor c/q.
    dan karenamenyalahi AD/ART Partai.
    Saksi SRI SUDARMONO :e Bahwa saksi sebagai Bendahara Partai Pelopor ; Bahwa pada musyawarah kerja nasional Partai Persada Nusantara yang dipimpin olehBapak Eko Suryo Santjojo, Ristiyanto dan Pak Bambang berpidato dan menyatakan bahwapengurus Partai Pelopor Jawa Timur sedang kosong dan memerintahkan agar pengurusPartai Persada Nusantara bergabung dengan Partai Pelopor ;e Bahwa selanjutnya saksi mendapat mandat untuk pembentukan pengurus Partai PeloporJatim ; Bahwa sudah ada SK DPD Partai Pelopor tentang
Register : 13-06-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 87/Pid.B/2014/PN Liw
Tanggal 23 Juni 2014 — I. Drs. LUKMAN ZAINI Bin ZAINI, terdakwa II. AHMAD MALIK Bin (Alm) ANSORI, terdakwa III. ERI RUSLAN, A.Md Bin RUSLI TABRANI, terdakwa IV.FAIZO RAHMAN Bin TAZWIR, dan terdakwa V.PUSPAWATI, S. Sos Binti AHMAD BARAZI
20976
  • Memerintahkan barang bukti berupa :----------------------------------------------------- - 1 (satu) rangkap formulir D-1 DPRD Provinsi Se-Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, - 1 (satu) rangkap formulir DB-1 DPRD Provinsi Kabupaten Lampung Barat,- 11 (sebelas) lembar formulir DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD tingkat Kecamatan Pemilu tahun 2014, - 1 (satu
    ) rangkap formulir model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang berisikan perolehan suara Calon legislatf DPRD Provinsi Partai Golkar nomor urut 2 (dua) atas nama MIRZALIE, SS., SH., MK.n sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam)Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-------------------------------------------------- 6.
    samadengan di formulir DA1 milik saksi Partai Gerindra, atas hasiltersebut terdakwa lalu memutuskan untuk menggunakan formulirDA1 milik saksi Partai Gerindra secara keseluruhan.
    samaHal. 13 dari 99dengan di formulir DA1 milik saksi Partai Gerindra, atas hasiltersebut terdakwa lalu memutuskan untuk menggunakan formulirDA1 milik saksi Partai Gerindra secara keseluruhan.
    yang dimulai dari awal lagi yaitu Partai Pertama (Partai NasionalDemokrat), sehingga perolehan suara Calon Legislatif 1 PartaiGolongan Karya nomor urut 2 atas nama MIRZALIE, SS, SH., MK.n diKecamatan Pesisir Tengah berubah dari 65 (enam puluh lima) suaramenjadi 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) Suara;Bahwa atas protes Saksi dari Partai Gerindra, dan digunakan formulirDA1 milik Saksi dari Partai Gerindra, maka merubah perolehan suaradari partai politik dan Calon legislatif lainnya;Bahwa Panitia Pemilihan
    LUKMAN ZAINI Bin ZAINI menanyakan kepada saksisaksi dari partai politik DA1 menggunakan DA1 saksi gerindarakemudian dijawab saksisaksi dari partai politik setuju;Bahwa ada saksi dari partai politik yang tidak setuju terhadappenggunaan DA1 milik saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDINselaku saksi mandat dari Partai Gerindra;Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan protes didalamforum sehingga terdakwa Drs.
Register : 05-05-2014 — Putus : 09-05-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 51/Pid.B/2014/PN-LSM
Tanggal 9 Mei 2014 — NURAIDA Binti ZAINAL ABIDDIN
13715
  • Perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa NuraidaBinti zainal Abiddin mendatangi rumah saksi Jamilah Binti Hasan lbrahim, denganmembawa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan gambar partai. SelanjutnyaTerdakwa Nuraida memperlihatkan kepada saksi Jamilah Binti Hasan Ibrahimkertas tersebut.
    Suryadi dengan nomor urut 1 (satu) dari Partai Amanat Nasional (PAN) danTerdakwa Nuraida Binti zainal Abiddin juga menerangkan apabila saksi lupadengan nama calon anggota Legislatif tersebut, Terdakwa Nuraida Binti zainalAbiddin menyarankan kepada saksi Jamilah Binti Hasan Ibrahim agar melihat dikertas suara partai yang bergambar matahari lalu coblos No. 1 (satu), setalahTerdakwa Nuraida Binti zainal Abiddin menerangkan semua lalu terdakwamemberikan kepada saksi Jamilah Binti Hasan lbrahim uang sebesar
    Saksi JAMILAH Binti HASAN IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa pernahmemberi uang kepada saKSI sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)sebagai uang transportasi pada saat pencoblosan, untuk tujuan agar sayamemilin Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) an.
    Urut 1 (satu)karena saya memilih Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas namaSURYADI dengan No. Urut 1 (satu);Bahwa terdakwa bisa kenal dengan Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN)yang bernama SURYADI dengan No.
    Urut 1 (satu) karena melihat di poster ;Bahwa terdakwa bukan kader Partai Amanat Nasional (PAN) ;Bahwa terdakwa suka dengan Partai Amanat Nasional (PAN) karena hanyasuka saja ;Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000, (duapuluh riburupiah) kepada Ibu Jamilah hanya sebagai sedekah ;Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada Ibu Jamilah ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1(satu
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.A
Tanggal 13 Desember 2017 — NIKOLAUS TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara, beralamat di Desa Kuripasai, RT.005/RW.00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH., MH. 2. ADOLOF SALEKY, SH., MH. 3. ORIANA ELKEL, SH., MH. 4. YANNES STEVEN TESLATU, SH., MH. 5. FREIZER GIWE, SH., MH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Office Hendra Karianga & Asssociates Advokat dan Pengacara, beralamat di Gajah Mada Tower Lt 21 Unit. 03 Jln. Gajah Mada Kav. 19-23 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 05 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; M E L A W A N I. GUBERNUR PROPINSI MALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Kecamatan Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : SALMIN JANIDI, SH., M.Hum. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 2. Nama : BURNAWAN, SH. Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 3. Nama : MOCHTAR BADIN, SH. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 4. Nama : A. S. DWI PUTRANTO UTOMO SH., M.Eng. Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara 5. Nama : SOFYAN HADI, SH., MH. Jabatan : Staf Bag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara 6. Nama : SANY RAIS, SH. Jabatan : Staf Bagian Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Maluku Utara Ke enam nya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah, Beralamat di Jl. Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor. 800.04/1107/SETDA tertanggal 21 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut Tergugat I ; II. BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT, tempat kedudukan di Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) NIP : 19690909 200003 1 007 Jabatan : Kabag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 2. Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) NIP : 19730128 200604 1 009 Jabatan : Kasubag. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar. 3. Nama : FERI ARUMAJAYA, SH. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) NIP : 19860723 201001 1 004 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Halmahera Barat Jailolo, Beralamat Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 336.1 648/2017 tertanggal 31 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; III..DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT Cq. PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT, di Jalan Syarikat No. 1 Desa Hati Bicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : CHUZAEMAH DJAUHAR, SH, M.Si Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 19740502 199903 2 010 Jabatan : Sek. DPRD Kab. Halbar 2. Nama : HEIDER, SH. Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) NIP : 19850426 201409 1 002 Jabatan : Staf. Sek. DPRD Kab. Halbar Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Jailolo, Beralamat di Jl. Syarikat No. 1 Desa Hatebicara, Jailolo Kab. Halbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183.1/224/2017 tertanggal 27 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; IV. DENNY PALAR, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Beralamat di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : NOIJA FILEO PISTOS, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat dan Konsultan Hukum, Ber alamat di Kelurahan Wainitu RT.002 / RW.004 samping Sualayan Plnit 2000, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 35/Kuasa/VIII/ 2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;
17171
  • Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.
    Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.
    Partai Hanura No.
    Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
17797
  • 1 (satu) berkas fotocopy SK DPD Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru Nomor KEP-01/GOLKAR-BJB/IX/2018 tanggal September 2018.

    4. 1 (satu) berkas fotocopy Form MODEL K-4PK.KAB/KOTA tanggal 25 September 2018 tentang nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kota Banjarbaru.

    5.

    147 (seratus empat puluh tujuh ) kalender berisikan tulisan KITA PILIH,DUKUNG,DOAKAN,MENANGKAN serta tullisan COBLOS NO 07 serta gambar diri RIZALI HADI dengan latar belakang gambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.

    10. 1 (satu) buah karung putih.

    11. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-16-05-SI/PEG tanggal 15 Agustus 1996.

    12.

    dan 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota BanjarbaruNomor KEP01/GOLKARBJB/IX/2018 tanggal September2018 Tentang Badan Pengendali Pemenangan Pemilu(Bappilu) Partai Golongan Karya Kota Banjarbaru?
    Nomor 41/HK.03.1Kpt/6372/KPUKot/IX/2918tanggal 20 September 2018 tentang daftar calon tetapAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarbaruPemilihan Umum 2019 dan 1 (satu) berkas fotocopy SuratKeputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaKota Banjarbaru Nomor KEP01/GOLKARBJB/IX/2018 tanggalSeptember 2018 Tentang Badan Pengendali PemenanganPemilu (Bappilu) Partai Golongan Karya Kota Banjarbarumerupakan dasar Terdakwa masuk dalam partai GolonganKarya;Bahwa yang dimaksud dengan kampanye
    oleh partai politikatau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka 15 PKPU No.23 Tahun 2018).
    Dengan demikian, maka yang dikategorikan sebagaipeserta pemilu adalah : Partai politik; Calon anggota DPD; Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim KampanyePemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersamasama Putusan Perkara Pidana Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb Halaman 121 dari 146dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkanPasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab ataspelaksanaan teknis penyelenggaraan
    HADI dengan latar belakanggambar kantor DPRD Banjarbaru dan logo partai GOLKAR.10 1 (satu) buah karung putih11.
Register : 10-09-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 32/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Penggugat:
HENDRI NASRANI, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
11263
  • IX/2017 Tentang Pemberhentian Tetap HendriNasrani S.Sos Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional.Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018, PENGGUGAT mengajukanPermohonan Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Politik TerkaitTerbitnya Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/050/I1X/2017 Tentang Pemberhentian Tetap Hendri Nasrani S.SosSebagai Anggota Partai Amanat Nasional kepada Mahkamah PAN.Bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional berdasarkan PutusanNomor : 005/RHB/MP.PAN/IV/2018 yang diputuskan dan diucapkandalam
    Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaiyang maju dari Partai Politik Partai Amanat Nasional, PENGGUGATtelah melaksanakan seluruh perintah serta kebijakan partai,termasuk membayarkan kontribusi bulanan berupa uang kepadaPartai dan kontribusikontribusi lainnya yang bersifat kasuistik,sampai dengan diterbitkannya Objek Gugatan.g.
    Bahwa pada bulan Juli 2018, PENGGUGAT mendaftar sebagaiBakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaikepada DPD PAN Kabupaten Kepulauan Mentawai, namun karenamasih sedang berkonflik dengan Partai PAN, maka pendaftaranPutusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDGHalaman 11PENGGUGAT ditolak oleh DPD Partai PAN Kabupaten KepulauanMentawai.. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak diterima oleh Partai PAN,maka penggugat mendaftar ke Partai Hanura sebagai Bakal CalonAnggota Legislatif dari Partai Hanura.i.
    Bukti P 3 : Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atasnama Hendri Nasrani, S.Sos ( fotokopi sesuai denganasli) ;4. Bukti P 4 : Putusan Nomor : 005/RHB/MP.PAN/IV/2018Mahkamah Partai, Partai Amanat Nasional, tanggal 3Putusan Nomor: 32/G/2018/PTUN.PDGHalaman 34Juli 2018 ( fotokopi sesuai dengan asi)5. Bukti P 5 : Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor :021/MPPAN/VI/2018 kepada Ketua KPUD KabupatenMentawai, perihal Pemberitahuan, tanggal 26 Juni2018 ( fotokopi dari fotokop)) ;6.
    Keterangan saksi SIDDIK ABDI LESMANA : Bahwa ( penggugat) membuat surat gugatan kepada Mahkamah Partaiyaitu Partai Amanat Nasional; Bahwa Saksi pernah mendengar dari Hendri Nasrani, S.Sos bahwa dirinyadiberhentikan dari Partai Amanat Nasional DPD Mentawai:; Bahwa tidak mendaftar pada Partai Amanat Nasional karena waktu itu suratitu belum ada hasil, dan ada pemberitahuan secara lisan dari DPD bahwabelum sampai ke Partai Amanat Nasional; Bahwa diwaktu itu keputusan menang Hendri Nasrani dari MahkamahPartai
Putus : 08-06-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2011
Tanggal 8 Juni 2011 — YOSEF B. BADEODA,S.H.,M.H.dkk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
6683 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUSEIN ABDUL AZIZ MT, Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan DKI JakartaIl ;h MARCUS SILANNO, S.IP., Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I;i AHMAD RIFAI SUFTIYADI, Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Banten II ;j MARULI BUTARBUTAR, S.E., Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Riau I ;k WIENDRADININGSIH
    Sulawesi Tengah ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) ; NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANKURSIIl UlI1 Partai Hanura 77.230 15 Partai Gerindra 49.9388 PKS 113.760 19 PAN 55.35213.
    Nomor 144 K/TUN/2011 14 Il UlIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.841 18 PKS 302.977) 1 19 PAN 80.39113 JPKB 25.77323 Partai Golkar 131.563 124 PPP 69.53928 PDIP 162.902 131 Partai Demokrat 478.826 2 23 2 1 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6)Ini berarti ketidakadilan dan tidak proporsional karena Partai Demokratdengan jumlah perolehan suara hampir tiga kali lipat lebih dibandingkandengan Partai Gerindra atau Golkar tetapi hanya mendapat kursi 2 (kursi)sedangkan Gerindra dan Golkar masingmasing
    1 (satu) kursi ;e Pembagian Kursi Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) : NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANII Ill KURSIIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.8418 PKS 302.977 1 29 PAN 80.39113. + PKB 25.77323 Partai Golkar 131.56324 PPP 69.53928 PDIP 162.902131 Partai Demokrat 478.826 2 33 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6) ;Ini berarti keadilan bagi partai yang mendapatkan suara yang besar karenajelas maksud dan tujuan
    Tahun 20092014 dari Partai Demokratmewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;21Drs.
Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PID/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 — AMRI alias AMAN RAHMAT bin M. AMIN
2827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju
    ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.
    No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.
    menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.
Putus : 22-04-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 22 April 2014 — 1. K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A, DKK VS 1. ZUBAIDI HABIBULLAH, S.Ag, DKK
11157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.
    CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.
    ., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.
    Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.
    Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.
Register : 12-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 08-12-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 12 Nopember 2018 — Nama : KAREL RIRY, S.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan; Tempat tinggal : Desa Rumah Tiga RT.001/RW.011, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: petranov1457@gmail.com, No.Telp. 082197906647 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: Lindameilani7000@gmail.com, Nomor Telepon 082399229300; 2) NOYA LENDA MEILANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tempat tinggal Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Email: Lindameilani7000@gmail.com, Nomor Telepon 081247003664; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT; Tempat Kedudukan : Jln. Trans Lintas Seram Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Email: kpusbb.07@gmail.com ; Dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu: 1) Drs. SILEHU ACHMAD, Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 2) ZEFNAT LATURUMAKINA, S.H., Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 3) SYARIF HEHANUSSA, S.E., Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 4) Drs. JAMES SAHUSILAWANE, Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; 5) JAFAR PATTY, S.E., Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jln. Trans Lintas Seram Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
396144
  • Jadi kalau ditanya saya tidak pernahmendapat keterangan dari KPU, saya jawab tidak pernah karena perintahKPU dalam melaksanakan komunikasi dengan KPU dalam bentuk apasaja melalui penghubung;Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua Partai punya inisiatif sendiriuntuk menyelamatkan partai dan caleg.
    Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu atas dasar apa KPUmengundang semua partai politik untuk klarifikasi;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui dokumen atas namaKarel Riri diserahkan sendiri ke partai PKPlkarena pada waktu itu sayabelum diangkat sebagai Sekretaris Partai PKPI Kabupaten Seram BagianBarat;Bahwa saksi menyatakan penghubung dari partai PKPI KabupatenSeram Bagian Barat yaitu Markus Matital dan Ongen Sanyakit;Bahwa saksi menyatakan berkomunikasi dengan penghubung,menyampaikan
    Riri;Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor 13/G/SPPU/2018/PTUN.ABNBahwa saksi menyatakan kalau surat dari KPU ke partai PKPImenyangkut masalah Karel Ririlangsung ke Ketua Partai atau keSekretaris langsung, kami dari partai memproses bersamasama sesuaikepengurusan organisasi;Bahwa saksi menyatakan soal mengganti calon bermasalah itu tugasKetua ;Bahwa saksi menyatakan yang mengantar berkas caleg atas nama KarelRiri untuk mendaftar di partai PKPI, pak Karel Riri sendiri;Bahwa saksi menyatakan Karel
    Bahwa ahli menyatakan sepengetahuan saya pengusulan caleg itu dalamdalam satu daftar yang diusulkan dari partai politik.
    Karena itu UndangUndang mengisyaratkan daftar terobuka itu dari partai, maka partai yangmengusulkan melalui surat kepada KPU sebagai penyelenggara,kemudian KPU berdasarkan ketentuan Perundangundangan KPU danseterusnya melakukan verifikasi kalau ditemukan bahwa dalam daftarcalon itu ada salah satu calon tidak memenuhi persyaratan maka harusmenyurati kepada partai yang mengusulkan itu.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 3/Pid.S/2014/PN.KPJ
Tanggal 29 April 2014 — DODIK HERDIANTO
4131
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.
    JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.
    Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.
    ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat
    ;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai
    Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 April 2013 — Dra. Hj. MAESYAROH, MM binti FAOZAN
8828
  • politik merupakan hak partai PPP ;Bahwa Kas keuangan partai tahun 2007 berapa saksi tidak tahu ;Bahwa Tahun 2007 setahu saksi partai punya rekening partai ;Bahwa Anggaran Banpol tahun 2007 keluar bulan Agustus tahun 2007 ;66Bahwa Pengeluaran partai pada bulan januari s/d Agustus 2007 boleh ditalangi duluoleh pengurus kemudian jika uang banpol turun diganti partai asalkan denganmusyawarah atau persetujuan pengurus ;Bahwa Jumlah uang yang diterima partai selama dipimpin terdakwa saksi tidak tahu;Bahwa
    Proposal surat permohonan pengajuan bantuan keuangan untuk partai yangditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.2. Foto copy dokumen pengesahan perolehan suara dari Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kudus.3. Rencana penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.4. Foto copy surat keputusan pengurus Partai Politik terbaru yang telah dilegalisiroleh Pimpinan Partai di atasnya.5.
    Kudus adalah AD/ ART partai ;Bahwa dana Banpol tahun 2007 tidak dikelola sesuai dengan AD / ART partai.Bahwa Keuangan partai harus dicatat dalam penatausahaan keuangan ataupembukuan administrasi keuangan pada Dewan Pengurus Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Kudus.Bahwa pengelolaan keuangan partai tahun 2007 tidak sesuai dengan AD/ART partai;saat saksi menjadi Ketua DPC PPP Kab.
    Rencana Pengunaan bantuan keuangan Partai Politik.4. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Partai Politik terbaru yang telah dilegalisiroleh Pimpinan Partai diatasnya.
    Bantuan Partai Politik yang dibuat oleh Terdakwa Dra.