Sebagai anggota Partai Amanat Nasional (BuktiP4), Pemohon dirugikan oleh kentuan syarat tidak menjadi anggota partaipolitik untuk dapat diangkat menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman didaerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i dalam PeraturanPemerintah No 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan TataKerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Pasal 19 huruf j UU No 37 Tahun2008 yang hanya mensyaratkan tidak menjadi pengurus partai politik;Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, setiap orang berhak ataspemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi NegaraRepublik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;Bahwa anggota partai politik yang berpengalaman dalam bidangpemerintahan mestinya menjadi salah satu aset untuk direkrut menjadi KepalaPerwakilan Ombudsman.

Banyak anggota Partai politik yang mampu berfikirdan bertindak independen, cakap, profesional, jujur, mempunyai integritasmoral yang tinggi dan mempunyai reputasi yang baik;Bahwa untuk tidak terjadi konflik kepentingan, dan menjaga sikapindependensi, menjadi anggota partai politik mestinya cukup diatur dalamlarangan rangkap jabatan. Hal itu telah diatur dalam Pasal 16 UU No 37tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia.

politik, sementara itudalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008, untuk menjadiKetua, Wakil Ketua, yang salah satu persyaratannya adalah bukanpengurus partai politik;Halaman 15 dari 18 halaman.

politik.Pada Pasal 19 huruf (j) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 disebut tidak menjadipengurus partai politik.

Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PartaiPolitik dimana dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagimana diatur dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian 5 nn non nonnn enn nnn en nnn nnnePenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) Nari ; 2022 2n nen nen nnn nn nnn nen nn nnn nn nnnPutusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan 5 nn 0m nnn nn nnn nnn nenaSelanjutnya Pasal 33 UndangUndang

dapat diselesaikanmelalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini ;2.

Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati danditaati oleh Penggugat ;Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBKL, Hal. 15 dari 43 hal.3.

2011 tentang PartaiPolitik ditegaskan bahwa : " 2220 20251)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART 52 2222202222022 2 2222222Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau. sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai PolitikkepadaKementerian

politiknya dan telahdiberhentikan sebagai anggota partai politik yaitu Partai PDK( vide bukti Tl dan T2 ) serta telah menjadi anggota dan calonlegislatif dari partai politik lain ( vide bukti P 8 ), sehinggagugatan in litis tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan denganinternal Partai PDK yang wajib ditarik sebagai pihak ;Bahwa telah terbukti dipersidangan, DPRD Kota Manado telahmelaksanakan amanat konsitusi sesuai tahapantahapan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimanadalam bukti

politik maka menurut pasal 32 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan yang berwenang adalah Mahkamah Partai ; 3 KEBERATAN KETIGAHalaman 11 dari 19 halaman Put.

dari keanggotaan Partai DemokrasiKebangsaan, yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan/dasarpenerbitan obyek sengketa ( bukti PI=T7=T.I1.12 ) maupun dasarpengujian ( toetsing gronden ) di peradilan tata usaha negara, ternyatamasih mengandung permasalahan hukum yang perlu terlebih dahuluuntuk mendapatkan keputusan dari partai politik yang bersangkutan,yaitu apakah1 Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai DemokrasiKebangsaan karena mengundurkan diri untuk memenuhi ketentuanpasal 16

, ataukah ;2 Pengugat diberhentikan dari keanggotaan Partai DemokrasiKebangsaan karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran RumahHalaman 17 dari 19 halaman Put.

Demokrasi Kebangsaan;Menimbang, bahwa karena masih ada sengketa internal yang perludiputuskan oleh partai dan Peradilan Tata Usaha Negara tidakmempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan pemberhentianseseorang dari keanggotaan partai politik karena hal itu merupakanpermasalahan internal partai, maka MAJELIS berpendapat dalamsengketa a quo masih ada sengketa internal yang perlu diputuskan lebihdahulu, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan pasal32 dan pasal 33 UndangUndang Nomor

Nama Surya Dharma Paloh, selaku Ketua Umum DewanPimpinan Pusat(DPP) Partai NasDem.Ttl : Banda Aceh 16 juli 1951.Pekerjaan :Pengurus DPP Partai NasDem.Agama Islam.Alamat : Jin. R.P Soeroso No. 44 Gondangdia lama, Jakarta.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama Nining Indra Shaleh, selaku Plt.

Jacki Uly, M.H, selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi NTT.Ttl Kupang 29 September 1952.Pekerjaan :Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi NTT.Agama Kristen Protestan.Alamat Jin.

Merujuk surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 094SVDPPNasDem/II/2016 tentang usulan PAW dan No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 perihal rekomendasi pemberhentian antar waktuAnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. PiterYulius Takoy ; 22 222 nnn nnn non ron nen nnn nen ne nnn ne neb.

Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi NTTNomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016perihal Instruksi dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : No. 095SVDPPNasDem/ll/) 2016 tanggal 16 Maret 2016perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. Piter Yulius Takoy ; Halaman4dari25Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLMb.

DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang mengajukan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai NasDem atasnama Sdr.

RHOMA IRAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Pondok Jaya VI/14, RT 006 RW 006,Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Islam Damai Aman(Partai IDAMAN);2.

Politik ke dalam 2 (dua) kelompok yakni: Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Partai Politik PesertaPemilu, 2 (dua) kelompok Partai Politik ini harus diakui kepastianhukumnya di dalam Peraturan KPU yang merupakan produk hukumPelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan dibatalkannya Pasal 173 ayat (1) danPasal 173 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017membuat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 panik dantidak menduga Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan danmemerintahkan seluruh Partai Politik diverifikasi Faktualtermasuk Partai Politik Peserta Pemilu 2014;Bahwa Partai Politik yang ada di DPR berusaha dan berupayasedemikian rupa untuk melakukan intervensi melalui RapatKonsultasi Pembentukan Peraturan KPU.

Putusan Nomor 11 P/HUM/20181)2)Tidak diakuinya 7 Partai Politik (PIKA, Partai Rakyat, PartaiIdaman, PPPI, Partai Republik, Partai Bhineka, danParsindo) yang tidak memenuhi syarat PenelitianAdministrasi. Tidak ada satupun norma di dalam PeraturanKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang mengakui entitas 7 PartaiPolitik yang sudah mendaftarkan diri dan ikut PenelitianAdministrasi di KPU RI.

Hal ini bisa dibuktikan dengan tidakada satupun pasal yang memberikan kepastian hukumterhadap status 7 Partai Politik tersebut;4 partai politik baru seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, danPartai Berkarya telah menjalani verifikasi faktual yang lebihberat dan lebih ketat sebagaimana dimaksud didalamPeraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa telah mencabut dan mematahkan tiangbendera partai Aceh nomor 13 kemudian saksi Razali Bin Tgk. Idris selakubendahara DPC Partai Aceh untuk Kecamatan Lapang, setelah melihat perbuatanterdakwa saksi Razali Bin Tgk. Idris yang merasa keberatan dan dirugikan atasperbuatan terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak PanwasluKecamatan.

tiang /batang bendera Partai Acehnomor 13 serta membuang tiang dan bendera Partai Aceh nomor 13 sebagaipeserta Pemilu merupakan tindak pidana Pemilu.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.ATAUw Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul08.00 wib, atau setidak tidaknya pada suatu

Aceh disepanjang jalan pasar Keude Lapang Kecamatan Lapang kabupaten Aceh Utarayang dilakukan terdakwa dengan cara mencabut tiang bendera partai Aceh yangtertanam di sepanjang jalan keude lapang dan setelah tiang bendera tersebutterdakwa cabut selanjutnya terdakwa mematahkannya dengan menggunakan keduabelah tangan terdakwa kemudian tanpa melepaskan ikatan bendera partai yang adadi tiang tersebut, terdakwa langsung membuang tiang bendera tersebut kedalamparit.

Menyatakan Barang bukti berupa :e 12 (dua belas) lembar bendera Partai Aceh .e 8 (delapan) potong sisa tiang bendera yang sudah patah.Dikembalikan kepada yang berhak.

Mewajibkan:----------------------------------------------------------------------------1) Tergugat I untuk Menerbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dari Partai Golkar, atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;----------------------------------------------------------------2) Tergugat II untuk Mengusulkan Drs. H. Muh.

Tabri, M.BA. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dari Partai Golkar;---------------------3) Tergugat III untuk Menerbitkan Berita Acara Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dar Partai Golkar atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;---------------e.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 730/DPRDBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Surat Partai Golkar Nomor 31/PGBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Berita Acara rapat Pleno Partai Golkar Bulukumba tanggal30 September 2015, persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkarmenetapkan Tergugat IV Intervensi sebagai calon Pengganti Antar Waktu,Surat Nomor 30/PGBK/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sejalan dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon Penggantian AntarWakiu baik jawaban surat pertama

Bahwapertimbangan yang keliru jika mempertimbangkan surat partai GolkarNomor B208/GOLKAR/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, karena ketentuaninternal partai Golkar untuk mencalonkan harus ditandatangani oleh duakubu sebagai kosekuensi islah partai Golkar hanya berlaku dalam tah apanPencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai Pasal 42 A Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;. Bahwa surat pengunduran diri Drs. H.

Bahwa keberatan tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politik,mengingat esensi sengketa ini adalah perselisinan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba antara Pembanding dan Terbanding sebagai CalonLegislatif Daerah Pemilinan 3, seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2) dan Pasal 33 (1) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor. 2 Tahun2011;2.

Golkar Kabupaten Bulukumba, maupun alasankeberatan Pembanding IV dahulu Tergugat IV Intervensi pada angka 1 (satu)dan 2 (dua) mengenai tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politikmengingat esensi sengketa ini adalah perselisihan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2), Pasal 33 (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 jo.

Andi Rukmawati AM tersebut, berdasarkanSurat Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Nomor27/PGBK/X1/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Ketua H.Zainuddin Hasan dan Sekretaris Suryati Eka Dinar, terbukti telah dicabut dandianggAdministrasi Pemerintahan tidak berlaku karena tidak sesuai denganmekanisme yang diatur AD/ART Partai Golkar (Vide Bukti P9=Bukti T.33d,T.33);Menimbang, bahwa Surat Dewan Perwakilan Daerah Il Partai GolkarKabupaten Bulukumba Nomor 27/PGBK/XI

Bahwa pada umjumnya perkaraperkara perdata yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam foruminternal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan ; 2.

dahulu dalamforum internal partai sebelum mengajukannya ke Pengadilan ; Bahwa hinvga saat ini dan sampai penggugat mengajukan gugatannya kePengadilan Negeri Medan, belum ada penyelesaian secara internal partai baikdari partai Pelopor maupun dari Partai Pedulu Rakyat Nasional (PPRN) sepertiyang dijelaskan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No,4 tahun 2003; Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian secara internal Partaimenyangkut pergantian susunan fraksi antara penggugat dan tergugatsesuai

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD dabn ART ;2.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politi atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) diatas jelas secarategas dinyatakan perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internalpartai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah yang dibentuk oleh Partai politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik ; Bahwa yang

Gugatan penggugat Prematur .Bawa tergugat merupakan anggota dari suatu partai politik yang tundukkepada UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimanatelah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 tahun2008 tentang partai politik ;Bahwa didalam pasal 32 ayat (1) UU No.2 tahun 2008 tentang partai politikdinyatakan perselisihan pafrtai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART, perselisihan partai politik dimaksudmeliputi

Daerah, dimanaGabuten Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai Hania dan PKSspenvatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon BupatiSan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP > Daerah tertanggal 10Januari 2018.

Pimpinan Pusat Partai HANURA, yang> disampaikan langsung kepada Ketua dan Pengurus DPC Partai@y Hanura Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul09.00 WIB Sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh DPC Partai SSAYSLyASKy& :AN ySsPemy&aySKsan Rak 4 avBANURA terhadap Pasangan Calon atas nama HL ANNE RATNASO MUSTIKA dan H. AMING pada tanggal 10 Januar 2018 lebih kuranga pukul 10.00 WIB adalah TIDAK SAH dansBATAL DEMI HUKUM; vv c.

Bapwa dali PARA PENGGUGATpada angka 29 felaman 8 dalamebugatan aquo yang menyatakan: ee ae aaaoOBahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh k koalisi Partai GERINDRA,HANURA, dan PKS yang disertai oletisKetua dan Sekretaris besertaPengurus DPC Partai GERINDRA &aySbagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10SPahun 2016 tentangP Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:Ss SsY&' Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkanpasangan calon menggunakan ketehiuan memperoleh paling

;Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jai 09.33 WIB tanggal~ 10 Januari 2018 telah ada yang mendafiar, pasangan calon denganmenyerahkan dokumendokumen mode KWkKParpol, B.1 KWKB.2 KWkKParpol, B.3 KWK= Parpol, B.4 KWKParpol,Keputusan tentang kepengurusad Partai Politik sesuai tingkatannya,Parpol, danatas nama Bapasion Hj. Anne Ratna Mustika, dan H. Aming Bupati danWakil Bupati yang didukurg oleh koalisi Partai Politik antara laindidukung oleh Partai Politik HANURA.

Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati danWats Bupati (vide : model B.1KWK Pars), Surat Pernyataanpesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonanmodel & 2KWK Parpol),Pernyataan Kesepakatan antara Partai Pai itik/Gabungan Partai PolitikBapati dan Wakil Bupati (vide : Suratdengan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati (vide : model B. 3KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi danProgram Pasangan Calon Bopat dan Wakil Bupati dengan RPJPDaerah (vide

PKB tahun 2010 yang ditujukan kepada Bupati Mamuju Utara dalamsurat bantuan permohonan dana yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa sebagaiKetua Dewan Tanfidz DPC partai PKB Kabpaten Mamuju Utara dan Burhanuddin AHsebagai sekertaris Dewan Tanfidz DPC partai PKB.

BURHANUDDIN AH Alias BURHAN Bin ABD HALID Bahwa saksi adalah sekertaris Dewan Tanfidz DPC Partai KebangkitanBangsa (PKB) Kab Mamuju Utara, sedangkan terdakwa adalah Ketua DewanTanfidz DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju Utara; Bahwa pada tanggal 18 November 2010 di Pasangkayu Kec. PasangkayuKab.

Mamuju Utara terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi; Bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada selembar surat Pernyataan dansurat Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Bahwa tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan saksi adalah untukpencairan dana bantuan pembinaan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Mamuju Utara sebesar Rp.12.424.000, (dua belas juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah); Bahwa pencairan dana bantuan tersebut melalui rekomendasi darikesbangpol Mamuju

politik yaitu DPC Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Kabupaten Mamuju Utara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Ad. 4.

politik untuk DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten MamujuUtara hal tersebut didukung oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwaterdakwalahyang membuat surat palsu sebagaimana tersebut diatas, sehingga dapatdisimpulkan bahwa sewaktu terdakwa menggunakan surat tersebut, terdakwa12mengetahui bahwa surat yang dipergunakannya sebagai kelengkapan berkas untukpencairan dana bantuan untuk DPC Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) adalah surat palsu,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota sama-sama bangun Tanjungpinang sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An.

Menyatakan Barang Bukti berupa:1. 1 (Satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang padahalaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIAPARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomorurut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang adatulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat danKota samasama bangun Tanjungpinang sedangkan padahalaman belakang terdapat petunjuk cara memilih denganmencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIAPARDEDE

, SE., M.H.Dirampas untuk dimusnahkan.2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuaan NAMA PELAKSANA KAMPANYEPEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 namapartai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan namalengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai SolidaritasIndonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.Tetap terlampir dalam berkas perkara An.

No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR 1 (Satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halamandepan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE,SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI(Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatifDPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota samasama bangunTanjungpinang sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk caramemilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANATMULIA PARDEDE

, SE., M.H. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Nama Pelaksana Kampanye PemiluAnggota Dprd Kabupaten/ Kota Tahun 2019 nama partai politik : PartaiSolidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksanakampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIAPARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatanganiKetua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas namaANDRI WANDA. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204prodi Manajemen mata kuliah

No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBRDirampas untuk dimusnahkan.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.1 (satu) rangkap Surat Pengajuaan NAMA PELAKSANA KAMPANYEPEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 namapartal politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partal11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan namalengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai SolidaritasIndonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.Tetap terlampir dalam berkas

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yudha Nugraha, Spd, MPD alias Wa Kakang Bin Pepep Sobana;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur.Dikembalikan kepada saksi ANDRI SURYA, SE;5.

yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telah ditetapkanKPU RI yaitu 16 partai politik nasional sebagai peserta pemilu.

Partai yangmemenuhi persyaratan adalah. Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Gerakan Indonesia RayaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Nasdem7~ 02 Q203dGerakan Perubahan Indonesia. Partai Berkaryazs . Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Pembangunanj. Partai Solidaritas Indinesiak. Partai Amanan Nasional. Partai Hati Nurani Rakyatm.Partai Demokratn. Partai Bulan Bintango.

Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaBahwa KPU Kab Cianjur telah menerima berkas administrasi partai politiksejak bulan Oktober 2017 dan untuk pendaftaran atau pencalonan anggotaDPRD Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitua. Daerah pemilihan Cianjur 1 yaitu kecamatan Cianjur, Warungkondang,Cilaku dan Gekbrongb. Daerah pemilihan Cianjur 2 yaiu kKecamatan cuegenang, pacet, cipanas,sukaresmi dan cikalongkulonc.

(Pemilu) Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Ilham dan saksi Apen membawaspanduk partai gerindra yang masih tertempel dirangka kayu, dan sesampai dipos ronda spanduk tersebut diletakan di pos ronda tersebut.

TENDRI MARTA/saksi partai PDIP , Terdakwa II.YUSTUS Alias PAPA MAIKEL/saksi partai GOLKAR, Terdakwa III. TODINGAlias PAPA REYMON/saksi partai Hanura, Terdakwa IV. SARCE AliasMAMA MAIKEL/saksi partai Gerindra, Terdakwa V. JANJANG GUNAWANAlias PAPA RATSAN/saksi partai Gerindra, Terdakwa VI. MARIANA AliasMAMA TITA/saksi partai PKB, Terdakwa VII. FEBRIANUS Alias PAPAARJUNA/saksi partai Hanura, Terdakwa VIII. HENDRA/saksi partaiNasdem, Terdakwa IX. MEDIALPIANUS Alias MEDI/saksi partaiPSITerdakwa X.

YULIUS Alias PAPA MIRAWATI/saksi partai Perindomasingmasing sebagai saksi partai politik dan Terdakwa XI.

PDIP, terdakwa II sebagai saksiPartai Golkar, terdakwa Illl sebagai saksi Partai Hanura, terdakwa IVsebagai saksi Partai Gerindra, terdakwa V sebagai saksi Partai Gerindra,terdakwa VI sebagai saksi Partai PKB, terdakwa VII sebagai saksi PartaiHanura, terdakwa VIII sebagai saksi Partai Nasdem, terdakwa IX sebagaisaksi Partai PSI, terdakwa X sebagai saksi Partai Perindo dan terdakwa XIsebagai saksi DPD;Bahwa yang hadir menggunakan hak pilihnya/ menggunakan suaranya diTPS 1 sebanyak 123 ( seratus dua

Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;

Ketua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;

BELITONG SEJAHTERA;

hitam ;- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih ;Dikembalikan kepada terdakwa,- 600 lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu ;- 22 lembar uang kertas pecahan seratus ribu ;- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam silver DD 4430 T;- 1 (saru) lembar STNK motor DD 4430 T ;- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 31 Mei 2012, jumlah total Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;- 1 (satu) berkas adminitrasi permohonan pencairan dana Partai

Hanura ;Dikembalikan kepada pengurus Partai Hanura Kabupaten Enrekang ;6.

Buntu Cui, Kelurahan Juppandang, KecamatanEnrekang, Kabupten Enrekang ;Agama : Islam;Pekerajaan : Staf Adminitrasi Partai Hanura Enrekang ;Pendidikan : S1;Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :1 Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 29 Juni 2012 s/dtanggal 01 Agustus 2012 ;3 Penuntut umum sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 8 Agustus

oleh Polisi kami akan periklsa dulu ;Bahwa ketika saksi melihat terdakwa di kantor polisi terdakwa kelihatangugup ;Bahwa saksi mengetahui kalau uang tersebut mau dikuasai oleh terdakwatiga hari setelah kejadian ;3 Saksi Isitti Binti Tjarinna, pada pokoknya menerangakan ; Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada masalahuang bantuan Partai Hanura ;Bahwa kaitannya dengan terdakwa karena terdakwa telah mencairkan uangbantuan untuk Partai Hanura tanpa sepengetahuan bendahara ;Bahwa

jumlah uang yang dicairkan tersebut sebanyak Rp. 32.200.000, danuang tersebut belum diserahkan ke Partai Hanura ;Bahwa uang tersebut belum diserahkan terdakwa karena terdakwa khilafmelihat uang sebanyak itu dan dia ingin menguasainya dan memiliki uangtersebut ;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sekertaris Partai Hanura yangmengatakan terdakwa Hariani di jambret ;Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon ketuaPartai Hanura dan dari Ketua Partai Hanura menyarankan agar melapor

karena adanya sesuatu hal ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwabenar barang berupa uang tersebut setelah dicairkan oleh terdakwa dari Kantor KeuanganDaerah Kabupaten Enrekang terdakwa ambil atau kuasai oleh karena terdakwa adalahsebagai tenaga staf di Kantor Partai Hanura Kabupaten Enrekang dan uang tersebutmerupakan dana bantuan untuk Partai Politik dari Pemerintah Daerah KabupatenEnrekang yang telah dicairkan sesuai dengan prosedur yang telah ada ;Menimbang

Hanura ;Dikembalikan kepada pengurus Partai Hanura Kabupaten Enrekang ;6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,(seribu lima ratus rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Enrekang pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 oleh kami RUSDIYANTOLOLEH, SH.

surat T16dan keterangan saksi TEGUH DAYANTO, SE), kemudian dijawab oleh KPU berupaSurat Ketua Komisi Pemilihnan Umum kepada Inspektorat Provinsi KalimantanTengah Nomor : 1309/PL.01.4SD/06/KPU/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018,dimana KPU melampirkan salinan data pendukung atas permintaan dari InspekturProvinsi Kalimantan Tengah (vide bukti Surat T17), yakni berupa instrumenverifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon atas nama Penggugat(vide bukti surat T18), KTA atas nama Penggugat dari Partai

Hanura yangdikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2017 sesuai Kartu Anggota Partai Hanura No.62.71.03.1001.001805 (vide bukti surat T19), dan Surat Pernyataan Pengundurandiri dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tertanggal 9 Juli 2018 (videbukti Surat P6=T20); 2922222 nnn nnn nnn nnn anne nnn nena n eneBahwa pada bukti surat T21 dan Keterangan Saksi TEGUH DAYANTO, SE yakniSurat Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor700/423/IV.b/INSP/2018 tertanggal 24 September 2018 Perihal

Politik dan/atauPengurus Partai Politik.

Apabila teroukti sebagai Anggota Partai Politik dan/atauPengurus Partai Politik harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiAparatur Sipil Negara apabila tidak mengajukan surat permohonan pengundurandiri sebagai Aparatur Sipil Negara kepada atasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 Formulir PendaftaranBACALEG DPR RI dari Partai Hanura tanggal 9 Juli 2018 atas namaPembanding/Penggugat maupun Bukti T19 Kartu Tanda Anggota Partai Hanuraatas Nama Pembanding/Penggugat, adalah merupakan fakta

hukum yangmembuktikan bahwa Pembanding/Penggugat telah nyatanyata sebagaiAnggota Partai Politik yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon LegislatifDPR RI yang secara resmi masih berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara,sehingga hal ini melanggar Pasal 87 Ayat (4) Huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 juncto Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 TahunHal4 dari 6 hal.

MKS. halaman 5 of halaman 15 Bahwa, dukungan para Penggugat telah mencapaisyarat minimum 15% dari Parpol Pendukung antaralain , Partai Persatuan Pembangunan ; 2 kursi denganprosentase 10 %: Partai Pelopor ; 1 kursi yaitu 5 %; Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa ; Dukungan Parta Kasih Demokrasi Indonesia ; Dukungan Partai Perjuangan Indonesia Baru ;Bahwa, dari alasan tersebut Tergugat menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telahmelanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor13 Tahun

Politik pengusung yaitu PartaiPersatuan Pembangunan (PPP), Partai Pelopor (PP),Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai KasihDemokrasi Bangsa (PKDB) dan Partai PerjuangPerkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 281.000, (dua ratus delapanpuluh satu ribu rupiah)Menimbang, bahwa alasan pokokpertimbangannya, karena Para Penggugat sebagaiPasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati KabuptenSarmi yang diusung oleh gabungan partai politik,terbukti partai partai politik yang mendukung ParaPenggugat tidak semuanya sepakat mendukung ParaPenggugat, sehingga berdasarkan bukti T4 mengenaidata kursi DPRD Kabupaten Sarmi, dukungan yangdiperoleh Para Penggugat

politik $pendukung antara laintersebut dalam bukti P9 dari DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Sarmi, tanggal 17Juni 2010, bermeterai ditandatangani oleh KetuaDPC dan Sekretaris, bukti P 10 dukungan dariDPC Partai Pelopor Kabupaten Sarmi tanggal 18Oktober 2010, ditanda tangani Ketua DPC danPerkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

SAMSUNAR yang diusungdari gabungan partai poltik (1). Parta PersatuanPembangunan (2). Partai Pelopor (8). PartaiKebangkitan Bangsa (4). Partai Kasih DemokrasiIndonesia (5).

Politik yaitu :Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK);Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat telah masingmasing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaituPartai BARNAS memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai PemudaIndonesia (PPI) memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kaupaten

Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan PimpinanPusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masingmasing hadir padaruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahanseluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat PenegasanPartai ulang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku serta para Penggugat telah memenuhi Permintaan dari Tergugat;9 Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BarisanNasional

Keiya adalah Ketua DPC Partai BARNASKabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaantugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai Tahun 2012;Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HenkyKayame, SH., MH.

Dan Yohanes You tidak dicalonkan dari Partai BarisanNasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Suratrekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPPPPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP PartaiPPI pada tanggal 20 April 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai;Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadapseluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaiCalon Bupati

keabsahan dukungan Partai politik terhadapCalon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPUKabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadapkeabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan WakilBupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai PemudaIndonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalamperkara ini;Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut

Gandingadalah selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Madina dansaksi Fahrizal Efendi Nasution, SH adalah selaku Ketua DPCHal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1842 K/PID/201212partai Hanura Kab. Madina (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah);Bahwa selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kab. Madina danKetua DPC partai Hanura Kab.

,SH adalah selaku Ketua DPC partai Hanura Kab.

Ganding sudah mengetahui danmemahami adanya aturan internal partai Hanura sebagaimana dalam SuratKeputusan Rapat Pimpinan Nasional IV nomor : 003/RapimnaslV/DPPHanura/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009 perihal Prosedur dan MekanismePemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Melalui Partai Hanura;Terdakwa juga mengetahui bahwa kewenangan untuk menentukan calonkepala daerah dari partai Hanura sesuai dengan mekanisme partai adalahberada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura ;Dan tindakan Terdakwa Fahrizal Efendi

Aswin Parinduriuntuk menyerahkan uang Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) kepadaTerdakwa Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku Ketua DPC Partai HanuraKab. Madina dan IR. H. Ali Makmur Nasution Alias H. Ganding selakuSekretaris DPC Partai Hanura Kab. Madina;ll.

Pengelolaan dana dan pertanggungjawaban penggunaandana pemenangan pasangan calon kepala daerah Propinsidan atau kepala daerah Kabupaten /Kota dilakukan olehDPP partai hanura, cq. Bendahara DPP Partai Hanura;Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1842 K/PID/201228b.

;Bahwa oleh karenya Tergugat dapat dibenarkan menurut hokum menetukan jadwalwaktu pendaftaran Bakal Calon dan selanjutnya membuat membuat SuratPengumuman Nomor : 37/KPU.Kab014.329750/II/2013, bertanggal 4 Januari 2013,tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan umum Bupati dan WakilBupati Lumajang Tahun 2013 Dari Partai Politik dan/Atau Gabungan Partai politik(Vide Bukti T7) dan Surat Pengumuman Nomor : 02/Kpts/SesKab014.329750/I?

Indah Pakarti, S.Sos dan Abdul Kaffi, SH., pada tanggal 08 Pebruari 2013,pukul 09.00 WIB, yang diusung oleh : Partai Gerindra dan PKNU ;14.1613.2. Usman Effendi dan Ahmad Jauhari, SH., MH., pada tanggal 10 Pebruari 2013,pukul 09.00 WIB, yang diusung oleh PKPB, PKB (kepengurusan H. Rofik,SH., M.Hum) dengan akumulasi 10 kursi ;13.3. Dr Sjahrazad Masdar dan Drs.

Asat, M.Ag, pada tanggal 10 Pebruari 2013,pukul 10.00 WIB, yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar dan PANdengan akumulasi 16 kursi ;13.4. Agus Wicaksono, SH. Dan Adnan Syarif, Lc, MA, pada tanggal 10 Pebruari2013, pukul 10.00 WIB, yang diusung oleh PDIP, PPP dan PKS ;13.5. Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag dan H. Samsul Hadi, SH, MH., pada tanggal 12Pebruari 2013, pukul 08.00 WIB, yang diusung PKB (Kepengurusan Dr.

Politik atau gabungan Dewan PimpinanDaerah/ Wilayah/Cabang Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota dariPartai Merdeka, Partai P.D.P, Partai Pelopor, Partai Keadulatan, PartaiP.B.R, Partai Republikan, Partai P.K.P.I., Partai PPD, Partai PemudaIndonesia, Partai Karya Perjuangan, Partai Peduli Rakyat Nasional, PartaiPIS, Partai Bulan Bintang, Partai Barnas, Partai PDS, Partai Patriot, PartaiNasional Indonesia dam Partai PKBB Kab.

T10 : Unduhan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta PemilihanUmum Legislatif 2009 Kabupaten Lumajang ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama Khoirul Hadi dan Cokrowidodo Rekso Soekresnobersumpah memberikan keterangan adalah sebagai berikut :1.