DALAM PENUNDAAN :

• Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2018/PTUN.Pbr Tanggal 8 Mei 2018 Tentang Penetapan Penundaan dan/atau Penangguhan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan

Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret

Mewajibkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II Untuk Mencabut Surat Keputusan Yang Diterbitkan Berupa :

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOP-BAA.18 Tanggal 27 Maret 2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagan Siapiapi Tahun Anggaran 2018, yang di terbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran oleh Tergugat

I ;

- Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Pehubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOP-BAA.18 tanggal 27 Maret 2018 perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen oleh Tergugat II;

4. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selebihnya;

5.

Penggugat:
PT MULTI KARYA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh FRANKY HOTLAN ALEXANDER S
Tergugat:
1.KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABHAN LAUT BAGANSIAPIAPI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaKementerian perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi berkedudukan diJalan Syahbandar No. 4B Bagan Siapiapi KabupatenRokan Hilir, selanjutnya disebut. ................:.: eeeteteeeeeeeee TERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 21/PENDIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 09 Mei 2018,tentang Penetapan lolos dismissal ; e Telan

Surat Kementerian Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.801/I/12/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018 Perihal Pembatalan hasil Pelelangan dalam Paket PekerjaanLanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bagansiapiapi TahunAnggaran 2018, yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;2.

Surat Kementerian Perhubungan ~~ Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas PelabuhanBagan Siapiapi Nomor : PR.805/I/02/KSOPBAA.18, Tanggal, 27 Maret2018, Perihal Pembatalan Pelelangan yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKOmMiItMeN)j 7222 n enna nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ncn nnn.

Penggugat adalah Pemenang Lelang berdasarkan SuratKementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautDistrik Navigasi Kelas Dumai Perihal Penetapan PemenangLelang Nomor : 018/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Bapak ZULKIFLI, SE, Msiselaku Pokja ULP Distrik Navigasi Dumai dan Surat KementerianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik NavigasiKelas Dumai Tentang Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :019/PEMBFASPEL/ULP/DNG.DMI2018 tanggal 13 Maret

, H.MAPPEATI, M.Si. dan di terbitkannya Surat KementrianPerhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi Nomor :PR.805/l02/KSOPBAA.18, Perihal Pembatalan Lelang Tanggal, 27Maret 2018 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komiten M.

Penggugat:
HERRY MEXYGO
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertahanan Nasional
2.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, Alamat: JI.

Bahwa pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 08.30 WITE bertempat digedung Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan telah diadakanMusyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Nilai antara PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan di Kelurahan TanjungSelor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ProvinsiKalimantan Utara dengan para pemilik lahan di daerah yang akandibebaskan untuk menjadi pembangunan pelabuhan tersebut..

Bahwa adapun jawaban Termohon Keberatan II berkenaan dengan apakahPermohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telahHalaman 10 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN Tjs 10.11.sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perma 3 Tahun 2016, akan TermohonKeberatan II uraikan bersamaan dengan pokok perkara;KEDUDUKAN HUKUM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN UTARA SELAKU TERMOHON KEBERATAN II.

Mengenai Kedudukan Hukum Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara Selaku Termohon Il: Bahwa alasanalasan mengapa TermohonKeberatan II ikut didudukkan sebagai Termohon pada perkara a quo;2.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;Menimbang, bahwa mengenai identitas Termohon yaitu Kantor BadanPertanahan Nasional telah jelas terurai mengenai nama dan tempat kedudukanberdasarkan permohonan tersebut;Menimbang, bahwa mengenai Dinas Perhubungan Provinsi KalimantanUtara selaku termohon keberatan II, menurut Majelis Hakim sebagai instansiyang memerlukan tanah milik Pemohon;Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN TjsMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan sudah benar dengan

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. PT KERETA API (PERSERO) DAOPS 8 SURABAYA vs. NY. SRI KADARMINI, dkk

PUTUSANNomor 468 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA Cq.

maka TNI AD tidakmemiliki Kewenangan untuk mengalinkan tanah objek sengketa a quokepada pihak ketiga dan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali selakupemegang hak pakai berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 37 tanggal 13Desember 2005;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatanharus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliDEPARTEMEN PERHUBUNGAN

kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Penggugat:SOPYAN ABUSROTergugat:1.PT.KARYA BUMI BARATAMA2.GUBERNUR JAMBI3.PT.CARITAS ENERGI INDONESIATurut Tergugat:DINAS PERHUBUNGAN Kab.Sarolagun

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukandi Jl. Lintas Tengah Sumatera, Bernai, Kec.Sarolangun, Kab. Sarolangun, dalam hal inimemberi kuasa kepada Abdullah, S.Ag Advokatyang beralamat di Jl.

angkutan batubara yang sudah ditentukan.4) Asosiasi pengusaha batubara (Sarolangun dan Batang Hari) bersediauntuk membangun jalan khusus meliputi Sarolangun Batang Hari danKabupaten Muaro Jambi untuk angkutan batubara dan akan diadakanpertemuan khusus (Minggu kedua Bulan April 2018) terkait Jalan khususbatubara.5) Pengusaha Tambang Batubara Kabupaten Tebo dan Bungo dapatmerencanakan untuk pembangunan jalan khusus.6) Jembatan Timbang Muara Tembesi segala diusulkan oleh GubernurJambi kepada Menteri Perhubungan

RI agar segala dioperasionalkan,karena sangat dibutuhkan untuk mengukur Tonase angkutan batubara.7) Setelah Timdu terbentuk segera melaksanakan pertemuan untuk rencanaoperasional penertiban angkutan batubara.8) Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten segera memasang rambularangan dan papan informasi dilokasi yang diperlukan.9) DPD Organda Provinsi Jambi diminta segera berkoordinasi denganpengusaha batubara guna mendata kendaraan dan pengemudi angkutanbatubara yang beroperasi.10) Instansi yang berwenang

padat danmengarah pada kemacetan yang menyebabkan hilangnya kenyamanan danketentraman masyarakat dalam menikmati kKegunaan dan fungsi Jalan yangtelah disedikan oleh pemerintah dan yang paling utama dari adanya aktifitaspengangkutan itu adalah adanya pencemaran udara oleh karena adanyapolusi dari asap pembuangan kendaraan milik Tergugat dan Tergugat II.Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dengan caramemakai/menggunakan jalan umum yang dibuat oleh Pemerintah demikelancaran perhubungan

KBB ada perusahaan batu bara lain diSarolangun yang mengangkut batu baranya melintasi jalan SarolangunJambi namun saksi tidak hafal namanya; Bahwa setahu saksi Peraturan Bupati yang mengatur tentang jamoprasional angkutan batu bara itu dari jam 16:00 WIB s/d jam 06:00 WIB; Bahwa saksi mengetahui adanya penilangan terhadap pelanggaran yangdilakukan mobil angkutan batu bara baik yang melewati jam yang sudahditentukan dan mobil angkutan yang melebihi tonase sudah ditindak olehDinas Perhubungan Kabupaten

SIHOMBING;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA,2.PT. INTERKON KEBON JERUK (DALAM PAILIT)

Kepada Kepala UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta ; Bahwa seminggu kemudian Penggugat menerima Undangan II melalui Telephonedari Sdr.

Henrico Tampubolon, SH Kasie Pelayanan UnitPengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :Bahwa Izin Pengelolaan Parkir di Ruko Intercon Plaza yang sudah diterbitkanatas nama Kurator PT.

Yang dibalasoleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartadengan surat Nomor : 3224/1.758 tanggal 20 November 2013 Hal : JawabanSomasi. Yang diterima oleh Penggugat Tanggal 29 November 2013 jam.10.27Dan saat itulah Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya sebagaimanayang sudah Penggugat uraikan diatas ; Bahwa Surat Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 3224/1.758 Tanggal 20 November 2013 Hal : Jawaban Somasi.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum diluarbadan jalan dengan memungut biaya Parkir ; 183.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Unit PengelolaPerparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 263/2012 tanggal 11Juni 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum denganmemungut biaya parkir ; 4.

MASSUKA PRATAMA VS PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Bahwa melihat dari amar putusan yang berbeda, maka pertimbangan hukumnyapasti juga berbedabeda yang pada akhirnya mencerminkan rasa ketidakadilan,padahal kelima perusahan ini mengajukan permohonan di Pengadilansehubungan dengan masalah yang sama, sehubungan dengan adanya proyekTahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran(DPA) pekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga sebesarRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Program PembangunanPrasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima) lokasi yaitu : Desa Mansalean,Desa Lantibung, Desa Bungin, Desa Timpaus, dan Desa Sonit, dan untukproses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 1(satu) Paket yang dilaksanakan oleh 5 (lima) perusahan tersebut;Bahwa untuk kejelasannya Pemohon PK mengutip pokokpokok yangdidalilkan dalam posita, yaitu sebagai

Massuka Pratama, melalui SuratNomor: 12/MP/BGI/2016 tanggal 7 Desember 2016 (objek permohonan)yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut (Termohon), Perihal: Permohonan Pencabutan Daftar Hitamatas nama PT.

Mewajibkan kepada Termohon yaitu Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PekerjaanUmum Dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten BanggaiLaut untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Pemohon (PT. Massuka Pratama) dari DalamDaftar Hitam Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dan dari situs:http://inaproc.id/daftarhitam. 3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat Permohonan ini.1.10. Bahwa pencantuman dalam amar:Untuk membatalkan/mencabut Pemohon (PT.

Penggugat:
MINA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.ARIF SAMPOERNO

Penggugat:
OBAJA ONDY
Tergugat:
1.KAREL YOKU
2.MICHAEL YOKU
3.ARNOLD YOKU
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

SAKSI YASON HAROLD YOKU :Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalahsengketa tanah yang dibangun perhubungan di lokasi Yohukulu;Bahwa setahhu saksi, lokasi yohukulu ini milik keluarga lbuine/ Yoku 2;Bahwa tanah Mepho dan Yohukulu itu berdekatan satu kesatuan tidakterpisahkan;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1964 yang pertama kalimendiami daerah/ dusun tersebut adalah Christomus Yoku yang pertamakali tinggal di daerah itu, dan bapak Christomus Yoku mempunyai anakanak bernama

Fotocopy sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua dan PapuaBarat Nomor: UM.006/4/1/BPTDWIL.XXV/2020 Perihal Penentuan TitikPelabuhan di Lokasi Yabaso Distri Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 18Mei 2020, diberi tanda bukti TT.V3;4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Perhubungan PerihalPermohonan Pembebasan Lahan Pembangunan Dermaga Yabaso Nomor593.8/350/2020 tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda bukti TT.V4;5.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Direktorat Jendearal Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXVProvinsi Papua dan PapuaBarat Nomor: UM.006/4/1/BPTDWIL.XXV/2020 Perihal Penentuan TitikPelabuhan di Lokasi Yabaso Distri Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 15Juni 2020, diberi tanda bukti TT.V7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Jayapura Surat PernyataanKesanggupan Menerima Hibah Nomor 550/109/SP/SPT tanggal 29 Juni2020, diberi tanda bukti TT.V8;9.

Republik Indonesia cq Pemerintah ProvinsiPapua cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua cq Direktorat JenderalPerhubungan Darat/Balai Pengelolahn Transportasi Darat Wilayah XXVHalaman 72 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pat.G/2020/PN JapProvinsi Papua dan Papua Barat cq Pemerintah Daerah KabupatenJayapura cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, yang disebutsebagai Turut Tergugat V;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa penyebutan kapasitaspihak yang digugat seharusnya mengikuti Susunan

Republik Indonesia cq PemerintahProvinsi Papua cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua cq DirektoratJenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelolah Transportasi Darat WilayahXXV Provinsi Papua dan Papua Barat cq Pemerintah Daerah KabupatenJayapura cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, dapat di sebutsebagai Turut Tergugat II,Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi TurutTergugat IV, beralasan hukum sehingga dapat

Penggugat:
1.Raman Kurnia
2.Marlina
Tergugat:
1.Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara
2.Kepala Unit Pelayanan Bandar Udara Rembele
3.Gebenur Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Cq. Dinas Perhubungan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Aceh Cq. Ir. Burhanuddin, MM
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah.

MENTERI PERHUBUNGAN/MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMN CQ. PERSERO PELABUHAN INDONESIA II TANJUNG PRIOK

MARGO KARYO MULYO melawan POKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG

Zainal BhaktiNo. 1869,CUB je em mm re mri em i rer meSelanjutnya disebut sebagaiSHS SSMS RSH RAERAM ERs RRs SHH Sees selene ses = MELAWANPOKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADADINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN REJANG LEBONG, Tempat kedudukanJalan Raya Terminal Induk Simpang Nangka;Selanjutnya disebut Sebagai ceacececseeeee....

MASSUKA PRATAMA vs PENGGUNA ANGGARAN (PA) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Jogugu Sophia No.25 Banggai, Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :DONNY HENDRIK SIWY, ST, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Bidang Perhubungan Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Banggai LautBeralamat di JIn Jogugu Sophia No.25 Banggai;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor600.550/03/SKBID.HUB/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Permohonan Pemohon

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum DanPerhubungan Kabupaten Banggai Laut menganggarkan dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) pekerjaan Studi Kelayakan PembangunanDermaga sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) padaProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di 5 (lima)lokasi yaitu : Desa Mansalean, Desa Lantibung, Desa Bungin, DesaTimpaus, dan Desa Sonit, dan untuk untuk proses pengadaan danpelaksanaan pekerjaaan dilakukan dalam 5 (lima) paket ;4.

MASSUKAPRATAMA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencatuman dalam DaftarHitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor :600.550/19/Dis.PUP/2016,tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : Keputusan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Banggai Laut TentangPencatuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidak mendapat tembusannya,Hal. 14 dari 27 Hal.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan LanjutanPekerjaan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga pada DinasPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016..(Fotokopi dari fotokopi); Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.

Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUN.PLPekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2015Nomor :R.708/45/LHP/PTDA/2016 Tanggal 15 September 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);3. Bukti T3 : Bukti Setoran PT. Massuka Pratama kepada Bendahara UmumDaerah Banggai, tanggal 06 Oktober 2016.( Fotokopi sesuaidengan asli); 4.

Pembanding/Penggugat I : Gunung Hendrarto
Pembanding/Penggugat II : Ny Sartinah
Pembanding/Penggugat III : Teddy Erwinanto
Pembanding/Penggugat IV : Imam Agnianto
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU Diwakili Oleh : ROBERTH AMMOSIUS
Terbanding/Penggugat : PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
Terbanding/Penggugat : PT. YASA PATRIA PERKASA

Penggugat:
ACHMAD RUSMADI
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.HERDADI

Bintang Megah;1.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,2.Kepala Unit Pengelola Perparkiran DISHUB Provinsi DKI Jakarta,DKK

TRANS METRO PEKANBARUvsUNIT LAYANAN PENGADAAN ULP) BARANG/JASA DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2011

Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKETPEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLATRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSIJAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEMAYOGYAKARTA PADA BIRO LAYANANPENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANGMILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukanHalaman 1 dari 174 Putusan Nomor 119/G/2021/PTUN. JKT.di Biro Layanan Pengadaan Dan PengelolaanBarang Milik Negara Kementerian Perhubungan,Gedung Karya Lantai 7, Jl.

Dalam hal ini, Tergugat selaku pejabat dalam lingkunganKementerian Perhubungan Republik Indonesia mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan Objek Sengketa.Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara (beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat dantermasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU PeradilanTUN;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah keputusanyang bersifat konkret

Km 35+ 000 Sampaidengan Km 37+000 Antara Mojokerto Sepanjang LintasSurabayaSolo ( tender tidak mengikat) (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.32/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.35/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.49/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Sanggahan Nomor S.01/SGHKM.40/MKP/IV/2021,tanggal 12 April 2021 (print out);Surat Pengaduan kepada =Inspektur JenderalKementerian Perhubungan

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta