KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR di SURABAYA selaku PANITIA C IDENTIFIKASI dan PENELITIAN TANAH TERLANTAR, ii. II. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO, VS 1. PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, DAN KAWAN

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bayi laki-laki tanpa identitas yang ditemukan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar Pukul 19.30 WITA di samping rumah Bapak Samsu Anwar Riyadi yang beralamat di Komplek Lambung Mangkurat Regency Tahap II, Blok C5, RT 013, RW 001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai Lembaga Pemerintah tempat

penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar tersebut dengan segala kewenangan untuk kebaikan tumbuh kembang anak;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 04.40 WITA di dalam Masjid Jami Al-Muridah Desa Tamban Bangun Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan Panti Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan dengan segala kewenangan

Menetapkan seorang anak laki-laki bernama MAULANA MALIK IBRAHIM , yang lahir di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012, sebagai anak yang lahir dari pasangan suami isteri MUHYASIN ( Alm ) dan SITI KHOTIJAH ( Alm ) sebagai Anak Terlantar ;3.

Menetapkan Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Al Mumin beralamat di Jalan Wisma Lidah Kulon Blok B/125 Lakarsantri Surabaya sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut ; 4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatat dalam regester yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;5.

10 Penetapan No. 723/Pdt.P/2014/PN.SBY3 Berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 UndangUndang nomor 23 Tahun2002 tentang perlindungan anak telah dijelaskan bahwa dalam hal anakterlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, makalembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukanpermohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantardan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempatpenampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar

;4 Bahwa pemohon berkeinginan untuk melakukan pengasuhan anak di Panti AsuhanAL MU;MIN Jl Wisma Lidah Kulon B 125 Surabaya, maka terlebih dahuludiperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;5 Bahwa oleh karena tujuan penetapan anak tersebut untuk masa depan anaktersebut maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agaranak lakilaki yang bernama Maulana Malik Ibrahim dapat ditetapkan sebagaiAnak Terlantar yang diasuh oleh pemohon/Panti Asuhan AIMUMIN gunapengurusan Akte Kelahiran

Abdus Shomad Suryanto ;Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon agar Bapak KetuaPengadilan Negeri Surabaya memberikan penetapan sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menetapkan : Maulana Malik Ibrahim, Sebagai anak terlantar yang diasuh di PantiAsuhan ALMUMIN Jl Wisma Lidah Kulon Blok B/No. 125 RT 06/RW 04 KelurahanLidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Surabaya ;3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya untuk

adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik,mental, spiritual maupun sosial ( angka 6 ) ;e Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikanbimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanyaatau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secarawajar ( angka 10 );Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 57 Undangundang No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal anak terlantar

diatas, haltersebut menjadikan anak yang bersangkutan tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajarbaik fisik, mental, spiritual maupun sosial ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulanpermohonan Pemohon untuk menyatakan Maulana Malik Ibrahim sebagai anak terlantar dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal57 Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai permohonan Pemohonyang

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Ifaaz Nurdin, anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2019, dan ayah ibunya tidak diketahui keberadaannya, sebagai Anak Terlantar;
3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk memelihara, merawat, dan merehabilitasi sosial Anak Terlantar tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pemohon menerima penyerahan bayi terlantar dengan jenis kelamin lakilaki dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 dengan Nomor 3006/1.842.1Tanggal 04Oktober 2019 yang saat ini diberi nama Muhammad Ifaaz Nurdin.2. Bahwa Pemohon telah menugaskan Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial danPekerja Sosial PSAA Balita Tunas Bangsa pada tanggal 16Oktober 2019 untukmelakukan penelusuran dan identifikasi ke alamat JI. Outer Ring Road Rt. 013Rw. 011, Kel. Cengkareng Timur, Kec.

Setelah kondisi bayi sudah mulaimembaik pihak RSUD Cengkareng berkoordinasi dengan Sudin Sosial Jakbardan bayi dijemput petugas P3S (Pelayanan, Pengawasan dan PengendalianHalaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.645/Pdt.P/2020/PN Jkt TimSosial) untuk dibawa ke PSBI BD 1 Kedoya, kemudian bayi tersebut diserahkanke PSAA Balita Tunas Bangsa pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2019 untukmendapatkan perawatan dan pelayanan sosial.Bahwa untuk Pengesahan sebagai anak terlantar diperlukan Penetapan dariPengadilan

Biaya hukum menurut hukumMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukkepentingan Pemohon telah hadir Pemohon sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa:1.2.3.Bukti P1 : Foto Copy Berita Acara Penyerahan Bayi Terlantar dariPanti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 ke Panti SosialAsuhan Anak Balita Tunas Bangsa

bahwa Pemohon selaku Kepala Panti Sosial Anak Balita TunasBangsa, yang merupakan lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan pelayananHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.645/Pdt.P/2020/PN Jkt Timkesejahteraan sosial anak terlantar, oleh karena itu berhak mangajukan permohonanke pengadilan supaya Muhammad lIfaaz Nurdin sebagai Warga Binaan Sosialtersebut dinyatakan sebagai anak terlantar;Menimbang, bahwa oleh karena Panti Sosial Asuhan Anak Balita TunasBangsa berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan

Menetapkan anak bernama MUHAMMAD IFAAZ NURDIN, anak yang lahir diJakarta pada tanggal 29 September 2019, dan ayah ibunya tidak diketahuikeberadaannya, sebagai Anak Terlantar;3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk memelihara,merawat, dan merehabilitasi sosial Anak Terlantar tersebut Sesuai denganketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

Menetapkan seorang anak Laki laki bernama ALIT WICAKSANA yang lahir di Surabaya pada tanggal 8 April 2000 sebagai anak yang lahir diluar nikah dari seorang perempuan Indonesia bernama Wiwit sebagai Anak Terlantar ; --------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan Yayasan Kartini Surabaya sebagai tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut ; -------------------------------4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Bahwa sebagai jalan keluar untuk pengurusan memperoleh akte lahir bagi anaktersebut, pihak kantor catatan sipil menyarankan Pemohon agar ke PengadilanNegeri Surabaya untuk mohon agar anak tersebut terlebih dahulu ditetapkansebagai Anak Terlantar (Periksa butir 4 pada bukti P 3) ; 8. Bahwa dalam pada itu untuk menjadi bahan pertimbangan Pengadilan bahwasejak itu diserahkan kepada Yayasan Kartini Surabaya, ibu kandung anaktersebut belum pernah datang menjenguk ; 9.

Bahwa pendaftaran bagi anak terlantar dapat diterima dan harus diajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan pasal 55dan pasal 57 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak yang menyatakan bahwa Dalam hak anak terlantar karena suatu sebaborang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukanpermohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagaimana anakTSRIGTIA ~~~n ~~ ~

Menetapkan Yayasan Kartini Surabaya sebagai tempat penampungan,pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dengansegala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut ; 4. Menetapkan biaya perkara ini. Atau Mohon Putusan /Penetapan yang Patut, Baik dan Adil.

; Setahu saksi mulai berdiri tahun 1952 dan mulai beroperasinya tahun 1953;Bahwa gedung tempat untuk penampungan kegiatan tersebut yangMeEMBANGUA YAyYaSAN SENGIP 5 ~~=n0n ann nnn annem enn ann ennnnsBahwa jumlah anak asuh sekarang 12 (Dua belas) orang ; Bahwa dalam pelaksanaan perawatan dan pendidikan terhadap anak yangtidak berAyah dan tidak berlbu serta anak terlantar tidak ada perbedaanAQ GING 5 ~~~mmmnn nnn nnn nnn nnn nmin nn nmin inn meric nnn nnnmnnine ann nemnnnnanemmmnmnnninnsBahwa yang

Menetapkan Yayasan Kartini Surabaya sebagai tempat penampungan,pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan dengansegala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut ; 4.

MENETAPKAN-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang dahulu bernama Ashriyah Anugrah Putri dan sekarang bernama Gendhis Putri Kalyani Nagendra sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang dahulu bernama Ashriyah Anugrah Putri dan sekarang

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bayi yang ditemukan tanpa identitas yang diberi nama Sherren Viona adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya ;
3. Menetapkan agama anak terlantar yang bernama Sherren Viona adalah Islam sebagaimana disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat ;
4. Menetapkan Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Lembaga Pemerintah

tempat penampungan dan menyelenggarakan pemeliharaan serta perawatan anak terlantar yang bernama Sherren Viona dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut, termasuk untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 atas nama PT.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama PT.

Pondok Kalimaya Putih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Januari 2012 ; 3.Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu : 3.1.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 23 atas nama PT.

Pondok Kalimaya Putih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu 3.2.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 24 atas nama PT.

Pondok Kalimaya Putih Terletak di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Januari 2012 ; 3.3.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3/PTT-HGB/BPN RI/2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama PT.

: Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tidak mengatur tentangarti atau definisi tanah terlantar, tetapi dalam Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang TataCara Penertiban Tanah Terlantar, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (6), disebutkan : Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negaraberupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,dan Hak Pengelolaan

yang sah dan berkekuatan hukum ; 16.Berdasarkan poin angka 15 diatas atas tanah terlantar tersebut,Kepala Badan Pertanahan RI mengeluarkan Keputusan PenetapanTanah Terlantar Atas Hak Guna Bangunan Nomor 22, 23 dan 24/Cikoneng atas nama PT.

Bukti T.ll : Pelaksanaan Program Kegiatan PenertibanPendayagunaan Tanah Terlantar Tahun 2010 di ProvinsiBanten ; 3.

Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yangterindikasi terlantar : b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar .c. Peringatan terhadap pemegang hak ; d. Penetapan tanah terlantar . Menimbang bahwa 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantartersebut terbagi lagi menjadi subsub tahapan yang harus dilakukan sebelummenyimpulkan suatu tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, yang pada pokoknya adalah :A. Inventarisasi tanah terlantar . 1.

tanah terlantar berdasarkan pertimbangan lamanya tanahtersebut ditelantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar ; .

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR tersebut;

Hak Guna BangunanHak GunaBangunan atas nama Penggugat Yang Terindikasi Terlantar;Bahwa obyek sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat IImembawa atau menimbulkan akibat hukum bagi Hakhak GunaBangunan atas nama Penggugat, yaitu dengan diberinya labelisasiYang Terindikasi Terlantar.

oleh Pemerintah telah diatur lebihlanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar.

oleh Pemerintah telahdiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertibandan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

oleh Pemerintah telah diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar.

memperoleh kejelasan bahwa proses penetapan tanah terlantar merupakanpelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dimana prosespelaksanaan tanah terlantar berkaitan erat dengan kepentingan umum, dalampengertian terdapat kepentingan yang utama bagi Pemerintah untuk lebihHalaman 101 dari 107 halaman.

terhadap seorang anak terlantar anak perempuan yang bernama : ANAK ADOPSI, lahir di Batusangkar tanggal 8 Nopember 2010, ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------

Bahwa pemohon telah memelihara seorang anak perempuan yang bernamaANAK ADOPSI anak terlantar yang berjenis kelamin perempuan , lahir diBatusangkar pada tanggal 8 November 2010 ;3. Bahwa mengenai Pengangkatan anak ini pemohon telah memohonkannyakepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah datar tentangizin Pengasuh anak ;4. Bahwa mengenai surat surat bukti yang akan pemohon ajukan terlampir ;5.

Menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohonPEMOHON I, DAN PEMOHON II. terhadap seorang anak terlantar anakperempuan yang bernama : ANAK ADOPSI, lahir di Batusangkar tanggal 8Nopember 2010, ;8.

mendukung dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat yang masingmasing diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.19, dandua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II ;Menimbang, bahwa dari bukti suratsurat dan saksisaksi yang diajyukan Pemohondiperoleh fakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar Pemohon saat belum dikaruniai anak ;e Bahwa benar Pemohon ada melakukan pengangkatan anak Perempuan bernama ANAKADOPSI, lahir di Batrusangkar pada tanggal 08 Novembere Bahwa benar ANAK ADOPSI adalah anak Terlantar

yang diambil dari Kantor DinasSosial dan Tenaga Kerja Batusangkar Kabupaten Tanah Datar dan telah diserahkan olehKepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah datar kepada pemohon untukdijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa tujuan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenTanah Datar menyerahkan anak terlantar tersebut kepada Pemohon adalah agar masa depandan kehidupan anaknya tersebut lebih terjamin dan Hal ini dibenarkan oleh saksi saksiSAKSI I, saksi Hl,

Menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I, DAN pemohonII. terhadap seorang anak terlantar anak perempuan yang bernama : ANAK ADOPSI,lahir di Batusangkar tanggal 8 Nopember 2010, ;3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.151.000.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2/PTT-HGB/KEM-ATR/BPN/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 83

Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);

Paradipta Prima Perkasa Terletak di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (dahulu Provinsi Jawa Barat);

Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.kepada negara dan selanjutnya dikuasai langsung olehNegara.Penguasaan Negara atas objek tanah terlantar sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPedayagunaan Tanah Terlantar (PP No. 11/2010).I.

Putusan Nomor : 150/G/2019/PTUNJKT.tercatat dalam Database Tanah terlantar dan telahdiusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar.2. PT. Paradipta Prima Perkasa memohon agar HGBtersebut dikeluarkan dari database Tanah TerindikasiTerlantar dengan pertimbangan sebagai berikut :a. PT.

Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (1), persentase luas tanah yangditerlantarkan dikelompokan menjadi:a. 100 persen terlantar,b. lebin dari 25 persen sampai dengan kurangdari 100 persen terlantar,C. kurang dari atau sama dengan 25 persenterlantar.(4) Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dariatau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, makaKeputusan Penetapan Tanah Terlantar diberlakukanhanya terhadap tanah yang diterlantarkan danselanjutnya

Bahwa, tahapan penertiban tanah terlantar berdasarkan ketentuanPasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINomor 9 Tahun 2011 antara lain:1) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yangterindikasi terlantar;2) Identifikasi dan Penelitian tanah terindikasi terlantar;3) Peringatan terhadap pemegang hak;4) Penetapan tanah terlantar.b.

, identifikasi dan penelitian tanahterindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak sampai dengantahapan usulan penetapan tanah terlantar.

Ariana, berjenis kelamin perempuan, lahir di Sarawak, pada tanggal 18 Agustus 2016 adalah anak terlantar;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 3/G/2024/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2024;

Hasidinsebagai anak terlantar yang tidak diketahui asal usul orang tua maupun keluarganya;

Sirua Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang sebagai Anak Terlantar;

Sirua Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR., III. KEPALA KATOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR;

Putusan Nomor 90 PK/TUN/2016ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 yang menyatakan: Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan;Mekanisme pengaturan terhadap tanah terlantar oleh Pemerintah telahdiatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2010;Bahwa, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2010 tentang penertiban dan pendatagunaan tanah terlantar disebutkanpada:Pasal 9:(1) Kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan olehKepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara PenertibanTanah Terlantar

disebutkan pada:Pasal 19:(1) Kepala menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulankepala kantor wilayah;Halaman 80 dari 89 halaman.

Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yangterindikasi terlantar;aIdentifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;QOPeringatan terhadap pemegang hak;=Penetapan tanah terlantar;Ad. a.

tersebutternyata berdasarkan bukti daftar isian dan penelitian tanah terlantar HakAtas Tanah (HAT) / dasar penguasaan atas tanah (DPAT) dilakukan padatanggal sebagaimana disebutkan di atas dan tertuang dalam bukti T.160,bukti T.I61, bukti T.163, bukti T.164, bukti T.I65, bukti T.I66, hal tersebutmenunjukkan bahwa kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahanKabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan identifikasi dan penelitiantanah terlantar bukan melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Laki-laki bernama Abqari Razqa Abhinaya yang dilahirkan di Indramayu pada tanggal 27 Mei 2019 yang tidak diketahui orang tua biologisnya dan/atau terlantar menjadi anak angkat Para Pemohon (Uus Taufik Firdaus bin Ahmad Ajiji dan Popi Novia binti Ato Sukmawijaya);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak Perempuan bernama Marsya Fransiska yang dilahirkan di Cimahi pada tanggal 05 Maret 2019 yang tidak diketahui orang tua biologisnya dan/atau terlantar menjadi anak angkat pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);