/tangal lahir Bekasi/09 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx,Kota Bekasi, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1971/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal O05 Juni 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui oleh Tergugatserta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan keluargadekat masingmasing bernama PARDI bin NARTO, paman Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama ROFI SUDISTIRA bin PARDI dan PARDI bin NARTO, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Bahwa mendasari atas faktafakta yang demikian itu, maka telahmemperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat sebagai seorang ibu telahmelalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh (hadhanah) padaputrinya (WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA JANMA);.

Bahwa mendasari atas halhal yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasitersebut, maka mengenal pendapat Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil danharus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan/pertimbangan yangpada inti pokoknya: "bahwa menarik MUNTIYAH sebagai pihak TurutTergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karenaMUNTIYAH adalah orang yang menguasai obyek sengketa yalfu mengasuhanak yang bemama WHIAM ALZIVEN FAWWAZRIDA

dalamwaktu selambatlambatnya (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PegawaiNegeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.Pasal 3Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinlebih dahulu dari Pejabat.Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diajukansecara tertulis.Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkapyang mendasari

memperolehizin lebih dahulu dari Pejabat.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat daribukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secaratertulis.Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harusdicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat

Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

Terlebin lagi pada Pasal 333A menyatakan PeraturanPemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009(terlampir) ;Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni PermendagriNo. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dinubungkan dengan dasar dan dalilyang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat

Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.42 K/Kr/1965, tertanggal 811966 ;Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasariTerdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebutyang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan SuratTuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari,Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasiselaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat olehBupati Tanah Laut sendiri

putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru,karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan digantisedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbanganhukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yangdikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugatterikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimanabukti P.2 dan P.3 ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSTI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimanatercantum dalam surat gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PI dan SAKSI PII, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

Musi SH.namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2014 ternyata upaya mediasitersebut tidak berhasil.Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuniutpembatalan perkawinan antara tergugat (TERGUGAT 1) dengan tergugat I(TERGUGAT Il) yang berlangsung pada tanggal 26 Februari 2014, berdasarkanKutipan Akta Nikah No.260/160/II/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar.Menimbang, bahwa adapun dalil/falasan pokok yang mendasari

dengantergugat Il tersebut mejadi fasid.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmajelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukupberalasan sehingga gugatan penggugat harus dikabulakan dengan menetapkanbahwa pernikahan tergugat dengan tergugat Il dinyatakan batal.Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tergugat dengan tergugat Illdinyatakan batal, maka Akta Nikah Nomor 260/160/III/2014 tertanggal 03 Maret2014 tersebut sebagai akta autentik yang mendasari

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

dasar dasar apa yangdipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkankeberatan Pembanding, sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalammemori banding tanggal 19 September 2012, dalam Eksepsi pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa posita gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel, karenayatanyata dalam berkas gugatan Terbanding / Penggugat, dalildalil gugatanyang berisi alasanalasan, peristiwa hukum yang mendasari

I02/AD/X/2020sesuai dengan ketentuan undangundang namun tetap tidakdapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohonketerangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpahuntuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukumdan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadirdibacakan oleh Oditur Milter dari Berita Acara

Mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang

Mendasari dasar tersebutdi atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahdiberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikankeyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatanseperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militerterhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapatuntuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat buktiketerangan Terdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yangmenerangkan bahwa Surat

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensiyang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan danditada tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

jika digarap / dimanfaatkan olehPenggugat akan meng hasilkan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)perhektar setiap tahunnya ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena perhitungan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) perhektar setiap tahunnya adalah hal yang sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak merinci apa dikali berapa sampai dengan menjadi angka sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah), Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan dan alasanhukum yang mendasari

Penggugatmenetapkan kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah)* ;Dalil gugatan tersebut tidak benar, karena hal tersebut sangat tidakberdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapatmenunjukkan alasan hukum yang mendasari perhitungan tersebut Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan hukumyang mendasari perhitungan tersebut , Tergugat memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Karawang Cq.

Invoice Nomor GTR/22/060404tanggal 6 April 2004 dengan total tagihan USD 1.155,(Include PPN) berdasarkan Bank Receipt Voucher tanggal 12Mei 2004 dan Rekening Koran Pemohon Banding pada BankMandiri dengan Nomor Rek: 1220001118598 (Giro RupiahIDRCor) sebesar Rp 10.260.000,00, dengan perinciansebagai berikut....Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/201410.2.Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut,sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaksesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal 76 danPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajaktersebut

Majelis tetap meneliti Rekening Koran PemohonBanding dan terlihat bahwa Pemohon Banding memang tidakpernah menerima pembayaran atas tagihan sebagaimanaInvoice Nomor GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004tersebut sehingga secara faktual Invoice NomorGTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

pertimbangannyadengan analisa uang masuk dalam rekening Koran atasinvoice dari Faktur Pajak yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikanFakturPajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut

yangkemudian menyatakan: ..sehingga Majelis berpendapatbahwa Faktur Pajak Nomor 0580000151 tanggal 23 Maret2004 telah dibatalkan dan diganti dengan Faktur PajakStandar Nomor EBYEB05800001 73 tanggal 28 Mei 2004;Bahwa nyatanyata dalam uji bukti materi, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapatmembuktikan Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajakyang dibatalkan dengan dokumen pihak ketiga maupundokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri yang mendasari

dada kemudian menikam lagi sebanyak 1 kalikearah perut ;Bahwa setelah menikam saksi, terdakwa langsung pergi meninggalkansaksi yang dalam keadaan berdarah dan merasa pusing lalu saksiditolong oleh teman saksi yang bernama Isto ;Bahwa kemudian saksi langsung melapor kejadian tersebut ke PolresBelu untuk diproses dan anggota Polisi membawa saksi untuk berobatdiRumah Sakit Umum Daerah Atambua dan saksi menginap selama 2minggu dengan membayar biaya rumah Sakit sendiri ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

kemudian menikam lagisebanyak 1 kali kearah perut ; Bahwa setelah menikam korban, terdakwa langsung pergimeninggalkan korban yang dalam keadaan berdarah dan merasa pusinglalu korban ditolong oleh teman korban yang bernama Isto ; Bahwa kemudian korban langsung melapor kejadian tersebut ke PolresBelu untuk diproses dan anggota Polisi membawa korban untuk berobatdiRumah Sakit Umum Daerah Atambua dan korban menginap selama 2minggu dengan membayar biaya rumah Sakit sendiri ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Nomor 385 K/MIL /2017peraturan sebagaimana mestinya sehingga terhadap perkara Terdakwatersebut di atas yang tercantum dalam Surat Dakwaan NomorSd/57/IV/2017 tanggal 13 April 2017 sehingga Majelis Hakimmembebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (vrijspraak) dan ataumelepaskan dari segala tuntutan hukum (onts/laag van rechtsvervolging)Keberatan kedua : Bahwa setelah menelaah dan mempelajaripertimbangan Majelis Hakim yang mendasari fakta di persidangan, MajelisHakim pada pokoknya sependapat dengan

perkara pelaku utamanya tidakdiadili tidak dapat diterima, karena untuk memeriksa perkara di pengadilantidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalamperkara itu oleh karenanya menurut pendapat Oditur Militer keteranganpara saksi tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendirisebagaimana dirumuskan dalam Pasal 175 ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Keberatan kedelapan : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalammengambil pertimbangannya tidak mendasari

/PA.BdwTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SAKSI dan SAKSI Il,, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yangSah; +22 22222222 2229222 22 ===Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;)Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari

Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechteliike grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilinat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam posita Penggugat Nomor 10.Kemudian Penggugat mempermasalahkan upayaupaya

mendiskripsikan dengan jelas dan tegas tindakan apasaja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukan ancama, tekanandan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukangugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijke grond) samasekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta Hukum (feiteliike grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari

keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari