INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) PUSAT MAKASSAR cq. PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) UNIT DOK DAN GALANGAN BITUNG VS. OLGA KOJOH; DKK

INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) PUSATMAKASSAR cq. PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA(Persero) UNIT DOK DAN GALANGAN BITUNG,berkedudukan di JI. Samuel Languyu Kelurahan Pateten Dua,Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, yang diwakili oleh Ir. H.ABD. RAKHMAN CAING, MM., (Direktur Utama PT. IndustriKapal Indonesia (Persero), beralamat di JI.

Industri Kapal Indonesia (Persero)Unit Dok dan Galangan Bitung yang diwakili oleh H. Amrullah Pase (DirekturUtama PT.

INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) PUSAT MAKASSARcq. PT.

INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) UNIT DOK DANGALANGAN BITUNG tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) PUSAT MAKASSARcq. PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero) UNIT DOK DANGALANGAN BITUNG tersebut;Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 6 PK/Pdt/2011Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk membayarbiaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 oleh H. M.

Menerima permohonan banding dari Pemohon PT KAPAL ANGKUT INDONESIA tersebut;

PT KAPAL ANGKUT INDONESIA VS PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM

;Suratsurat Pemberitahuan Penghentian Keagenan Kapal yang ditandatangani Pemohon dan ditujukan kepada agen kapal KM Merdeka 2001dan Kapal TK Dirgahayu;Berita Acara tentang Penyerahan Kembali Kapal KM Merdeka 2002 danTK Dirgahayu dari Pemohon kepada Termohon;Surat Perintah Penyerahan Kapal Tug Merdeka 2002 Kapal BargeDirgahayu 3102 yang ditandatangani Pemohon dan ditujukan kepadaHalaman 2 dari 55 hal.

Nomor 1052 B/Padt.SusArbt/201610.11.12.13.14.15.Nahkoda dan crew Pemohon untuk menyerahkan kapal kepadaTermohon;f.

Sewa Usaha Kapal dengan Opsi Beli sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 1 dan Nomor 3 tanggal 3 Maret 2014 yangdibuat di hadapan Notaris Ir.

Nomor 1052 B/Pdt.SusArbt/2016Kapal dengan Opsi Beli atas Kapal TB Merdeka 2001 dan TK Dirgahayu3101 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kapal Set 1") serta Kapal TBMerdeka 2002 dan TK Dirgahayu 3102 (untuk selanjutnya disebutsebagai "Kapal Set 2"). Namun disisi lain meminta izin untuk tetap dapatmengoperasikan Kapal Set 1 dan Kapal Set 2 tersebut di atas secarabebas biaya (gratis).

Nomor 1052 B/Pdt.SusArbt/2016Set kapal, namun ternyata di dalam SP 3 yang sudah Finaldisebutkan bahwa Termohon hanya akan memberikan fasilltasPembiayaan kepada Pemohon untuk 1 (satu) set kapal saja ..."

INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) PUSAT MAKASSAR cq. PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) UNIT DOK DAN GALANGAN BITUNG ; OLGA KOJOH ; HENNY KOJOH, dkk.

Menetapkan kedua orang anak yang bernama STEVANUS GABRIEL KAPAL, yang lahir di Manado pada tanggal 10 September 1999 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.1256/1999 dan IRA DEBORA KAPAL yang lahir di Manado pada tanggal 07 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.407/Disp/2009, tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri;5.

- PenggugatAHNES MANSALEO- TergugatDENNY JULIUS LIATAHI KAPAL

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai2 (dua) orang anak yang bernama STEFANUS GABRIEL KAPAL, yanglahir di Manado pada tanggal 10 September 1999 berdasarkan KutipanAkte Kelahiran No.1256/1999 dan IRA DEBORA KAPAL yang lahir diManado pada 07 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akte KelahiranNo.407/Disp/2009;3.

DENNYJULIUS LIATAHI dengan MANSALEO AHNES, yang sesuai dengan surataslinya dan diberi materai cukup ;P2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1256/1999 atas nama STEFANUSGABRIEL KAPAL, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materaicukup ;P3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.407/Disp/2009 atas nama IRADEBORA KAPAL, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materaicukup ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugatjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah

Saksi MACLON MANSALEO :e Bahwa saksi tahu ada gugatan cerai, yang menggugat Ahnes dan yangdigugat adalah Denny;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurutagama Krsiten Protestan pada tanggal 05 Desember 1999 di AirmadidiKabupaten Minahasa;e Bahwa 2 (dua) orang anak yakni Stefanus Gabriel Kapal yang lahir di Manadopada tanggal 10 September 1999 dan Ira Debora Kapal yang lahir diManado pada tanggal 7 Agustus 2009;e Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai

Saksi SERLY PANDEAN:e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak dariPenggugat adalah suami saksi tapi sudah meninggal;e Bahwa saksi tahu ada gugatan cerai, yang menggugat Ahnes dan yangdigugat adalah Denny;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurutagama Krsiten Protestan pada tanggal 05 Desember 1999 di KotaAirmadidi;e Bahwa 2 (dua) orang anak yakni Stevanus Gabriel Kapal yang lahir diManado pada tanggal 10 September 1999 dan Ira Debora Kapal yang lahirdi

, yang lahir diManado pada tanggal 10 September 1999 dan IRA DEBORA KAPAL yang lahir diManado pada tanggal 07 Agustus 2009, sehingga secara hukum tetap melekatkewajiban dari orang tua terhadap anakanak, sebagaimana ditentukan dalamPasal 41 huruf a dan b UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu:a.

INDUSTRI KAPAL INDONESIA tersebut;

INDUSTRI KAPAL INDONESIA VS 1. PAIMIN DAHLAN, S.E, DKK

Industrial Kapal Indonesia(Persero) Nomor 054/DirIKI/KPTS/IV/2008 dan Serikat PekerjaIndustial Kapal Indonesia Nomor 023/SPIKI/KPTS/IV/2008 tanggalHal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.SusPHI/201623 April 2008 tentang Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)antara Direksi PT. Industrial Kapal Indonesia (Persero) dengan SerikatPekerja Industrial kapal Indonesia;b. Surat Keputusan Direksi PT.

Industrial Kapal Indonesia (Persero)Nomor 48/DirIKI/KPTS/VII/2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentangPerhitungan Besarnya Modal Pensiun Karyawan PT. Industri KapalIndonesia (Persero);c.

Menghukum Tergugat membayar uang Pensiun berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT Industrial Kapal Indonesia (Persero) Nomor 43/DirIKl/KPTS/VII/2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang perhitungan besarnya modalpensiun karyawan PT. Industrial Kapal Indonesia (Persero) sebesarRp717.665.600,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh limaribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat, dengan perincian sebagaberikut:a.

Industrial Kapal Indonesia (Persero) milik Tergugat yang terletak di JalanGalangan Kapal Nomor 31 Makassar, sah dan berharga;Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.SusPHI/20166.

Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor43/DIRIKI/KPTS/VIII/2002 tanggal 5 Agustus 2002 tentang PerhitunganHal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 288 K/Pdt.SusPHI/2016Besarnya Modal Pensiun Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)Sebesar Rp268.551.800,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratuslima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat 4 atas namaH. Muhammad Anas, Penggugat 5 atas nama Abdul Muthalib dan Penggugat6 atas nama H. Suruhin dengan rincian sebagai berikut:a.

INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) tersebut;

DIREKTUR UTAMA PT.INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) vs IR. AMIRULLAH PASE

Industri Kapal Indonesia(Persero) selama 186 bulan dan sesuai dengan ketentuan aturan perundangundangan dan Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Pengawas BadanUsaha Milik Negara;Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat sebagai Mantan Direktur Utamapada Kantor PT.

Industri Kapal Indonesia (Persero) namun tidak adatanggapan dan respon dari Tergugat;Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penggugat menguasakan kepada KantorHukum MKRN yang beralamat di Jalan Damar No. 30 A Panakukkang VMakassar dan telah dilakukan pertemuan Bipartit Tergugat Direktur PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) yang diwakili oleh Direktur Keuanganyang pada intinya tidak menemui kata sepakat;Bahwa kemudian penggugat mengajukan permohonan perselisihan hubunganindustrial ke Dinas Tenaga Kerja

Industri Kapal Indonesia;Keputusan Menteri Keuangan No.482/KMK.016/1996, tanggal 29Juni 1996 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan KembaliAnggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Industri Kapal Indonesia;Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.05/2001, tanggal 15 Juni2001 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DireksiPerusahaan Perseroan (Persero) PT. IKI.Pengangkatan Penggugat (Sdr.

Industri Kapal Indonesia (Persero).

Bahwa hak purna jabatan berlaku LEX SPESJALIS terhadap semua MantanDirektur Utama dan Mantan Direksi PT.Industri Kapal Indonesia (Persero),termasuk pula hak purna jabatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai MantanDirektur Utama dan Direksi PT.Industri Kapal Indonesia (Persero).

Menyatakan bahwa Grosse Akte balik nama Kapal AJI MINA MAKMUR, No Reg. 5729 tanggal 18 Agustus 2004 yang diuraikan dalam surat ukurnya No: 365/Ia, tanggal 19 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Rembang Jawa Tengah, oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta pegawai pembantu pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan ukuran: Panjang 15,75 meter, lebar 6,15 meter, dalam 1,50 meter, isi kotor 29 (dua puluh Sembilan), isi bersih 17 (tujuh belas), tanda

selar GT.29 No.365/Ia, yang dibuat di Rembang Jawa Tengah dalam tahun 2002, terbuat dari bahan kayu dengan satu geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap yang dilengkapi dengan mesin induk bermerk NISSAN RD.8, daya 90 PK, yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah untuk menerbitkan Grosse Akte Balik Nama Kapal AJI MINA MAKMUR No Reg. 5729 tanggal 18 Agustus 2004 Pengganti;4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

PT PELAYARAN PELANGI SINDUMULIA VS PT GALANGAN KAPAL LANCAR

Industri Kapal Indonesia (Persero) Nomor 43/DIR-IKI/KPTS/VIII/2002 tanggal 05 Agustus 2002 tentang Perhitungan Besarnya Modal Pensiun Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Sebesar Rp. 268.551.800,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat 4 atas nama H. Muhammad Anas, Penggugat 5 atas nama Abdul Muthalib dan Penggugat 6 atas nama H. Suruhin dengan rincian sebagai berikut ;a. Penggugat 4 atas nama H.

Industri Kapal Indonesia

Industri Kapal Indonesia yang berkedudukan di Jalan Galangan Kapal No.31 Makassar, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Iqbal,SH., MM dan Dr.

Industrial Kapal Indonesia (Persero) milik TERGUGAT yang terletak diJalan Galangan Kapal No. 31 Makassar, sah dan berharga.6.

Industri Kapal Indonesia Nomor : 13/DIRIKI/KPTS/III/2003 TentangPemberhentian Dengan Hormat Karena Usia Pensiun Saudari Hj. ZainabKaryawan Organik PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).13.

Tahire Bahwa Saksi kenal Para penggugat karena pernah rekan kerja diPerusahaan PT.Industri Kapal Indonesia;e Bahwa Saksi tidak tahu kapan para Penggugat masuk kerja diPT.Industri Kapal Indonesia;Bahwa Saksi mulai masuk kerja di PT Industri Kapal bulanNopember 1973;Bahwa Saksi lebih dahulu kerja di PT.Industri Kapal daripada paraPenggugat;Bahwa kantor PT.Industri Kapal tetap berkedudukan di JalanGalangan Kapal No.31 Makassar;Bahwa Para Penggugat bekerja dibagian produksi;Bahwa Para Penggugat menerima

Bambang Walujodjati MBAmasuk kerja di perusahaan Industri Kapal ;Bahwa penggugat H.Muh.

PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), VS PT PELAYARAN PLANET SAMUDRA

PUTUSANNo. 2798 K/Pdt/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero), berkedudukan diJalan Galangan Kapal PO Box 1196, Makassar, dalam hal inimemberi kuasa kepada Rachman Soeltan, SH., Advokat,berkantor di Jl.

docking/repair kapal TB space di galangan Kapal PT Industri Kapal Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli2006 sekitar pukul 09.00 WITA telah terjadi kebakaran pada kapal TB Space l,fakta ini didasarkan pada berita di Harian Tribun Timur tanggal 9 Juli 2006halaman 11 yang diperkuat berita acara kebakaran tanggal 08 Juli 2006 yangdibuat nahkoda Achmad Suyatno dan laporan kejadian Nomor: 08/KeaIKVVIV2006 tertanggal 9 Juli 2006 dibuat satuan pengaman PT Industri KapalHal.1 dari 11 hal.Put.No.2798

lima puluh juta rupiah) (vide buktiP6, P6a, P6b); Biaya bahan, biaya agen, biaya pelabuhan, biaya ulangan cat, Zinarnot,kerusakan organorgan kapal dan mesin sebesar Rp 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah); Kerugian kehilangan pendapatan 13 (tiga belas) bulan kapal tidak beroperasidengan tarif timecharter perbulan sebesar Rp 180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian pendapatan kapal tidakberoperasi sebesar Rp 2.340.000.000, (dua milyar tiga ratus empat puluhjuta rupiah

atas kerugiankerugianyang diderita pemilik kapal (Harian Tribun Timur tanggal 9 Juli 2006 halaman11.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding yang menyebabkan terbakarnya kapal TB.Space milik Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 8 Juli2006 di kawasan Galangan Kapal milik PT Industri Kapal Indonesia(Persero) merupakan perbuatan melawan hukum;3.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa vs. PT. Cinderella Vila Indonesia

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa,berkedudukan di Surabaya, diwakili oleh H. MoeksaidSuparman, selaku Direktur, bertempat tinggal di Jalan GirilayaNomor 4, dahulu di Jalan Dukuh Kupang Timur XVII/2, dalamhal ini memberi kuasa kepada Gedijanto alias Gede,SH.,MH.,CD, dan kawan, para Advokat, beralamat di JalanNgaglik 2 Stan 28, Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Juli 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;melawan :PT.

EkspedisiMuatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2594 K/Pdt/2008tanggal 13 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2011 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Pendawa tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Pendawa tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000, (duajuta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 oleh Dr. H. MohammadSaleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH.,MH., dan Dr. Nurul Elmiyah,SH.

KAPAL ANGKUT INDONESIA >< PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,Cs

Beritaberita Acara tentang Penyerahan Kembali Kapal KM Merdeka2001 dan TK Dirgahayu 3101 dari PEMOHON kepada TERMOHON ;b. Surat Perintah Penyerahan Kapal KM Merdeka 2001 dan TK Dirgahayu3101 yang ditanda tangani PEMOHON dan ditujukan kepada Nakhodadan crew PEMOHON untuk menyerahkan kapal kepada TERMOHON ;c. Suratsurat Pemberitahuan Penghentian Keagenan Kapal yang ditandatangani PEMOHON dan ditujukan kepada agen kapal KM Merdeka 2001dan Kapal TK Dirgahayu ;d.

Berita Acara tentang Penyerahan Kembali Kapal KM Merdeka 2002 danTK Dirgahayu dari PEMOHON kepada TERMOHON ;e. Surat Perintah Penyerahan Kapal Tug Merdeka 2002 Kapal BargeDirgahayu 3102 yang ditandatangani PEMOHON dan ditujukan kepadaNahkoda dan crew PEMOHON untuk menyerahkan kapal kepadaTERMOHON ;f.

Surat Pemberitahuan Penghentian Keagenan Kapal yang ditandatangani PEMOHON dan ditujukan kepada agen Kapal TUG Merdeka2002 dan agen Kapal Barge Dirgahayu 3102;Menyatakan TERMOHON tidak melakukan Penyalahgunaan Keadaan;8.

Dalam Akta Sewa Guna Usaha yangbelum direvisi masih disebutkan 5 (lima) set kapal dan bukan per kapal.Dalam praktiknya, TERMOHON selalu mengeluarkan Akta SGU per kapaldan bukan per set kapal (terlebih lagi 5 set kapal dalam 1 SGU).

Suratsurat Pemberitahuan Penghentian Keagenan Kapal yangditandatangani Pemohon dan ditujukan kepada agen Kapal KM Merdeka2001 dan Kapal TK Dirgahayu;d. Beritaberita Acara tentang Penyerahan Kembali Kapal KM Merdeka2002 dan TK Dirgahayu 3102 dari Pemohon kepada Termohon;e. Surat Perintah Penyerahan Kapal KM Merdeka 2002 dan TK Dirgahayu3102 yang ditandatangani Pemohon dan ditujukan kepada Nahkoda dancrew Pemohon untuk menyerahkan kapal kepada Termohon;f.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa; PT. Cinderella Villa Indonesia dkk

EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) PENDAWA,berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini diwakili olehMOEKSAID SUPARMAN, selaku Direktur PT. EkspedisiMuatan Kapal Laut (EMKL) Pendawa, bertempat tinggal di JalanDukuh Kupang Timur 17/2, dalam hal ini memberi kuasakepada : GEDIJANTO Alias Gede, SH. MH. Advokat, berkantordi Jalan Ngaglik 2 Stand Pertokoan 28, Surabaya;Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:PT.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pendawatersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI

EKSPEDISIMUATAN KAPAL LAUT (EMKL) PENDAWA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Selasa, tanggal 13 Juli 2010 = olehH. ABBAS SAID, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.dan R. IMAM HARJADI, SH. MH.

MAHMUD BAMBANG ; PIMPINAN PERUSAHAAN KAPAL MOTOR LEMBATA KARYA (THOMAS F.LEMBATA)

Penggugat:
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan
Tergugat:
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal
Turut Tergugat:
Bendesa Desa Adat Kapal

Menyatakan Terdakwa RONAL MARPAUNG Als KAPAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Safar, ST.

Penuntut Umum:
ASNI ZAHARA HASIBUAN SH
Terdakwa:
RONAL MARPAUNG Alias KAPAL

Penggugat:
AGUS SUSANTO
Tergugat:
PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT NALTAC

Pembanding/Tergugat : PT Pelayaran Pelangi sindumulia
Terbanding/Penggugat : PT Galangan Kapal Lancar

GALANGAN KAPAL LANCAR, suatu Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut Hukum Indonesia berdasarkan Akta PendirianNomor 14 Tahun 2014 tertanggal 8 September 2014 yangdibuat dihadapan prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., SH.

bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat Nomor 568/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt tanggal 7 Juli 2021, yang amarnyasebagai berikut: Dalam KonpensiDalam Pokok Perkara1.23.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugianMateril Penggugat atas biaya perbaikan kapal

kapal Tergugat berikutAdditional Job terhitung dari tanggal tagihan final masing masing kapalhingga 31 Juli 2020 sebesar Rp.2.161.435.000.

(dua miliar seratus enampuluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada bulan Desember 2020,yang dilaksanakan oleh juru sita PN Samarinda pada tanggal 4 Januari2021, terhadap kapal kapal beserta inventaris milik Tergugat yakni TK.BGAnugerah Mulia 2301, TK Sinar Anugerah 2501, TB Eagle 03 dan TBCendrawasih 21;Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;Dalam RekonpensiDalam

Cendrawasih 21TK.Anugerah Mulia 2301 ditahan tanggal 7 April 2020 sampai dengan kapaldilepaskan ditambah kerugian sebesar Rp. 34.201.666, per hari di hitungsejak kapal TB Eagle 03TK Sinar Anugerah 2501 ditahan tanggal 27 Aprlil2021 sampai dengan kapal dilepaskan.

M E N G A D I L I;

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian Materil Penggugat atas biaya perbaikan kapal kapal Tergugat berikut Additional Job terhitung dari tanggal tagihan final masing masing kapal hingga 31 Juli 2020 sebesar Rp.2.161.435.000

.- (dua miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penggugat:
PT Galangan Kapal Lancar
Tergugat:
PT Pelayaran Pelangi sindumulia

M E N G A D I L I1) Menyatakan Terdakwa RANDI Bin ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Belayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar, yang mengakibatkan kecelakaan kapal yang mengakibatkan kematian;2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2( dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000,000- (seratus juta rupiah

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;5) Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah papan kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna hijau bertuliskan KMN PUTRA IRAYA warna merah muda; 1 (satu) buah jendela ruang kapal

Bahwa saksi menerangkan peristiwa tenggelam kapal tersebut terjadi pada harikamis tanggal 05 mei 2016 sekira jam 15.00 wita di perairan Desa Selengot diantara 2 (dua) buah julu (bangunan kec Tanjung Harapan Kab paser Kaltim). Bahwa pada saat kapal tenggelam saksi berada di atas kamar kapal, sedang dudukduduk. Bahwa kapal yang tenggelam tersebut adalah Jenis kapal KMN (Kapal motornelayan) dan nama kapal tersebut adalah PUTRA IRAYA dan pemilik kapaltersebut adalah sdra RANDI.

Bahwa saksi sebagai ABK, yang memiliki tugas menghidupkan mesin garden yangberada di depan kapal. Bahwa pada saat kapal tenggelam kapal tersebut di kemudikan sendiri oleh sdraRANDI. Bahwa kapal tersebut tidak memiliki pelampung keselamatan di dalam kapal.

, Pelaksanaanpengawasan keselamatan kapal, Pelaksanaan pengukuran kapal, Pelaksanaanpemeriksaan konstruksi kapal, Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal,Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal adalah kewenangan dari pihaksyahbandar, sedangkan untuk dinas perhubungan hanya bisa menerbitkan paskecil kapal yang berukuran GT 7 kebawah namun sebelumnya harus adarekomendasi dari pihak syahbandar, serta pelaksanaan monitoring pengawasankeselamatan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal seperti radio

kapal KMNPUTRA IRAYA diperuntukkan sebagai kapal penangkap dan pengangkut ikan(nelayan).Dokumen yang harus dimiliki oleh nahkoda kapal adalah Pas Kecil yangdikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, namun itu hanya terbataspada kapal dengan kapasitas GT 7 ke bawah, hal ini sesuai dengan surat edaranmenteri Perhubungan nomor 7 tahun 2000.Hal. 13 dari 33 Hal.Putusan Nomor. 271/PID.B/2016/PN.TGT Bahwa devinisi sehingga suatu kapal bisa dikatakan sebagai kapalpenangkap/pencari ikan dan kapal

.Devinisi kapal ikan adalah pertama dilihat dari segi konstruksi kapal dankelengkapan alat penangkapnya sedangkan spesifikasi kapal penumpang harus adadilengkapi dengan alat keselamatan berupa live jacket dengan jumlah kapasitasyang sudah ditentukan sesuai dengan kapasitas muat kapal, life boy ( pelampungpenolong ) yang harus ada di setiap sisi kapal dan persyaratan tersebut berlakubagi kapal tradisional dibawah 7 GT ), rakit penolong ( berlaku bagi kapal kapalyang berukuran diatas 7 GT ).Menurut