Sebagai bukti, Pemohon Bandingmelampirkan tanda terima penerimaan dokumen oleh Terbanding baik pada prosespemeriksaan, keberatan maupun banding.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menunjukkan perjanjianyang mendasari adanya pembayaran royalti sebagaimana tercantum dalamMemorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 21 Mei 2009 yang menyatakanbahwa hak pemakaian licence dan technical assistance tetap diberikan danpembayaran royalti tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 May 2014, yang telahdisetujui

kerjanya efektif terhitungsejak tanggal 12 Juli 2011 dengan dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang telah disampaikankepada Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan danterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura terregister dengan nomor : 7/Pdt.SusPH/PN Jap, pada tanggal20 November 2017 sehingga terhitung dari tanggal pemutusan hubungankerja Sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan adalah selama 6 (enam)tahun;Bahwa mendasari

karena gugatanPenggugat tanpa melalui mekanisme perundingan bipartit maka atasanjuran mediator adalah premature, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatdalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur:Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);Bahwa mendasari

Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secarajelas; bahwa berdasarkan gugatan a quo Penggugat telah mengajukantuntutan ganti rugi;Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secarakongkret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yangdiajukan oleh para Penggugat secara jelas dan nyata;Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 21 (dua puluhsatu) yang telah mendalilkan tuntutan hak dengan dasar perhitunganupah pokok sebesar Rp9.295.600,00

(sembilan juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus rupiah) sangatlah tidak berdasar dan patutlahuntuk ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat poin 1 (satu) Penggugattelah mendalilkan upah pokok berdasarkan perjanjian kerja adalahsebesar Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkanpada dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Penggugat telahmendalilkan upah pokoknya adalah sebesar Rp9.295.600,00 (sembilanHalaman 16 dari 44 halaman Putusan

Bahwa merujuk pada petitum gugatan Penggugat pada huruf h, telahmenuntut untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan akan tetapifaktanya tidak didalilkan dalam posita gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum untuk ditolak;Bahwa pengajuan sita jaminan haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal227 HIR, dan mendasari pada permohonan dari Penggugat namun tidakdidasarkan pada dalildalil hukum maka adalah sah bagi Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat karenabertentangan

Terdakwa yaitu dari tanggal 30 September2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tigabelas) hari sehingga pembuktian unsur Keempat tentang lamanyaTHTI yang diuraikan juga pada fakta unsur tersebut diatas yaitu13 (tiga belas) hari Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca dan mendasari pada fakta hukum dalam putusan tingkatpertama berpendapat ditemukan ada kekeliruan dalam perhitunganlamanya THT!

dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan (Vide halaman 12/13), sehingga Majelis Hakim TingkatPertama berpendapat unsur kedua : Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.Bahwa atas ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertamamembaca dan membuktikan unsur kedua tersebut, maka MajelisHakim Tingkat Banding mengambil alin tentang pembuktian unsurkedua dakwaan Oditur Militer yaitu : unsur Kedua Dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan mendasari

Bahwa Terdakwa yang masih berusia sangat muda diberikesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, hal ini sesuaitujuaan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baikmenjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebihberdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.Dengan mendasari alasanalasan tersebut diatas, maka Terdakwadipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetapmengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, sehinggapenjatuhan pidana Tambahan kepada Terdakwa

padatanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Militer ll12 Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang wakitu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum atas perkara tersebut, dalam mendasari

Cara hidup/kesusilaan/adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.Dengan demikian bahwa mendasari terhadap keberatankeberatan sebagaimana terurai di atas, sangat wajar jika Pemohon Kasasi dalam memutusperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menunjukkan kekhilafandan atau kekeliruan yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telahsewenangwenang dan atau telah melampaui batas kewenangannya dalammenjatuhkan putusan tersebut hal ini jelas sangat merugikan dan jauh dariterpenuhinya rasa keadilan

Dengan demikian, mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Il dipidana, maka Terdakwa Ildibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan

TELO bin NGADIYOdan dan dua orang lainnya (BUDI NURYADI alias PAK GURU binSUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIE) melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruhdi atas alas dengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepanBandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasang memasang uangdi gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkan judiyang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh

PAK GURU bin SUKARDI melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruh di atas alasdengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepan Bandar dalam keadaantertutup, selanjutnya pemasang memasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikutberjudi dengan bandar sedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angkamata dadu yang keluar dari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya :penebak menebak angka yang keluar dari bandar adalah angka 1 sampai

PAK GURU bin SUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIEmelakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara pertamatama Bandarmengopyok dadu yang ditaruh di atas alas dengan ditutupi tempurung kemudiandiletakkan didepan Bandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasangmemasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandarsedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya : penebak menebak angka yangkeluar dari bandar

cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Pokok Perkara Telah Salah Dalam MenerapkanHukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Onvoeldoende);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, dan mendasari

fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan JudexFacti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2 Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Mengabulkan eksepsi Para Tergugatdan Turut Tergugat/Para Pembanding, tentang masih adanya pihak yang harus1415ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (exeptio plurius litis consorsium),membuktikan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari

Sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, keterangansaksi tersebut tidak dapat dibenarkan;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaianJudex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikanpertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan Judex Factimenjatuhkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat

No. 2999 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah garapan makamengacu / mendasari pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaSulawesi Selatan dan Tenggara No. 75/XVIII/170/4/1964 tanggal 5November 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Sulawesi Selatan (Muh. A.

Razaq) memutuskan dalam diktumkedua huruf (d) : bahwa yang menerima wajib mengiyakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.Bahwa mendasari ketentuan tersebut di atas, ternyatalah bahwa saksidengan fakta dipersidangan mendasari keterangan para saksi maupunpengakuan Penggugat sendiri bahwa sejak Tahun 1976, Penggugat telahmeninggalkan tanah obyek sengketa (tanah garapan) tersebut, karenamembuka lahan lagi di Bonto Marannu dan tidak pernah kembali lagiuntuk melakukan penggarapan terhadap tanah

Atau dengan kata lain, gugatan penggugat tidakmenyebutkan pada diri tergugat ditemukan alasan hukum bagi Penggugatuntuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 1975Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentuBahwa memperhatikan ugatan Penggugat tertanggal

,Bahwa berkaitan dengan angka 1 sampai angka 3 dan angka 5 dalamEksepsi Tergugat mengenai tidak jelas hubungan posita dan pentitumserta dasar hukum yang mendasari Gugatan Penggugat, bahwa dalamGugatan Penggugat sudah jelas menguraikan apa yang menjadi alasanPenggugat mengajukan Gugatan cerai dan dasar hukum yang menjadilandasan perceraian yaitu. pertengkaran yang teruS menerussebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974 TerntangHalaman

Putusan Nomor: 2485/Pdt.G/2019/PA.Pwd.untuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 19752 Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu4.

Dengan kata lain menurut kulit atau bentuknya mengandungpembebasan Terdakwa, tetapi isi dan subtansinya mengandung pelepasan darituntutan hukum (Bedkt ontslag van recht vervolging) ;Hal itu terlihat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapatJudex Facti dalam pertimbangan hukum unsur "Menyuruh memasukkanHal. 6 dari 19 hal. Put.

makaputusannya adalah lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging),ternyata dalam putusan Judex Facti Terdakwa DENOR BIN JAKARIA (Alm)dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan ;Oleh sehab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilandan kebenaran materiel adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umumuntuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri KetapangNomor : 212/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 14 Februari 2013 di atas ;Bahwa alasanalasan yang mendasari

No. 788 K/Pid/2013Hal itu terlinat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapat JudexFacti yaitu : Pada halaman 24 paragraf 5 dalam pertimbangan Hakim, bahwa Pasal27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenentukan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember

jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari

Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan

Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer

tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari

juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari

Yusuf Adam selaku dulu Terdakwa IIIdalam perkara Pidana No.53/Pid/B/ 1984/PN.Uj.Pdg, dan sipenerima Hibah iniberhak pula menjualnya kepada Penggugat, halhal mana memang telahdijadikan pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg., seperti tersebutpada butir 7 diatas ;Bahwa dengan demikian pula maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S.Il Kohir No. 390 Cl di Kelurahan Rappocini tersebut adalah sah milik Penggugatyang diperoleh

Uj.Pdg. terjadi karena antara Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV memberi kuasakepada Tergugat V untuk mengadakan jual beli tanah sengketa secara tidaksah kepada Tergugat VI ;Bahwa jual beli antara Tergugat VI, Il, Ill, IV dan V dengan Akta Jual Beli No.171/II/1981 tidak sah dan tidak memenuhi syarat menurut UU, oleh karenanyajual beli tersebut harus dibatalkan ;Bahwa oleh karena jual beli yang tidak sah itu yang mendasari putusan dalamperkara Perdata No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka keputusan

Timurama, yang telah mendasari putusan Pengadilan TinggiSulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg. tersebut,harus dipandang telah mengenyampingkan isi putusan dalam perkara Perdata diHal. 6 dari 16 hal. Put.

Prabumulih TimurKota Prabumulih;> Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwaadalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadipenyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;> Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi HadiSantoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari SatuanReserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menujuke

Prabumulih TimurKota Prabumulih;Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwaadalah dari informasi dari masyarakat yang diterima bahwa sering terjadipenyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Perumnas Sukajadi Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;Bahwa, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi lalu bersama saksi HadiSantoso Bin Parman, Dan Saksi Agus Dianto Bin M Sari Selaku Tim dari SatuanReserse Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyidikan dan menujuke lokasi

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02

Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari

HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90