Ditemukan 51522 data
RONI INDRA, SH.
Terdakwa:
1.DODI SURYADI BIN IBRAHIM
2.RUDI IPRIANTO BIN MKROM
71 — 39
motor milik saksi, saksihanya diberitahu bahwa sepeda motor milik ayah saksi sudah ditemukan;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;6.MEDITYA EKA KURNIASTANTOdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari
barang bukti ada 12 (dua belas)buah;Halaman12 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP/06.4/2017Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkandan menyatakan tidak keberatan;7.PAUL DEVvIDdidepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari
FIRDAUSSYdidepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi verbal lisant karena saksi penangkapantidak mengetahui kesalahan para terdakwa sehingga ditangkap dan dihadirkansebagai terdakwa dalam persidangan;Bahwa bukti awal yang mendasari penangkapan terhadap para terdakwa yaituketika kami ke Polsek ada laporan dari warga yang kehilangan sepeda motorsekitar seminggu sebelumnya;Halaman13 dari 28 Putusan Nomor738/Pid.B/2017/PNCbiForm02/SOP
90 — 39
Bahwa kewenangan pembuatan dan penyusunan SuratDakwaan adalah Oditur Militer yang mendasari padaBerkas Perkara dari penyidik POM yang berwenang(Pomdam V/Brw) yang memenuhi syarat formal dansyarat materiil sebagaimana Pasal 130 Ayat (2a) dan(2b) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, sehingga jelas bahwayang berwenang membuat dan merubah Surat Dakwaanadalah Oditur Militer (Vide Pasal 130 dan asal 131 UURI Nomor 31 Tahun 1997).b.
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasari Pasal171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untukmembuktikan salah tidaknya Terdakwa di depanpersidangan. Adapun kesimpulan Majelis Hakim untukmembuktikan pasal Surat Dakwaan adalah mendasaripasal 173, 174,175,176 dan 177 UU RI Nomor 31 tahun1997.b.
tidaknyaalatalat bukti yang ada dan juga sejauhmana kualitasalatalat bukti tersebut, sehingga dengan mendasarifaktafakta hukum di persidangan' dan setelahdihubungkan dengan alatalat bukti yang ada gunamembuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakimharuslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat buktiyang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindakpidana benar terjadi dan Terdakwa yangmelakukannya, sedangkan alatalat bukti tersebutdapat berkualitas dan kuat dengan mendasari
atas tidak dapat di terima dan harus di tolak.4.Bahwa Keberatan Keempat pada hurup D Majelis Hakimyudex facti telah mengesampingkan nilainilai keadilan,dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan keberatan Penasehat Hukum karena Majelis HakimTingkat Pertama sebagai pejabat Negara yang telah disumpahdan selain bertanggungjawab kepada para pencari keadilan danNegara juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esaadalah sungguhsungguh dalam memutus suatu perkara DemiKeadilan mendasari
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah memasukiMPP, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan diri danmanghindari melakukan perbuatan yang melanggar hukum,namun justru Terdakwa menjadi bagian dari kejahatan yangapabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akanberpengaruh pada prajurit di Kesatuan Divisi 2 Kostradkhususnya dan Kesatuan TNI pada umumnya.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan46Bahwa mendasari uraianuraian tersebut di atas Majelis HakimTingkat
RIRIS GANDA TUA, SH
Terdakwa:
Yovi Ansyah
238 — 96
Nomor 78K/PM. 102/AD/XI/2020MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari
keteranganTerdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan,olen karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangKodimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabatumum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada MeajelisHakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk
7 — 0
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
9 — 0
Bukti surat tersebut telahdinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan
10 — 1
Undangundang Nomor 3Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 38/04/III/2002 tanggal O01 Maret 2002, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko KabupatenPonorogo, tertulis Pemohon : Misni
8 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanyayang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patuttetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara inidapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
8 — 3
dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 0
penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan ParaPemohon telah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari
11 — 0
dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapunlagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohonpenetapan;Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acarapersidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 2
Penetapan Nomor 0433/Pdt.P/2021//PA.Pas.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FIFI LAILATUL KHOTIMAH lahir pada tanggal 25 Mei2004 dengan seorang lakilaki
8 — 1
Hal ini sebagaimana ibarat dalam kitab I'anatut thalibinjuz IV halaman 238 yang berbunyi;Ase Fabal NS yl Sika jJaig yl gts ladle g alle ile le pluciill yArtinya : Mengadili terhadap Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atauTergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah / bukti;Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah bahwa rumah tangga Penggugat
8 — 1
Ketua Majelis diberitanda P.5;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, ParaPemohon tidak keberatan dan selanjutnya Para Pemohon tidakmenyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 4
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonanperubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan Pemohon II yangtertulis dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 327/296/1975 tanggal 23 Agustus1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten TegalMenimbang, bahwa alasan yang mendasari
23 — 2
Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI MAISAROH lahir pada tanggal 09 Oktober 2002dengan seorang lakilaki yang bernama MOHAMMAD IMRON ROSADI akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohonbelum cukup umur.
12 — 1
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
UMIAH BINTI MARJIDAN
16 — 3
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 menunjukkanbahwa Pemohon bertempat tinggal/oerdomisili di Wilayah Tuban, karena itutelah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaTuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 2
Puskesmas Nguling Kabupaten Pasuruan, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendakakan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan
8 — 3
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
11 — 1
terbukti bahwaantara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, meskipun ia telah dipanggil patut, dan tidak ternyatatidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dangugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak hadir dapatdiputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari