Ditemukan 39562 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 PK/Pdt /2013 Tanggal 26 Oktober 2015 — NANDANG RUHANA, dkk VS PT. INDONESIA POWER
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 417 PK /Pat /2013Subsidair: Mohon Putusan yang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bantahan Pelawan Tidak Memenuhi SyaratSyarat Formal Pelawanan;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR /206 R.Bg ayat 6,Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formalperlawanan karena satu satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain(pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan
Tentang Alasan Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Karena KesalahanPenerapan Hukum;19.20.21.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapanhukum yaitu dengan menerapkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dalammemeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, oleh karena perihalperlawanan telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6)HIR dan Pasal 208 HIR, hal mana dengan berpedoman pada pengaturanbahwa ketentuan Rv tersebut dapat dijadikan dasar hukum apabila HIRtidak mengaturnya
;Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 208 HIR yang mengatur tentangPerlawanan Pihak Ketiga pada pokoknya didasarkan pada alasan hukumbahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan hak milik, yang manaperihal kKedudukan hak milik tersebut tidak hanya diartikan sebagai milikpribadi saja akan tetap meliputi pula milik umum yang sesuai dengankonsepsi Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang mengatur tentang fungsi sosial tanah;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis
Putusan Nomor 417 PK /Padt /2013dibangun untuk memenuhi aspirasi masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit,Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan menjadi prasarana umum bagimasyarakat setempat atau dengan perkataan lain sudah menjadi milikumum, sehingga perlawanan Para Pelawan /Pemohon Peninjauan Kembalitelah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIRdan Pasal 208 HIR dan karenanya beralasan menurut hukum untukdikabulkan;22.
Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2621 K/PDT/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — ATJENG RAHARDJA VS H. UMAR NAFIS Alias NAFIS, dkk.
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2621 k/Pdt/201610.11.12.13.yang tidak mengembalikan kepada Penggugat serta tanpa seijin dan setahuPenggugat menerbitkan kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 dan222/195 yang tercatat atas nama Tergugat/Atjeng Rahardja;Memerintahkan kepada Turut Tergugat Il (Kantor Badan PertanahanSerang) agar mencoret Kedua Sertifikat Hak Mlik Nomor 221/195 danNomor 222/195 atas nama Atjeng Rahardja/Tergugat, danmengembalikannya dalam keadaan semula ke Nomor Sertifikat Hak Milik 25dan 26 atas nama Penggugat
Register : 14-11-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 151/PDT/2019/PT SMR Tanggal 31 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : LA LEKA BIN LA JAHARI Diwakili Oleh : HANDOKO YULIKO EFFENDI, SH
Terbanding/Penggugat : LINDA MARDATILA
117 — 66
Terbanding/Penggugat : LINDA MARDATILA
117 — 66
ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195
Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.
Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.
Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.
Putus : 12-03-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN CIBINONG Nomor 126/PDT.G/2013/PN.Cbn Tanggal 12 Maret 2014 — Ny. ANISAH binti SAID AL-WAENI
1. LILIS SUPRIHATINI
2. YAYA SUNARYA
3. KEPALA DESA KOPO
70 — 33
70 — 33
Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.
Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan
Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.
tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195
Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/PDT.SUS/2010 PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA; ASNIRUL
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Bundiarta Nusa sesungguhnya tidaklah bermaksud menyakitihati pekerja, tapi benar adanya bahwa masalah mutasi sesuai kebutuhan ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di SumateraSelatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.195/139/07/VII/PHK/08/2005., tanggal 9 Agustus2005 yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.
Register : 26-07-2010 — Putus : 07-10-2010 — Upload : 06-07-2011
Putusan PA MARTAPURA Nomor 392/Pdt.G/2010/PA.Mtp Tanggal 7 Oktober 2010 — Penggugat vs Tergugat
10 — 0
10 — 0
Bahwa pada tanggal 20 Januari 1995 Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan di Desa Guntung UjungKecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanGambut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.17.03.5/PW.01/195/V11/2010 tanggal 21 Juli 2010;2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighattaklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalambuku nikah tersebut;3.
Register : 05-02-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 902/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Tanggal 1 Oktober 2013 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
13 — 8
13 — 8
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secarasah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 1997,yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama KecamatanDampit Kabupaten Malang, dengan Duplikat Buku nikah nomor : 195/09/V/1997,tanggal 01 Mei 1997.2.
Register : 12-12-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PA REMBANG Nomor 1224/Pdt.G/2016/PA.Rbg Tanggal 25 Januari 2017 — PENGGUGAT & TERGUGAT
11 — 0
11 — 0
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 15 Juni 2010 dan dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, sebagaimanabukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 195/26/VI/2010 tertanggal 15 Juni2010. Pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka; 2 2222 n enone nnn nnn n nnn nnn nne=2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak; .
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Nomor 195/26/V1I/2010 tanggal 15Juni 2010 yang telah bermaterai dan dinasegelen, kemudian surat buktitersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, laluKetua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2; Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat juga menghadirkansaksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama : 1.
Putus : 05-12-2013 — Upload : 06-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 195/PID/2013/PT-BNA Tanggal 5 Desember 2013 — RAZALI Bin RASYID;
36 — 31
36 — 31
195/PID/2013/PT-BNA
Salinan PUTUSANNomor : 195 / PID / 2013 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : RAZALI Bin RASYID;Tempat Lahir : Banda Masen;Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 17 Juli 1954;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kenari, Desa Banda Masen
MH dan HASMAYETTI, SH.M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan darillWakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Nopember 2013,No.195 /Pid./2013/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara inidalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh T.
Register : 14-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Tanggal 27 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
54 — 26
54 — 26
Bdgmilik, perlawanan mana diajukan ke Pengadilan Agama yangmelaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat(6) Rbg.), sedangkan Pembanding/Pelawan adalah jelas pihak dalamputusan perkara Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Juli 2019yang mendapatkan setengah dari harta bersama;b.
Bdg05 Februari 2007 yang harus dipedomani oleh aparat peradilan in casu paraHakim dalam melaksanakan tugasnya agar tidak lepas dari peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertamayang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan berpedoman padaBuku II tersebut telah tepat dan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6)HIR, berdasarkan permohonan
Register : 09-03-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA.AGM Tanggal 30 Maret 2015 — Pemohon Vs Termohon
20 — 18
20 — 18
Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28Oktober 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :195/03/X1V/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara,sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.07.2.11/PW.01/188/2014, tanggal 25 Nopember 2014, adapun statusperkawinan antara jejaka dan perawan;2.
kembali dengan Termohon, namunupaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannyauntuk bercerai dengan Termohon;Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, makaupaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta NikahNomor 195
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Pwd Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Bahwa pada tanggal 05 April 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari 11 halamanPutusan No. 0271/Pdt.G/2018/PA.PwdKantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan,sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 195/14/IV/2001tertanggal 05 April 2011 ;2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/14/IV/2011 tanggal 05 April 2011yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan NgaringanKabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkandengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;3.
Register : 05-11-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2208/Pdt.G/2014/PA.Krs Tanggal 3 Februari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 0
11 — 0
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggopada tanggal 01 Agustus 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 195/1/Hal. 1 dari 12 hal. Put. No : 2208/Pdt.G/2014/PA.KrsVIU/1994 tanggal 01 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKabupaten Probolinggo ;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo Nomor : 195/1/VIH/1994 Tanggal 01 Agustus 1994.
Register : 11-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA Soreang Nomor 6809/Pdt.G/2019/PA.Sor Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 21 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUAKecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syaratrukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:373/195/II/2014 pada tanggal 21 Februari 2014.2.
SorBahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapatdidengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganpembuktian;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor373/195/II/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung tanggal 21 Februari 2014, yangtelah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudiandiberi tanda
Register : 28-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BREBES Nomor 123/Pdt.P/2019/PN Bbs Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
HASIM B SUKHAEMI
23 — 11
HASIM B SUKHAEMI
23 — 11
Bahwa pemohon tercatat dalam ijazah Anak Madrasah Ibtidaiyah AlWahniyah 02 Nama INDAH LESTARI lahir di Brebes tanggal 18 April 2003.Dengan Nomor.MI.195/11.29/PP.01.1.1/40/2014. Tercatat Nama Orang TuaWali Muchamad Hasim. Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah padatanggal 11 Juni 1997.7. Bahwa pemohon tercatat dalam ijazah Anak Madrasah TsanawiyahMaarif NU 04 Songgom, Nama INDAH LESTARI lahir di Brebes tanggal 18April 2003. Dengan Nomor. MTs.009/11a9/PP.01.1/6/217.
Fotokopi Ijazah MI No MI.195/11.29/PP.01.1/40/2014 atas nama INDAHLESTARI anak dari MUCHAMAD HASIM, diberi materai secukupnya dandiberi tanda P6 ;7. Fotokopi ljazah MTs No MTs.009/11.39/PP.01.1/6/2017 atas namaINDAH LESTARI anak dari MUCHAMAD HASIM, diberi materai secukupnyadan diberi tanda P7;8.
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 301/Pdt.P/2020/PN Sgi Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon:
NURAINI KAOY
39 — 6
NURAINI KAOY
39 — 6
Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 195/KPL/X/2020 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kupula tertanggal 13 Oktober2020, selanjutnya diberi tanda P3;4.
berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama AbuBakar yang berdasarkan bukti P3 berupa Surat Keterangan Nomor 156/4/III/96yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Glumpang Tiga tertanggal 1 Maret 1996 yang menerangkan bahwaantara Pemohon dengan Abu Bakar telah melaksanakan pernikahan pada hariJumat tanggal 1 Maret 1996, namun suami Pemohon tersebut berdasarkanSurat Keterangan Kematian Nomor 195
Register : 11-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA BREBES Nomor 4326/Pdt.G/2018/PA.Bbs Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 0
15 — 0
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yangmelangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes padahari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor 1130/195/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012;2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugatpada tanggal tersebut, Tergugat ada mengucapkan sighot talik talak;Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 4326/Pdt.G/2018/PA.Bbs3.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba,Kabupaten Brebes Nomor 1130/195/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012,Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P2);B. Saksi:1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempattinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, diHal. 3 dari 11 Hal. Put.
Register : 15-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA BATANG Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Btg Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan secara sah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang sesuai dengan Buku KutipanAkta Nikah Nomor : 195/33/V1/2013 tertanggal 27 Juni 2013, dan Tergugattelah membaca sighot taklik talak setelah akad nikah sebagaimana tercatatdalam buku kutipan Akta Nikah;Putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Btg Halaman 1Salinan2.
Surat:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325016106690002tanggal 21 April 2012, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang,bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/33/V1/2013 tanggal27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan WonotunggalKabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai
Register : 19-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.NGJ Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
16 — 4
muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.NGJ, padahari itu juga, dengan dalildalil sebagai berikut :i, Bahwa pada tanggal 08 April 2017, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kab.Sidoarjo, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/19/IV/2017 tanggal 08 April2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BuduranKab.Sidoarjo, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.1;2. Fotokopi Kartu.
Register : 13-06-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 879/Pdt.G/2017/PA.JU Tanggal 24 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara (Kutipan Akta BukuNikah Nomor: 1542/195/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011);2.
ia telahdipanggil dengan cara yang sah dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikandengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidakberhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonantersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Koja Jakarta Utara Nomor : 1542/195