Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas Iain atau partai politik;2. Kata Perkumpulan, Asosiasi, Ikatan, Himpunan, Paguyuban,Persyarikatan dan sejenisnya merupakan kata yang memiliki maknayang sama;3.

lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,lambang, atau bendera Ormas;c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasiyang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbolorganisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; ataud. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tandagambar ormas lain atau partai

lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci

81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHhal 110 dari 135 hal Put.No.26/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg81.82.83.84.Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Kerinci periode 2004 2009yang berasal dari Partai Golkar;Saksi tergabung dalam Panitia Anggaran (Panggar) yang bertugasmembahas APBD Kab. Kerinci;Pada pembahasan APBDP 2008 saksi tidak selalu ikut dalam rapatrapat;Tidak ada anggota Panmus dan Panleg yang diperbantukan di Panggar,Karena untuk menjadi anggota Panggar harus di SKkan oleh Ketua DPRDKab.

Kerinci periode 2004 2009, yang dilantikmelalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada akhir tahun 2008;Saksi berasal dari Partai Bulan Bintang;Saksi tidak ikut membahas APBDP 2008 karena saksi bukan anggotaPanggar;Saksi tidak pernah menerima uang fee proyek baik dari ADI MUKHLISmaupun dari pihak manapun terkait pembahasan dan pengesahan APBD2008;Saksi tidak ada menandatangani surat tanda terima uang dari ADIMUKHLIS;Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menerima uang fee proyek ataupenghasilan

Disini Terdakwa hanya diminta untuk memenuhikorum saja.Bahwa setoran kepada partai sebesar 1 juta dari gaji Dewan.Bahwa tanggal 22 Desember 2008 saat itu Terdakwa sedang mengikuti sidangParipurna pembahasan PPHS di Gedung 4 jenis.Bahwa tujuan demo besaran itu tidak ditujukan kepada Terdakwa, itu terkaitdimana masa meminta pilkada ulang.Bahwa Terdakwa meninggalkan Kerinci pergi ke Jambi tanggal 23 Desember2008 pagi.Bahwa wakiu Adi Muklis pergi Ke Kantor Dewan, saat itu Adi Muklis posisinyasebagai

ADI WIRYATAMA (Sekretaris Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali );. Pengurus Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali;. Tim Advokasi Partai PDI Perjuangan Provinsi Bali; MADE GIANYAR,SH.,M.Hum (Bupati Bangli yang baru); 0 Qa 9Hal. 97 dari 118 hal. Put. No. 90 PK/Pid.Sus/2014g. SANG NYOMAN SEDANA ARTHA ( Wakil Bupati Bangli Yang baru);h. Drh. WAYAN SUTAPA, M.si ( Sekda Kabupaten Bangli);i. INYOMAN PUJA (Kabag Kesra Lama);j.

ADI RIYADI tanggal 14 Februari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No. 28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan Uc PAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Feb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) ; 1 (Satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE. di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;e 1 (satu) lembar kwitansi No.28//II/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.

(1) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagaipihak dan mempunyai /egal/ standing untuk mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon;Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 (Fotokopi Surat perjanjianhidup bersama) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpabantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaituakta tersebut dibuat secara partai

bukti surat bertanda P.4 maka terbuktibahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 September 2016 telahpernah membuat perjanjian bersama yang isinya sebagaimana dalamperjanjian tersebut;Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.5 (Fotokopi Surat PernyataanPemohon) tersebut merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tanpabantuan pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286R.Bg, dan alat bukti akta dibawah tangan itu telah memenuhi syarat formil yaituakta tersebut dibuat secara partai

Kayu Barang Bukti berupa partai kayu olahan merupakan sortimen kayugergajian milik UD. HAMKA dugaan tindak pidana merupakan sortimenkayu gergajian yang berada di Tempat Penampungan terdaftar KayuOlahan (TPTKO) UD HAMKA, berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayugergajian yang diukur sebanyak 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua)keping sama dengan 64,6880 M?

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup.d Pasal 14 ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada bamus nagari serta menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.e Pasal 15, Wali Nagari Dilarang.a Menjadi pengurus partai

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan nagari.o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup.Pasal 14 ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WaliNagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada bamus nagari serta menginformasikan laporanpenyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat.Pasal 15, Wali Nagari Dilarang.a Menjadi pengurus partai

Nomor 673 PK/Pdt/2016(4)(9)dihitung bunga menurun bunga kredit tersebut sebesar 5 6%(lima sampai dengan enam persen) perbulan (vide bukti P34);Bahwa sesuai hukum pasar dengan perhitungan dari toko penjualbahan bangunan seperti besi, semen, dan lainlain denganpenjualan secara grosir atau partai besar, jika seorang Pelangganmisalkan membeli material bahan bangunan sejumlahRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai price listjika membayar tunai maka akan mendapat cash discountsebesar 5%

tandatangani benar benar berisiketerangan sayg dengan demikian daya kekuatan pembuktian ABT tersebut,meliputi(1) kebenaran identitas penandatangan;2) menyangkut kebenaran identitas orang yang memberiketerangan,b) Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lainDaya Pembuktian Materiila) lIsi keterangan yang tercantum harus dianggap benarb) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yangmendapat hak daripadanyaSyarat ABT:1)2)Syarat Formil ABT, terdiri dari:a) berbentuk tertulis atau tulisanb) dibuat secara partai

., Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (edisikedua, Sinar Grafika, tahun 2008, hal. 80), yang dicontohkan oleh Andi Hamzahsebagai orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanumum secara terus menerus atau sementara waktu adalah guru besar yang telahpensiun tetapi menjabat Pembantu Rektor Universitas, atau anggota partai yangbukan pegawai negeri tetapi diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan diTempat Pemungutan Suara;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan

terus menerus atau sementara waktu, karenayang dikerjakan oleh Terdakwa bukan menjalankan jabatan melainkanmengerjakan proyek pembangunan rumah pintar melalui rehabilitasi bangunanyang telah ada (SDN 19 Tanjung Pandan) dibangun menjadi bangunan rumahpintar;Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa sebagai pengusaha yangmenjalankan pekerjaannya membangun rumah pintar melalui rehab tersebut tidakdapat disamakan dengan guru besar yang telah pensiun dan diangkatmenjadiPembantu Rektor atau pengurus partai

Pd/Advokat dari LembagaBantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang/LBHDPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Jalan LintasSumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun, KabupatenPadang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 231/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkanuntuk Tergugat VI tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang jelaswalaupun

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: G/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;j.

Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan; Halaman 68 dari 82 Halaman Putusan Perkara Nomor : 120/G/2020/PTUN.SBYj.

diantara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali bukanlah dalam superior dan inferior,dan tidak ada tanggung jawab mutlak secara kelembagaan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Pembandingll/Tergugat Il Intervensi sebagai Yayasan terhadap TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat,sebagaimana lazimnya hubungan suatu organisasi sosialkemasyarakatan, seperti Organisasi PGRI Pusat dengan OrganisasiPGRI ditingkat Daerah atau hubungan organisasi Partai

Politik ditingkatpusat lebih tinggi dengan organisasi partai politik tertentu di tingkatdaerah;Bahwa proses pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahansusunan Pengurus Yayasan pada Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana diatur dalam Akta Pendirian PLP PT PGRI NTT Nomor:24 Tahun 1995, Vide Bukti T2 Intev 11 = Bukti T4 = Bukti P18, dalamPasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 harus diakui bertentangan dan tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) UUYayasan, karena UU Yayasan

DO.0344 partai500 ton di Gudang Jaka Utama tgl 18/08 2000.( P 42);Fotocopy Perincian Hasil Timbang Muat Pupuk KCL tgl 09/08 2000 No.DO. 0470 partai 200 ton Gudang JakaUtama. 20... eee eeeee eee eens ( P 43);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Stock Holder PT.PusriJaka Utama partai 127.000 kg KCL.( P 44);Fotocopy Kesepakatan Penimbangan Pupuk Gudang Jaka Utama Nomor U395dan U.399/887 DS/2000 tgl 13 Juni 2000.(P 45);Fotocopy Laporan Polisi No.

keterangan tidak pernah di hukum ;Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter ;SKCK dari Kepolisian Asli dan foto copy yang dilegalisir ;Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha EsaSurat pernyataan setia kepada Pancasilan dan UUD 1945 ;Surat pernyataan kebenaran persyaratan administrasi ;Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (fakta integritas) ;Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhakyang dipilih ;Surat pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai

keterangan dari pengadilan setempat tentang tidak terlibat suatutindak pidana.Surat keterangan Bebas Narkoba.Bahwa Surat keterangan berbadan sehatSurat keterangan catatan Kepolisian (SKCk)Surat keterangan kebenaran persyaratan Administrasisurat penyataan bertaqwa kepada tuhan yang mana esaSurat pernyataan setia kepada pancasila dan UUD 1945Surat pernyataan tanggungjawab.Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih.Surat penyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai

Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT termasuk dalam jenisPartij Acte (Partai Akta) yang mana akta tersebut dibuat oleh parapihak dihadapan PPAT, bukan PPAT yang membuat berdasarkankewenangan yang ada padanya, oleh karenanya PPAT hanyamenuangkan apa yang dijelaskan dan diakui oleh para pihak kedalam akta yang dibuatkannya.

menguraikan perbuatan melawanhukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat , sehingga ditariksebagai pihak oleh Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenai AktaJual Beli tanggal 19 November 1975, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19tanggal 30 Mei 1978, dan Akta Hibah Nomor 06 tanggal 9 Desember 2005;Menimbang, bahwa Turut Tergugat Il juga telah memberikan jawabanyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT termasuk dalam jenis PartiActe (Partai

Terlibat dalam kegiatan/keanggotaan organisasi terlarang;Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif kecualliperaturan perundangundangan menyebutkan lain;.

Menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif kecualiperaturan perundangundangan menyebutkan lain;w. Melakukan dan/atau turut serta melakukan, menyuruh, membujuk, maupunmenghasut baik berupa tulisan, rekaman, gambar maupun bentukbentuklainnya untuk tidak mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan, tidakmentaati putusan pengadilan dan/atau tidak mentaati peraturan perundangundangan;x.

sebagai harta bersamaantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namunTergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan bahwa harta poin 3.1dan 3.2 merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang dibeli olehnyadari hasil menjual harta pusak/warisan dari orang tuanya;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telahmengajukan alat bukti berupa PR.3 s/d PR.4 yaitu akta jual beli yang dibuatdihadapan pejabat yang berwenang yaitu NOTARIS, terhadap isinya tidakdibantah, dan dibuat secara partai

Surat keterangan jual beli tersebut dibuatbersifat partai, tidak dihadapan pejabat yang berwenang, ditanda tanganioleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai, maka alat bukti tersebutsecara formal termasuk dalam akta bawah tangan (ABT). Alat bukti aquosejajar dengan alat bukti otentik karena tidak dibantah tanda tangan olehlawan.

umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

SusTPK/2017/PN.Pligd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa