Ditemukan 11447 data
Ir. JUNAIM NASUTION
Tergugat:
BUPATI TAPANULI SELATAN
90 — 58
Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDNa. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
467 — 285
sewenang wenang merujukpasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan Jabatan dan atau PidanaUmum;3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
161 — 84
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
117 — 85
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
232 — 53
NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
22 — 6
Put.Nmr 1290/Pdt.G/2019/PA.PLGTermohon sudah tidak rukun lagi; bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat di Kabupaten Banyuasin dari partai sejak priode20142019, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiapbulannya; bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, Pemohon ada atau tidakmemberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohonada mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya; bahwa saksi tahu selama Termohon mengasuh dan memeliharaanaknya tersebut, anak
43 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapatmengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai Tergugat keliru;Salah satu contoh lainnya, Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975, tentangseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat,karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat
19 — 3
Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
78 — 52
Penggugat membersihkan hutansemak belukar dan membuat pematang untuk menjadi sawah dan sampaidengan tanah tersebut bersih dan berbentuk tanah sawah dan setiap tahunnyaditanami padi dan kacang kedelai ; Bahwa sekitar tahun 1982 MANSYUR A.A.RASUL (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II) datang menemui Penggugat bermaksud memintakepada Penggugat untuk menggarap sementara tanah obyek sengketa danlagi pula karena kesibukan Penggugat pada saat itu Penggugat statusAnggota DPRD Kabupaten Dompu dan pengurus partai
Terbanding/Penggugat : ANDI MUH. FUDAIL
Terbanding/Penggugat : ABDUL MUNIR SYAM
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH TAWANG SYAMSUDDIN
Terbanding/Penggugat : IR.ANDI ALWY SYAM
Terbanding/Penggugat : MUIS SYAM.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIR A.MANNAUNGANG.SE
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSUDDIN.AM
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAMSIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SALMIA
Terbanding/Penggugat : ANDI SYAHRUDDIN.AM
Turut Terbanding/Tergugat : RAHMAWATI Dg PATTA
Turut Terbanding/Tergugat : Rahmatia Dg.Singara
Turut Terbanding/Tergugat : Siswati Dg.Tapaleng
Turut Terbanding/Tergugat : Tenri Padang Dg.Nurung
Turut Terbanding/Tergugat : Hamansia Dg.Bunga Bin Bundu
Turut Terbanding/Tergugat : Hj.Ramlati Binti Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Cauli Bin Hanong
Turut Terbanding/Tergugat : Sudding Dg.Nyengka Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Sattu Dg.Sutte Bin Dako
Turut Terbanding/Tergugat : Muddin Bin Dako
Tur
108 — 131
HOS Cokroaminoto No. 21Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu ( Kantor Partai Gerindra ).3. Andi Mappangile >: Alamat, Jl.Sultan Alauddin No. 67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.4. Andi Pangerang : Alamat, Jl. Sultan Alauddin No.67, KelurahanPandangPandang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa.5. Andi Manggabarani : Alamat JI. KH. Wahid Hasyim No. 206,Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa.c.
80 — 30
sebagai berikut ;Saksi 1, PENINA ONMAU dimuka sidang dengan berjanji/oersumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkanke persidangan karena ada masalah tanahantara Penggugat dan para Tergugat ;Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Boipea, RT.12 /RW.IV, KelurahanWelai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Musa Ahal Onibersama istrinya Kornelia Fanpada dan anaknya Alexander Ahal Oni setelahjaman PKI (Partai
271 — 115
Bahwa Partai Sosial Demokrat di negeri Belanda mengusulkan kepada pemerintah Belanda supaya jangan hanya moda!
66 — 80
saksi menderita kerugian sebesar Rp. 158.500.000, (seratus lima puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah), didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiriyang menerangkan benar awalnya terdakwa bertemu dengan NUR ZEIN, waktu ituNUR ZEIN mengaku sebagai Kepala Sekolah SD di Surabaya dan mengatakan bisamemasukkan Orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur NonAPBD di Pemprov Jatim, nanti yang mengurus di Pemprov Jatim adalah ELIZABETHSUSANTI, ELIZABETH SUSANTI mengaku sebagai Bendahara Partai
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Selanjutnya Pasal24C ayat (1) UUD 1945menyatakanMahkamah Konstitusi berwenangmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Selanjutntya yangberkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UUNomor 24 tahun 2003 tentang
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
403 — 200
hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
78 — 30
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
133 — 47
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai