Ditemukan 11447 data
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ARNES ARISOCA
90 — 12
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
85 — 42
diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
80 — 41
Beraktivitas social lainnya saja sangatsulit, akibat propaganda rejim Orde Baru masyarakat terlanjur menerimaimage bahwa keluarga orang yang dituduh anggota partai terlarangadalah musuh Negara dan dikucilkan dalam pergaulan. Hakhak nyabanyak yang dirampas in casu tanahtanah milik bapak Nicetas Narung.Dalam hati kecil tentu ada protes dan keberatan, tapi dalam situasisedemikian Siapa yang berani mengajukan protes?.
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
222 — 120
Sipil Negara sebagaimana dikutip;PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 14 dari 57 Halamanb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dariunsur Orang (natuurlijk person), Penggugat bukanlah Calon Bupati atauWakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahHalaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata(rechtpersoon) dimana LSM Minut Connection bukan Partai
50 — 5
No. 48/Pdt.G/2015/PN.TbtBangunan berdasarkan UndangUndang Agraria) berdasarkan Surat Ukurtanggal 22 November 1920 Nomor 126 seb;Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 19 (Bukti TXl3)tersebut telah berakhir sejak tanggal 23 september 1980 dan sejak saat itulahtanah objek perkara dikuasai oleh salah satu partai politik atau golongan yangberkuasa saat itu (Bukti TX+4 s/d TXk6);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Tergugatdiketahui bahwa sejak zaman penjajahan Belanda tanah yang
1.MASAUDIN
2.LA JAIDIN
Tergugat:
Kepala Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi
240 — 125
umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai
111 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lukminto sejaktahun 1997 telah sering melakukan pelanggaran yang berupa pengeluaranpengeluaran uang dari kas YBSS yang digunakan tidak sebagaimanamestinya atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan YBSS, antara lainpada tanggal 09 September 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk kegiatan bersama SEORANG Tokoh Partai Politik dan padatanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)untuk bantuan Renovasi gedung Wayang Orang Sriwedari Solo, (periksabukti TDWXII dan
Terbanding/Tergugat II : PT. Bathara Jaya Sartika
Terbanding/Tergugat III : DINAS PEKERJAAN UMUM PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat I : NY. DAISY ASOKA SAKTI
67 — 47
Bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum yang terdapat didalam ketentuanPasal 1340 BW (KUHPerdata) sebagaimana yang telah TERGUGATterangkan seperti diatas, oleh karena berdasarkan faktafaktadipersidangan telah terbukti PENGGUGAT (in persoon) bukan sebagaipihak yang membuat dan menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA,maka sesuai dengan prinsip kontrak partai (contracterende partij ataucontracting party) yang digariskan oleh Pasal 1340 BW (KUHPerdata):1) Bahwa PENGGUGAT (in persoon) tidak memiliki kapasitas
Bahwa sesuai dengan prinsipprinsip hukum perjanjian sebagaimanadigariskan didalam ketentuan Pasal 1340 BW (KUHPerdata) yangmenganut prinsip kontrak partai (contracterende partij atau contractingparty), maka yang dapat ditarik sebagai TERGUGAT adalah pihak yangterdapat didalam PERJANJIAN KERJASAMA sesuai dengankapasitasnya dan bukan secara pribadi (in persoon);2.
Bahwa PENGGUGAT (in persoon) selain telah menggugat TERGUGATsecara in persoon juga telah menggugat TERGUGAT secara exofficio,selain bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1340 BW(KUHPerdata) dan prinsip kontrak partai (contracterende parti) ataucontracting party) hal ini juga bertentangan dengan teori subyek hukumdidalam hukum perdata yang mengatur bahwa subyek hukum hanyalahHalaman 15 dari,165 Putusan No.62/Pdt/2017/PT SMRorang perorangan (naturelijkke persoon) dan badan hukum (rechtpersoon)
120 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanHal. 79 dari 154 hal. Put.
Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perinal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1
Hendra Syam Zega
Tergugat:
Walikota Gunung Sitoli
140 — 65
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana ;24.
125 — 54
Tanah tersebut terletak di Desa Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten,Kabupaten Kediri ; 2 Bahwa sejak tahun 1954 Para Penggugat menggarap tanah tersebutdengan ditanami jagung, ketela pohon dan nanas sampai sekarang ini,karena kegiatan bercocok tanam tersebut merupakan mata pencaharianpokok bagi Para Penggugat ; 3 Bahwa pada sekitar tahun 1960 sebagian warga yang bertempat tinggaldi atas tanah tersebut ada yang diisukan sebagai anggota Partai Komunis20Indonesia (PKI), tetapi warga sempat membentuk 3
90 — 70
Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdatayang menegaskan peyanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat. Tidak bolehmerugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihakyang bersangkutan. n non non non ron non non nen nen oneBahwa dengan jelas uraian tersebut diatas, oleh karenanya, Pembanding/ Pelawan mohon kepada Yth.
Drh. BAHRAWATI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
178 — 77
UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang ASN itu sendiri secara menyeluruh menyatakan :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Siti Hadijah S Tarigan, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Musmuliadi alias Unyil
2.Erviandi Hasibuan alias Dede bin Edi Hasibuan
3.Prayoga Andika Mutiara alias Yoga bin Elvisson
57 — 19
Bahwa lokasi yang menjadi tempat terjadinya pemukulanterhadap Saksi SUNARDI Als ABAS merupakan tempat terbukauntuk umum, dikarenakan ruang tamu rumah Saksi URAYGUNTUR SAPUTRA tersebut dibuat untuk pertemuansekretariat badan saksi pemilu nasional (BSPN) dari partai PDIPerjuangan.Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dantidak keberatan;6.
70 — 19
Pasal 288 RBgdyelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditanda tanganipembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangan diakui; sehinggaapabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat bukti akta di bawah tangan tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta authentik dan nilai kekuatanpembuktian
Pembanding/Tergugat II : PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM Diwakili Oleh : RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD SALEH
Terbanding/Turut Tergugat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.TASPEN Persero CABANG MATARAM
111 — 68
Gugatan perdata bersifat partai (garty), dengan komposisi, pihak yang satubertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain,berkedudukan sebagai tergugat;a.
263 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
FADLI MAMULATY
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
298 — 368
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia di atas Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila: pada huruf b,disebutkan bahwa melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas kepolisian.yang dalam penjelasannya ditegaskan berperilaku merugikan antaralain
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil