UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), terbukti Penggugat,berdomisili di Kecamatan Kapuas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Sanggau, maka sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanadiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1)Instruksi Presiden

karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugatmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara /ex specialis merupakansengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (de groteleugen) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 134 Instruksi Presiden

, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi danapabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkanmenimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkantujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surahArRuum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2dan pasal 3 Instruksi Presiden

kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak makahakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasiyang diberitahukan dalam PIB Nomor 335836 tanggal 12 September 2011 tersebut,Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yangditerbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa sehubungan dengan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalamrangka Asean China Free Trade Area (ACFTA), maka Majelis menggunakanOperational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan denganKeputusan Presiden

ketentuan diatas, Asean China Free Trade Area (ACFTA)termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahbeberapa negara lain, yaitu dengan Pemerintah China dan Pemerintah NegaraNegara Anggota ASEAN;bahwa untuk pemberlakuan tarif ACFTA, terdapat ketentuan dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China FreeTrade Area (ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden

dan menetapkan klasifikasi tarifatas Elevator, Schindler 3300AP Series Complete Lift, negara asal: China masukdalam pos tarif 8428.10.10.00 dengan tarif bea masuk 10%;: Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaandan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, Keputusan Presiden

Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011;: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP6660/KPU.01/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penetapan Atas Keberatan XXX Terhadap Penetapan Yang DilakukanOleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP024693/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama XXX, NPWP: YYY danmenetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor

untuk diperbaiki;Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Adiminstrasi Kependudukan mengatur ketentuan tentang pembetulan aktapencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa pasal 74 UndangUndang dimaksud juga mengatur bahwaketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan danpembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72diatur dalam Peraturan Presiden

;Menimbang, bahwa pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukansetelah memenuhi syarat berupa : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratanpenerbitan akta pencatatan sipil, b. kutipan akta dimana terdapat kesalahantulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan patutmenyatakan bahwa nama pemohon

negeri;Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut ternyata bahwa untukmelakukan perubahan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapanpengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undangundang No. 23tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

didalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkankembali Kutipan kedua Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan memberikannyakepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalamamar penetapan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal angka 17 jo pasal 71 jo pasal 74UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100ayat (3) Peraturan Presiden

disesuaikan dengan nama sebenarnya dengan tujuan agartidak ada masalah dikemudian hari;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa anak Pemohon tersebutlahir tanggal 25 Maret 2004, sehingga saat ini masih dibawah umur, sehingga harusHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN Wngdiwakilkan oleh orang tuanya yaitu Pemohon dalam hal bertindak didepan hukum,termasuk pembetulan nama dalam akta kelahiran;Menimbang, bahwa terkait pembetulan nama, berpedoman pada ketentuanPasal 71 Peraturan Presiden

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :Ayat (1):Pembentulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalamikesalahan tulis redaksional;Ayat (2) :Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;Ayat (3) :Pembentulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh pejabat pencatatan sipil sesuai kKewenangannyaMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden

menganggapnya sebagai kesalahan redaksional, maka Hakim berpendapatbahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidakHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2019/PN Wngmelanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku dan sehingga petitumke2 (kedua) Pemohon ~ patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perubahanredaksional;Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai tata cara Pembetulan AktaPencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101Peraturan Presiden

dapatmempergunakannya untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan yangdiperlukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan segala ongkos perkara yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, ketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

UndangUndangNo. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuanlebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulandan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalamPasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan AktaPencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diaturdalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1

) danayat (83) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipilyang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan padaPeraturan Presiden tersebut;Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN WngMenimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan PresidenNomor 25 Tahun 2008 tentang Persayaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (

menyebutkan setiap kematian wajibdilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Pendudukkepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal kematian;Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Padt.P/2020/PN NiaMenimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (2) tersebut, menyebutkan berdasarkanlaporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, pada Pasal 64Ayat (1) Peraturan Presiden

pada tanggal24 Juli 2010 dikarenakan jatuh dari tebing pada saat akan kerja di ketel minyakkayu putih;Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan Kematiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematianHalaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Padt.P/2020/PN Niadari pihak yang berwenang, dan Pasal 45 Peraturan Presiden

tersebut cukup beralasan, serta tidak bertentangandengan UndangUndang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilainilaiatau normanorma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan NegeriHalaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN NiaNamlea menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlahdikabulkan;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden

ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, makasudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapandibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasemua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Undangundang nomor24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatanperubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanserta Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 tentang

Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat(1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sedangkan padaPasal 52 ayat (2) menentukan bahwa pencatatan perubahan namasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Pdt.P/2019/PN.Pblpelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 serta Pasal 52 ayat (1)dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 93 ayat(1) Peraturan Presiden

yang dirugikan dalam hal ini, oleh karena itu permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 93 ayat (1)Peraturan Presiden

., paraAdvokat pada Kantor HukumMACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamatdi Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni2018;Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGATKONPENSI/TERGUGAT REKONENSI;Lawan:PASCAL CHRISTIAN ARNAUD, yang beralamat di Jalan Saraswati Buntu, No.14B, RT O4/RW 09, Cipete Utara, Jakarta Selatan, baik dalamkapasitasnya sebagai mantan presiden direktur dari Penggugat maupunsebagai pribadi; Dalam hal

Menyatakan rangkaian perbuatan Terbanding yang menimbulkan kerugianterhadap Pembanding, baik ketika menjabat sebagai presiden direktur dariPemandingmaupun' setelahnya, adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);4.

Tuntutan tersebut didasarkan dalinbahwa Penggugat adalahperusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan, penyediaan danpengelolaan konsumsi/makanan khusus bagi perusahaanperusahaan tambangyang berpreasi diwilayah terpencil diseluruh Indonesia dan sejak tanggal 7Januari 2016 Tergugat telah diangkat menjadi pesiden direktur.Sebagai presidenkomisaris, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap dalih tersebut Tergugat mengajukan dalihbantahannya, bahwa sebagai presiden

Akan tetapi pada saat Tergugat menderita sakit dan dirawat di rumahsakit Penggugat telah memberhentikan Tergugat sebagai presiden direktur;Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim tingkatpertama bahwa Tergugat mengakui ada audit dari Penggugat dan memangterdapat kekurangan dalam pengelolaan suplay, hal ini terjadi karena terdapatSOP yang tidak dilakukan oleh bawahan Tergugat dan hal inipun telah ditindaklanjuti oleh Tergugat.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkaraini lebih lanjut, karena Termohon yang tidak mau mendampingi Pemohon selamabertugas di Wangi Wangi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuail denganketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3)

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaituantara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohondapat disahkan untuk keperluan bercerai dengan Termohon, alasan tersebut dapatditerima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satusatunya bukti yang sahdan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang lakilaki dengan seorangperempuan adalah pasangan suami

Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohontanpa kehadiran Termohon, hal ini Ssesuai dengan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwaBarang Siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.WgwHal. 14 dari 23 hal.menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hakatau keadaan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Isam, fakta hukumnya Termohon yang pergimeninggalkan Pemohon dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernahlagi saling mencari, maka Majelis Hakim menilainya Pemohon dan Termohon selakusuami istri yang sah tidak lagi saling memperdulikan;Menimbang, bahwa dengan sifatsifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatudalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukan bahwa Pemohon danTermohon tidak memiliki niat yang

Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri cq.GubernurSulawesi Utara, cq. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro(SITARO) cq. Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembuatan PelabuhanUdara (Bandar Udara) Siau Tahun Anggaran 2014 di Ondong, SebagalTergugat ;2. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Perhubungan DirjenPerhubungan Darat cq.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SulawesiUtara , cg.

Bahwa dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkanDalamhalbukti kepemilikanatau penguasaansebidang tanahsebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 tidak ada,pembuktian pemilikan ataupenguasaan dapat dilakukan dengan buktilain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan lingkungan masyarakatsetempat yang tidak mempunyai hubunganHalaman 2 dari 31 Putusan Nomor

Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo.Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum jo

Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tjsuntuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden RI Nomor 148 Tahun2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum jo.

Menurut TERGUGAT I, kerugian materiil yangPENGGUGAT ajukan TIDAK BERDASAR;Bahwa TERGUGAT dengan ini MENOLAK harga pasar yang diajukanPENGUGAT, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan mengenai besarnyanilai ganti rugi dilakukan oleh Ketua Pelaksaan Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian dari Jasa Penilai atau Penilai Publik.

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.

Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian, maka perceraiantersebut adalah perceraian

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan

,maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalamperkawinan yang sah sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon kepadaPengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga permohonan Pemohonuntuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izinkepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan AgamaTilamuta;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin kepadaPemohon untuk mentalak Termohon maka perkawinan Pemohon dan Termohon akanputus karena talak setelah Pemohon mengucapkan ikrar

Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia, Pemohon memiliki kewajibankewajiban yang harusdilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa mut ah dan nafkah iddah;Hal. 14 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.TlmMenimbang, bahwa mutah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a)Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telahdiceraikan

Olehkarena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan melihat kemampuanPemohon dan atas pertimbangan kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakimberpendapat adil dan bijaksana membebankan Pemohon untuk memberikan nafkah bagiTermohon sebagai imbalan Termohon menjalani masa iddah yakni selama 3 bulansebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dijalankan (ilusoir)maka

Untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkanbiayabiaya guna memenuhi kebutuhan hidup berupa pangan, sandang dan papan.Seyogyanya pula menjadi tanggung jawab bersama antara bekas suami dan bekas isterisetelah perkawinan dinyatakan putus baik karena talak maupun karena perceraian.Namun yang mendapat porsi tanggung jawab yang lebih besar adalah bapak/bekas suamiHal. 17 dari 20 halamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Tlmsebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1974tentang

atau badan usaha dengan cara merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosann penympananalokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri; e Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah BBM yang dijualkepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh pemerintah yaitu premiumRp. 4.500, (empat ribu lima ratus ribu rupiah), solar Rp. 4.500, (empat ribulima ratus rupiah), dan minyak tanah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan peraturan Presiden

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidiHal 12 dari 29 halaman, No. 67/Pid.B/2013/PN.Tjg.pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yang kemudian diubahdengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yang disubsidipemerintah premium, solar dan minyak tanah.

RI No 55 tahun 2005 yangkemudian diubah dengan peraturan presiden RI No 9 tahun 2006, BBM yangdisubsidi pemerintah premium, solar dan minyak tanah.

bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat(2) tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebutkepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam selaku instansiyang menerbitkan Kutipan Akta Keahiran anak Pemohon, dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan agar dapatdicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu atau diterbitkan AktaKelahiran anak Pemohon yang baru;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menentukan bahwa untuk dapat tercapainya kemudahan danefektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatansipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotaantar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsipprinsip pelayananpendaftaran

Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Balikpapan tanggal 08 April 2015, dengan RegisterHalaman dari 10 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2015/PN BppNomor 107/Pdt.P/2015/PN Bpp. yang pada pokoknya mengemukakansebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah anak Laki Laki dari suami isteri NANANGHAMDANI ( ayah ) dan TJAN GIOK JUAN ( ibu ) yang lahir diBalikpapan pada tanggal 19 Mei 1980, sesuai dengan Akte KelahiranNomor 87/ 1980 ;e Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NANANG HAMDANTL telahmenjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan PetikanKeputusan Presiden

Keluarga Nomor647105.131008.0061 atas nama HAM, NANANG HAMDANI, diberitanda P.3. ;4 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyumpahan No. 1022 /SMP / 1996 , tertanggal 29 Maret 1996 yang diterbitkan olehPengadilan Negeri Balikpapan, diberi tanda P.4. ;5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 123 / PWI TAHUN 1996 Presidan Republik Indonesia,ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1996, diberi tanda P.5. ;6 Fotocopty sesuai dengan aslinya Salinan

bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1.s/d P.5. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu. saksi NANANGHAMDANI dan SUHARTOYO, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah anak Laki Laki dari suami isteri NANANGHAMDANI ( ayah ) dan TJAN GIOK JUAN ( ibu ) yang lahir diBalikpapan pada tanggal 19 Mei 1980, sebagaiman Kutipan AkteKelahiran Nomor 87/1980 ;e Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NANANG HAMDANTL telahmenjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan PetikanKeputusan Presiden

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Pasal 39 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yangintinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungansemenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadisaksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relefandengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syaratformil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dantidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkanpernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkan permohonan itsbat nikahPemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir